Ditemukan 7972 data
6 — 0
Biaya Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 91.000,00Untuk Salinan yang sah sesuai aslinyaPaniera Pengadilan Agama SerangDedeh Hotimah, S.Ag, MH.Catatan:Salinan penetapan ini diberikan kKepada Pemohon I/Pemohon II atas permintaan sendiripada tanggal ...............ccccee ce ece eee eee eee eeeaeeeeeeeeees dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap.
97 — 62
S160/MBUMN/2006 tanggal 28 April2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan Kkepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana,padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 91tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan PenumpangDjakarta pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) seharusnya ada penunjukan sementaradari Menteri Keuangan sampai ditunjuknya Direksi yang baru dalam waktu 2(dua) bulan ; Para terdakwa seolaholah mewakili Menteri
MONINGKA dan BENNY PRASETYA, SHtidaklah berhak menerima pembayaran pesangon, uang penghargaan,uang penggantian hak dan golden shake karena tidak sesuai dengankriteria layoff yang ditetapkan dalam SK Direksi Perum PPD No. 17/Sekr/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Kriteria Lay Off danBesaran Uang Kompensasi / PesangonPegawai.2 PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENJUALAN DEPO H DAN KKEPADA KEPADA PEMPROV DKI JAKARTA.e Pada tanggal 30 Nopember 2006 Ir.
7 — 1
Menetapkan memberi ijin kKepada Pemohon (DWI WAHYU ANGGORO,S.Kep.Ners bin H. YUSUF EFENDI) untuk mengikrarkan Talak terhadapTermohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan agama Cilacap ; danan;3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuSTU O (
11 — 0
Memberi ijin kKepada Pemohon = (Xxxxx bin xxxxx) untuk mengucapkan ikrartalak atas Termohon (Xxxxx binti xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan AgamaKebumen ; c.
8 — 1
Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon merasa sudah tidaktahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya denganTermohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaBojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi : PRIMER:1.Mengabulkan permohonan Pemohon 52.Memberi ijin kKepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talaksatu. raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidangPengadilan Agama Bojonegoro 53.
7 — 0
tidak ada komunikasi selama 1tahun, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhanrumah tangga tidak mampu lagi dan selain itu Pemohon berketetapan hatiuntuk mengajukan cerai talak atas diri Termohon.Berdasarkan halhal tersebut di atas kami mohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Agama Semarang agar berkenan untuk memanggil para pihak,memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalahsebagai berikut:PRIMAIR1.2:Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Menetapkan memberi ijin kKepada
Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi ijin kKepada Pemohon untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 TahunHal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 0160/Pdt.G/20 15 /PA Smg2009 Majelis
Terbanding/Terdakwa : Alimuddin Bin La Kude
Terbanding/Terdakwa : Muh. Idris, A.Ma.Pd Bin Arsad
Terbanding/Terdakwa : Arif Bin Aminuddin
Terbanding/Terdakwa : Kamaruddin Bin Sabang
Terbanding/Terdakwa : Ismail Bin Talega
Terbanding/Terdakwa : Majid Bin la Kude
Terbanding/Terdakwa : Gazali Bin Buruera
86 — 25
satu)rangkap berita acara kepada KPPS namun saat itu SaksiSIDDIN Bin LA TALEGA hanya diberikan blanko C dan C1kosong sehingga Saksi SIDDIN Bin LA TALEGA tidakmenerimanya;Bahwa para Terdakwa selaku KPPS TPS 1 Desa Kawitewitetidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar' beritaacara pemungutan suara dan perhitungan suara model Cdan Sertifikat hasil perhitungan suara model Ci kepadaSaksi SIDDIN Bin LA TALEGA sedangkan Saksi Parpol laindiberikan sehingga Saksi SIDDIN Bin LA TALEGA berulangkali meminta kKepada
Saksi SIDDIN Bin LA TALEGA sempat mengatakankepada para Terdakwa apabila Saksi SIDDIN Bin LA TALEGAtidak diberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acarapemungutan suara dan perhitungan suara model C danSertifikat hasil perhitungan suara model C1 maka SaksiSIDDIN Bin LA TALEGA akan melaporkannya namun merekaKPPS tetap tidak menghiraukan Saksi SIDDIN Bin LATALEGA bahkan pada saat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)yaitu Saksi IRMAWATI DAHNI, A.Mk. mencoba menyampaikankeluhan Saksi SIDDIN Bin LA TALEGA kKepada
10 — 4
Memberi ijin kKepada Pemohon ( Xxxxx bin xxxxx ) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx binti xxxxx ) di depan sidang PengadilanAgama Kebumen 2
12 — 1
Memberi ijin kKepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'iHm. 1 dari 4 hlm.Put. No.0472/Pdt.G/2018/PA.Metterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan3.
