Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah(RKASKPD) Tahun Anggaran 2013 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi,Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan PengadaanSistem Keamanan dan Komputer, tanggal 23 November 2013 yang ditandatanganiSekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).138.

Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris DaerahKota Bekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.155.

Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris DaerahKota Bekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.263.

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, KegiatanPengadaan Sistem Keamanan Komputer dan Peningkatan Kapasitas Pengelola IT,tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD).356.

Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris DaerahKota Bekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.372.

saksi ASTANIselaku Sekretaris Dinas DKPP Kota Balikpapan berdasarkan Nota Kesepakatanantara DPRD dan Walikota / Kepala Daerah Kota Balikpapan yang senyatanyatidak mengacu pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya berupa kegiatanHalaman 3 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMRpembangunan Pool kendaraan dan lahan Depo Sampah 7 lokasi sebesarRp.11.408.972.735,71, hal tersebut telah dibahas sebelumnya antara TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

menyiapkan rancangan surat edarankepala daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPDsebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKASKPDPasal 100(1) RKASKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikankepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD(2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menelaah:a. kesesuaian RKASKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan majupada RKASKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu,dan dokumen perencanaan lainnyab. kesesuaian rencana anggaran dengan standar

RIZALEFFENDI, SE Bin SUHAIMI, selaku Walikota Balikpapan, pereode2011 sampai dengan 2016 menyatakan bahwa Anggaran pengadaantanah untuk perluasan TPA Sampah Manggar Ta.2014 dan Ta. 2015berproses sesuai mekanisme diusulkan oleh OPD DKPP KotaBalikpapan, dibahas dalam Forum OPD Musrenbang menghasilkanRKPD, RKPD yang ditetapbkan menjadi rancangan KUAPPAS,selanjutkan KUAPPAS dibahas oleh DPRD bersama TAPD dan OPDmenghasilkan kesepakatan KUAPPAS, yang selanjutnya menjadirancangan PERDA APBD.

HARYANTO, SE,M.Si, Ak., CA., didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkanbahwa RKA SKPD dibuat berdasarkan Kesepakatan dari KUA PPAS yang sudah dibahas di Banggar dan bukan berdasarkan dari Renja yang dibuat oleh Kepala DKPP maupun dari Rancangan KUA PPAS dari TAPD Kota Balikpapan.

Kapuas dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas dilaksanakan dan berjalan lancar,kemudian dilanjutkan pembahasan oleh TIM Asistensi yanganggotanya dari Badan Anggaran dan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatan Rapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.Setelah itu tanggal 24 Nopember 2014 jam 13.00 Wib DPRDmelaksanakan Rapat Paripurna dengan membahas Laporan TimAsistensi

Kapuas denganTIM TAPD Kab. Kapuas yang dibahas justru lebih ditonjolkankepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan substansikeseluruhan atas programprogram yang terdapat dalam RaperdaAPBD Kab. Kapuas TA 2015, dalam rapat tersebut juga bukanmerupakan Rapat Khusus oleh Badan Anggaran sesuai dengan tugastugasnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan oleh TAPD kepada DPRDKab.

Kapuasdengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.

sidang yang dipimpin saksi JAMAL ABDILLAH selaku ketuaBanggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan, saatpembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang PerubahanAPBD Kab.

Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis,Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murnibanyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah Kenapa danahibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudahmelengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauhjauh ke bengkalisternyata tidak bisa mencairkan.

.12e TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangandaerah.Pasal 9e Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.e Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011perihal proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012dan ditujukan kepada Gubernur

;TAPD berada di Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekda, Bapedda, BanggarKeuangan;Saksi menjelaskan bahwa di APBD induk sudah ada POKIR;Saksi menjelaskan lupa dimana dasar hukumnya dana POKIR tetapi ada dasarhukumnya;Dinas Keminfo Provinsi Sultra pernah mengajukan perubahan anggaran di APBDperubahan anggaran, dimana untuk pengusulan programprogram kegiatan itu jugadiusulkan di TAPD juga;Saksi menjelaskan dalam pembahasan APBD Perubahan anggaran, yang hadirhanya TAPD dan banggar;Pada saat Tim TAPD

Sultra adalah membahas APBDPbersamasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. SultraTahun 2019;Bahwa saksi melakukan pembicaraan dengan Sdr. SYAIFULLAH (PIt.

