tertentu;Bahwa Bank tidak mengecek barang itu hanya nasabah yangtahu;Bahwa Bank tidak boleh membukanya, mengecek karena sesuaiperjanjian;Bahwa tidak dibuka sama sekali benda apa yang disimpan olehTerdakwa;Bahwa yang bisa disimpan uang dan barang berharga;Bahwa Sewa menyewa Terdakwa diberikan jangka waktu 6(enam) bulan untuk menyewa;Bahwa perjanjian sudah ada formulirnya nasabahtinggalmembacanya dan jika disetujui ditanda tangani;Bahwa dengan tidak melihat barang yang disimpan di BankUndangUndang Perbangkan

RepublikIndonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usahayang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyaksebagaimana Bab 1 Pasal 1 angka 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbangkan

tentangPerbankan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpananyang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yangdisepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnyayang dipersamakan dengan itu, sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 angka 9UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1992 tentang Perbangkan

Bank Tabungan Negara (Persero), termasuk lahan seluas 28Ha yang terletak di Jalan Citra, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan BukitRaya, Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut di atas ;Bahwa beriring dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun1998, mengakibatkan kreditkredit macet yang ada diserahkan atau dialihkankepada Badan Penyehatan Perbangkan Nasional (BPPN) termasukmengalihnkan hak tagih PT. Bank Tabungan Negara (Persro) yang timbul daripemberian kredit (piutang) kepada PT.

ANDIdilakukan menggunakan jasa perbangkan dengan sistem transfer dan barang dikirimmenggunakan jasa pengirinan TIKI.Barang tersebut setelah diambil dari TIKI oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr.

Bahwa apa yang di tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat Idan Tergugat II dalam posita gugatannya pada poin 7 (tujuh)9adalah tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II dalammemberikan kredit kepada nasabahnya telah melalui mekanismeyang benar menurut hukum dan aturan perbangkan dalampemberian KrEGLT, fmm mmr mm i i St Se.

rasa malu dan harga diriPenggugat, baik atas nama pribadi, maupun atas nama Warga NegaraIndonesia yang masih percaya sistim perbangkan Indonesia, sekaligusmemberikan efek jerah kepada Tergugat untuk tidak merusak citra PerbangkanNasional maka dalam Immatril Penggugat meminta Yang Mulia Majelis HakimMemeriksa Dan Mengadili Perkara A.quo Menghukum Tergugat untukmembayar kerugian Immateril sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);7.

ketertiban umum;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat causa perjanjian adalah apa yangmenjadi maksud dan tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian;Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan memperhatikan isi perjanjianyang tertuang dalam Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing tersebutadalah mengenai penyimpanan uang dalam bentuk valuta asing (dolar Amerika)yang akan dibayar dengan bunganya oleh Penggugat dengan syarat dan ketentuanyang telah diatur dan diperbolehkan dalam ketentuan hukum perbangkan

., Pusat disidikoleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Il Ekonomi dan Khusus, dibidang Money Loundring dan Bidang Perbangkan: Penyidikan dilakukan Bidang Money Loundring pada Direktorat IlEkonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri akhirnyamengeluarkan Surat Pencabutan Blokir Rekening Nomor 41000000292788101 tanggal 9 April 2009 ditujukan kepada.Pimpinan PT.

Undangundang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UndangundangNo. 7 tahun 1997 tentang Perbangkan;4.

Bahwa dalil Penggugat tentang kehilangan keuntungan yang diharpkan, lebihkepada hitungan perdagangan yang menurut pembayaran atas penjamanuangnnya pada orang lain, tidak semestinmya oleh lembaga perbangkan, jelashal ini tidaklah dibenarkan;8.

sumpah secara agamaIslam di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ARI PRIADI Bin ABDULSOMAD, terdakwa adalah Manager Area Bank Mandiri Syariah dansaksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwaBahwa saksi adalah bawahan dari AAHMAD SYUKRIYANTO Bahwa saksi bekerja di bank Mandiri Syariah dan menjabarsebagai Branch Operation Service Manager (BOSM)= Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik DitreskrimsusPolda Jambi terkait tindak Pidana perbangkan

Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik DitreskrimsusPolda Jambi terkait tindak Pidana Perbangkan Syariah yang di lakukanoleh terdakwa bersama AKHMAD SYUKRIYANTO, M. RAHMAN danNASRULLAH. Bahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN danNASRULLAH.: Bahwa saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAHsama sama bekerja di Bank Mandiri Syarian Cabang Pembantu Sipin.Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Are Mikro, saksiM.

Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik DitreskrimsusPolda Jambi terkait tindak Pidana Perbangkan Syariah yang di lakukanoleh terdakwa ARI PRIADI bersama AKHMAD SYUKRIYANTO, M.RAHMAN dan NASRULLAH.Bahwa saksi kenal dengan ARY PRIADI. M. RAHMAN danNASRULLAH. Bahwa saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAHsama sama bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Area Mikro BankMandiri Syariah Jambi, saksi M.

Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik DitreskrimsusPolda Jambi terkait tindak Pidana Perbangkan Syariah yang di lakukanoleh terdakwa bersama ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAHBahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN danNASRULLAH.: Bahwa saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAHsama sama bekerja di Bank Mandiri Syarian Cabang Pembantu Sipin. Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Area Mikro BankMandiri Syariah Jambi, saksi M.

Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Ditreskrimsus PoldaJambi, terkait tindak Pindana Perbangkan syariah yang di lakukan olehAKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, MUHAMMAD RAHMAN, danNASRULLAH Bahwa jabatan saksi sebagai Branch Manager KCP JAMBISIPIN sejak 15 Juni 2016 Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah :a.

Ahli KOKOK WIJANARKO, S.H.Bahwa ahli bekerja di Bank Central Asia (BCA) Tulungagung sejak tahun1991 dengan jabatan Pengawasan Internal BCA yang mempunyai tugasdan tanggung jawab membantu setiap unit kerja untuk menjalankanprosedur;Bahwa Ahli telah mengikuti pelatinanpelatihan antara lain:e Pelatinan kas dan kliring;e Pelatinan tentang pengenalan Perbangkan Indonesia;e Pelatihan Hukum dalam praktek operasional Bank;e Pelatinan tentang Hukum Pengkreditan ;Bahwa ahli menerangkan cek yang dikeluarkan

Kalo perbangkan ya selesaikan dengan hukumperbankan, saya kira harusnya ada mekanisme didalam perbankan untukbisa menjamin bahwa uangd/ piutang yang diperoleh itu adalah untuk sesu aiHalaman 108 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.Pstdengan peruntukkannya, harus ada mekanisme, jadi itu tidak akan masukdidalam wilayahwilayah penggelapan.Bahwa prinsip kehatihatian itu adalah dari segi perbankan, dan itu berlakuuntuk orang bank dan tidak berlaku untuk debiturnya;Bahwa tindak pidana perbankan hanya

tidak atas kejahatan lalu dia pergunakan dia perlakukan seolaholah milik dia sendiri padahal itu bertentangan dengan hak orang lain, jadiurutannya adalah objeknya, penguasaannya, perbuatan memiliki, melawanhukumnya.Bahwa uang dapat dikatakan sebagai barang kalau uang itu bukan barangtitipan.Bahwa apabila si a menitipkan ke si b kemudian si b memberikan kepadaorang lain yang bukan si a, tanpa sepengetahuan si a, maka si b bisadikatakan telah melakukan penggelapan.Bahwa terhadap orangorang diluar perbangkan

tidak dapat dikaitkandengan tindak pidana perbankan, karena sepengetahuan ahli, subyek nya3, yaitu komisaris direksi dan pegawai nya, jadi tidak bisa diterapkandengan orang diluar perbangkan.