Michael Alan Yasin
28 — 4
Memberi ijin kKepada Pemohon untuk merubah nama pada Catatan Pinggir AktaKelahiran No.361/1981 Tanggal 8 Juli 1981 dari nama lama Ibu Pemohon Mary ElvaBartlett menjadi Mary Elva Jasin;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotaMalang untuk didaftarkan pada register Akta Kelahiran;4.
Memberi ijin kKepada Pemohon untuk merubah nama pada Catatan Pinggir AktaKelahiran No.361/1981 Tanggal 13 Juni 2012 dari nama lama Ibu Pemohon MaryElva Bartlett dirubah menjadi Mary Elva Jasin;3.
10 — 4
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak sungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya; Menimbang, bahwa oleh karenya sesuai azas biaya ringan danberdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat dinyatakan gugur; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telan mengajukanpermohonan berperkara secara cuma cuma (Prodeo) dan berdasarkanPenetapan Nomor W17A6/869/HK.05/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Agama Tanjung Selor tertanggal 4 Desember 2018 ditetapkanbahwa telah memberi izin kKepada
46 — 6
Menetapkan, memberi ijin kKepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami)dengan seorang perempuan yang bernama xxx;3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDEIRMohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 1 dar! 5 halaman Putusan perkara nomor 311/ Pa.
7 — 0
Mengabulkan permohonan Pemohon;2.Memberikan ijin kKepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepadaTermohon;3.
7 — 0
Memberikan ijin kKepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaksatu roji kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang PengadilanAgama Salatiga;3.
20 — 1
alasan tersebut, maka mohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan penetapan sebagaiFEV nn IMengabulkan permohonan pemohon ; ""Menetapkan, menyatakan bahwa nama: LUSI ANA, perempuan, lahir diKabupaten Blitar pada tanggal 13 September 2008 anak kandung ke 2(dua) dari perkawinan antara KARMIN dengan YAMINI;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap ini kKepada
PT. BSG GASES
Tergugat:
PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI
56 — 34
Membebankan biaya perkara ini kKepada Penggugat sebesar Rp 457.000,00(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021, oleh LUCYERMAWATI S.H,. sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN., S.H. dan IKADHIANAWATI, S.H, M.H,. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan manadiucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi
10 — 9
SOLEH BinIDIH,kKepada Penggugat (NOVIANTI, Binti ); * Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkansalinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan CitantayanKabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu; * Menetapkan biaya perkara menurut: Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapatmenjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilanBahwa, berdasarkan dalildalil tersebut Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama
12 — 8
SOLEH BinIDIH,kKepada Penggugat (NOVIANTI, Binti ); * Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkansalinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan CitantayanKabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu; * Menetapkan biaya perkara menurut: Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapatmenjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilanBahwa, berdasarkan dalildalil tersebut Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama
9 — 0
Menetapkan memberi ijin kKepada Pemohon RIYANTO untuk mengikrarkan talak terhadapTermohon SUPARMI binti MARTO WIJOYO ; 2 22222 nn nnn n nnn nnn3.
163 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2268Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau FKepada PT Jakarta Propertindo;Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2269Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau Kepada PT Jaladri Kartlka Pakci;Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2485Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau KKepada PT Pembangunan Jaya Ancol, pada tingkat
10 Juni 2014 Nomor 540/1.794.2;c. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratanpersyaratan yangtertuang dalam surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalamhuruf b dan memperhatikan surat Direktur Utama PTPembangunan Jaya Ancol, Tbk tanggal 30 Maret 2015 Nomor036/DIR/EXT/III/2015, maka perlu memberikan Izin PelaksanaanReklamasi;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan KeputusanGubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau KKepada
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2485Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau KKepada PT Pembangunan Jaya Ancol;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahuluakan dipertimbangkan apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakanperaturan perundangundangan di bawah undangundang yang menjadiwewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalamPasal 31
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2485Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau KKepada PT Pembangunan Jaya Ancol;Keempat objek hak uji materiil bukan peraturan perundangundangan yangmengikat dan berlaku secara umum, akan tetapi merupakan keputusan tatausaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Adminstrasi Pemerintahan.