Terdakwa menyalahgunakan beras Raskin tersebutsejumlah 2.500 Kg yang dijual oleh Terdakwa kepadaPedagang dengan harga Rp. 10.867.000, (sepuluh jutadelapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan hargaberas tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhannya; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalamikerugian sebesar Rp.10.867.000, (sepuluh juta delapanratuS enam puluh tujuh ribu rupiah ) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair: Bahwa ia Terdakwa MAX MONDING selaku Kepala DesaRanoyapo, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan yangdipilih oleh masyarakat Desa Ranoyapo sejak tanggal 21Desember 1998, pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober2005 atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun2005, bertempat di Desa Ranoyapo,

PemerintahKabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 19.269.969, (sembilan belas jutadua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa SELAMET merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR: Bahwa ia Terdakwa SELAMET pada waktu dan tempat sebagaimanadakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan

. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo. Pasal 18 Ayat (1) , (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;2.

Menyatakan Terdakwa Hosihah Binti Safal tidak terbukti bersalahtelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (8)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi Jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 Ayat (1) jo.

Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo.

PDS05/Ft(WNSARI1 1/2017,tanggal 1 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut :DAKWAAN:KESATUPRIMAIR :Perbuatan terdakwa HARYATI Binti POLESONO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP

ribu tujuh ratus tujuh puluh limarupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena digunakan untukpelaksanaan di luar kegiatan PRONA maupun pengeluaran lain yang tidaksesuai dengan realisasi sebenarnya dan / atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenunitutUmum yang berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/ orang lain / korporasi terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melanggardakwaan alternatif kKesatu primer yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT YYK.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan hal

27 Desember 2007 tentang Rincian APBD Jawa Tengah menuruturusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaantahun 2008 ;Perbuatan Terdakwa Edy Subagyo bin Munadi tersebut telahmemperkaya diri sendiri Terdakwa Edy Subagyo bin Munadi dan dapatmerugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR:Bahwa la Terdakwa Edy Subagyo Bin Munadi sebagai Ketua PanitiaPengaspalan jalan Dr.

ternyatapertimbangan Pengadilan Tinggi jawa Tengah tidak cukup pertimbangan(onvoeldoende gemotiverd), oleh karenanya sudah sepatutnya putusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dibatalkan ;Alasan KeduaBahwa Putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum ataubertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap dalampemeriksaan persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan haltersebut;TsBahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas,yakni primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangHal. 13 dari 20 hal.

3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;10Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTernate tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI UMASANGAUJI terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair : Pasal

2 Ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 JoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMADHUSNI UMASANGAuI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan danDenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;Membayar

Tinggi mempertimbangkansemua bagian perkara, bukan secara borongan demikian itu tanpamenunjuk bagianbagian yang tepat dan benar tersebut;Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan denganperbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik yang tercantum dalam BeritaAcara Penyidikan maupun yang dikemukakan dan atau diperdapat dimukapersidangan;Bahwa di dalam Surat Dakwan, Jaksa Penuntut Umum telah melancarkandakwaan kepada Terdakwa sebagai telah melakukan Tindak PidanaKorupsi yaitu Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana; SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana;Bahwa sejak awal

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, TIDAK ADA UNSUR PIDANAMELAKUKANTINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAUTINDAKPIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYAHalaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGDENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM.

,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimanadalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (10 Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangHalaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) Jo.

DalamPutusan tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dandakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat

Bahwa Pemohon PK dalamperkara a quo telah didakwaoleh Penuntut Umumdengan dakwaansebagaimana diatur dandiancam:: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;ATAU: Pasal 9 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah

Bahwa selain dari pada itubahwa karena PenuntutUmum maupun PengadilanNegeri Manna telahmembebaskan secara murni(Vrijspraak) atas diriPemohon PK dari dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, maka berdasarkanketentuan Pasal 244KUHAP Mahkamah Agungtidak mempunyaikewenangan untukmemeriksa dan mengadiliperkara aquo dari dakwaanKesatu Primair : Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 ;.

Bahwa berdasarkan alasanalasan yuridis yangPemohon PK uraikantersebut di atas, makaPutusan Kasasi MahkamahAgung Nomor : 2345 K /Pid.Sus / 2010, tanggal 31Maret 2011 yang mengadiliPemohon PK yangdidasarkan atas dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 adalah merupakansuatu bentuk putusan yangmemperlihatkan suatukekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata,karena telah melanggarhukum positif / UndangUndang Hukum = AcaraPidana dan keadilan danmelanggar hak

asasiPemohon PK yang telahdiputus bebas dari dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah mempunyalkekuatan hukum yangtetap / pasti (Inkracht vangewijsde) ;5.

