Ditemukan 6522 data
1.NURMA BR HUTAURUK
2.ALPON SITUMORANG
3.NIMROT PURBA
4.ESRON SAGALA
5.TARULI BR. SIREGAR
6.HORMAT SHP NABABAN
7.REBEKKA HUTAJULU
8.MARSITA ULI BR TAMBUNAN
9.E. SILITONGA alias EDISON SILITONGA
10.POSMA ULI SIMAMORA
11.NUNUT SIPAHUTAR
12.KISMAN MANALU
Tergugat:
1.PT. HUTAMA KARYA
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.GUBERNUR SUMATERA UTARA
127 — 15
Simpang Selayang, Kec. MedanTuntungan, Pekerjaan PPL. Dinas Pertanian danPerikanan Kota Medan, menyatakan bahwaKelompok Tani Saroha beranggotakan 12 orangyang beralamat di Jin. Kawat Ill, LK. XVIII, Kel.Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli sejak tahun2016 s/d 2018 menjadi kelompok binaan penyuluhanDinas Pertanian dan Perikanan Kota Medantermasuk diberikan bantuan SAPRODI danALSINTAN.(P36.C)6.2.9 Foto persawahan NURMA Br.HUTAURUKdkk (in casu PARA PENGGUGAT ) (P1.A, s/d P1.K).7.
110 — 31
Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebutTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ;Menimbang bahwa bahwa terhadap keberatan Tim PenasihatHukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selayang
218 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
selama di rumahkansejak Bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang oleh karenanya paraPenggugat Rekonpensi/ para Tergugat Konpensi dan keluarganya merasakansangat tertekan dan diterlantarkan karena tidak memilki sumber nafkah untukkelangsungan hidupnya, maka sesuai ketentuan Pasal 96 UndangUndang No.02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mengharap Dengan Hormat Kepada Majelis Hakim pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjatuhkan Putusan Selayang
110 — 36
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukankeberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan dariPenuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Selayang
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
36 — 14
Medan Selayang,Kota Medan Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8Juli 2020, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;LAWAN:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RESOR SAMOSIR, selanjutnyadisebut sebagai Termohon I;KASAT RESKRIM KEPOLISIAN NEGARA RESOR SAMOSIR,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;KANIT RESKRIM KEPOLISIAN NEGARA RESOR SAMOSIR,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaIptu
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
60 — 18
Medan Selayang,Kota Medan Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8Juli 2020, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;LAWAN:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA DAERAH SUMATERA UTARA,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RESOR SAMOSIR, selanjutnyadisebut sebagai Termohon I;KASAT RESKRIM KEPOLISIAN NEGARA RESOR SAMOSIR,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;KANIT RESKRIM KEPOLISIAN NEGARA RESOR SAMOSIR,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaIptu
Terbanding/Tergugat : RAMSES SIREGAR, S.Pd.M.Kes
111 — 36
Trop;
- Menyatakan harta warisan milik dari Richard Siregar dan Riana Br Pasaribu semasa hidupnya antara lain berupa;
- Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00 Kelurahan Simpang Selayang Kec.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. AZRAFIANY AZIS RAOF, SH
89 — 42
2012 berikut lampirannya :a.Oo 20 5m.n.Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekretaris Daerah Kab.Bengkalis Nomor : 900/ KEUPPKD/ NPHD/ 00684 tanggal 26November 2012.Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran2012;Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuanhibah;Buku Tabungan Bank Riau Kepri;1 (Satu) bundel proposal Persatuan Group Gasing Selayang
Buku Tabungan Bank Riau Kepri;1 (satu) bundel proposal Persatuan Group Gasing Selayang DesaJangkang Kec. Bantan TA. 2012;Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris DaerahKabupaten Bengkalis dengan Persatuan Group Gasing SelayangDesa Jangkang Kec. Bantan; TA. 2012;Hal.273 dari 279 hal. Put. No. 42/Pid.SusTpk/2016/PT/PBR250)251)k. Kwitansi pembayaran sebesarp Rp. 50.000.000. (Lima puluh jutarupiah);1. SPP1 (Surat Pengantar);m.SPP2 (Ringkasan);n.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
69 — 43
Sebab dalamPerkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Smr, Majelis Hakim PengadilanNegeri (PN) Samarinda yang sama tersebut telah mengabulkan EksepsiKewenangan Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Putusan Selayang dijatunkannya sebelum pemeriksaan atas Materi Pokok dalam Perkaratersebut. Hal ini sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Smr.
