Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
209 — 88
  • Bahwa Seperti yang telah Tergugat III singgung dalam Eksepsi diatas, di mana dalam gugatan Penggugat atas perkara a quo TIDAKTERDAPAT SATUPUN DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANGMENDESKRIPSIKAN SECARA RIIL PERBUATAN MELAWANHUKUM (PMH) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III,SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — 1. SOEHARDJO GONDO, DK VS 1. LIE THIENG PING, DK
109 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antara putusan Peninjauan Kembali yang satu dengan putusanPeninjauan Kembali yang lain (yang satu lagi) terdapat salingpertentangan.Inilah syarat formil yang ditentukan angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun2009 bagi seseorang yang bermaksud hendak mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan PeninjauanKembali ;In casu, syarat formil tersebut telah terpenuhi dalam kasuspermohonan Peninjauan Kembali sekarang, sebagaimana yang telahPara Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, yaitu:3.2.1.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 29-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 38/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 13 April 2017 — Penggugat:
1.BAMBANG
2.ELIANA
3.ANDI LINTA
4.AYU
5.ALI
6.MUSTAMIN
7.ANDI ASMA
8.ANDI MARIAM
9.HASNAH
10.ARMAN
11.ARFAN
12.AISYAH
13.JAYANTI
14.SAIDA
15.DAHYANA
16.RAHMAWATI
17.KISMAN
18.ZULHIJAH
19.ARAFAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Hj. ASRIA BINTI SAUDIN
116 — 47
  • Idrus, disampaikan bahwasudah ada kesimpulan pertemuan secara kekeluargaan diserahkankepada istrinya yang di belakang, jalannya saksi lupa; Bahwa saksi tidak menyampaikan rumah yang ditinggali itu, karenamereka tidak singgung; Bahwa warisan yang diberikan kepada H. Asria adalah tanah H.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
75 — 17
  • perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penipuan
Register : 07-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Bgr
Tanggal 3 Agustus 2015 — Suhernawati Als Erna
95 — 27
  • disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mnk
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAYANG MANDABAYAN
234 — 132
  • Mengapa di Papua ada gangguandan juga Terdakwa sudah arahkan untuk orasi tidak usah singgung usir orangpendatang;Terdakwa sampaikan bahwa ada pasukan atau kelompok dari Maybrat akanturun juga dengan kendaraan untuk ikut aksi demo;Kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk menghubungisdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2014 — H. NURDIN PAINO Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
32 — 7
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan HukumPublik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
143 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-10-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2),dimana disebutkan untuk menghitung Amortisasi, masa manfaat dan tarifAmortisasi ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif Amortisasi Berdasarkan MetodeTak Berwujud Garis Lurus Saldo MenurunKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Biaya LainLain sebesar US$.9,260.00Bahwa biayabiaya yang dikoreksi oleh Terbanding adalah biaya yangdikeluarkan WWRO dalam menjalankan tugasnya, seperti telan PemohonBanding singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3346 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Maret 2017 — VREDDY VS MASIM, DK
103 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3346 K/Pdt/2016Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan tanah tersebut adalah benar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 02-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
PT BUANA CIPTA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh ASNIL
Tergugat:
PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BENGKALIS
101 — 64
  • adalah perbuatan nyatamaupun tindakan faktual dinyatakan ditolak dan terhadapgugatan in casu dikabulkan untuk sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayarseluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkanketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan in litis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat lainnyayang tidak di singgung
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pra.Pid/2016/PN Gst
Tanggal 2 Februari 2016 — FAJAR WARUWU Als AMA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
150 — 25
  • dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 6/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN Diwakili Oleh : MUHAMMAD NASIR
Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia C Q CAMAT KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : ROSLINA BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat III : HAJJAH DARWATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : NUR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VIII : GEUCHIK KEUDE GEUDONG, KEMUKIMAN LANGGAHAN, KECAMATAN SAMUDERA, KABUAPTEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN AB
