Ditemukan 1136 data
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
93 — 64
Sikap batin jahat dari PejabatPemerintahan yang mewarnai kebijakan diskresioner yang dikeluarkannyadan mengakibatkan kerugian kKeuangan negara, merupakan indikator telahterpenuhinya unsur Tipikor sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat titik singgung antara hukumadministasi negara dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:a.
HATTAALI dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukumdan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014menyampaikan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnyamemiliki Kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalamundangundang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kKewenangannya.
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUNMedan.llustrasi : jika demikian halnya maka seseorang akan leluasamembuat Sertifikat cukup dengan membuat suratpermohonan, yang kemungkinan besar dapat kabulkanbegitu saja oleh BPN sebagaimana terjadi dalam perkara aquo, lalusekalipun ada kekeliruan nyata dalampenerbitannya dan(jika itu) misalnya diajukan untukdibatalkan), tidaklah tepat selalu harus terlebih dahulumenilai titik singgung kepemilikan keperdataan publik.Adalah jauh lebih baik dan lebih tepat memandangpermasalahan yang sedemikian
Artinya, tidaklah tepatmelulu hanya melihat titik singgung hubungan antara PerdataUmum dengan Perdata Tata Usaha Negara hingga menungguadanya putusan perdata umum dalam perkara aquo, sebabterbukti dengan jelas dan terang secara prosedural danHal. 64 dari 88 hal. Put.
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3373 K/Pdt/2017C.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/nempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 519/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian ljin Lokasi Kepada PTBhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas + 6.000.000m?
Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan
45 — 6
., yangmerupakan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I dalam tulisannya yangberjudul Hubungan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanmenerangkan bahwa ada 2 (dua) titik singgung antara wanprestasidengan tindak pidana penipuan, yaitu ketika adanya unsur penipuandalam membuat persetujuan perjanjian dan ketika pelaksanaanperjanjian terdapat itikad buruk dari debitur untuk merugikan kreditur,maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, tetapisepanjang tidak ada unsur penipuan dan itikad buruk, makapelanggaran
58 — 38
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDNBahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan Jjelasdan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.g.
65 — 17
konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti surat gugatanPenggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa yang menjadi sentral dan titik singgung
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
115 — 80
Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
R.E. BARINGBING, S.H., M.H
Tergugat:
1.PT. NADYA VILLA
2.PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA
109 — 53
gugatanperlawanan dan banding atas putusan gugatan perlawanan tersebut; Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang mengajukangugatan baru dengan Register Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yangdidaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 adalah perbuatan melawanhukum;Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalildalil yang dikemukan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas dengan dalil dan argumentasihukum yang akan diuraikan pada dalildalil berikutnya;Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat singgung
143 — 48
Peradilan Tata Usaha Negara Jis.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndangPutusan No. 18/G/2013/PTUNTPI 4 dari63Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk jenis eksepsi lainsebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) UndangUndang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan alasan yang mendalilkan yangpada pokoknya: Bahwa secara subtansial, materi permasalahan hukum dalamgugatan Penggugat sangat menitikberatkan pada titik singgung
239 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Titik singgung yang paling mungkin terjadidalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
R dananakanaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanahsengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikanpada bagian eksepsi error in persona surat jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014 ini, dengan merujuk apa yang menjadiketentuan dari isi Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian KerjaSama Pembangunan dan Pengelolaan Hotel di Jalan Ir.
266 — 75
2002, dijelaskan bahwa kewenangan Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Bupati / Walikota,bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugat justrumengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugat merupakanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogyanya justrutidakmemerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana yangdilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
55 — 14
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat II adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.
44 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 37 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan kasasi ad. 1 s/d. 12:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidaksalah menerapkan hukum, karena titik singgung penentu untuk terbuka jalanpengujian terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang diatasnyaditerbitkan Keputusan Tata Usaha
57 — 6
satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
157 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut:Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukumhak keperdataan dari kepemilikan
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
302 — 211
Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikHalaman 15 dari 47 Putusan Perkara No. 66/G/2020/P TUN.SRGPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak
DUTIARWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
352 — 210
Tergugat diwajibkan untuk mencabutobyek sengketa in l/itis dengan demikian terhadap gugatan Penggugatdikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalamsengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung
dr. LA DUWI,Sp.An
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
Intervensi:
LA SINDI
227 — 121
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembangsuatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentukepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, halmana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraianmengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam positagugatannya;Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama