Peraturan Pemerintah RI Nomor 11Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014,tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal01 April 2014, maka semua Jasa Keuangan wajib memberikan 2 (dua) jenispungutan yaitu: (1). Pungutan Tahunan, dan (2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari2014;b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, vide Bukti P.1 dan Bukti P2;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa 1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, 2.

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti olen pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

Saksi Sultan Bin Ceti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa terdakwa melakukan Pemerasan dan Pungutan liar tersebutbersama Sdr. SAMSUDIN,YADI dan Sdr. RENO.

Bahwa terdakwa selama 2 (dua) hari saya bergabung di CV.THCtersebut saya mendapatkan uang dari hasil Pemerasan dan Pungutan liartersebut sebesar Rp 40.000, ( Empat puluh ribu rupiah).

Membebaskan pungutan bagi selurun peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolahswasta.

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 14 dari...Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab.Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor005/02/DIKBUDPARKS/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolahsekolahtentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasukpungutan pengambilan ijazah.Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidakdiperbolehkan.Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pungutan liaryang

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan selurun peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.

dan Sumbangan Biaya Pendidikan padasatuan Pendidikan Dasar pada Pasal 11 disebutkan, pungutan tidak boleh :a.

KepulauanSula bahwa sebelum Dana Bantuan Operasional Sekolah cair, mereka selalumelakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah tentang penggunaannyasekaligus melakukan sosialisasi tentang larangan pungutan di sekolah dalambentuk apapun.

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotaSorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk di pelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa Terdakwa tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Terdakwa untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcis masukkenderaan sedangkan untuk sdr. EDISON KARUBUI , Terdakwa tidak tahuhalaman 52 dari 83 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkapa alasannya sehingga tetap melakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest/non dokumen.

lain selain pungutan parkirtersebut ;Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebutBahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.

lain selain pungutan parkirtersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja di RS Panti Rahayu sudah 10 (Sepuluh) tahun ;e Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada PD Parkir tentang kejadiantersebute Bahwa saksi melakukan pungutan sampai karcis habis ;Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/2019/PNDps.e Bahwa setiap kali terdakwa dating minta uang saksi selalu memberikannya ;e Bahwa gaji yang saksi terima sebulan Rp. 300.000 s/d.

Lumbung Sari, Kelurahan Tonja,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ada seseorang yang seringmelakukan pungutan tanpa ijin kepada juru parkir yang bertugas memungutparkir di areal parkir Rumah Sakit Umum Bakti Rahayu.

Selanjutnyaberdasarkan informasi tersebut, maka saksi dan rekanrekan dari PolsekDenpasar Timur melakukan penyelidikan, dan kemudian pada keesokanharinya yaitu hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 13.30 wita saksimendengar informasi bahwa seseorang yang melakukan pungutan tanpa ijintersebut sedang mengambil uang pungutan di areal parkir Rumah Sakit BaktiRahayu sehingga saksi beserta rekanrekan dari Polsek Denpasar Timurlangsung menuju areal parkir rumah sakit dimaksud dan di areal parkir

Lumbung Sari, maka kemudian saksi Nengah Nyanyo dansaksi Ketut Mudra melaporkan permintaan uang pungutan parkir yangdilakukan terdakwa kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum BaktiRahayu.Bahwa pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei 2017 ketika terdakwadatang kembali untuk mengambil uang pungutan parkir bulanan, maka saksi Nengah Nyanyo dan saksi Ketut Mudra meminta kepada terdakwa untukmenjelaskan mengenai pemungutan uang parkir bulanan tersebut kepadaHal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 1347/Pid.B/

pungutan yang memberatkan orang tua/ wali murid,termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orangtua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untukdiperbolehkan melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/Negara kepada orang tua/ wali murid dan untuk pembiayaan pelaksanaan ujiansekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yangbersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).Bahwa dalam melaksanakan

Pada waktu rapat tersebut saksi selakuKetua Komite merasa keberatan dengan adanya pungutan uang ujian sekolahdan ujian negara tersebut, dikarenakan sepengetahuan saksi melalui televisi,Bapak Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan dan membiayai seluruhkeperluan sekolah termasuk untuk biaya ujian sekolah dan ujian negarasehingga tidak boleh dilakukan pengutipan ataupun pungutan uang ke orangtua/ wali murid sebab apabila dilakukan pengutipan ataupun pungutan uangujian sekolah dan ujian negara tersebut

