Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat stat saat surat stabat sutaat start strat satat staaf staar
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 — - MUHAMMAD ANWAR (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
312 — 201
  • Conservatoir Beslag) atas harta benda milik TergugatRekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnyaterdapat kantor perwakilan PT Freeport Indonesia terletak di JIn AngkasaRaya nomor 56 Angkasa Pura Jayapura Utara kota Jayapura;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terobukti melakukan perbuatan melawanhukum maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi mohon kiranyadapat dipekerjakan kembali ditempat semula sebelum diberikan sanksiskorsing;Bahwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2010 — Putus : 21-07-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN LUMAJANG Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj
Tanggal 21 Juli 2011 — ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
171 — 34
  • Mutiaramaka berdasarkan buku HI KUHPerdata yang bersifat terbuka, Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang adanya kontrak tersebut dengan didasarkan pada hukum privat;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dengan didasarkan pada asas hukumperdata : ia dianggap berkedudukan sejajar dengan lawan berkontraknya (staat op gelijkevoet als een privaat person) adalah manakala suatu instansi mengadakan perjanjiandengan hukum perdata ; Menimbang, bahwa terungkap fakta secara peraturan perundangan yang menjadilegalisasi
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
Drs. WAHYA, M.Pd.
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
159 — 122
  • Pasal 28 huruf (a) sSampai dengan huruf (j)merupakan norma dasar atau staat fundamental norm, yang didalamnya ada kepentingankepentingan individual. Artinya bahwaberbicara dalam konteks gaji mestinya itu tetap dibayarkan, karenaterkait hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Pasal28 merupakan turunan dari International Covenant tentang HumanRight/Hak Asasi Manusia yang kemudian diturunkan dalam UndangHalaman 44 dari 76.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 439/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 9 April 2019 — REINHART TAMPUBOLON, DR, MPH VS PT. PURNAMA SITI CHADIJAH TAMPUBOLON, DKK
156 — 188
  • Dalil tersebut kami bantah dengan tegasdimana Tergugat PURNAMA SITI CHANDIJAH TAMPUBOLON dalammenerbitkan sertifikat telah sesuai dengan prosedur Perundangundangan.Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karena kami ketahuibahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikan hukum yang tinggi,akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasa PENGGUGAT, bahwaIndonesia adalah Negara Hukum (recht staat) dan hal tersebut ditegaskandalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 103/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat III : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Pembanding/Tergugat I : Hj. Sakyan Binti alm. Harun
Pembanding/Tergugat IV : Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Terbanding/Penggugat VII : Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat V : Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat III : Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat I : Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit
Terbanding/Penggugat VI : Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat IV : Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat II : Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat II : H. M. Yunus Bin alm. Harun
71 — 34
  • SYAREFHARUN guna mendapatkan 2 (dua) Versi bidang tanah yang nilai jualnyasangat menggiurkan sehingga Para Penggugat termimpimimpi = inginmendapatkannya namun Para PenggugatPenggugat lupa kalau Negara iniadalah Negara yang berazaskan hukum (Rechs staat) tidak berdasarkanpada kekuasaan belaka (machisstaat).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 22 April 2019 — ACHMAD WALUJONO, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
193 — 41
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia ( Rechts Staat), hakhak privat setiap warga Negara ( Subjektive Privat rechts ) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain( incasu Tergugat ), oleh karenanya PENGGUGAT selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Bandung kelas A Khusus untuk mendapatkan keadilan;Berdasarkan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 18 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : Sortha Panjaitan Diwakili Oleh : PANAHATAN HUTAJULU, SH
Terbanding/Penggugat : Usia Krisman Pangaribuan
Terbanding/Turut Tergugat I : Guru Intan Tampubolon
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Sitoluama
49 — 23
  • hukum, bahwaterhadap dalil PENGGUGAT tersebut dibantah TERGUGAT dengan kerasdan tegas, bahwa TERGUGAT adalah seorang ibu rumah tangga yangberpikiran awam, sehingga tidak dimungkinkan TERGUGAT dapatmelakukan pembohongan besar untuk memperoleh sebidang tanah yangbukan miliknya.Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karena kami ketahuibahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikan hukum yang tinggi,akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasa PENGGUGAT, bahwaIndonesia adalan Negara Hukum (recht staat
Pengadilan PN REMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Rbg
