Saksi ALPEN PURBA alias UNA PURBA;e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidikdalam perkara terdakwa dan keterangan saksidihadapan Penyidik tersebut adalah benar;e Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa atau PanguluNagori Dolok Merawa Kecamatan Silau KaheanKabupaten Simalungun dan satusatunya Kepala Desadi Kecamatan Silau Kahean yang dapat menerbitkanSurat Keterangan Asal Usul (SKAU);e Bahwa sekitar bulan Juni 2009, ANDRI GULTOM bersamadengan supirnya yang bernama LASROTUA SIBAGARIANGdatang menemui

Pasal 37 ayat (3) huruf a s/d.huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa denganmekanisme sebagai berikut :(1) Mekanisme musyawarah Badan PermusyawaratanDesa sebagai berikut :a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desadi pimpin oleh pimpinan Badan PermusyawaratanDesa;b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desadinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit2/3.

menyampaikanvisi dan misinya terkait pembuatan fasilitas lapangan bola voli, kKemudianpanitia menanggapi bahwa program pembuatan lapongan bola voli telahdianggarkan dalam APBDesa sebelumnya; Bahwa yang hadir dalam acara penyampaian visi dan misi para calonKepala Desa pada Pilkades Desa Tawangrejo adalah Pak Nor Kholis(Ketua panitia), Pak Carik, Calon Kepala Desa, warga, dan tim sukses;Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 81 dari 120 Bahwa dalam proses penyampaian visi dan misi para calon Kepala Desadi

Sehingga pada saat pemeriksaan,ADD tahun 2014 belum direalisasikan ke kas desa karena keputusanpenetapan besaran ADD Tahun 2014 baru ditetapkan tanggal 24September 2014 dengan Keputusan Bupati Majalengka No. 378 tahunHalaman 64 dari 116 Putusan Nomor :89/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg2014 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi tiap desadi kabupaten Majalengka tahun 2014.Bahwa berdasarkan Surat Bupati No: 147.25/1478/Tapem tanggal 3Oktober 2014 perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa

Menetapkan barang Bukti berupa :1. 1 (Satu) Eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Majalengka Nomor 378Tahun 2014 tentang penetapan besaran alokasi dana bagi tiap Desadi Kabupaten Majalengka tahun 2014 beserta lampiran;Nh. 1 (Satu) Buah proposal alokasi dana desa (ADD) Desa CipasungKecamatan Lemahsugih Tahun 2014;oO. 1 (Satu) Buku pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)Kabupaten Majalengka ;4. 1 (Satu) Lembar disposisi Kabid Perbendaharaan dan Akutansi nomoragenda : 841;5. 1 (Satu) Lembar disposisi

Bahwa bukti TERBANDING/TERGUGAT T 7 (photo copy) dan T8 (photo copy) berkenaan dengan rekapitulasi ganti rugi lahan desadi areal TERBANDING/TERGUGAT, terlihat jelas daritulisan atauketikan serta pemikiran TERBANDING/TERGUGAT sudah busungdada, TERBANDING/TERGUGAT tidak = sadar, bahwaTERBANDING/TERGUGAT telah menumpang hidup dari lahanmilik keluarga PEMBANDING/PENGGUGAT dan dari LahanMasyarakat Desa Talang SawahseharusnyaPEMBANDING/TERGUGAT menyadari apa yang telah merekamakan/minum dengan cara mengambil

Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518Pemdes/2018, tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa di 132 Desadi Kabupaten Cirebon, NRPD: 320930200700008, atasnama Rudi Kusnadi; Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.

Asnan sudah 8hari, Terdakwa bertanya lagi Sudah ijin Desadi jawab Belum, kemudian Sdr. Asnan Terdakwamarahi karena belum lapor ke Desa, setelah itu) KTPSdr. Asnan Terdakwa kembalikan.5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Asnanuntuk lari dengan Terdakwa hitung, pada saathitungan pertama Sdr. Asnan sudah lari sekira 5sampai 7 meter, dan setelah hitungan ketigaTerdakwa memanggil Sdr. Asnan kembali dan Sadr.Asnan kembali berjalan menuju Terdakwa,selanjutnya Terdakwa mengingatkan Sdr.

diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan Surat DakwaanNomor Register Perkara: PDS01/T.1.13/Ft.1/04/2017, tertanggal 03 April 2017, sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa CHORNENLES YOPY FENETIRUMA alias YOPY,diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati SorongNomor : 821.1/148/2006 Tentang Pegawai Negeri Sipil selaku Staf DinasPerhubungan Kabupaten Sorong pada Seksi Angkutan Darat dengan tugassehari ~ hari melaksanakan pengurusan izin trayek untuk mobil angkutan desadi

pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki hartayang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidanaselama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan.Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidiairselama 6 (enam) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg1. 1 Bundel dokumen proses pencairan anggaran Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) untuk tambahan penghasilan aparatur pemerintah desadi