Sultra yang kemudian di bawa ke BPKAD untuk diasistensi oleh tim TAPD Prov.

mengikuti rapat bersama dengan TAPD Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal20 Juli 2019 tersebut, kKemudian terdakwa selaku Plt.

) Provinsi Sulawesi Tenggara dan selanjutnya TAPD akanmengasistensi RKA yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan, TAPD berwenangmencoret dan menolak RKA yang diajukan oleh OPD, hal tersebut dilakukan denganmenyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia dalam daerah itu sendiri in casuProvinsi Sulawesi Tenggara, mekanisme penganggaran baik dalam APBD Induk maupundalam APBD Perubahan adalah sama;Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pengusulan anggaran harus melaluiassistensi TAPD yang terdiri dari

Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahanalokasi dana hibah melalui Saksi JAMAL ABDILLAH setidaktidaknyaRp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan perhitungansetiap anggota Dewan mendapatkan masingmasing Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris DaerahBengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujuikeinginan dari Para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftarnamanama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang

sudah diusulkan olehPemerintah Daerah didalam KUAPPAS karena hal tersebut bertentangandengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMALABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak maumengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaanpenambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD KabupatenBengkalis tidak diakomodir;Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikutipermintaan

sidang yang dipimpin saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRDmenyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyakHal. 7 dari 103 hal.

Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD sertapertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilengkapisebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atasRancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012.

sidang yang dipimpin saksi JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpinSekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRDmenyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyakHal. 21 dari 103 hal.

/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukanverifikasianggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

untukVerifikasi; Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan InformatikaKab.

Jeneponto yaituAMIR SYARIFUDDIN, Y, SH; Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnyaberkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

,M.Kn.Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan VerifikasiRKA dan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kab. Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukanverifikasianggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab.

Jeneponto yaituterdakwa AMIR SYARIFUDDIN, Y, SH;Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnyaberkas dan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak DinasPerhubungan dan Informatika Kab.

GidionDodop, MM;Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura ini ditanggapi oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Surat nomor: 903/1307/Set tanggal22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun2011 sebesar Rp.1.000.000.000, sesuai kemampuan keuangan daerah yangditandatangani oleh terdakwa Drs.

Gidion Dodop,MM selaku Wakil Ketua Il DPRDKabupaten Jayapura menandatangani dan mengajukan surat kepada PemerintahDaerah Kabupaten Jayapura nomor: 913/242 tanggal 28 Nopember 2011, PerihalPenolakan tambahan dana oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesarRp.1.000.000.000,.

SusTPK/2016/PT JAPAnggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai Sekda KabupatenJayapura, dan pada saat pembahasan APBD Induk tahun 2011 terdakwa menjabatsebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura maka dalam Struktur Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) terdakwa sebagai Wakil Ketua TAPD, sedangkanpada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai SekdaKabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);4.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan dan ataumemberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untuk DinasKelautan dan Perikanan..

Daerah(TAPD) hanya melaksanakan tugas sebagaimana tertuang pada poing yaitu.

Bahwa saksi adalah selaku Wakil Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012..

dan dilakukan pembahasanbersama Tim Verifikasi TAPD bersama dengan SKPD, setelahdilakukan verifikasi tersebut kemudian diperbaiki kembali jika adaperbaikan ataupun tidak, selanjutnya RKA SKPD hasil perbaikan diserahkan kepada TAPD kemudian untuk ditandatangani oleh TAPD,menjadi bahan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perbup APBDkemudian dibahas di Banggar DPRD, kemudian persetujuan bersamaHalaman 199 dari 367 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN Pbr9.10.11.12.13.PERDA antara Bupati dan DPRD dan

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi, berupa rekomendasi kepada kepalaDaerah melalui TAPD.(4).

Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikanoleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yangsudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkanpembebasan lahan untuk PKL senilai Rp.70.000.000.000, (tujuhpuluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung MuriaPresiden tetap dihapus.

Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antaraBanggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD.

Akhirnya TAPD mengusulkanPengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai halhal tersebut diatas, kemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggarandengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasantentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak adapembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerahselaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembali untukJambu Dua anggarannya sebesar Rp.55.000.000.000 (lima puluhlima milyar), Selanjutnya terhadap

Bdg.13.Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara BadanAnggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagaiKetua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwapengadaan lahan Pasar jambu Dua perlu dianggarkan dalamperubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.