Dan apabila orang orang diluar bankmelakukan tindak pidana perbangkan, terhadap orang yang tidakmempunyai kualitas sebagai pelaku diterapbkan padanya sebagai pelakuturutserta.Halaman 111 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2018/PN Jkt.PstBahwa apabila seseorang dari luar bank bersamasama dengan 3 subyekhukum di perbankan (Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank), menikmatihasil dari tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Komisaris, Direksidan Pegawai Bank, maka kepada orang tersebut dapat dikenakan tindakpidana

tidak boleh dibalik nama dalam bentuk apapun sajadalam suratsuratnya.Menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat setelah melakukan penyicilandari Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) dibayar Rp. 11.950.000,(sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 14.050.000, (empatbelas juta lima puluh ribu rupiah) ;Menyatakan hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat sebesar Rp.14.050.000, (empat belas juta lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga sesuaiaturan undangundang perbangkan

dari Penggugat menjadi milik Tergugat 1 ( satu);Bahwa Tergugat 2 (dua ) sama sekali tidak punya hak untuk mengajukanpelelangan ke KPKNL karena tanah tersebut adalah milik Penggugat:Bahwa Tergugat 3 (tiga) harus mencermati dengan seksama bahwa telahterjadi perbuatan Melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga harusberhati hati dalam menentukan pelelangan sesuai peraturan yang berlakuharus menghindari sifat sifat KKN, dan selayaknya KPKNL menghindarikerjasama kerjasama dengan institusi serta oknum perbangkan

manipulasi identitas oleh yang tidak berhak menjual danmemberi hipotik, namun manipulasi dan rekayasa tersebut tidak perludibuktikan secara pidana terlebih dahulu, karena sudah terang benderangberdasarkan buktibukti yang otentik;Bahwa demikian juga terhadap Tergugat I/Termohon Kasasi dalammengelola keuangan Negara didalam pemberian kredit tersebut, Tergugat telah tidak bertindak hatihati, halmana melanggar Pasal 2 Undang UndangPerbankan Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Pasal 2 UndangUndang Perbangkan

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah tahu atau mengetahui perihalperbuatan saudara Abdul Hakam yang dituduhkan oleh PENGGUGATterkait dengan penggunaan Biro Jasa Perbankan oleh PENGGUGATuntuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan jika itu benar makaPENGGUGAT harus dapat membuktikan kapan dan diamana serta BiroJasa Perbangkan apa yang digunakan oleh PENGGUGAT, untukmembuat KTP atas nama siapa dan untuk kredit yang mana; semuanyatidak jelas.

perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam anjuran tersebut pada anka 2 (dua) menyebutkan: Bahwa terkait dengan Pendapat Pihak Universitas MuhammadiyahMaluku Utara dengan Pendapat Forum Dosen dan PegawaiUniversitas Muhammadiyah Maluku Utara, maka sesungguhnya PihakUnivesitas Muhammadiyah Maluku Utara membayar Upah/Gaji tidaksesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SK Gubernur MalukuUtara yaitu upah minimum Kota Ternate sector Jasa Keuangan,Perbangkan

Bahwa fakta yang telah terjadi Para Tergugat pada tahun 1970 telahdirampas hak nya oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawabdengan alasan rumah milik Tergugat yang terletak di JI.KH.Yasin No.42Saripan Jepara (Obyek sengketa) telah dilelang secara riil oleh oknumyang melanggar hukum, padahal sertifikat obyek sengketa tidak pernahdijadikan agunan di perbangkan atau digadai kan ke orang lain sehinggaTergugat dan anakanaknya kehilangan tanah dan bangunan yangberdiri diatas nya dengan cara diusir secara

mendapatkan keuntungan;Atas keterangan saksi VI tersebut, Terdakwa menbenarkannya;6 TJOKORDA GDE DHARMAPRAMANA, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepanPenyidik Kepolisian, dan keterangan saksi tersebut sudah benar; Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di Bank MandiriKCP Ubud sejak 1 Januari 2020, memiliki Tugas dan tanggung jawabuntuk mengawasi operasional pelayanan kepada nasabah, danpengembangan kantor dalam bidang perbangkan

Tersebut danyang bisa mencairkan cek tersebut bisa siapa saja karena sifat cektersebut atas unjuk, jadi pihak perbangkan wajib membayarkan cektersebut apabila diberikan ke bank dengan perintah tidak bersyarat.Jadi jika tanda tangan atau syarat format dari cek tersebut sudahsesuai cek tersebut harus di bayarkan; Bahwa oleh karena PT.