Ditemukan 953 data
Pembanding/Penggugat : ABULIPAH Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NUH RUSMANTO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NATALI DESE Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : GADUNG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : STEVANUS HERI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MANGGAU Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JARAWADI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : DEDI ASENG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : ENGKALEK Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : SIMON EKO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : KADIR Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MOSES Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JONI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH<
101 — 62
XXIII dan XXIV dan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman139 alinea ke satu mengenai bukti surat P.P. 12, P.P.15, P.P,16 dan P.P.20P.P.22 P.P.23 PP.24 PP.25 P.P26 P.P27 PP.28 PP.29, PP30, PP.31,P.P.32, P.P.33, P.P.33, P.P 40, P.P 41, P.P.54, P.P.58, P.P.60, P.P62, P.P.63,P.P.66, P.P.67 dan P.P.68 Terhadap buktibukti surat Pembanding/DahuluPara Penggugat in Judex Facti menyatakan Gugatan Pembanding/DahuluPara Penggugat adalah bukti surat dari Terbanding/Dahulu Tergugat tentang Rekomendasi dari KOMNAS
68 — 35
Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka 35, karena sampai pada saat inipun Penggugat belum diberhentikan,sehingga masih menikmati gaji buta dari mahasiswa melalui Yayasan.Meskipun tindakan Penggugat pasca peninjauan kembali status dosentetapnya membuat gerah Universitas Pakuan dikarenakan Penggugatmembawa permasalahan ini ke jalur Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM,Kopertis dan juga ke Pengadilan Negeri ini.
127 — 163
Tetapi terhenti dengan adanya protes dari sdr Asni Mohamad Cs yangmelaporkan masalah pembagian tanah HGU sampai Komnas HAM Rl,sehingga pengurusan ini terhenti sampai di Kanwil BPN, sehingga denganadanya masalahmasalah atau protes yang muncul seingga pengurusan SHMitu tidak diproses (Jawaban dari Tergugat III);18.
117 — 60
Bahwa kasus pemutusan hubungan kerja ini telah diadukan ke KOMNAS HAM diJakarta , Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI di Jakarta dan KepolisianDaerah Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya agar hukum benar benarditegakkan .21.
238 — 105
Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998* Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)Kabupaten Jember 20042007* Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi danPartisipasi Kementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010* Komisioner Komnas Perempuan Periode 20072009 dan20102014* Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.
LENENG, YUSAK SABEKTIGUNANTO, YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN AliasBEA NDUN, MARTHA KALI KULLA, NIKOLAS LAKE Alias NIKO,TONY PAH, PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI, BENEDIKTUSHim.75 dari Hlm.152, Putusan Nomor:23/Pid.Sus/2017/PN KpgSANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD dan tidak adahubungan keluarga ; Bahwa saksi sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligus sebagaiKomisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dan SubKomisi
209 — 341
Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998* Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)Kabupaten Jember 20042007Halaman 93 dari 166 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Kpg Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi danPartisipasi Kementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010* Komisioner Komnas Perempuan Periode 20072009 dan20102014 Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.* Direktur Eksekutif Institute Pemberdayaan Perempuan danAnak Indonesia
Sebagai AHLI Korporasi dalam kasus TPPPO di PN Bekasi Bahawa ahli tidak mengenal METUSALAK SELAN danYUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa TONY PAH, dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa ahli Sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatan strukturalsebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligus sebagai Komisoner diSub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dan Sub KomisiPengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut untuk Komisioner diPeriode
85 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kKesepakatan antara PerwakilanTergugat (Tergugat berapa saja) dengan Pihak Pemberi Pinjaman yang /dimediasi Komnas HAM untuk melakukan restruisaskturi hutang denganPemberi Pinjaman atau pihak Perbankan.