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
200 — 258
PUTUSANNOMOR : 157/G/2019/PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanBunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, KotaMedan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkaraantara:MALADI HASIBUAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPetani
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
455 — 5323
DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa dalildalil yang diuraikan Tergugat IV dalam eksepsi di atas, mohondianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalildalil dalampokok perkara;Bahwa sebelum Tergugat IV menanggapi dalildalil gugatan Penggugat dalampokok perkara, terlebin dahulu Tergugat IV akan menjelaskan tentang RSUBhakti Asih (selayang pandang), dengan uraian sebagai berikut:a.
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
143 — 141
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan AsamKumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam sengketa antara : PRAWIRA M.
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
590 — 525
berdasarkan Putusan Selayang tertuang di dalam Putusan Perkara Perdata No : 39/Pdt.G/2014/PNtertanggal 08 Oktober 2015, maka menurut hukum TERGUGAT III telahdikeluarkan dari perkara guad non, termasuk akan tetapi tidak terbataspada persoalan Objek Perkara (Borgtocht) antara TERGUGAT denganTERGUGAT II karena TERGUGAT III bukan sebagai pihak dalam perkaratersebut maupun dalam perkara a quo.
202 — 25
Pasal 18 UU No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No : 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukankeberatan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan PenuntutUmum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selayang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya
105 — 51
KTP.09.5305.481258.0646), Selanjutnya disebut sebagaiPembanding III semula Tergugat III;LawanBIJAKSANA GINTING SUKA atau disebut juga BIJAKSANA GS,Lahir di Tiga Lingga tanggal 22 Juni 1966, WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamatJalan Sei Padang Gang Langgar No. 9, KelurahanPadang Bulan Selayang, Kota Medan, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya Junirwan Kurnia, SH,Mardhi Santawijaya, SH, Rahmat, SH, Akmal HandiAnsari Nasution, SH, MH dan Ageng Prabowo, SH, Putusan Pengadilan Tinggi
95 — 32
.: Jalan Rinte IV, Nomor 133, LkXIII, Kel.Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.: Mantan Wakil Ketua DPRD Propinsi SumateraUtara, Masa Jabatan 2009 s/d 2014.
377 — 95
Penggugat Intervensi , TergugatIntervensi I.1/Penggugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal11 November 2010, Tergugat Intervensi 1.2/Penggugat I telahmengajukan Duplik pada tanggal 04 November 2010, TergugatIntervensi 1.3/Penggugat XXXII telah mengajukan Duplik padatanggal 04 November 2010, dan Tergugat Intervensi 1.4/Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 28 Oktober 2010; Menimbang, bahwa atas masuknya pihak ketiga tersebut(Penggugat Intervensi ), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan selayang
114 — 107
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Atau,Jika Majelis Hakim berpendapat lain;Mohon memberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap keberatan (Eksepsi) Penasihat HukumTerdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Selayang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 28 dari 130 Putusan Nomor 725/Pid.B/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idMENGADILIMenyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa DENY YANZULNYO.P
162 — 101
diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umumtersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi), setelahmempelajari pendapat Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukumterdakwa maka Majelis Hakim telah mengambil putusan dalam putusan selayang
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Bahwa keberadaan frasa sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakimberpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan,maka sidang dilanjutkan dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkanketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan banding atas putusan selayang menolak eksepsi terdakwa karena berdasarkan pasal tersebut makaHakim yang memeriksa perkara tersebut dapat melanjutkan pemeriksaanpokok perkara walaupun terdakwa melakukan banding ke PengadilanTinggi.C.