ke orang tua/ wali murid hal tersebutmenurut saksi perbuatan pungutan liar (pungli) dan jika tetap dilakukanpengutan uang ujian sekolah dan uang ujian negara sebesar Rp.300.000, (tigaratus ribu rupiah) per wali murid tersebut ke orang tua/ wali murid, maka saksikatakan pada waktu itu saksi akan keluar dari Ketua Komite Sekolah sebabsaksi tidak mau bertanggung jawab dengan pungutan uang tersebut, sebabsaksi merasa pungutan tersebut adalah perbuatan pungli yang melanggarhukum.Bahwa benar saksi menjelaskan

pungutan yang memberatkan orang tua/wali murid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negarakepada orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yangmengatur untuk diperbolehkan melakukan pungutan uang ujian sekolah danujian Nasional) Negara kepada orang tua/ wali murid dan untuk pembiayaanpelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan olehPutusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 51 dari...pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN

pungutan yang memberatkan orang tua/ walimurid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepadaOrang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yangmemperbolehkan melakukan pungutan karena untuk pembiayaan pelaksanaan ujiansekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yangbersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).Menimbang, bahwa oleh karena itu jika kemudian Terdakwa tetap melakukanpungutan dana pelaksanaan ujian

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yangmenyatakan Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakanpungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalamUndangundang atau Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut telahjelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yangtidak ada aturanya walaupun apapunalasannya 5"c.

vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaiDS PIKUIT Sea ene cere ree nie= Pungutan yang dikelola oleh Saudara Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluhPLEQED TEND LEN) em =n nnn= Pungutan yang dikelola oleh Saudari Drg.

lebih ataskegiatan vaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukanbuktibukti kKebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta

delapan ratus lima puluhribu= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluhribu rupiah).Bahwa terhadap hasil pungutan tersebut diakui telah digunakan untukkesejahteraan pegawai dan operasional kantor dan pihakpihak yangbertanggungjawab atas pungutan tersebut adalah Kepala KKP Kelas IIPekanbaru yaitu Saudara dr. Iskandar, Kasi UKLW KKP Kelas IlPekanbaru yaitu Sdri. Drg.Mariane, Penanggungjawab Poliklinik UKLWyaitu Sdr. dr.Swignyo dan Bendahara PNBP tahun 2011 yaitu Sdr.

Saat itu dihadiri juga perangkat desa;Bahwa uang pungutan itu katanya digunakan untuk pembangunan desa7.

pungutan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sayamerasa kecewa dan keberatan.10.

Jombang;Bahwa penyampaian untuk pungutan 3% waktunya bulan April2008 pertemuan tersebut dilaksanakandi Balai Desa Pucangsimoyang menyampaikan langsung pungutan 3% tersebut KadesPucangsimo dan Sekdes Pucangsimo yang hadir saat itu11.

merasa tidak dipaksa karena pungutan 3% akandipergunakan untuk pembangunan Balai Desa Pucangsimo namunkarena nyatanya pungutan tersebut tidak dipergunakansebagaimana mestinya saya merasa kecewa dan keberatan,16.

;Bahwa Jumlah uang pungutan seluruhnya sekitar Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah), untuk pungutan yang dilakukan pada tahap Iterkumpul sebesar Rp. 67.000.000,;Bahwa untuk pungutan tahap I awalnya uang tersebut dipegang oleh sdr.Irfan Yudianto (Sekdes Pucangsimo) setelah itu uang tersebut diserahkankepada saya, demikian juga untuk uang hasil pungutan tahap selanjutnyayaitu tahap II s/d tahap V juga uang diserahkan kepada saya oleh sdr.

,(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.Bahwa terdakwa melakukan pungutan uang kepada para pedangan ataupenjual tersebut, tanpa disertai Surat tugas dari dinas atau instansi terkait yangberwenang untuk melakukan penarikan Retribusi / pajak, dan uang hasilpungutan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya,hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian pada polres Gowapada hari minggu tanggal 27 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 WITA, di depanMasjid Agung Syekh Yusuf Jl

Muhammad Nur Dg Pasang bin Tayeb Dg Sanrang, disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diajukan ke persidanagn terkait masalah pungutan liar yangdiduga dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Saksi tahu jika ada pungutan liar yang diduga dilakukan olehTerdakwa setelah ada panggilan dari kantor polisi ;Bahwa Saksi adalah pengawas pertamanan di wilayah Gowa;Bahwa Saksi bekerja secara pribadi tetapi Saksi mempunyai kerjasamadengan pemerintah daerah Gowa ;Bahwa Saksi bekerja sama dengan pemerintah

terhadappenjual lapak di acara car free day;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pungutan sejak 1 tahun yang lalu;Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran pungutan yang Terdakwa ambil daripedagang ;Bahwa tujuan Terdakwa memungut uang setelah selesai acara car free daykarena kadangkadang banyak sampah, sehingga kebanyakan penjualmemberi uang kepada Terdakwa agar sampahsampah tersebut dibersihkan ;Bahwa sepengetahuan Saksi, membersihkan sampah setelah acara car freeday adalah tugas para penjual itu