tergugat, karena tuntutanganti rugi dalam gugatannya merupakan pinjaman dari bank yangseharusnya diperuntukan untuk Para Pemohon Kasasi dimana bankbanktersebut di atas bertindak sebagai avalis dan selanjutnya bertindak sebagaipihak yang melakukan subrogasi atas pinjaman Para Pemohon Kasasikepada pihak bank;.Bahwa dalam buktibukti yang diajukan dalam persidangan (vide bukti T8)telah ada kesepakatan antara pihak Bank BRI dan Bank BNI bersama ParaPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dimediasi oleh KOMNAS
502 — 142
HK.02.03/1/II/07644/2014, tertanggal 28 Mei 2014, buktiT.4;Fotokopi Surat Visum Et Repertum, tertanggal 10 Februari 2018, buktiT.5;Fotokopi Surat Keterangan Pengaduan Komnas Perempuan,tertanggal 23 Februari 2018, bukti T.6;Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan yang dikeluarkan oleh PoldaSumbar, tertanggal 08 Maret 2018, bukti T.7;Foto Kemesraan keluarga Termohon dan Pemohon, bukti T.8;Foto Pemohon di ruko di Kota Batam, bukti T.9;Fotofoto Termohon, bukti T.10;Fotofoto Anak Idalam kondisi sakit, bukti
1.Robi Kurnia Wijaya, S.H.
3.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
4.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
5.Supriyadi Ahmad, S.H., M.H.
6.RISTA ERNA SOELISTIOWATI, SH
7.WAHYUNING DYAH WIDYASTUTI, SH.,MH
Terdakwa:
MULYADI
107 — 0
/2022, tanggal 27 Oktober 2022;
- Fotokopi putusan Nomor : 174/G/K1/2022/PTUN.SBY, tanggal 20 Februari 2023;
- Fotokopi Akta Permohonan Kasasi No. 174/G/K1/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2023;
- Fotokopi putusan Nomor : 91/Pid.B/2020/PN Byw, tanggal 9 Maret 2020, dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018;
- Fotokopi Surat Komnas
323 — 263
Bahwa benar Komnas PAN yang berinisiatif melakukan mediasi.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapanbahwa memang benar saksi hadir pada saat pertemua mediasi di KantorDesa, namun Terdakwa tidak tahu kalau tanda tangannya yang terteradalam surat pernyataan silsilah yang Terdakwa buat dicabut karenaTerdakwa lebih dulu meninggalkan Kantor Desa.3.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero , Tbk. Regional Remedial dan Recovery Jakarta Senayan
Terbanding/Tergugat II : PT. Balai Lelang Internusa,
Turut Terbanding/Penggugat II : Tuan Haji Ardja Djunaidi
56 — 23
Hal tersebut sesuai dengan pendapat AhliHukum Moch.A nsory Direktur Eksekutive LPK Komnas PKPUIndonesia/Direktur Eksekutif Entitas Hukum Indonesia menyarankanmasyarakat yang assetnya dilelang tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeridisarankan upaya hukum Perlawanan ke Pengadilan Negeri ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut jelaslah bahwa pelelangan/pelaksanaan Lelang Ekesekusi Hak Tanggungan tersebut dibuat secaramelawan hukum adalah tidak sah/cacat hukum, dengan demikian bataldemi hukum dan patut dibatalkan
82 — 35
Grha KedoyaInstalasi Farmasi tanggal 27 Oktober 2014, dan kuwitansi rawat jalan dengan nomortagihan: XXX tanggal registrast 27 Oktober 2014 pada Poliklinik UGD yangdikeluarkan oleh Rumah Sakit Grha Kedoya, surat bukti tersebut telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda bukti P.5;Foto copy Surat keterangan yang dikeluarkan oleh KOMNAS PEREMPUAN Nomorxxx tanggal 9 Desember 2014 tentang pengaduan, surat bukti tersebut telahdicocokkan dan sesuai dengan
390 — 841
PBR dasarnya adalah Grosse akte,grosse akte adalah bukti kepemilikan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak tahu;Halamani36dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanAhli NINIK RAHAYU, SH.MS, keterangannya diberikan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1986 Ahli memulai karir sebagai Dosen FakultasHukum sampai dengan tahun 2006 Ahli pindah ke Jakarta kerja menjadiKomisioner Komnas
Jadi keterlibatanini karena posisi Ahli di Komnas Perhubungan pada waktu itu danmeskipun Ahli tidak lagi di Komnas Perhubungan tetapi Ahli masihdiminta oleh Kementrian terkait Hukum dan Ham, KementrianPerempuan dan Kementrian Agama dan juga oleh DPR.