Tanggal 15 Desember 2016 — - CV.BANGUN ARTA (Penggugat) lawan - SAUDARI SUSANNA/JULIANA (Tergugat I) - SAUDARA MOCHAMAD NUR ACHLIS (Tergugat II) - SAUDARA GUNASIH SE (Tergugat III) - SAUDARA MOCHAMAD SALIM (Tergugat IV) - PT. AMIR HAJAR KILSI (Tergugat V) - PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA (Tergugat VI) - PT. BINTANG KARYA LAUT (Tergugat VII) - PT. HOLI MINA JAYA (Tergugat VIII) - KANTOR Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kepala Pertanahan Kabupaten Rembang (Turut Tergugat I) - CAMAT SLUKE (Turut Tergugat II) - PT. SEMEN INDONESIA REMBANG (Turut Tergugat III)
132 — 20
  • EKSEPSIHUKUM MATERIIL ( Materiele Exceptie ) Eksepsi dominii ( Exception Dominii ) ( Tegenbewijs vwaarin staat dat in de bestrende goederen object behoort niettot de eiser )1.Bahwa eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan olehTergugat terhadapat gugatan penggugat , yang berisikan bantahanyang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik penggugat, akan tetapi milik orang lain atau milik tergugat,Bahwa di dalam perkara a quo Penggugat sama sekali tidakmempunyai /ega/l standing dalam mengajukan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
3178 — 1952
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Makna Negara Hukum48(RECHT STAAT) tidak boleh lagi sematamata dipandang dari sisi Ajaran HukumMurni (REINE RECHTSLEHRE) karena dengan kata RECHT, struktur politikmenjadi terakomodasi ke dalam negara hukum, sehingga tidak ada lagipemisahan secara absolut antara Hukum dan Politik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 16-06-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/Pid/2013
Tanggal 16 Juni 2015 — EDDY NATA bin SUSANTO NATA ;
102 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 468 K/Pid/2013Menimbang, Indonesia sebagai suatu Negara hukum (recht staat)melindungi seluruh warga Negara dan mensyaratkan dalam segala aktifitaskehidupannya, setiap warga masyarakat haruslah berpijak dan berdasarkanpada aturan undangundang yang berlaku serta mengikuti prosedur hukumyang telah ditetapkan demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalamhubungan bermasyarakat seharihari dan Negara secara tegas melarangadanya tindakan menghakimi sendiri (eigen richting) dalam menyelesaikansetiap
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 —
117 — 69
  • lebihbertambah besar lagi, maka patut dan beralasan hukum apabila diambiltindakan penyitaan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik TergugatRekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akandibuatkan daftar tersendiri;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terobukti melakukan perbuatan melawanhukum maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi mohon kiranyadapat dipekerjakan kembali ditempat semula sebelum diberikan sanksiskorsing;Bahwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 16-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 852/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH.
Terdakwa:
I Made Parwa
87 — 34
  • beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-07-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
Tanggal 16 April 2021 — - TRI PUSPITAL (PEMOHON KASASI/TERGUGAT) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
292 — 575
  • penyitaan(conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (Satu)bidang tanah dan bangunan diatasnya berupa kantor perwakilan PT FreeportIndonesia terletak di JIn Angkasa Raya no 56 Angkasapura Jayapura Utara kotaJayapura;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah teroukti melakukan perouatan melawan hukummaka sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi mohon kiranya dapatdipekerjakan kembali ditempat semula sebelum diberikan sanksi skorsing;Bahwa dalam negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 1 Februari 2016 — 1.TEGUH IMAM SANTOSO; 2.RUDI HERMAWAN; 3.EKO DODIK SULISTIYONO; 4.DADI; 5.KASDI, Dkk LAWAN; PT. SELECTRIX INDONESIA;
78 — 17
  • Pasal 161:(1) Dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja / buruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua danketiga secara berturutturut.23.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 19-08-2013 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.Amd
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat - SHALLY ORRY NIKKE WAWOH Tergugat - 1. JOSEFIEN POLUAN - 2. AMROSIUS D.RUMAMBI - 3. ANNA C.WALANSENDOW
64 — 37
  • Penyerahan hakatau Jurisdische levering (Penyerahan hak menuruthukum) yang harus dilakukan dengan akta dimuka danoleh pejabat Balik Nama berdasarkan ordonansi BalikNama Staat Blad No. 27 Tahun 1834.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 47/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 5 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
79 — 28
  • Selain itu perbedaan pendapat antara HansNawiasky dengan Hans Kelsen sebagai Maha Gurunya tentang Grund Normatau Staat fundamental Norm.Selain itu, pendapat setiap ahli hukum tidak dapat ditempatkan dalamsuatu hierarki tertentu seperti halnya Peraturan Perundangundangan yangdisusun dalam suatu Tata urutan peraturan perundangundangan dari yangtertinggi sampai dengan yang paling rendah secara hierarkis atauberjenjang.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-08-2012 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469/Pdt.G/2012/PN. Jkt .Sel.