2 ayat (1) Jo.

Pembayaran Ganda item pekerjaan:e Test and comm/training operator (1 Lot) Rp.10.500.000;00e Pemasangan control system (1 bh) Rp.1.000.000;00e Pengujian / testing (Is) Rp.1.000.000; 00Rp.12.500.000;001,loCCPekerjaaan tidak dilaksanakan Rp. 1.000.000;00JumlahRp.182.098.350;0020 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No

2 ayat (1) Jo.

WAHID MAULANAN BIN JUIN, dimanadalam perkara atasa nama WAHID MAULANA BIN JUIN nomor perkara13/Pid.SusTPK/2020/PN.Tjk yang diputus pada tanggal 11 Juni 2020 yangbersangkutan telah divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 32 dari 60 hal.

Dengan demikian oleh karenapelaku utamanya telah divonis melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka seharusnya majelis hakim apabila berpendapat unsur pasal 55 KUHPtelah terbukti maka seharusnya pelaku yang turut serta pun dalam hal initerdakwa KASDILAH BIN KADIT dikenai pasal yang sama yakni pasal 2ayat

Apabila DakwaanKesatu Primair tidak terbukti baru Dakwaan Kesatu Subsidair yang akandiperiksa;Menimbang Dalam Dakwaan Kesatu Primair Perbuatan Terdakwadinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP; yang unsurunsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:1.

(enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enampuluh tujuh ribu lima puluh rupiah), atau setidaktidaknya disekitarjumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor7/S/XVIO.MDN/ 11/2008 tanggal 25 Nopember 2008.Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagai Mana Diatur Dan DiancamPidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 09 September 2013, maka putusan pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan beserta pertimbangannya harusdibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan...........2dPengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karenadidakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : Primer : Melanggar pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang RInomor : 31 tahhun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RInomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Akantetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan subsiderharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer terdakwa telahdidakwa melakukan perbuatan pidana melanggar melanggar pasal 2 ayat(1)Jo. Pasal 18 Undangundang RI nomor : 31 tahhun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI nomor:31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak...........28Tindak Pidana Korupsi Jo.

RAHBIN R, MOHAMMADIMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa Ir. H.

RAHBIN R, MOHAMMADIMHAL, dan ARDIAN, SE melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa Ir. H.

NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangHalaman 39 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSR. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang R.I Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, daridakwaan Kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang R.1Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang R.I Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;3. Menyatakan terdakwa Ir. H.

NASARUDDIN, MM Bin BARAHIMA, daridakwaan Kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang R.1Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang R.I Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;6. Menyatakan terdakwa Ir. H.

HALIDI, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIR :wno Bahwa terdakwa DARMAWAN bin H.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)59hurufb, ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Halidi telah sependapat (conform) dengan argumentasi yangdikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian telah memenuhi unsur71unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2), danayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;78MENGADILI1.

BANDARO KUNIANG melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 hurufb, ayat 2, dan ayat 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Drs. H. ADRIL DT.

BANDARO KUNIANG terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana termaktub dalam Dakwaan Kesatu Primair;2

Menyatakan Terdakwa Drs H Aadril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) ndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Drs H Adril Dt Bandaro Kuniang tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukanmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat ( 1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah dirobah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;3.

,(perkara terpisah) adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan KesatuPrimair bukan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa SAMUEL MATUTINA, S.E., Alias SAM selaku DirekturPT.

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999,sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.

2 Ayat(1) jo.

Bahwa berdasar alasan alasan pertimbangan di atas, terbukti bahwaperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pidana dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo.

No. 447 K/Pid.Sus/2015Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.19secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatunkan Pidana terhadap terdakwa Ir.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 hurufa, b Ayat (1),(2),(8) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1ANomor : 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 April 2020 dimanaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaHal. 61 dari 67 halaman

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalammemutus perkara a quo, sehingga dengan demikian alasan keberatan tersebuttidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang,bahwa atas alasan keberatan Memori Banding PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakimdalam membuktikan beberapa unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatunkan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo.

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alrazi, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

RTSPM harus langsung diserahkan kepadaSatker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat olehPelaksana Distribusi Raskin, dan Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkanmenunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG diBank ;e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesarRp124.340.000,00 ( seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah ) atau sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair:Bahwa ia Terdakwa ST. RUKIAH S, selaku Pengelola Raskin/PelaksanaDistribusi Raskin di Kecamatan Pallangga periode Bulan Januari 2011 sampai denganbulan April 2011.

RUKIAH S. tidak terbukti secara sah menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999,Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa ST. RUKIAH S. dari dakwaan primair yakni Pasal 2ayat (1) jo.