Bahwa Saksi Syamsurizal mengetahui dariinformasi para pedagang lapak jika setiap acara car free day Terdakwa seringmelakukan pungutan liar sehingga Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddinkemudian memantau semua kegiatan Terdakwa dan melihat Terdakwamelakukan pungutan kepada para pedagang lapak ;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN SgmMenimbang, bahwa Saksi Syamsurizal Bin Syamsuddin melihat padasaat di lapak mainan anakanak Terdakwa marahmarah karena penjual mainantersebut sudah 2 minggu tidak

Bahwa Terdakwa memungut dari pedagang biaya untuk mengaturlapak maupun membersihkan lapak setelah selesai kegiatan car free daydengan jumlah pungutan yang bervariasi yaitu antara Rp5.000,00 (lima riburupiah) hingga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk tiap lapak.

LombokUtara berdasarkan rincian saksi adalah sebesar Rp.169.085.000,(Seratusenam puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa saksi menjelaskan selain pungutan retribusi tempat rekreasi danolahraga ada pungutan lain yang di pungut yaitu pungutan untukwisatawan asing yang masuk ke tempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air,gili meno dan Gili Trawangan yang menggunakan Fast boat.Bahwa saksi menjelaskan adapun dasar di lakukannya pungutan untukwisatawan asing yang masuk ke tempat wisata

Lombok Utara adalah sebesarRp.180.000.000,(Seratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa saksi menjelaskan untuk pungutan rekreasi pantai untuk wisatawanasing yang masuk ke 3 (tiga) gili menggunakan Fast Boat tidak di potongupah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi rekreasi danolahraga, melainkan pungutan rekreasi pantai untuk wisatawan asing yangmenggunakan Fast Boat tersebut di setorkan langsung Ke Kas DaerahKab.

Lombok Utara.Bahwa saksi menjelaskan seluruh uang hasil pungutan retribusi tempatrekreasi dan olahraga yang di terima kemudian tidak di setorkan oleh Sdr.LALU KUSNENDAR tersebut masuk menjadi Pendapatan Daerah Kab.Lombok Utara.Bahwa saksi menjelaskan uang hasil pungutan retribusi tersebut tidak bolehdigunakan untuk keperluan lain, Karena uang hasil pungutan retribusi yang diterima oleh Sdr.

MULUDIN.Bahwa terdakwa menjelaskan untuk pungutan wisatawan asing yangberkunjung ke 3 (tiga) gili yakni gili air, gili meno dan Gili Trawangan yangmenggunakan Fast Boot tanpa melalui pelabuhan bangsal tidak di potongupah pungut sebesar 5% sebagaimana pungutan retribusi tempat rekreasi danolahraga uang pungutan tersebut langsung di setorkan ke kas Daerah tanpadi potong upah pungut 5%.Bahwa seluruh uang hasil pungutan untuk wisatawan asing yang masuk ketempat wisata di 3 (tiga) gili yakni gili air,

TPK/2018/PN MtrBahwa jumlah uang hasil pungutan retribusi yang menjadi pendapatan DaerahKab.

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

Perbuatan tersebut dilakukan olehpara terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada tanggal 16 Juni 2016, saksi Drs.Ahmad Mursidi adadidatangi oleh para terdakwa dengan mengatakan ada temuan nihtentang pungutan dana sub rayon kemudian dijawab oleh saksiDrs.Ahmad Mursidi pungutan apa ? lalu terdakwa mengatakan bahwadirinya telah mendapatkan kwintansi biasa yang isinya tentang pungutandari sub rayon . Lalu dijawab oleh saksi Drs.

liar yang dilakukansaksi H.Wahyudi,S.Pd dan pengurus sub rayon 01 untuk biaya ujiansekolah kepada setiap kepala sekolah swasta yang ada di LingkunganSub Rayon dimana terdakwa mengatakan ada temuan pungutan danasub rayon per siswa Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah),sama ada kwintansi iuran siswa, inikan sudah berlangsung lama pakwajar kalo saya minta uang sebesar dua puluh lima juta selanjutnyaterdakwa Il mengatakan ya sudah pak kalau gitu saya akan laporkan inike kejaksaan dan walikota

ya udah dibungkus aja kasusnya,10 % dari kasus;Bahwa saksi merasa takut, tidak tenang / terancam dengan ucapanterdakwa Sumidar Samosir yang mengatakan bahwa pungutan inimelekat pada jabatan saksi sebagai Ketua Sub Rayon 1 membuat saksimenghubungi terdakwa Patan Sinurat dan menanyakan 10% nya ituberapa?

