setelahpelelangan selanjutnya pada hari itu juga pada pukul 16.00 WIB Pelapor memberikankabar kepada penghuni yaitu Sdr ALI SETYO BUDI agar segera meninggalkan rumahtersebut namun penghuni tersebut berjanji akan meninggalkan rumahnya sekitar 2 bulanlagi dan oleh pihak Pelapor disetujui akan tetapi setelah jatuh tempo waktunya terlaporsampai dengan saat ini tidak juga mau meninggalkan rumah tersebut ;Perbuatan Terdakwa diduga telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) ke (a) UU RINo. 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya ;Atas pembacaan uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti akan isi uraian singkat kejadian tersebut dan menyatakan benar ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Jaksa Penuntut Umumjuga mengajukan barang bukti berupa : Foto copy 1 (satu) bendel Sertipikat tanah No.02146 ;Atas pertanyaan hakim, Penyidik atas kuasa penuntut Umum menyatalan adasaksisaksi yang akan dihadirkan, kemudian dipanggil saksi ke satu untuk menghadapkemuka

yang terletak di Kelurahan Parakancanggak RT 02 RW 07 KecamatanBanjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan eksekusi terhadap rumah dan tanah yangterletak di Kelurahan Parakancanggak RT 02 RW 07 Kecamatan BanjarnegaraKabupaten Banjarnegara sampai sekarang masih berjalan sampai dengan sekarang,sehingga Hakim berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan dalam catatan dakwaanPenyidik Polres Banjarnegara atas Kuasa Penuntut Umum Terdakwa melanggar Pasal 6Ayat (1) ke (a) UU RI No. 51 Prp 1950 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum akan tetapiperbuatan menguasai atau menempati tersebut bukan lingkup perbuatan pidana tetapilingkup perbuatan perdata ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwatermasuk dalam lingkup perbuatan perdata maka Terdakwa haruslah dilepaskan darisegala tuntutan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

BDGDiduga telah terjadi tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin pemilikatau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Jo pasal 6ayat (1) huruf a dan huruf c Undangundang No.51/PRP/1960 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah,yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira jam10.00 wib di Kp.Tegallega RT.002/009 Desa Palasari, Kec.CipanasKab.Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Sdr.Edi Mulyadi dkk dengan caramenggarap atau memakai

Manangnga untukmengerjakan sawah tersebut dengan memberikan surat kuasa untukmenggarap tanah sawah;Bahwa Terdakwa II Laraini Bin Latang Manangnga kemudian menanambenih padi diatas tanah sawah tersebut;Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwamelakukan suatu perbuatan yang dipandang oleh undangundangsebagaimana dalam dakwaan merupakan perbuatan pidana harus memenuhiunsurunsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 6 ayat 1 huruf a,b, dan cPerpu nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya yang sah, dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

segalatuntutan hukum maka terhadap Para Terdakwa haruslah dipulinkan hakhakdalam kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum maka baiya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa sebelum perlu dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan meringankan pidana ;KEADAAN YANG MEMBERATKAN :KEADAAN YANG MERINGANKAN : Para Terdakwa sopan dipersidangan;Mengingat Pasal 6 ayat 1 huruf a,b, dan c Perpu nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsah, serta PasalPasal lain dari UndangUndang dan ketentuan hukum yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, atas kejadian tersebutkorban untuk dan atas nama ITDC melaporkan kejadian tersebut guna proseslebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 51 Prptahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasayang sah Jo.

yangdidakwakan oleh karena itu haruslah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutanhukum, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri PrayaNo.11/PID.C/2020/PN.Pya. tanggal 26 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dan Terdakwadipulinkan nama baiknya ;Mengingat, akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang undang No.51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasayang sah Jo.

Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa pengertian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UURI No. 51 PRP TAHUN 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya adalah tanah negara dan tanah yang bukan tanah negara yangdipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan yangdimaksud memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasaisebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidakdipersoalkan

telahdiuraikan diatas;Menimbang, bahwa jika benar Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah tersebutsebagaimana yang dinyatakan di persidangan oleh Terdakwa, maka Terdakwaharuslahmenggugat pihakpihak yang menurut Terdakwa telah merugikan Terdakwa dan tidakmelakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalampasal yang didakwakan kepadanya yaitu: pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 2UU RI No. 51 PRPTAHUN 1960 Tentang larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya,maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapatmenghapuskan kesalahan dan pemidanaanTerdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalahdan oleh karenanya harus dipidana;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) plang papan yang bertuliskantanah ini milik Narto bin Praktasarijan Keni

putusan dalamperkara terdakwa Sulartono Als Larto Bin Kadi Wasirto Sentono;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tentang penunjukanHakim, telah membaca berkas perkara, telah membaca catatan dakwaan Penyidikpada Polres Karanganyar, beserta berkasberkas yang lainnya;Setelan mendengar keterangan saksisaksi, keterangan para Ahli danketerangan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf bPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dengan ancamanhukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat berupa :a. 1 (Satu) buah Foto Copy Sertipikat Hak Milik Atas Nama Erwin Endrawarmandengan nomor 02206;b. 1 (Satu) lembar Gambar Hasil Pengukuran Ulang BPN atas SHM. 02206/Kebak ;c.

MENGADILI:

1.Menyatakan terdakwaALEXANDER STYADINATA Als ALEX Bin KARYADI SETYADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, sebagaimanadakwaanPenyidik Polres Sukabumi selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwaALEXANDER STYADINATA

memeberatkan: Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat Terdakwa merupakan tindak pidana pengulangan (recidive);Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN DpuHalhal yang meringankan: Terdakwa II belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatunkan kepada Para Terdakwa;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 51 PRP Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, danperaturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

Memperhatikan pasal 6 ayat (1) UU No 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUMARNI KAPITUA, Terdakwa 2 ROMI KAPITUA, Terdakwa 3 TONI MANOPPO KAPITUA alias BONTEL dan Terdakwa 4 KARTINI KAPITUA alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak

AmaqHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor34/Pid.C/2020/PN.Pya.Gemder Alias Amaq Bima Alias Jenap tanpa izin atau Kuasa yang sah dari SaksiAmaq Gemder Alias Amag Bima Alias Jenap selaku pemilik tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaHakim berpendapat unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yangsah"telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo.

dijatuhi dengan pidana bersyaratsebagaimana ketentuan Pasal 14 a Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf aPeraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo UndangUndang Ri Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua UndangUndangDarurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Yang SudahAda Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi UndangUndang;MENGADILI:Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor34/Pid.C/2020/PN.Pya.1, MenyatakanTerdakwa Sumbane Bin Amaq Nala, Terdakwa II Amaq MamanHeri Kariyadi Bin Amaq Nala, dan Terdakwa III Akhmad Farianto, S.Pd.

kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkarapara Terdakwa Thomas Mosa Bupu, dkk;Setelah membaca uraian perbuatan/ kejadian dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan olehPenyidik selaku Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya danPasal 407 KUHPidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yangterungkap dari alat bukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan denganketerangan para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwamengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan olehPenyidik selaku Kuasa Penuntut umum.

Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak Atau Kuasanya, dan UndangUndangNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I DARWIN SEUBELAN dan tetrdakwa IT BERTOLENSSEUBELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya YangSah ;2.

Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izinyang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik di atas dansetelan mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan Penyidik Kepolisian Resor Kupangtanggal 23 Juni 2021, dikaitkan dengan suratsurat bukti, keterangan saksisaksi yangdiajukan dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa, yaitu pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sahatas tanah yang terletak di RT.015/ RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang tidaklah termasuk dalam pengertian Tindak Pidana Ringansebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 KUHAP, dimana sifatnya ringan atau sederhanapembuktian dan penerapan hukumnya mudah, sedangkan dalam perkara Terdakwa a quo,menurut Hakim pembuktiannya tersebut sulit dan rumit, oleh karena tiap keterangan saksiHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/

:::::ccce eee e es sebagai Panitera Pengganti ;Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik dari PolresCimahi dalam berkas perkara tindak pidana ringan atas nama terdakwatersebut di atas yang telah melanggar Pasal 2 Jo 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya;Dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :Di ketahui sejak Bulan Agustus 2019 di Jl. Vila Duta Il No. 7 Setra dutaBlok sawah lega Desa Ciwaruga Kec. Parongpong Kab.

