c. 3 (tiga) lembar ST Pangdam XIV/Hsn Nomor STR/32/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang menegakkan komitmen netralitas TNI dalam Pileg dan Pilpres tahun 2019.d. 1 (satu) lembar ST Kasad Nomor STR/228/2019 tanggal 14 April 2019 tentang penindakan tegas bagi anggota TNI AD yang tidak netral dalam pemilu tahun 2019.

e. 2 (dua) lembar Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 068/K.SN-07/PM.01.02/4/2019 tanggal 10 April 2019 tentang undangan rapat koordinasi dalam rangka persiapan memasuki masa tenang Pileg dan Pilpres tahun 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Wirta Jaya Putramengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidakpernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuanyaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namunTerdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwamaupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas

Wirta Jaya Putra mengurussengketa Pileg di DPP Partai PDIP, dan di halaman parkir kantor DPP PartaiPDIP Terdakwa telah menggunakan shabushabu di dalam mobil sendirian.Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada diKota Bumi Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi kakak sepupu Terdakwayaitu Sdr.Wirta Jaya Putra.Bahwa benar selain di Kota Bumi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijinTerdakwa juga pernah ke Kerinci Jambi untuk menjemput isteri Terdakwa danTerdakwa juga pernah ke

Wirta JayaPutra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimanakeberadaannya.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin KesatuanTerdakwa yakni Kodim 0426/TB, telah berusaha untuk melakukan pencarianterhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkankesatuan yaitu dengan cara

Bahwa Penggugat adalah individu orang yang berkepentinganlangsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara tersebut;Bahwa KPUD Musi Banyuasin mendapat surat undangan Kklarifikasipelanggaran penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin berdasarkan laporan 015/TM/PILEG/V/2014 tanggal 27 Mei2014 dari Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin.

(Bukti P4);Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 KPU Musi Banyuasin menjawabsurat Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor015/TM/PILEG/V/2014 undangan klarifikasi;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Komisi Pemilihan Umum KabupatenMusi Banyuasin diminta klarifikasi oleh 5 Komisioner KPU ProvinsiSumatera Selatan (Bukti P5 );Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSumatera Selatan membuat kajian terhadap KPU Kabupaten MusiBanyuasin dalam putusannya menyatakan tidak dapat membuktikanpelanggaran

administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten MusiBanyuasin dan tidak dapat melaksanakan rekomendasi PanwasluKabupaten Musi Banyuasin Nomor 015/TM/Pileg/V/2014 tanggal 14 juni2014.

Bahwa dalam berjalannya waktu saat di Jogjakarta, Penggugat dan Tergugatsering kali cekcok lewat komunikasi telepon genggam karena berselisin pahamhanya karena hal sepeleh hingga 2019 karena kepentingan Pileg di Dobo,Penggugat lalu pulang ke Dobo dan setelah Pileg ada bencana alam GempaHalaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 235/Padt.G/2020/PN Ambyang sering terjadi di daerah Maluku (Ambon dan sekitarnya), Penggugat lantaske Ambon karena meningat keselamatan anakanak serta Tergugat;6.

Dan mengenai Pileg, terjadi pada tahun 2017 dimana Penggugatpernah datang dan kemudian menangis kepada saya karena telahmenghabiskan cukup banyak dana untuk pencalonan sedangkan hasil Pilegtidak sesuai harapan. Penggugat sempat menyesal karena tidak menggunakandana tersebut untuk membiayai kebutuhan anak kami bahkan berjanji tidakmencalonkan diri lagi tetapi kenyataannya Penggugat masih memiliki ambisiuntuk menjadi wakil rakyat terpilin dan aktif dalam dunia politik.7.

Bahwa seandainya Tergugat terpilin dalam pileg DPRD KabupatenKapuas 2019 maka Tergugat yakin seyakinyakinnya bahwa tidak adasidang hari ini tidak akan pernah ada.9.

Tidak benar, tidak ada hubungan dengan pileg itu alasan yang dibuatbuat. Bagaimana bisa harmonis suatu hubungan rumah tangga kalaukepala rumah tangga nya tidak bekerja dan tidak mau bekerja padahal fisiksehat punya ijazah Sarjana dimana pikiran nya. Kerjaan nya dirumah hanyatidur saja,dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Padahal ada istridan 2 anak yang harus diberi nafkahi. Itupun keperluan rumah tanggadibantu oleh saudara dan orang tua saya.8.

