Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan Khenoki Warowu;b.

MenyatakanTergugat Seluruhnya ;Penggugat untuk seluruhnya;batal e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013,Tentang PeresmianPemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat,Tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia,Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu i e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat yang

Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabute Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman KudusDaeli, Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor : 170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKAbupaten Nias Barat yang Pindah Partai

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat

Nomor 9Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim juga tidak melihatadanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ketentuannormatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah :e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu;b.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

HadrianiMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksuddan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan dengan NomorDaftar Nominatif 031, Luas 53.126m2 dan Nilai Appraisal Rp. 745.708.333, (TujuhRatus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh TigaRupiah), diberi tanda bukti P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P3;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/12/008/Pen/XI/2006Tanggal: 23 Desember 2006 dengan ukuran luas 53.126 m2 atas nama Kursiah, tanahtersebut seluas 53.126 m2., diben

tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Penetapan Nomor 1/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 6Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P44 berupa fotocopydari fotocopy

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat danmengembalikan hakhak Pegawai Negeri Sipil pada kedudukan semulaatau setingkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku:5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/434/2018, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei, M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;Halaman 3 dari 7 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/434/2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaIr. Bonapartei,M.Sc., pertanggal 14 November 2018, terhitung mulaitanggal 28 Februari 2015;4.

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST.

ANDREAS, ST., MTtertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

(Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimanaTergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN~ TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T.,tertanggal 14 November 201 8.3.

2011 diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku) BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

Gubernur Sumatera Utara) No.188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehPlt.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diben tanda bukti P3;4.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P5.Penetapan Nomor 16/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi buktiobukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.PKons/2021/PN TjsTahapan+ahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Saparuddin ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaratertanggal 14 Oktober 2019 atas nama pemilik tanah Yosep Lie, selanjuinyaterhadap bukti surat tersebut diber' tanda bukti P1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukit P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 4s.d halaman 5 menyebutkan bahwa sejak disampaikannya suratPermohonan Perpanjanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ProduksiSecara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret2017 atas nama PT.

Tin Industri Nasional yaitu sampai dengan 9 Agustus 2017sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30Maret 2017.Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3(tiga) halaman 4 s.d 5 dan angka 2 (dua) huruf d halaman 5 s.d 6,Penggugat mengakui bahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/ 2017tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Permohonan Telah Lewat WaktuBahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal30 Maret 2017 atas nama PT.

Legal Standing PenggugatBahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi secara AfiliasiNomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas namaPT. Tin Industri Nasional pada tanggal 5 mei 2017 (4 bulan 4 hari)sebelum berakhirnya IUP, maka PT.

Permohonan Lewat WaktuBahwa Penggugat mengajukan surat permohonan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/Halaman 57 dari 89 Halaman Putusan Nomor : 02/G/2019/PTUNPGPESDM/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Putrama Alkhairinamun upah/gaji tetap tidak dinaikan sesuai upah minimum Kota Medansesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota MedanTahun 2012;Bahwa kemudian karyawan perusahaan Daerah Rumah Potong HewanMedan melalui Badan pengurus Pusat Kesatuan Buruh Independentmengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utaraperihal pengaduan pelanggaran hakhak normatif buruh dengan SuratNomor 017/BPP.KBI/SL/V1I/2012

/740/KPTS/2010tanggal 27 Desember 2010 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2010 juncto SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

No. 828 K/Pid.Sus/20172 (dua) lembar foto copy pelaksanaa nota pemeriksaan Nomor16497/DTK TR/SU/2012 tanggal 28 Agustus 2012:126 (seratus dua puluh enam) lembar foto copy daftar tunjangan tetappegawai PD Rumah Potong Kota Medan:SK Gubernur Sumut Nomor 561/5492/K/2009 tanggal 29 September2009 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2010:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/740/KPTS/2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal

No. 828 K/Pid.Sus/2017kepada pegawai yang bekerja pada Rumah Potong Hewan Medan pada saatTerdakwa sebagai Direktur Utama sesuai UMK yang berlaku di Kota Medanberdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal 13Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

/740/KPTS/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011;SK Gubernur Sumut No: 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal 13 Desember2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012;Surat keterangan dari Kepala Cabang PT.

ajaran baru nyatanyata bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka telah sesuaihukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan menyatakan bahwa status pekerjaan para Penggugat adalah pekerjatetap atau guru tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Bahwa selain persoalan status pekerjaan, para Penggugat juga menuntuthaknya yang berupa kekurangan upah yang seharusnya dibayar Tergugatsesuai dengan SK.Gubsu Nomor 188.44

/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum PropinsiSumatera Utara telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat:1 Rubiahani Tarigan.Upah yang ditetapkan SK Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.500,00 dikurangi Upah yang diterima Rp840.000,00 = Rp195.500,00.Dengan demikian kekurangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp195.500,00 x 6bulan = Rp1.173.000,00;2 Rovina Gurning.Upah yang ditetapkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.500,00 dikurangi upah yang diterima Rp761.000,00

Nomor 146 PK/Pdt.SusPHI/2013Penggugat pada setiap awal tahun ajaran baru bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;IV Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara para Penggugatdengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(Pekerjaan Tetap);V Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah para Penggugat di bawahketentuan upah berdasarkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara adalah bertentangandengan

GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesarRp1.035.500,00;Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00 Rp18.639.000,00;Uang penghargaan Masa Kerja : 10 xRp1.035.500,00 Rp10.355.000.00:+Jumlah : Rp28.994.000,00;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp4.349.100,00;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama29 tahun, yakni: 3,7% x 1.035.500,00 x 348 bulan Rp13.333.098,00;Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.173.000,00;Upah selama proses (JuliDesember

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017tanggal 3 Januari 2017;4.

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/740/KPTS/TAHUN 2010 Tanggal 27Desember 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011,Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1042/TAHUN2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2012 Jo.

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/740/KPTS/TAHUN 2010 Tanggal 27Desember 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011,Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1042/TAHUN2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2012 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/804/KPTS/TAHUN 2012 Tanggal 28 Desember 2012 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 20183 ;3.

usia Penggugat telah mencapai + 66 tahun, maka melaluikuasanya Penggugat telah mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja karena usia pensiun, sesuai surat Penggugat No. 053/KORDA/FSBKIKES/SBSVSU/IX/2013, tanggal 06 September 2013, akan tetapi tidakmendapat tanggapan dari pihak Tergugat; Bahwa upah yang diterima Penggugat adalah di bawah upah minimumsehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun2003 tentang Katenagakerjaan jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 188.44

/1042/TAHUN 2011 tanggal 18 Desember 2011 tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2012 jo Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 188.44/804/KPTS/TAHUN 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangUpah Minimum Kota Medan Tahun 2013; Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memberikan hakhak Penggugatyang telah memasuki usia pensiun adalah bertentangan dengan ketentuanPasal 167 ayat (5) jo Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan

WanKhoutmansyah Putra, Amd , maka dapat dipahami bahwa masa kerja Penggugatadalah selama 21 tahun terhitung sejak 10 Juli 1992;TENTANG UPAH PENGGUGATMenimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti P6 dan bukti P7 berupa slipgaji Penggugat untuk bulan Oktober dan Desember 2013 tercantum bahwa upahPenggugat untuk bulan Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 810.000, perbulan danuntuk bulan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 836.000, perbulan;Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara No. 188.44

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal01Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon Kasasi) untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016;4.

berpendapat:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa KTUN objek' sengketa bersifat umum berdasarkanUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, KTUN yang bersifat umum menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/480.B/BKD/2009 tanggal 06 Oktober 2009, Penggugat telahdinaikkan dalam pangkat Penata Muda Golongan ruang IllI/a terhitung mulaitanggal 1 Oktober 2009;4.

NIP.19650907 1994032003;3) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 17 September2018 atas nama Suci Mawarni, S.H.

Bahwa, benar objek sengketa perkara a quo berupa Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SH NIP. 19650907 199403 2 003.3.

Bahwa, Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ditetapkandengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1206/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013 akan tetapi Penetapan objeksengketa, tidak ada kaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin (objek sengketayang berpeda) (objek sengketa yang berpeda).

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SHNIP. 19650907 199403 2 003;3.

jawaboperasional perusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upahkaryawan yang di pekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerjatidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang padatahun 2012 dan tahun 2013 akan tetapi menentukan sendiri besarnyapembayaran upah terhadap tenaga kerja di PT.Karunia Makmur tergantungpada skill tenaga kerja tersebut sehingga bertentangan dengan : HALAMAN 2 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 untuk Sektoral Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesarRp.1.680.000,(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)perbulan.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar upah tenaga kerjasesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdangmengakibatkan kekurangan

sembilan puluh satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) Sebagaimana Daftar perhitungan danpenetapan Kekurangan Upah Pekerja/ouruh di PTI.Karunia Makmurtanggal 23 Januari 2015 yang di hitung dan di tetapkan serta ditandatangani oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Ali AkbarHasibuan ST, Makmur Tinambunan SH, Alex Susanto Azis SH.Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 90ayat (1)Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JoKeputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatra UtaraNo.188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo. KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 ; HALAMAN 7 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDNMenimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telahdidengar keterangan saksi: 1. RINALDI, 2. HENDRY SYAHPUTRA, 3.

tinggal : Jalan Kapten Jumhana Gang Intan Nomor92 B Kelurahan Sukaramai KecamatanMedan Area Kota Medan;Agama : Budha;Pekerjaan : Direktur PT Karunia Makmur;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri LubukPakam karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Ayat (1) juncto Pasal185 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanjJuncto Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 juncto Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLubuk Pakam tanggal 1 Februari 2015 sebagai berikut:1.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi:Mengingat Pasal 90 Ayat (1) juncto Pasal 185 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan GubenurSumatera Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012juncto Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2013, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan perpanjangan = Izin UsahaPertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016Tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Secara Afiliasi Kepada PT. SuksesLogindo Alam ;5.

Terpadu Satu Pintu ProvinsiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Oktober 2017 dan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 berakhir pada tanggal 6 Juni2018.

Sukses Logindo Alam yaitu sampaidengan tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016.b.

Bahwa, karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi SecaraAfiliasi Nomor: 188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiSecara Afiliasi Kepada PT.

Permohonan Telah Lewat Waktu Bahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/968/DPE/2016 tanggal 25Oktober 2016 atas nama PT.

Golden AgroSejahtera; 272222 ono noe nn one nnn nnn neeSurat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/84/2012 tanggal 27Februari 2012 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis DampakLingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Golden Agro Sejahtera Seluas + 15.397,64 Hektar di KecamatanDusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan GunungBintang Awai Kebupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012tanggal 23 November

2012 tentang Kelayakan Lingkungan HidupPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara,Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, KecamatanDusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, KabupatenBarito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

GoldenAgro Sejahtera Seluas + 15.397,64 Hektar Di Kecamatan Dusun Utara,Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang AwaiHalaman 11 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK10.IV.Kebupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012 tanggal 28November 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan DusunSelatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito

Selatan,Provinsi Kalimantan Tengah; dan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah No. 188.44/430/2012 tanggal 28 November 2012 tentang IzinLingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan DusunUtara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pencabutan Izin UsahaPerkebunan dari PENGGUGAT tersebut, secara hukum harus disebutsebagai tindakan Melawan Hukum dan oleh karenanya sangatlah

Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012 tanggal28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, danKecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah;22 22202 onnn nnn nnn neces Halaman 22 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK14.