maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan agar terdakwa ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) Lembar SPMU Nomor : 0148/RT/OTSUS/2007 tanggal 12Desember Tahun 2007 dan lampirannya yang sah : Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan Nomor R/117/SPPLS/2007tanggal 11 Desember Tahun 2007 Organisasi Dinas Kelautan danPerikanan Tahun Anggaran 2007; Daftar Iktisar

Dalam hal salah satupihak atau kedua belah pihak menolakanjuran sebagaimana dalam ayat (1) dan (2)maka pegawai perantara harus membuat laporan pemerantaraan secara lengkap sehinggamemberikan iktisar yang jelas mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja.Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka dimungkinkan bagi kedua belah pihakuntuk menerima maupun menolak anjuran tersebut ;b Menolak tuntutan pihak Penggugat yang minta pembayaran hakhaknya berupa uangpesangon sesuai ketentuan pasal 156

7042/BPN/1992 tanggal 20111997;Halaman 57 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pat.G/2021/PN Kpg.1617181920212223242526272829TAX.TAX.TAX.TAX.TAX.TAX.TAX .TAX.TAX.TAX .TIXTAX.TAX. 28:TAX. 29:16:17:18 :19:20:21:22:23:24:25:.26 :27:Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan TanahNomor:140/273/1008/V/1998 tanggal 2971998;Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Ir.Piter Tanone tanggal 09111997;Foto copy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah Nomor:520.1/143/RPT/1998 tanggal 1191998;Foto copy Iktisar

Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTTmelalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupang;Foto copy KTP NIK.24.5002.650536.0001 atas nama SarceLay Thionone;Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor:640/7043/BPN/1997 tanggal 20111997;Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan TanahNomor: 140/276/1008/V/1998 tanggal 2971998;Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Ir.Piter Tanone tanggal 09111997;Foto copy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah Nomor:520.1/144/RPT/1998 tanggal 1191998;Foto copy Iktisar

.24.5002.450967.0002 atas nama SinceLay, Dr;Halaman 59 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pat.G/2021/PN Kpg.45 TIX.45: Foto copy Pernyataan Melepaskan Hak Nomor:640/7044/BPN/1997 tanggal 20111997;46 T.IX.46: Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan TanahNomor:140/272/1008/V/1998 tanggal 2971998;at TIK.47: Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Ir.Piter Thanone tanggal 09111997;48 T.IX.48: Foto copy Risalah Panitia Pemeriksa Tanah Nomor:520.1/146/RPT/1998 tanggal 1191998;49 T.IX.49: Foto copy Iktisar

Fotokopi dari fotokopi berupa : Faktur Kendaraan Bermotor, selanjutnyadiberi tanda P9;10.Fotokopi dari print out berupa : Foto serah terima kendaraan, selanjutnyadiberi tanda P10;11.Fotokopi dari fotokopi berupa : Asuransi kKendaraan Pan Pacific, selanjutnyadiberi tanda P11a;12.Fotokopi dari fotokopi berupa : Iktisar Pertanggungan Polis Standard Asuransikendaraan bermotor indonesia, selanjutnya diberi tanda P11b;13.Fotokopi dari fotokopi berupa : Kwitansi Premi senilai Rp. 4.527.000,selanjutnya diberi

NegeriJakarta Timur;Bahwa TERGUGAT selain harus tunduk dan mentaati seluruh isi perjanjiantersebut diatas, maka TERGUGAT serta seluruh dealer SUZUKI sepedamotor, mobil dan suku cadang seluruh Indonesia, juga harus tunduk padaaturan yang telah ditetapbkan oleh PENGGUGAT yaitu antara lain adalahaturan serta mekanisme tentang pembayaran hutang, tanggal jatuh tempopembayaran, denda, pajak dan lainlain sebagaimana tercantum dalamSurat PENGGUGAT no : 2177/SIS/AR/IX/2011 tertanggal 30 September2011 perihal : Iktisar

(bukti terlampir).Bukti PB/T 8 : Foto copi Iktisar Tentang Permohonan Hak Pengeloaan Nomor :OI/IKT/Hak Pengelolaan/1992 tanggal 31 Maret 1992. Foto copi sesuai aslinya,fotocopi mana telah dimeteraikan cukup. (bukti terlampir).Bukti PB/T 9 : Foto copi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BolaangMongondow Nomor : 045,560.2/326/1992 tanggal 1 April 1992. Foto copi sesuaiaslinya, fotocopi mana telah dimeteraikan cukup.

Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2008disebutkan dalam iktisar hasil pembahasan akhir bahwa jumlah Koreksi yangHalaman 22 dari 27 halaman.

Surat Iktisar Permohonan Hak.Bahwa Surat lktisar Permohonan Hak tanggal 03 Juli 1970 atas tanah objeksengketa (bukti P6) untuk dan atas nama Hr.Bella, BA adalah salah karena Hr.Bella, BA mengacu pada surat Nomor: D15/VI /1970 tanggal 1 Juli 1970 sebagaidasar kepemilikan yang tidak sah menurut hukum.9.4.

Kedua surat tersebut diragukan kebenarannya secara hukum, maka suratsuratterebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.10.Bahwa oleh karena Surat Keterangan Kepala Desa Gaya Baru Welai Timur Nomor:D15/VV1970 tanggal 1 Juli 1970 (bukti P2), Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3Juli 1970 (bukti P1), Surat Iktisar Permohonan.

Surat Iktisar Permohonan Hak.Bahwa Surat lktisar Permohonan Hak tanggal 03 Juli 1970 atas tanah objeksengketa untuk dan atas nama Hr.Bella, BA adalah salah karena Hr. Bella, BAHalaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2016/PN.KIbmengacu pada surat Nomor: D15/VI/1970 tanggal 1 Juli 1970 sebagai dasarkepemilikan yang tidak sah menurut hukum;9.4.

MNC FinanceHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR10.11.12.dengan mengagunkan objek asset harta bergerak pertanggungan jeniskendaraan minibus merek kendaraan Daihatsu New Xenia 1.3XIWTItahun pembuatan 2008 manual nomor polisi KT NOMOR 1439 DFnomor rangka MHKV1BA2J8K020090 NOMOR MESIN DC92023 warnabiru muda metalik polis standar kendaraan bermotor milik PENGGUGAT, iktisar pertangggungan SB0082014.00229 nomor kontrak9914960000272 utang pembiayaan RP.95.832.000 ( Sembilan puluh limajuta

berkaitan dengan dua hal tersebut diatas, Terbanding jugamenetapkan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP sebesar 100%yang menurut Pemohon Banding seharusnya tidak dikenakan karena koreksidiatas tidak menyebabkan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar;ALASAN BANDINGBahwa berdasarkan hal tersebut diatas, berikut ini adalah alasan danpenjelasan atas Banding yang Pemohon Banding ajukan:Koreksi PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 4.031.241.282,00Bahwa sebagaimana yang tertulis di dalam Iktisar

No. 209/PDT/2021/PT.MKSsehingga menyatakan hal yang demikian, pernyataan yang demikian seakanPara Pembanding semula Para Tergugat lupa atau tidak tahu dalam hukumacara, kebebasan Hakim untuk menilai Gugatan dan jawaban yang diajukanoleh para pihak dan kebebasan Hakim untuk menilai alatalat bukti danpembuktian yang diajukan oleh para pihak, dengan kebebasan untuk menilaisetiap jawaban dari pihakpihak ini, Hakim dengan keyakinannya yang bebasdapat memperoleh iktisar peristiwa konkrit yang disengketakan

Bahwa para Penggugat telah mendalilkkan serta mendasarkan pokok gugatannya padaalat bukti putusan Pengadilan Negeri Surabaya No : 3257/Pid.B/2009/PN.Sby ( poin 5gugatan para Penggugat ) dimana dengan dasar itu para Penggugat menyatakan bahwaAkta Jual Beli No. 90/2005 tanggal 07 Juli 2005 adalah cacat hukum dan seterusnya dalam Petikan iktisar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, ternyataPengadilan Negeri Surabaya hanya menyatakan bahwa terdakwa KrismanularHandajaya Bakti (tergugat I) telah

persidangan;Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan M.A no.38609 K/Pdt/1985,menyebutkan bahwa surat bukti foto copi yang tidak pernah diajukan atau tidakpernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut merujuk kepada ketentuan pasal1888 KUHPer. yang menentukan, sebagai berikut:e Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;e Apabila akta asli itu ada, maka salinan serta ikhtisar hanya dapatdipercaya, apabila salinan dan iktisar

Bahwa selain uraian tersebut huruf A dan B di atas, juga dalamPENETAPAN Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ternyatatidak menerapkan ketentuan pasal 25 ayat (3) Undangundang No.4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapnya berbunyi:Penetapan, iktisar permusyarawatan, dan berita acara pemeriksaan sidangditandatangani oleh Ketua majelis hakim dan Panitera sidang" akan tetapiternyata dalam PENETAPAN tersebut tidak ditanda tangani oleh KetuaMajelis Hakim dan Panitera yang ikut

Tergugat Il menyatakan dan mengaku bahwa benar secara sah telahberhutang kepada Tergugat terhitung sekarang untuk nantinya padawaktu Tergugat menyerahkan uang sejumlah Nilai Kredit yangdimaksud dalam butir 1 huruf c dari Iktisar Fasilitas kredit kepadaPenjual;Oleh sebab itu Tergugat melalui sdr.

Apabila aktayang aslinya itu ada, maka salinansalinan serta ikhtisar ikhtisarhanyalah iktisar itu Sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapatdiperintahkan mempertunjukkannya 2.

Pengingkaran keabsahan pendapat akuntan publik tanpa alasan yangjelasBahwa secara akuntansi dan finansial, mekanisme pelunasan hutangpemegang saham melibatkan dua transaksi pokok:* Setoran tambahan modal dari pemegang saham berupa intercompanytransfer sebesar USD10.218.695 melalui penerbitan saham barusebanyak 10.218.695 lembar;* Penggunaan dana hasil penyuntikan tambahan modal sebesarUSD10.218.695 untuk pelunasan hutang pemegang saham;Bahwa iktisar rangkaian transaksi tersebut disajikan dalam LaporanAliran

Foto copy Iktisar Pelanggaran Tim Pemeriksa tanggal 31 Maret 2009.Yang memberikan alternatif Saran Tindak Penjatuhan HukumanDisiplin yakni : Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama (satu)tahun. Pembebasan dari Jabatan. Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama (satu)tahun. d Pembebasan dari Jabatan. efPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil.

bukti tersebut telah diajukan oleh Pemohon padapersidangan BPSK atas pengaduan Termohon (Konsumen) ;Menimbang bahwa dari bukti P8 berupa Surat Kuasa dari Sayed Fachri(Termohon/Konsumen) kepada PT.BCA Finance tertanggal 17 Januari 2014surat mana hanya ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Sayed Fachri),dandihubungkan lagi dengan bukti P9 berupa Surat pernyataan dari PemohonPT.Istana Deli Kejayaan sebagai Pihak Pertama dan Sayed Fachri / PihakKedua tertanggal 14 Januari 2014 dan juga bukti P10 berupa Iktisar

Asuransi Multi Artha Guna Tok, sehingga saksiZaenudin Tauchid menarasa tidak mendapatkan perlindungan atas hak dirinyauntuk mendapatkan pembayaran uang premi sebagaimana yang dinyatakanatau diterangkan dalam iktisar Asuransi Multi Artha Guna Tbk.