POPY RACHMALIA TRISANTI Binti M TAHIR AHMAD tidak mau keluardan saat ini rumah dalam keadaan terkunci dan pagar terkunci dengan alasanyang tidak jelas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo pasal 6 UU No. 51Prp tahun 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya. Bahwa awalnya Suaminya Sdri.

oleh tersangka dengan menyimpanbarangbarang miliknya di dalam rumah berupa perabotan rumah dan mengunci pintudan gembok pagar sehingga akhirnya korban tidak bisa masuk ke dalam rumahdan tidak bisa menempati rumah miliknya tersebut maka atas kejadian tersebutkorban di rugikan.Dengan adanya kejadian tersebut korban saksi pelapor mengalamikerugian sebesar Rp. 8.000.000.000, ( delapan Milyar rupiah ).Perbuatan terdakwa di dakwa dengan Pasal 2 Jo pasal 6 UU No. 51 Prptahun 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya.Penasihat hukum terdakwa atas catatan dakwaan dari Penyidik di atastelah mengajukan keberatan atau eksepsi tertulis tanggal 7 Juli 2019 dan ataskeberatan atau eksepsi tersebut, Hakim telah menolak seluruh dalil keberatanatau eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan selanjutnya memerintahkanpersidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian saksisaksi serta biayaperkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir;Bahwa dalam berkas perkara telah diajukan barang

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya;Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan penyidik tersebut, PenasihatHukum terdakwa tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan keberatan / eksepsiberdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang di dasarkan kepada alasansebagai berikut : bahwa terdakwa menempati rumah tersebut secara sah,benar dan tidak melanggar hukum, dimana terdakwa sudah menempati rumahaquo sejak tahun 2005 dan pelapor baru mempermasalahkan pada tahun 2018,antara pelapor dengan terdakwa tidak pernah

suratsuratlainnya yang ada didalam berkas perkara, utamanya setelah membaca salinanresmi putusan PengadilanNegeri Waikabubak Nomor : 5/PID.R/2012/PN.WKBtertanggal 5 Oktober 2012 serta memori banding dari Terdakwa tertanggal 16Oktober 2012, maka Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbanganhukum sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa dari putusan Hakim tingkat pertama, terlihat terdakwatelah didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 6 PERPUNo. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya ; = 23220 222 no one eon nnn nn Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (3) PERPU No. 51 Tahun 1960 tersebutmenentukan bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran ; Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwakewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, dan disebutkanmengenaimengenai semua jenis pelanggaran masa daluwarnya sesudah (satu) tahun ; Menimbang, bahwa memori banding dari terdakwa pada pokoknyaberisikan kebaratan

Kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa Thomas Mosa Bupu, dkk;Setelah membaca uraian perbuatan/ kejadian dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan olehPenyidik selaku Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya danPasal 407 KUHPidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yangterungkap dari alat bukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan denganketerangan para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwamengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan olehPenyidik selaku Kuasa Penuntut umum.

Pertamina EPSUBANG FIELD ;Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN.Sng.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 51 Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang

Tempat tinggal Desa Balahu,Kecamatan TibawaKabupatenGorontalo;Agama Islam; Pekerjaan : Swasta; Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Daerah Gorontalo, ResortGorontalo, Sektor Tibawa atas kuasa Penuntut Umum telah memberi uraian perkarasecara singkat kepada Para Terdakwa dengan Surat Nomor : BP/07/VI/2014/RESKRIM,Tanggal 11 Juni 2014, yaitu Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKuasanya yang kemudian menjadi UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 07/Pid.C/2014/ PN.LBOtanggal 22 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa I.

Dengan adanyaPutusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, paraterlapor tidak mau keluar dari tanah tersebut dan tetap menguasai serta memakaitanah tersebut sampai sekarang tanpa seijin dari korban;Dengan adanya peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materi sebesarRp.225.000.000,(dua raus dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan peristiwatersebut kepada SPKT Polres Mataram;Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) PERPU No.51 tahun1960, tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram setelahmempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,unsurunsurdelik yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) PERPU nomor : 51 tahun 1960, telahmenjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2015 Nomor 2/Pid.C/2015/PN.MTR.yang amarnya berbunyi sebgai berikut :1.