Bahwa pihak Sub Rayon 1 Bekasi yaitu oleh Drs.Ahmad Mursidi,Supardal, S,Pd., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd telah menyatakan kepada ParaTerdakwa bahwa pungutan uang dari orangitua siswa tersebut adalahtidak benar;8.

., M.Pd, H.Wahyudi, S.Pd dandengan nada mengancam maka Para Saksi merasa ketakutan bahwapersoalan pungutan uang tersebut diketahui oleh Walikota, PenegakHukum sehingga takut dipecat atau diproses hukum, maka Para Saksimemberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.053.000, (tigajuta lima puluh tiga ribu rupiah);Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2016/PN Bks9.

222222+ Bahwa sejak diberikan himbauan sampai dengan DODIK diamankan pihakberwajib masih tetap melakukan pungutan uang bulanan terhadapmasyarakat setempat di wilayah Jalan Buluh Indah;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;2.

Kertejati, kepala Dusun Merta Sari KETUT SENTIalamatnya dijalan Buluh Indah,dan Babinkmatiobmasnya WAYAN KARDAalamatnya Banjar Krandan; Bahwa saksi menjelaskan bahwa pungutan uang bulanan keamanan yangsaksi maksudkan yang melakukan pungutan uang yang dilaporkan olehmasyarakat adalah Ormas Laskar Balai di bawah pimpinan saudara DODIk;Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian saudara DODIK dimasyarakatdengan jelas hanya saksi mengetahui saudara DODIK ikut ormas LaskarBali diwilayah Jalan Buluh Indah

MINGKLING, memberikan keterangan dibawahsumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ada salah satu pungutan yang dilakukan salah satu ormas di jalanBuluh Indah sekitar bulan Juni 2016 tetapi sudah dilakukan pembinaan olehkepala Dusun,Linmas serta Babinkamtiobmas setempat;Bahwa pungutan uang bulanan keamanan yang saksi maksudkan yangmelakukan pungutan uang yang dilaporkan oleh masyarakat adalah OrmasLaskar Balai di bawah pimpinan saudara DODIK;Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian

Saksi KETUT SENTI, memberikan keterangan dibawah sumpah yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi selama bekerja sebagai Kadus tidak ada masyarakat yangmengeluhkan tentang keamanan dan ketertiban di Desa pemecutan Kaja;Bahwa terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh salah satu Ormassaksi tidak ada dipanggil oleh Kepala Desa pemecutan Kaja namun saat itusaksi melihat seorang perempuan yang datang menemui Kepala DesaPemecutan Kaja mengadukan keluhan pungutan yang dilakukan ormas

Denpasar Utara;Bahwa tidak ada aturan atau norma yang mengatur Ormas diperbolehkanmeminta imbalan/upah;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui cara DODIK meminta pungutantersebut; 22222 no nnn enn nanan nnn nn nnn ne nnnHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN DpsBahwa tidak ada masyarkat yang setuju terhadap pungutan yang dilakukanoleh DODIK; 220" 22222 non ooo nnn none nn nn nee nn neeAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;5.

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor 10/2008/IV/2017tentang Pengelolaan Pungutan Desa, Kontribusi dan Bantuan PihakKetiga Desa Teras yang dijadikan dasar Terdakwa selaku Kepala Desauntuk memungut pembayaran kepada PT ADI PROPERTINDO tersebutbelum pernah di evaluasi oleh Bupati padahal khusus untuk PeraturanDesa (PERDES) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDES), Pungutan Tata Ruang dan Organisasi PemerintahDesa harus mendapatkan evaluasi Bupati karena hal tersebut berpotensiberbenturan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentangpengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.8. Uang tunai sebasar Rp.39.300.000, (tiga pulun sembilan juta tigaratus ribu rupiah) sisa pembayaran pungutan Rp.57.800.000, (lima puluhtujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;9.

itu bukan karena paksaantetap merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah desa melaluikepala desa, karena PT ADI PROPERTINDO belum menyediakan fasilitassosial seperti pemakaman, jalan yang layak, termasuk pengelolaan sampah;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangansebagaimana keterangan saksi saksi, juga dari perangkat desa serta anggotaBPD, serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa pungutan ini tidak adadasar Perdesnya, khususnya pada pungutan pertama November

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.