Jawaban sama dengan point 7 tidak ada hubungan nya dengan pileg,sudah 2 kali mencaleg tapi tidak terpilin. Bagaimana bisa terpilihseharusnya sudah tau dari awal modal tidak ada dikenal masyarakat puntidak. Tergugat terlalu berambisi untuk hidup enak karena didalam pikirannya menjadi Anggota Dewan gaji besar kerjaan santai. Seharusnya tautidak ada yang instan dalam hidup perlu usaha dan perjuangan.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2019/PA.Bjm9.

) telah menegaskanbahwa penyelesaian sengketa mengenai PHPU anggota DPR, DPD, DPRDTahun 2014, baik sengketa antar Partai maupun sengketa internal Partaiadalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1)UU Pileg.

Pasal 272 ayat (2) UU Pileg juga menegaskan adanya batas waktupaling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pengajuan permohonanpembatalan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini,Penggugat tidak pernah mempersoalkan hasil pemilihan umum anggota DPRdari DAPIL JATIM ke Mahkamah Konstitusi.

Citarum No. 2 KotaSurabaya adalah Posko Tim Pemenangan Pileg 2014 DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.Tidak benar telah terjadi pendudukan pada Kantor JI. Citarum No. 2 oleh TurutTergugat Il karena faktanya pada saat itu selurun calon saksi Caleg hadiruntuk memfotocopy Formulir C1 dengan syarat membawa kertas masingmasing. Pada saat itu hadir Caleg Pasangan Calon Nomor 6 yangmenyediakan mesin Fotocopy dengan tujuaan memudahkan penggandaandokumen.

; Bahwa Pasal 215 UU Pileg yang menjadi acuan untuk penentuanperolehan suara adalah calon yang diusung oleh Partai yangmemperoleh suara terbanyak.

Fandi Utomomendukung Khofifah sebagai calon Gubernur Jawa Timur; Bahwa saksi terlibat dalam Pileg 2014 ketua DPAC Sawahan, KotaSurabaya, dan sebagai tim pemenangan Pileg Partai Demokrat; Bahwa pada saat pembekalan saksi partai, saksi partai bukan direkrutoleh Partai Demokrat tapi oleh para Caleg DPRD Surabaya; Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Ir. Fandi Utomomelakukan pemaksaan terhadap saksi partai untuk memilih dirinya; Bahwa saksi menyatakan ir.

terjadi pertengkaran yang terus menerus antaraPenggugat dengan Tergugat karena pada bulan April 2019 Tergugat jarangdi rumah dan menginap di Sape disebabkan Tergugat sibuk melakukankonsolidasi dan sosialisasi di wilayahn Sape dan Lambu terkait Tergugatsebagai Caleg pada Pemilihnan Legislatif 2019 yang puncakpelaksanaannya tanggal 17 April 2019Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat tersebut adalah tidak benar, padahalTergugat pada bulan April 2019 masih pulang ke rumah bahkan sesudahkekalahannya pada Pileg

Bahwa pada poin 3 huruf C Tergugat dalam dalil jawaban gugatanmenyatakan bahwa semua uang Tergugat baik yang ada sama Tergugatdan yang diutangi orang lainpun diambil semuanya oleh Penggugat dandigunakan sampai habis.Bahwa terhadap pernyataan tersebut Penggugat memberikan bantahan :bahwa memang benar Tergugat memberikan uang belanja kepadaPenggugat tetapi apa yang diberikan oleh Tergugat terlebin pascakekalahan di Pileg 2019 tidak mencukupi kebutuhan Penggugat beserta 5orang anak sehingga Penggugat

kawankawan yang lain untukmerapat ke Gor ada suara tembakan kemudian Terdakwa dipinjamihandphone milik saksi Karoline Ervia untuk menghubungi pararelawan yang lain untuk segera berkumpul di Gor Bandara RukoOdessa dengan cara membuka aplikasi whatsapp dan mengirimkansebuah voice note ke dalam grup RGP Batam Kota, kemudian saksiKaroline Ervia pergi meninggalkan tempat berkumpul; Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para relawanberkumpul di Gor Bandara Odessa adalah untuk menjaga kotak suaraPilpres dan Pileg