39 — 30
  • Mengenai pernyataan penggugat/pemohon banding terhadap putusanpengadilan negeri Ihoksukon mengandung cacat dan bertentangan denganhukum, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Pertama, mengenai sertifikat yang kami peroleh tidak sah dan bertentangandengan undangundang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.Hal ini barangkali tidak perlu kami mengulangi lagi panjang lebar, karenapembuatan dan penerbitan sebuah sertifikat ada prosedurnya sebagaimanatelah kami singgung dan jelaskan di atas,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum: 1. NENY REFIA, SH., MH. 2. WIRDA, SH. 3. Z.M YENI, SH 4. RAKHMI IZHARTI, SH. Terdakwa: 1. Jang Yong Won
363 — 111
  • /Pid.B/2020/PN Jkt.Pstsehingga menuruthemat Majelis, secara mutatis mutandis SMSA 102 bukanlahperaturan yang dapat digunakan secara legitimasi dibawah yurisdiksi hukumIndonesia, dan meskipun Terdakwa sebagai orang yang ditempatkan sebagaiekspatriat di Indonesia, akan tetapi Peraturan SMSA 102 tidak dapat diterapkankarena tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada ruang lingkuppermasalahan terhadap perkara in casu, terdapat titik singgung
    yang mana Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melaksanakankewajibannya (fiduciary duty) sebagai Direksi;Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dan meneliti secaraseksama, bahwa permasalahan in casu, sebagaimana benang merah dapatditarik dari membaca surat dakwaan, tuntutan, pembelaan serta replik danduplik kedua belah pihak, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, Majelistelah memperhatikan adanya suatu perbuatan yang bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada paragraf 3 halaman 31 yang menyatakan : "Menimbang, bahwawalaupun dalam sengketa ini juga terkait perkara kepemilikan yangmerupakan kewenangan peradilan perdata (dalam titik singgung) yangbanyak dibahas para pihak, namun karena yang menjadi objek sengketaHal. 11 dari 43 hal. Put.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Tengku Muhamad Nazir Bin Tengku Zainur Rasyid
Tergugat:
1.Pemerintah Kab. Bengkalis Cq. Bupati Kab. Bengkalis
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
3.Kementrian Keuangan RI
4.Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Cq. Kepala Satpol PP Kab. Kepulauan Meranti
125 — 29
  • Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke16 dan ke17, dapatTERGUGAT IV bantah sebagai berikut : Adalah tidak benar dan tidakberdasar jika TERGUGAT IV adalah sudah menempati bangunan objektanah sengketa secara melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT IV singgung pada bagian atas,Pemkab Kab. Meranti (TERGUGAT IV) hanya menempati untuksementara waktu bangunan bekas SD milik Pemkab Bengkalis untukkantor Satpol PP Kab. Ke p.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Agustus 2012 — PT. WEATHERFORD INDONESIA ; KASMINA DEWI LESTARI
44 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan yang demikian tidak sesuai (gebrekkig) karenaberada di bawah standar sehingga putusan itu tidak memuaskan.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori ontvoldoende gemotiveerd,sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
35 — 3
  • tentangperbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat III kemukakandiatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikutberperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukumuntuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggarhukum ;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2017 — BAHARI MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SIARANG ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
133 — 65
  • relevan lagi untukdipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslahdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak makakepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkatpertama berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amarputusan in itis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PN Kaimana Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN Kaimana Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
2.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
3.Willy Ater, S.H
4.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Lodovikus Asan Alias Alan
235 — 146
  • saksi korban tinggal di Kampung Teluk Arguni tinggal bersamadengan Terdakwa dan ibu tiri juga adikadik saksi korban dari hasilperkawinan Terdakwa dengan Ibu Tiri saksi korban;Bahwa Ibu Tiri saksi yaitu saksi IV;Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan ke saksi korban tidakpernah ceritakan kepada orang lain;Bahwa saksi korban tidak ceritakan karena takut kepada Terdakwa;Bahwa Ibu Tiri saksi korban tidak pernah menyinggung kejadian hubunganbadan tersebut, karena kalau Ibu Tiri saksi korban singgung