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BADAI MAKMUR, Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tangerang, 3. PT. BINA KARYA PRIMA LESTARI, 4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TENGERANG,
150 — 422
  • masukupaya paksa ; Bahwa sebelum dilakukan penyitaan ada yang disebut probebelkost yaitupenyebab yang beralasan, tidak boleh penegak hukum/penyidik serta mertamenahan, menangkap, menyita kalau tidak ada alasan probebelkost ataudisebut bukti permulaan ; Bahwa bukti permulaan itu bukan saja dalam konteks kejahatan atau tindakpidana secara keseluruhan tapi juga hubungan dengan barang yang akandisita dan kemudian kaitannya dengan perbuatan melawan hukum atauyang disebut dengan onreckmatigdaat overs staat
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 24-07-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wsb
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.Muhamad Chabib bin Ngabdullah Hisam
2.Badingah binti Ngabdullah Hisam
Tergugat:
1.Robertus Sumaryono
2.Mujinem
3.Agung Haryono
4.M. Agus Sumarna
5.Chasanudin
6.Mochtar Ustazi
7.Mukminatun binti Rohmadi Bu Uun
8.Woto Harsoyo
9.Sukirman
10.Ismugi
11.Budi Haryanto
12.Istolani
Turut Tergugat:
1.Budiadi Gunawan, SH
2.Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, SH
3.Raden Bambang Anom Widyo Putra, SH
4.Ardhian Wien Triska Putra, SH,MKn
5.Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo
113 — 17
  • (empat ribu sembilan ratus enam puluh empatmeter persegi) atas nama SUDARMANsetelah mencermati seluruh dalildalil gugatan Para Penggugat, yang ternyatahanyalah je staat op het strand tusssen water en droog zand, als een verwardezwerver dari gugatan Para Penggugat sendiri tanpa dilandasi oleh suatu dasarhukum yang benar dan suatu alasanalasan yang tidak sesuai dengan faktafakta yuridis.Tentang Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)Bahwa Tergugat VI terlebin dahulu akan membahas memberikan pertanyaanyuridis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
208 — 338
  • Bahwa Surat Bukti Kepemilikan tanah a quodikukuhkan lagi oleh Himpunan kepemilikantanah dari Demang Tjibinong ke KecamatanTjimanggis yaitu termasuk kepemilikan tanahatas nama Raden Harsa Sastra Nagaratercatat di dalam Staat Behoorende by briefvan den Resident van Batavia ddo 13Desember 1919 No. 29084/12 Erfgenaam Rd.Harsa Sastra Nagara Eigendom Kroon DomeinVerklaring adat recht Eigendom Persil 5134.Tanggal 20718 Block 52 Padoerenan, Blok62 Lewinanggung Kampong Tapos, Blok 53Padorenan Krangan, Blok
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-11-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 60/Pid.B/2016/PN Srp
Tanggal 17 Nopember 2016 — Stefanus Paulus Lofa
99 — 30
  • telahmengatakan bahwa katakata yang ada pada nya atau onder zich hebbenitu. menunujukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yangsifatnya nyata atau suatu onmiddelijke feitelijkever hounding Antarapelaku dengan suatu benda tersebut dapat dipandang sebagai suatutindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidanapencurian dalam arrestarrestnya sebagaimana yang dimaksudkan diatasHogeRaad Antara lain telah mengatakan, bahwa: onder zich hebbenbrengt mede, dat de dader tot het goed staat