Keuangan yang Diterima oleh Desa, PeraturanDaerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, Pasal30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, PasalHalaman 63 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakimmenolak dalil Penggugat pada angka 6 karena surat Direktorat JenderalBina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor140/6025/BPD Tanggal 17 Oktober 2018 tersebut bukan peraturanperundangundangan yang wajib dan mengikat untuk dipatuhi dan ditaatiapalagi sebagai yurisprudensi dalam pelaksanaan pemilinan kepala desadi

Saksi DAHLAN EFENDI.Bahwa Saksi tinggal di Sorong sejak tahun 1971 sampai dengantahun 2007 ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala desadi Sorong sejaktahun 1983 sampai dengan tahun 1998 ;Bahwa saksi tidak mengetahui dengan masalah yang terjadi diSorong diatas tahun 2007 ;Bahwa setahu saksi PT.Bagus Jaya Abadi pada awalpensertifikatan atas nama Ir.Frengky Thenu dan sekarangdialinkan atas nama siapa saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu pelepasan tanah adat untuk PT.Bagus JayaAbadi yang melepaskan adalah

Hal ini Tidak benar karena terkait Standart operasional prosedur sudah dibuatdan diatur secara jelas didalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa JoPermendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa JoPerda No. 5 tahun 2017tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri.Dan didalam seluruh tahapan proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desadi Desa Nanggungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.Bahwa dalil penggugat didalam posita

Kemojing;Bahwa pada saat menjabat Sekertaris Desa saksi pegang buku Leter Cuntuk pertanahan, buku anggaran Desa dan catatan perpindahanpenduduk;Bahwa pada Tahun buku Reterfisi adalah buku pengumpulan tanahtanah Desa tahun 1927;Bahwa di dalam buku Reterfisi ada tanah milik San Rakim;Bahwa bukti secara pribadi tidak ada, tetapi semuanya tersimpan dikantor Desa;Bahwa pada saat saksi pensiun pernah mendengar ada sengketatanahnya San Rakim;Bahwa sengketa antara keturunan San Rakim dengan pemerintah Desadi

surat perjanjlan kontrak kerja No. 02/SPKK/IX/2017,tanggal 28 November 2017;4 (empat) lembar rencana anggaran dan blaya jenis kegiatanPosyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentangpengelolaan keuangan desa bagian Ill penatausahaan pasal 35 sertaPermendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desadi

WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desadi Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaimsebagai aksi supaya PT.

DASUKI ISTAD (Alm).Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa(APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (Sembilan) kepala desadi Kecamatan Sepaku yaitu terdakwa TUGIARTI Binti SUPARDI selaku Pj.Kepala Desa Tengin Baru, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo,Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNOABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selakuKepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Il,saksi ROSDIANA selaku Kepala

bensin di pintumasuk rumah saksi KAROLUS MUJU sedangkan BONEVANSIUSHARU menyemprotkan bensin di bagian dalam rumah danSTANISLAUS NDEWONG menyemprotkan di pintu dapur;e Bahwa para terdakwa membakar rumah para saksi korban inikarena didasarkan atas pengakuan saksi STEFANUS DARLINyang mengatakan kalau ia menggunakan ilmu hitam dansebelumnya ia pernah membuat pernyataan kalau ia bersediadiberikan sanksi apa saja jika ia menggunakan ilmu hitam;e Bahwa STEFANUS DARLIN mengakui hal tersebut di kantor desadi

.,: Saksi menjelaskan tinggal di Pandan Agung sejak lahir sampaisekarang ; Saksi menerangkan sebelumnya pernah ikut pemilihan Kepala Desadi Pandan Agung; Saksi menjelaskan pernah ikut pemilinan Bupati di Pandan Agung tahun2020; Saksi menerangkan saat pemilihan Bupati mendapat surat Undangan ;Halaman 27 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGSaksi menjelaskan tidak ikut dalam pemilinan Kepala Desa karena tidakdapat surat undangan;Saksi menerangkan dalam keluarga ada dua orang yang tidakmendapat surat Undangan

Tupat anak Sidon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayangdan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan biaya pembuatan SKU; Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desadi Desa Karya Bhakti; Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Desa Karya Bhakti

Mengumumkan namanama calon yang berhak dipilih;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, dikaitkandengan penerbitan Keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat,Tergugat sebagai Panitia Pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desadi Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019 sd 2025 mempunyaikewenangan secara atributif untuk melakukan penjaringan dan penyaringanHalaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLKbakal calon serta melakukan penelitian administrasi

Keputusan yang menjadi objeksengketa walaupun tidak disampaikan kepada Penggugat secara langsung,Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.14.namun keputusan tersebut telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021oleh panitia kecamatan dan pada tanggal 02 Juli 2021 oleh panitia desayang bertempat di sekretariat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 41ayat 7 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadi