Ditemukan 239 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agaria aagraria aggraria agrarian agragria agarpara agrariaã anamaria
Pengadilan PA SUMEDANG Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PA SUMEDANG Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg
Tanggal 28 Maret 2018 — Udju, Rondi, Roni Riswara, Marsih dan SUhada
365 — 223
  • Djatinangor, tanggal1 Maret 1959 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidakdiperlihatkan aslinya,, selanjutnya diberi kode P 25;Foto copy Surat Centraal Bureau voor Genealogie, tanggal 11 Agustus1979, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlihatkanaslinya,, selanjutnya diberi kode P 26;Foto copy Surat Centraal Bureau voor Genealogie, tanggal 8 Agustus1979, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlihatkanaslinya,, selanjutnya diberi kode P 27;Foto copy Surat Kantor Inspeksi Agararia
    Jawa Barat, tanggal 10 April1967 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlihatkanaslinya,, selanjutnya diberi kode P 28 ;Foto copy Nota Dinas Dirjend Agararia Jakarta, tanggal 23 April 1988 dantelah dibubuhi meterai pos secukupnya dan tidak diperlinatkan aslinya,selanjutnya diberi kode P 29;Halm 24 dari 47 hal Putusan No. 2498/Pdt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 16-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — MISRAH H. IDRIS SILA, DKK ; SITI SIAH M. SALEH, DKK
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesepakatan mana oleh keduanya telah saling dipenuhi.H.Idris Sila telah menbayarkan ganti rugi dimaksud pada pemerintah KabupatenBima melalui seorang pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Bima, berlangsungdi Kantor Desa Rupe dengan disaksikan oleh Kepala Desa Rupe yakni saksiH.MSaleh dengan seorang petugas dari Agararia Kabupaten Bima bernamaIsmail Jakariah pada tahun 1974. Setahun kemudian yakni mulai tahun 1975,H.Idris Sila mulai menguasai dan menggarap tanah sengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — A. NAWAWI Z, Dkk vs SITI FATIMAH
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danhal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah juncto pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan MenteriNegara Agararia No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksana PP No. 24 Tahun1997 yang kemudian sampai sekarang oleh para hakim peraturanperaturantersebut dijadikan indikator/yurisprudensi untuk menyelesaikan masalahsengketa waris .Bahwa Judex Factie telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya terhadap Pasal 1682 KUH Perdata tentang pemberian hibah: Bahwa
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 27-12-2011 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 28/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 1 Mei 2012 — SAHDAN BIN NASIR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, PT.SINARSARI MEKAR KENCANA
80 — 30
  • Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2Tahun 1992/Alalak Utara masih berlaku (fakta tersebut telah berubah pada saatPenggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Hak Atas Tanah dan pada saatmengajukan Gugatan Tata Usaha Negara in litis, dimana Sertifikat Hak Guna Bangunandimaksud telah habis masa berlakunya) dan yang perlu dicermati adalah bukanKewenangan dari Pengadilan Perdata/Pengadilan Umum untuk menyatakan Batal dan/atau tidak sah suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan,; Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agararia
    Permohonantersebut telah pula sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun541997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana Dalil Gugatannya ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka tindakan Tergugat dalammengeluarkan Obyek Sengketa a quo dengan alasan telah terbitnya Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2 Tahun 1992/Alalak Utaramenurut pendapat Majelis Hakim telahmelanggar Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Pasal 1angka 14, 104, 105, 106, 107 Peraturan Menteri Agararia
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-11-2010 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 653 /Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2011 — ALBERT INDRATNA KASMARA M E L A W A N 1. LUTHAN RAMANDA PERMANA, 2. ADANG ISKANDAR SOEMARMAN JULIANTI MATEKOHI NANI IRYANTI ASDIANI GARMESIH BUDI SANTOSO PRIHANDONO
54 — 32
  • keteragan pa;su. kedalam akta otentiksebagaimana dimaksud Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukumbahwa pencantuman nama Tergugat I dalam Akta Jual Beli No.2/2004tanggal 29 Januari 2004 sehubungan pembelian tanah dan bangunan diJalan Setiabudi V No.3/5, Kelurahan Setiabudi, kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, tidak terbantah kebenarannya terdapat kehilafan hukumkarena didasarkan pada ketidak wajaran dan itikad yang tidak* Jaal beli tanah meskipun jual beli tanah sudah memenuhi prosedur perundangundangan agararia
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Register : 17-07-2001 — Putus : 04-03-2002 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Lbp
Tanggal 4 Maret 2002 — SUCIPTO SALIM, Umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jelambor III Kapling Polri Blok A-20 Nomor 469 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dan memiliki domisili pada kantor Kuasanya IBRAHIM DAHLAN, SH pekerjaan Pengacara praktek penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum WredatamaSumatera Utara, beralamat di Jalan Palaang Merah No. 34 R Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2001 dan telah dilegalisasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2001 di bawah Nomor : W2.De.HT. 04.10-123/2001, untuk selanjutnya disebut…………………PENGGUGAT; L a w a n 1, Direktur……………………………. 1. DIREKTUR PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, berkedudukan di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dahulu Perusahaan PT. Perkebunan IX berkedudukan di Jalan Tembakau Deli Nomor 4 Medan, untuk selanjutnya disebut………………..TERGUGAT-I; 2. ADMINISTRATUR PERKEBUNAN MARINDAL PT Perkebunan Nusantara II, dahulu Administratur Perkebunan Marindal PT Perkebunan IX berkedudukan di Marindal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut………………..TERGUGAT-II; 3. NY. PAINI, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bhakti/Jalan Arif Rahman Hakim Gang Pendidikan Lorong A, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Medan, untuk selanjutnya disebut……………..TERGUGAT-III; 4. NY. SAGILAH, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bhakti/Jalan Arif Rahman Hakim Gang Pendidikan Lorong A. Kelurahan Pasar Merah Timur, kecamatan Medan Area, Medan, untuk selanjutnya disebut……………….TERGUGAT-VI; 5. JAMAN, pekerjaan Partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bhakti/Jalan Arif Rahman…….. Rahman Hakim Gang Pendidikan Lorong A, Kelurahan Pasar Merah Timur, Ke camtan Medan Area, Medan untuk selanjutnya disebut………………TERGUGAT – V;
175 — 191
  • Foto copy Surat Terguat I Nomor II.0/X/61/1997 tertangal 9Januari 1997 tentang permohonan perpanjangan Hak GUna UsahanNomor Desa Marindal I tenrtanggal 16 Januari 1985 di tujukankepada meneri Negara Agararia Kepala Bagian Badan PertanahanNasional di Jakarta, (TI, II.4);Tergugat II mengajukan tiga orang saksi masingmasing bernama : IMRAN,NGADIMIN dan DISMANTO TARIGAN, saksisaksi mana telah memberiketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Saksi IMRANBahwa saksi adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT VS NY. LUTFIAH BINTI SALIM ALATAS, DKK;
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU Nomor 5 Tahun 1960tentang UUPA, yang berbunyi : (Bukti P. 30);Peraturan Menteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997, Pasal 101, ayat:(1). Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yangmelakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yangdikuasakan olehnya degan surat kuasa tertlis sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;(2).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 —
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikiandi hadapan hukum Penggugat bukanlah pemiliktanah Obyek Sengketa karena tidak dapatmenunjukkan bukti yang dipersyaratkan sesuai153.ketentuan formal sebagaimana tercantum dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agararia junctoPasal 1 Butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;c.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 78/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 24 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : SUGINA BIN GALLA TUNRU Diwakili Oleh : HAMKA JAROD, SH
Terbanding/Penggugat I : IKA ARNI HANDAYANI SYARIF
Terbanding/Penggugat II : KARISMA RASYID, S.Sos. M.Si
Terbanding/Penggugat III : MUH. SALENG
Terbanding/Penggugat IV : TANAWALI Binti ABDUL RASYID
Turut Terbanding/Tergugat II : AMIR BIN BANNYA Alias KAMIRI Diwakili Oleh : HAMKA JAROD, SH
44 — 27
  • Bahwa jika melihat tanggalpenerbitannya maka dapat diidentifikasi bahwa bukti tersebut dikeluarkan olehinstansi yang sah sebagai alat bukti hak atas tanah sebelum berlakunyaUndangUndang Pokok Agararia tahun 1960.Bukti ini menerangkan Bahwa GALLA TUNRU, adalah pemilik tanah adat persilnomor 9 D kohir nomor C 321, seluas 14 HA, dikenal dengan nama lompokParapara terletak di Desa Borong Loe, Kecamatan Tompo Bulu (sekarangDesa Baruga Kecamatan Pajukukang;Hal. 14 dari 27 hal.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 19/Pdt.G/2013/PN-SGI
Tanggal 21 April 2014 — DRS. HARUN BIN M. ALI MAKASYAH BIN TALEB, DKK.
86 — 16
  • syaratsyarat telah dipenuhi oleh pemberi hibbah dan penerima hibbah dan karenya surat hibbahtanggal 20 April 1981 sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian uraian tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi penguasaan sebidang tanah oleh para Tergugatatau objek sengketa saat ini tanpa prosedur yang legal menurut hukum yang berlaku dalamkepemilikan tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat tersebut ;Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) Undangundang Pokok Agararia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2475 K/PDT/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — BRENDINA PATABANG, dkk. VS LILI PANDIN alias MAMA DEDDY, dkk.
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2475 K/Pdt/2017menentukan secara tegas bahwa Hukum Agararia yang berlaku atas bumi, airdan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan Nasional dan Negara dan berdasarkan persatuan bangsa, ...dst.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-07-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Juli 2012 — PT. EKASURYA BUMIWISATA vs. Nyonya ARYA MEIMENA NAWAWI
29 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jabar tanggal21012000, No. 3.530.2322000, sesuai dengan dan sebagaimana Pasal 41UndangUndang Pokok Agararia No. 5/1960, jo.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 322/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Lily Fidelia Jeniawati
Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Cipanas
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq mentri Agraria dan Tata Ruang RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nelly Fidelia Jeniawati
Turut Terbanding/Penggugat III : Ny. Tressy Fidelia Jeniawati
Turut Terbanding/Penggugat IV : Tn. Herman Purnama Jeniawati
Turut Terbanding/Penggugat V : Tn. Tjun Fung alias Iwan Purnama
Turut Terbanding/Penggugat VI : Ny. Muliawati
118 — 97
  • ;Pasal5:Pihak Kesatu tidak keberatan apa bila pihak kedua mengajukanpermohonan pada kantor sub.Direktorat Agararia KabupatenCianjur untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tanah Milik Pihakkedua;Halaman 4 dari 29 halaman, Pts.No.322/PDT/2018/PT.BDG.Bahwa atas jual beli tersebut maka Nenek Para Penggugat, orangTua Para Penggugat hingga Para penggugat telah menempati tanah danbangunan tersebut dari semenjak jual beli dilakukan tanggal 22 Juli 1975,hingga saat ini, dan saat ini tanah bangunan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — H. ABDUL HAFID ACHMAD Bin ACHMAD
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ujang Dewa Sedadap RT. 08Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan KabupatenNunukan oleh Instansi Pemerintah/ Satuan Kerja yang memerlukanTanah maupun tanpa adanya persetujuan penetapan lokasi dari BupatiNunukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PeraturanMenteri Agararia Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor : 55Tahun 1993, saksi H.
    Ujang Dewa Sedadap RT. 08Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan KabupatenNunukan oleh Instansi Pemerintah/ Satuan Kerja yang memerlukantanah maupun tanpa adanya persetujuan penetapan lokasi dari BupatiNunukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PeraturanMenteri Agararia Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor : 55Tahun 1993, saksi H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — H. ABDUL HAFID ACHMAD bin ACHMAD
108 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ujang Dewa Sedadap RT. 08 KelurahanNunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan oleh InstansiPemerintah/Satuan Kerja yang memerlukan Tanah maupun tanpa adanyapersetujuan penetapan lokasi dari Bupati Nunukan sesuai dengan ketentuanPasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agararia Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan KeppresNomor 55 Tahun 1993, saksi H.
    Ujang Dewa Sedadap RT. 08 KelurahanNunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan oleh InstansiPemerintah/Satuan Kerja yang memerlukan tanah maupun tanpa adanyapersetujuan penetapan lokasi dari Bupati Nunukan sesuai dengan ketentuanPasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Agararia Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan KeppresNomor 55 Tahun 1993, saksi H.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-08-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pdt.G/2009/PN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2010 —
75 — 28
  • Meneg Agararia / Kepala, BPN No. 16 Tahun 1997 tentangPerubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna BangunanMenjadi Hak Pakai ;Bahwa berkaitan dengan alasan tersebut diatas, maka gugatan PENGGUGAT yangberkaitan dengan perkara mengenai Perbuatan Melawam Hukum (On RechtMatigdaad), berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (didalam gugatan tidakdisebutkan dasar hukumnya), atas kepemilikan obyek sengketa yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah kewenangan Pengadilan Negeri akantetapi
    Mahkota Berlian Cemerlang (TERGUGAT 111),yang mana care perolehannya dari perjanjian jual beli yang sah dan tidak bertentangandengan UU No 5 Tabun 1960 tentang Peraturan dasar PokokPokok Agraria JoPP No. 10 Tabun 1%1 Jo PP 24 Tabun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Kep.Meneg Agararia / Kepala BPN No. 16 Tabun 1997 tentang Perubahan HakMilik Menjadi Hak Guna Bangunan Man Hak Pakai Dan Hak Guna BangunanMenjadi Hak Pakai;13.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-02-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 21 /Pid.B / 2014 / PN.Tmg
Tanggal 10 Juni 2014 — BARIYUN bin AHMAD SAYUTI
47 — 3
  • ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum agararia yang mengatur mengenaipertanahan dikenal Asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding) dimana dalamasas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagiandari tanah, hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dantanaman yang ada di atasnya sehingga perobuatan hukum mengenai tanah tidakdengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya tanah yang adadi atasnya, jika perbuatan hukumnya dimaksudkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-02-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553PK/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT. DUTA SARI PRAMBANAN dahulu PT. SARI PRAMBANAN ; PT. KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 452 K/TUN/2000 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat sama sekali tidakberhak lagi atas tanah a quo (lihat Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 2181974 dan No. 1409 K/Pdt/1986 tanggal 3071987);EKSEPSI TERGUGAT II :bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Serang adalahSurat Keputusan Menteri Negara Agararia/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 24VIII1999 tanggal 21 Juli 1999
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama
Register : 24-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PTA SEMARANG Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : MOHAMAD NATAL RUSTAM SAKIRI S.T Bin SAKIRI RACHMAN Diwakili Oleh : RUSMAN SAKIRI, S.H.
Terbanding/Penggugat : YUNI ANDRIYASTUTI S.H M.H Binti SUSANTO Diwakili Oleh : Asri Purwanti, S.H.,M.H.
145 — 142
  • ;Menyatakan sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM 3693terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, KabupatenHalaman 7 dari 31 him.Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.Sukoharjo luas 133 m2 atas nama XxXxxxXXxXxXXXXxXXxxx, S.H. menjadibagian hak Penggugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxxx dan berdasarkanputusan ini dapat mengurus balik nama di Kantor Agararia/BPNSukoharjo;Menyatakan sebidang tanahn SHM Nomor 3746, Desa/KelurahanXXXXXXXX, Kecamatan XxxXxXxXXxXXXxXXxXxX, Kabupaten xxxxXxxxxx
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — ALI FADLI DIANA D. DULASMAN, dk melawan SRI SUYANTI, dk dan SYAIFUDIN, dk
45 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan pada Pasal 16 UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi Bahwa asas yangdiletakan pada pasal 5, hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atashukum adat maka penentuan hakhak atas tanah dan air dalam pasali inididasarkan pula atas sistematik dari hukum adat;Bahwa pelaksanaan penguasaan Tanah Ulayat yang dilakukan PemohonKasasi (dahulu Tergugat ) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat Il)dijamin oleh UndangUndang Pokok Agararia pada Pasal 4 ayat (1) huruf aberbunyi Bahwa oleh masyarakat