/ DPPKAD/ I/ 2015, Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015;

Informatika Kab.Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukan verifikasi anggaranpada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

untuk Verifikasi;Bahwa saksi bersama TAPD Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.Jeneponto tidak pernah mengajukan perubahan DPA tahun anggaran2015 dan TAPD tidak pernah memverifikasi perubahan nomenklaturDPA kegiatan pembangunan terminal pasar Karisa yaitu perataan danpenimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan;Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Kepala Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kab.

Jeneponto yaitu terdakwa AMIRSYARIFUDDIN, Y, SH;Bahwa bahwa setelah TAPD melakukan verifikasi selanjutnya berkasdan dokumen RKA dibawa sendiri oleh pihak Dinas Perhubungan danInformatika Kab.

Nur Alam., M.Si dan Andri Yusuf, SH., M.Kn.Bahwa saksi selaku Ketua TAPD bertugas melakukan Verifikasi RKAdan DPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Jeneponto;Bahwa Saksi bersama TAPD pernah melakukan verifikasi anggaranpada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.

dan saksi bersama anggota TAPD yang memverifikasi diDinas Perhubungan dan Informatika Kab.

Pegawai Negeri Sipil di PemdaKabupaten Purwakarta ;Bahwa benar pada tahun 2007, saksi sebagai Kabag TU BappedaKabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok sesuai denganKeputusan Bupati Purwakarta Nomor 19 tahun 2004 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Purwakarta yaitu memberikan pelayanan teknis danadministratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkunganBappeda ;Bahwa sebagai Kabag TU Bappeda, saksi termasuk anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Purwakarta ;Bahwa Ketua TAPD adalah Sekretaris Daerah selaku koordinatorsedangkan anggota TAPD terdiri dari unsur Bappeda, BagianKeuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, BagianPerlengkapan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DinasPendapatan Daerah dan bagianbagian terkait lainnya ;Bahwa tugas dan wewenang TAPD Bappeda antara lain menyusunrencana kerja pemerintah daerah, memuat kerangka makro daerah,prioritas pembangunan termasuk mengkalkulasi anggaran yangdibutuhkan oleh masingmasing

Dalampembahasan TAPD tidak secara detail merinci rencanapenggunaannya, hanya estimasi atau perkiraan dan pagu yang terterasecara global tidak per kegiatan ;Bahwa sesuai anggaran dalam APBD murni bantuan sosial kepadaPersipo sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) sedangkandalam APBD perubahan ada penambahan menjadi sebesar Rp935.000.000, (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu ada anggaran bantuan sosial kemasyarakatankepada Persipo namun saksi tidak mengetahui apa

untuk penyusunan APBD Tahun2007 ;Bahwa sebagai anggota TAPD saksi tahu ada Bantuan SosialKemasyarakatan kepada Persipo Tahun 2007, akan tetapi saksi tidakingat lagi berapa jumlah bantuannya ;Bahwa bantuan tersebut dianggarkan dalam DPA Sekretariat DaerahBagian Kesra, namun teknis pengelolaannya saksi tidak mengetahuinyaBahwa tugas TAPD dalam rangka penyusunan APBD adalahmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalamrangka penyusunan APBD yang dipimpin oleh Sekda yang anggotanyaterdiri

sebagai rumusan akhir dandisetujui oleh Bupati untuk disampaikan ke DPRD untuk dibahas dandisepakati bersama ;Bahwa untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)prosesnya sama dengan penyusunan KUA, hanya saja di dalam PPASsudah ada plafon anggaran tiaptiap SKPD ;Bahwa untuk belanja bantuan sosial seyogyanya proposal untukpenentuan jumlah anggaran harus ada di bagian yang membidanginyadan dalam pembahasan TAPD tidak secara rinci dilakukan perkegiatan;Bahwa saksi tidak tahu penentuan

sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Jayapura;4) Keputusan Bupati Jayapura No.821.2-16, tanggal 31 Oktober 2011 tentangpengangkatan Tet Yones Mokay, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;5) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 5 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2011;6) Peraturan Bupati Jayapura, Nomor: 215 Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2010, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bukti Surat nomor: 913/242, tanggal 28 Nopember 2011, Perihal Penolak tambahan dana oleh TAPD Rp. 1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs. Gideon Dodop, MM;c. Bukti Surat nomor: 913/248, tanggal 02 Des 2011 perihal, Tambahan Dana Kegiatan DPRD tahun 2011 sebesar Rp. 5.172.200.000,- yang ditandata tangani oleh Sekwan DPRD Tet Yones Mokay, S.Sos;d.

Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Edison Membuaic.

Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 5.068.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, Edison Membuai.23) Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan Anggaran DPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.24) Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2011.25) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan

Bukti Surat nomor : 903/1345/Set Tanggal 06 Desember 2011 Perihal,kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.4.422.200.000, yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, EdisonMembuaic.

Bukti Surat nomor : 903/1377/Set Tanggal 12 Desember 2011 Perihal,kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.068.200.000, yang ditandatangani oleh Sekda/Ketaua TAPD, EdisonMembuai.Bukti Daftar Hadir Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Badan AnggaranDPRD Pembahasan KUA PPA Perubahan Anggaran tahun 2011.Bukti Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(KUPAPBD) Tahun Anggaran 2011.Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah (KUPAPBD

) terdakwa sebagai Wakil Ketua TAPD, sedangkanpada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai SekdaKabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);4.

Bahwa sesuai Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019, penyempurnaansebagaimana dimaksud angka 11. di atas, ic. dilakukan BupatiMelawi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Malawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui BadanAnggaran;Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019 berbunyi:Pasal 115(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan KepalaDaerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badananggaran.:13.

Bahwa TAPD Kabupaten Melawi bersama Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi tidak pernah melakukan penyempurnaanterhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuai hasil evaluasiGubernur, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:13.1.Bahwa saksi H. Kulan (BuktiP10a), sesuai Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa JabatanHalaman 11 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/202020192014 (BuktiP16), adalah anggota Badan MusyawarahDPRD Kabupaten Melawi periode 20192024, bersaksi, bahwaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi tidak pernahmenetapkan jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi, perihalpenyempurnaan dan penyesuaian Rancangan PerdaKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019.

;(c) Hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawibersama TAPD Kabupaten Melawi, berupa hasilpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 sesuaihasil evaluasi Gubernur, selanjutnya dibahas di dalam rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang diselenggarakanuntuk itu, sebagai bahan pertimbangan dan dasarpenerbitan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi,yang sesuai kesaksian Wakil Ketua DPRD KabupatenMelawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (BuktiP10b), rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi a quo

Putusan Nomor 22 P/HUM/202021.22.menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kekuasaan yangada padanya, karena diterbitkan tidak melalui mekanismerapat, yaitu rapat Badan Musyawarah, rapat kerja BadanAnggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD KabupatenMelawi, dan rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi:20.6.

Menyatakan barang bukti berupa:1.Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan DaerahAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;4.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintan Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XIl/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD TahunAnggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XIl/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD TahunAnggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh.

harkatserta martabatnya;Memerintahkan Terpidana dibebaskan dari tahanan;Menetapkan barang bukti berupa:1)2)Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPASKPD) Pejabat Pengelolan KeuanganDaerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008:Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bukti surat No.913/242 tanggal 28 Nopember 2011 perihal penolak tambahan dana oleh TAPD Rp.1.000.000.000.- yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua II Drs.Gidion Dodop.MM ;

c. Bukti surat No. 913/248 tanggal 02 Desember 2011 perihal tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp.5.172.200.000. yang ditandatangani oleh Sekwan DPRD Ted Yones Mokay. Ssos.

Bukti surat No.903/1345/Set tanggal 06 Desember 2011 perihal kesanggupan tambahan dana kegiatan DPRD Tahun 2011 sebesar Rp. 4.422.200.000.- yang ditandatangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

c.

.- yang ditanda tangani oleh Sekda/Ketua TAPD Edison Mabuay ;

23.). Bukti daftar hadir Tim anggaran Pemda (TAPD) Badan anggaran DPRD Perubahan Tahun 2011 KUA PPA Perubahan anggaran;

24.). Bukti kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUP-APBD) TA 2011 ;

25).. Prioritas Plafon anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

GidionDodop, MM;Terhadap Surat DPRD Kabupaten Jayapura ini ditanggapi oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dengan mengajukan Surat nomor: 903/1307/Set tanggal22 Nopember 2011 Perihal, kesanggupan tambahan Dana Kegiatan DPRD Tahun2011 sebesar Rp.1.000.000.000, sesuai kemampuan keuangan daerah yangditandatangani oleh terdakwa Drs.

Gidion Dodop,MM selaku Wakil Ketua Il DPRDKabupaten Jayapura menandatangani dan mengajukan surat kepada PemerintahDaerah Kabupaten Jayapura nomor: 913/242 tanggal 28 Nopember 2011, PerihalPenolakan tambahan dana oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesarRp.1.000.000.000,.