meminjamkan handphone milik saksi, saksiberikan dalam keadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu Terdakwamengirimkan voice note pukul 02.28 Wib, kemudian = saksimengirimkan sebuah kalimat dengan tulisan mohon penjagaan diperketat seluruh batam pada pukul 02.30 Wib di grup whtasapp RGPBatam Kota; Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para relawanlainnya berkumpul di Gor tersebut untuk menjaga suara Pilpres danPileg karena tempat tersebut tempat yang dijadikan penyimpananSurat Suara C 1 (satu) Pilpres dan Pileg

handphone miliknya dengankeadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu Terdakwa membuat voivenote dan mengirimkannya di grup whatapp RGP Kota Batam; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat voice notetersebut yang mengajak para relawan lainnya, LPI dan FPI datang keGor tersebut untuk menemani Terdakwa dan para relawan lainnyakarena takut mendengar sura tembakan tersebut; Bahwa Terdakwa berada di Gor tersebut dengan pararelawan lainnya untuk mengawal kotak suara seKecamatan BatamKota hasil Pemilu Pilpres dan Pileg

lalu Terdakwa membuat voivenote dan mengirimkannya di grup whatapp RGP Kota Batam; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat voice notetersebut yang mengajak para relawan lainnya, LPI dan FPI datang keGor tersebut untuk menemani Terdakwa dan para relawan lainnyakarena takut mendengar sura tembakan tersebut;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2019/PN Btm Bahwa Terdakwa berada di Gor tersebut dengan pararelawan lainnya untuk mengawal kotak suara seKecamatan BatamKota hasil Pemilu Pilpres dan Pileg

Bahwa atas informasi masyarakat LSM Obsesi menduga bahwa ijazah SDyang digunakan oleh terdakwa untuk megikuti pileg DPRD Muratara tersebutadalah palsu dan terdakwa menggunakan ijazah tersebut untuk mengikutipeleg DPRD Muratara tersebut.

karenajangka waktu 12 tahun sebagaimana detentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke3 KUHPtersebut telah terlampau, sehingga penuntutan perkara atas nama terdakwa adalahmenjadi daluwarsa.Menimbang, bahwa akan tetapi perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwadalam perkara ini adalah juga menyangkut perbuatan penggunaan ijazah SD Negeri.39 Palembang atas nama terdakwa tersebut oleh terdakwa sebagai salah satupersyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Muratarapriode 20142019, dimana pada pileg

Palsutersebut dengan cara membuka di internet pada situs KPU MusirawasHalaman 22 dari 26 putusan Nomor 1152/Pid.B/2015/PN PlgUtara,menggunakan Lap Top dirumah saudara Harisun JIl.Megang Kab.Musirawas.Dari internet tersebut telah terbukti kalau ijazah tersebut telah digunakan terdakwasebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Pileg DPRD.Musirawas utra priodetahun 20142019.Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas maka jelaslah sudah,bahwa terdakwa telah menggunakan Surat berupa Foto

Copy ijazah SD.Negeri 39atas nama dirinya tersebut untuk mengikuti Pileg DPRD Musirawas Utara preode20142019, dengan demikian unsur menggunakan surat yang isinya tidak benar ataupalsu tersebut telah terpenuhi.Menimbang, bahwa tindakan/ perbuatan terdakwa yang menggunakan STTBSD.Negeri 39 palembang atas nama dirinya sebagai salah satu persyaratan untukmenjadi Calon Legeslatif DPRD Muratara tahun 20142019 tersebut bukanlahsesuatu hal yang tak disadari atau diinsyafi ,melainkan sangat disadari n diinsyafinya.Meskipun

PerihalPenyelesaian sengketa Pileg 2014 ditujukan kepada Ketua DPD PartaiNasDem Kabupaten Pidie;Surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Pidie Sigli tertanggal 12Januari 2017 Nomor Surat : 001/SlL2/DPDNasDem Pidie//2017. Perihal :Penyelesaian Sengketa Pileg 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPW PartaiNasDem Aceh;Surat dari DPP Partai NasDem Jakarta, tertanggal 23 Maret 2017 NomorSurat : 002UND/DPPNasDem /Il/2017.

/DPWNasdemAceh/X1/2016, Perihal : Penyelesaian sengketa Pileg 2014 ditujukan kepada KetuaDPD Partai Nasdem Kabupaten Pidie, setelah diteliti, bermaterai cukup diberi tandabukti T.I. 12 ;Photo copy sesuai dengan Photo Copy, Surat dari DPD Partai Nasdem KabupatenPidie Sigli tertanggal 12 Januari 2017 Nomor Surat: 001/S.L2/DPDNasDemPidie//2017.

Perihal : Penyelesaian Sengketa Pileg 2014 yang ditujukan kepadaHalaman21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2017/PN Sgi14.15.16.17.18.19.20.ketua DPW Partai Nasdem Aceh, setelah diteliti, bermaterai cukup diberi tandabuktiT.. 13 ;Photo copy sesuai dengan Photo Copy, Surat dari DPP Partai Nasdem Jakarta,tertanggal 23 maret 2017 Nomor Surat: 002UND/DPPNasDem/II/2017, Perihal:Undangan Penyelesaian Rapat PAW yang ditujukan kepada Kompemwil DPPPartai NasDem Propinsi Aceh Ketua DPW Partai Nasdem

Nipah Kuning Dalam Kelurahan PalLima Kecamatan Pontianak Barat tepatnya TPS 26 dan TPS27.Bahwa Peran saksi dalam Pileg 2014 selain sebagai PesertaPemilih saksi juga sebagai Pemantau pelaksaan Pileg 2014khususnya daerah Kecamatan Pontianak Barat.Bahwa orang yang telah menyerahkan uang kepada pesertapemilu di TPS 26 dan TPS 27 Kelurahan Pal Lima yaitu saksiLISA MAYASARI dan sdr MAT SAHIR, yang tinggal di JalanNipah kuning dalam Kelurahan Pal Lima KecamatanPontianak Barat.Bahwa pada awalnya saksi tidak

Zulkifli juga menerima uang dari saksi LISAsebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) disertai kartuKartu Peraga caleg atas nama ANTONG NOVIANTI,dansambil mengatakan mohon dipilih nama yang tertera dalamkartu tersebut.Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut : pada HariMinggu tanggal O06 April 2014, saksi selaku petugasPemantau Pileg 2014 mendengar informasi bahwa ada salahsatu Caleg akan memberikan sejumlah uang dan kartuCaleg kepada peserta Pemilih di TPS 26 dan TPS 27Kelurahan Pal Lima kemudian

Hanura No Urut 2 ANTONGNOVIANTI adalah sdr LISA MAYASARI dan sdr MAT SAHIRBahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam19.30 wib saksi menemui sdr LISA MAYASARI dan sdr MATSAHIR di rumah masingmasing dan melakukan tanya jawabdan memperoleh keterangan apabila sdr LISA MAYASARI dansdr MAT SAHIR memperoleh uang dan kartu Peraga CalegHanura No Urut 2 ANTONG NOVIANTI dari ANTONGNOVIANTI sendiri di rumahnya;10e Bahwa pada tanggal 4 Mei 104 sekitar jam 19.30 Wib saksimembuat laporan pelanggaran Pileg

dan kemudiandatang terdakwa dan berteriak;Bahwa saksi sebelumnya mengatakan agar pulang saja dan saksi danterdakwa sempat duduk bersama namun karena terdakwa tidak bisadiam maka saksi lalu memukulkan sapu ked egodego hingga patah;Bahwa terdakwa lalu memaki saksi dengan katakata babi, germo,perempuan kotor dan tukang hutang;Bahwa saksi sangat malu atas perkataan terdakwa dan tidak akanmemaafkan;Bahwa perbuatan terdakwa ini sudah yang ketiga kalinya;Bahwa semua ini berawal dari masalah pilihan di pileg

ketentuan Pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, setelah Majelis Hakim mencermati jawabjinawab, pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, terungkapfaktafakta hukum yang relevan dengan sengketa ini, sebagai berikut : bahwa .....34bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Klungkung yang berasal dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK)Indonesia masa bakti tahun 2009 2014 (vide bukti P 1);bahwa untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg

) tahun 2014, Partai NasionalBenteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia tidak lolos verifikasi dan tidak menjadipeserta Pileg tahun 2014; bahwa oleh karena (PNBK) tidak lolos sebagai peserta Pileg 2014, maka Penggugatmendaftarkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD dalam Pileg 2014 melaluibahwa oleh karena Penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRD dan menjadianggota Partai PNBK,maka untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggotaDPRD melalui Partai GERINDRA,Penggugat diwajibkan untuk membuat

kepada Penggugat juga pernah dituduh dandilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah melaluiSentragakkumdu Kabupaten Lombok Tengah, dimana Penggugat dituduhtelah melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kampanye dandilaporkan terindikasi melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihaan Umum DPR, DPD, danDPRD, namun setelah dilakukan gelar perkara olehPanwaslu/Sentragakkumdu Kabupaten Lombok Tengah sebagaimanaBerita Acara Gelar Perkara Nomor 02/Pileg

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 094/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihaninternal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadapKode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehinggaPengadilan Negeri lakarta Pusat harus menyatakan dirinva tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 510 K/Padt.SusParpol/20165.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 094/DPPPHPU/2014tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internalpartai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap kode etikdan pakta integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan NegeriJakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini;5.

Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agama atau Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk pulang dan lebih baikTergugat melaksanakan kampanye di masa pileg, namun masukan dariPenggugat tidak diperdulikan;202. Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat mengetahui Tergugatmengajak menikah seorang WIL dengan imingiming akan mentransferuang dan membelikan rumah di Jawa. Bahwa Tergugat juga menjeleklekkan Penggugat kepada WILnya bahwa Penggugat memiliki sifatcemburuan dan tidak memberi uang kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat merasa dizalimi berkalikali dan akhirnya tetap akanmenggugat cerai pada bulan Februari 2019, namun Tergugat memintaditunda hingga proses pileg April 2019 berakhir dan dikabulkan olehPenggugat;23. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sudahberpisah kamar;24. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat mengetahui Tergugat mengajakWIL untuk menikah;2.

Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun2003 dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik Pemohon danTermohon di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya;Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 250/Padt.P/2019/PA.AGM Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut antara Pemohon denganTermohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anaksekarang dalam asuhan Termohon; Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakrukun lagi atau terjadi pertengkaran, sejak Pilres/Pileg

tahun 2003 yang lalu; Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohonsetelah itu tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di DesaTalang Tua sampai kemudian keduanya berpisah; Bahwa yang saksi lihat pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohondan Termohon rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarangdalam asuhan Termohon;Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 250/Padt.P/2019/PA.AGM Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakrukun lagi sejak Pilpres dan Pileg

Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul22.00 WITA ketika saksi Bakri sedang di depannya rumahnyayang berada di Jalan Ujang Dewa Sedadap Nunukan telahterjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi Bakri;Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat kabar dari temantemannya yang sering nongkrong di posko jika saksi Bakrimau membongkar posko tersebut padahal posko tersebutdidirikan bukan di tanah SaksiBakri; Bahwa posko tersebut sebenarnya didirikan waktu dahulu untuk pemenangan caleg pada pemilu pileg

dan berdekatandengan rumah SaksiBakri; Bahwa setelah pemilu pileg, posko tersebut menjadi tempat temanteman terdakwa nongkrong dan pernah ada yang ributdan membuat kegaduhan di posko tersebut;Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Bakri untukmeminta penjelasan mengenai pembongkaran posko tersebut,namun terdakwa sudah terlanjur emosi sehingga memukulSaksi Bakri berkalikali secara membabibuta; e Bahwa terdakwa memukul saksi Bakri berkalikali yaitu kearah dagu, telinga, dan hidung sehingga saksi Bakrimenunduk

DONIMETYUDIN pada pileg 2014, ternyata pada pileg tersebut sdr. DONIMETYUDIN gagal dan setelah kegagalan tersebut sdr.DONI METYUDINmengajak para team suksesnya untuk membuka lapangan usaha sesuaidengan bidang masingmasing termasuk diri Terdakwa pada saat ituTerdakwa mengatakan kalau Terdakwa mampu menjalankan usaha dibidang jual beli kayu dan pada saat itu sdr.

Utan Kab.Sumbawa, Termohon selalu. ikut campur dalam urusan kantor(pekerjaan) Pemohon sehingga pemohon merasa tidak nyaman dalambekerja; Bahwa, Perubahan sikap Termohon terhadap Pemohon mulaikelihatan semenjak akhir pemilihan legislative (Pileg) tahun 2019 yanglalu, dimana Pemohon kalah atau gagal masuk sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumbawa untuk wilayahDapil 4 (empat); Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, puncak dariperselisihan tersebut dimana sehabis shalat isya Pemohon