SusTPK/2016/PT JAPAnggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai Sekda KabupatenJayapura, dan pada saat pembahasan APBD Induk tahun 2011 terdakwa menjabatsebagai Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura maka dalam Struktur Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) terdakwa sebagai Wakil Ketua TAPD, sedangkanpada Perubahan Anggaran tahun 2011 terdakwa telah menjabat sebagai SekdaKabupaten Jayapura maka secara langsung terdakwa menjabat sebagai Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);4.

ASMARAN HASAN (Alm) selaku Sekertaris DaerahKabupaten Bengkalis tahun 2012 dan selaku Ketua TIM ANGGARANHalaman 2 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRPEMERINTAH DAERAH (TAPD) Tahun Anggaran 2012, AZRAFIANY AZISRAOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis tahun 2012 dan selaku Sekretaris TAPD Bengkalis TahunAnggaran 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada TahunAnggaran 2012, bertempat di Kantor Bupati Bengkalis dan Kantor DewanPerwakilan Rakyat

Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil KetuaDPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yangHalaman 6 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRdipimpin oleh Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah danselaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku WakilKetua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selakuWakil Ketua Il TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atauyang mewakili, pembahasan

melalui Nota Dinas Nomor 900/KEU/228tanggal 20 Juli 2011;Bahwa untuk melaksanakan pembahasan rancangan KUA, Terdakwaselaku Bupati Bengkalis membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab.

Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil KetuaDPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yangdipimpin oleh Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah danselaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku WakilKetua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selakuWakil Ketua Il TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atauyang mewakili, pembahasan saat itu menyangkut tentang isuisu daftarinventarisas

Herliyan Saleh, M.Sc sebagai Bupati.Kemudian Pasal 9 menyatakan, Rekomendasi Kepala SKPD danPertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) danayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalamrancangan KUA dan PPAS. Faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah ketika pembahasanrancangan KUA dan PPAS;Halaman 294 dari 299 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa Terdakwa Ir.

Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPASAPBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRDmempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaranyang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUNtentang perubahan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan TataKerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunanorganisasi badanbadan dan dinasdinas yang berada di PemerintahProvinsi

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnyaterdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa Il mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yang beranggotakan: Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKO ISKANDAR dan HAZMISETIADI.

prinsipnya tetap akandiberikan kepada para anggota dewan.Dengan adanya janji tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBDP TA 2014dengan ditandatanganinya Persetujuaan bersama DPRD Provinsi Riaudengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi RiauTahun Anggaran 2014 Nomor : 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor :54/NPB/VIWV2014.Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD

RAPBD P TA2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014, selain itu ANNAS MAAMUN jugamenyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD ProvinsiRiau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya padasaat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6September 2014.Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnya terdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa Il mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yang beranggotakan: Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKO ISKANDAR dan HAZMISETIADI.

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (almarhum) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, JondiIndra Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah HasrunSaily Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadirimasingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan saat itumenyangkut tentang isuisu daftar inventarisasi

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua I TAPD dan dihadiri masingHal. 25 dari 406 hal. Put.

dari JAMALABDILLAH untuk menambah dana Hibah diluar Dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUAPPAS karenahal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011;Bahwa benar Tim TAPD diantaranya yaitu saksi Tuah dan Azrafianymelaporkan kepada ketua TAPD yaitu Drs.

ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD mengatakan kamibisa memahami dan akan kami coba membantu;Bahwa benar Drs. H.

binAbu Zakir kepada Ketua TAPD Drs.

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbanganterhadap rekomendasi belanja hibah sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH ;Persetujuan Bupati dituangkan dalam lembar persetujuan Bupati danmenjadi

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbanganterhadap rekomendasi belanja hibah sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbanganterhadap rekomendasi belanja hibah sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH ;Persetujuan Bupati dituangkan dalam lembar persetujuan Bupati danmenjadi

Subang yangdiserahkan oleh saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan penuntutan secaraterpisah) dan saksi IRIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melaluisaksi BUDIANSYAH bertentangan dengan, tugas dan fungsi TerdakwaENDANG JUHARYA yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil, dan selaku AnggotaTim TAPD Penyaluran Hibah pada Tahun Anggaran 2014.

(Disitadari OMAN SUPRATMAN) ;1 (Satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :902/KEP.199DPPKAD/2014 tentang Pembentukan Tim TAPD Kab.Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksi JJANG SUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kab. Subang.