137 — 89
Bahwa pada bulan Agustus 2015 Penggugat Rekonpensimelaporkan Tergugat Rekonpensi kepada P2TP2A komnas perlindungananak dan perempuan dijalan Sudirman atas kasus penelantaran anaksehingga Tergugat Rekonpensidiproses hukum, pada bulan Maret 2016 dandia ditetapbkan sebagai tersangka kasus penelantaran dan perlindungananak, dan kemudian Tergugat Rekonpensidivonis hakim pada bulanSeptember 2016, selama 7 (tujuh) bulan penjara;15.
175 — 41
., diberi tanda bukti P.6;Surat LSM AmpuH Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24Februari 2014 tentang laporan penangkapan secara sewenangwenangoleh Kapolsek Mentaya Hulu, dan kawankawan, ditujukan kepadaKetua KOMNAS HAM, Ketua KOMPOLNAS, KAPOLRI cq.
60 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman120 alinea 3 Putusan PHI yang menyatakan segala bentukrekomendasi yang disampaikan oleh KOMNAS HAM kepada DPRRl dan Presiden Rl (Bukti P14 dan Bukti P20)tidaklah mengikat secara hukum, karena rekomendasitersebut dikeluarkan secara sepihak dan dikeluarkantanpa mengetahui adanya SP3 tersebut, sudah tepat danberdasar hukum.
MURSAL
Tergugat:
PT. BUMI PERSADA PERMAI
119 — 41
Fotokopi surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 3Januari 2018 Nomor: 110/R/Mediasi/I/2018 Perihal: Saran Komnas HAMterkait kasus lahan antara Warga Eks Marga Bayat (Suku Anak Dalam Suku Kubu) dengan PT.Bumi Persada Permai (PT.BPP), selanjutnyadisebut dan diberi tanda bukti P13;15.
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
136 — 91
Bukti P31: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada KOMNAS HAM RI Tanggal17 Agustus 2021 (fotocopy);45. Bukti P32: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban Tanggal 24 Agustus 2021 (fotocopy);46. Bukti P33: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada Kepala Divisi PropamMabes Polri Tanggal 18 Agustus 2021 (fotocopy);47.
163 — 87
PBR dasarnya adalah Grosse akte,grosse akte adalah bukti kepemilikan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak tahu;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanAhli NINIK RAHAYU, SH.MS, keterangannya diberikan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1986 Ahli memulai karir sebagai Dosen FakultasHukum sampai dengan tahun 2006 Ahli pindah ke Jakarta kerja menjadiKomisioner Komnas Perhubungan, pada tahun 2005 Ahli sempatmenjadi
Jadi keterlibatanini karena posisi Ahli di Komnas Perhubungan pada waktu itu danmeskipun Ahli tidak lagi di Komnas Perhubungan tetapi Ahli masihdiminta oleh Kementrian terkait Hukum dan Ham, KementrianPerempuan dan Kementrian Agama dan juga oleh DPR.
65 — 28
Oleh karena ituseharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu mengupayakan upaya diluar pengadilan untukadanya kepastian hukum terhadap PARA TERGUGAT menuntut haknya Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 terjadi kesepakatan anura Perwakilan TERGUGAT(Tergugat berapa saja) dengan Pihak Pemberi Pinjaman yang dimediasi Komnas HAMuntuk melakukan restrukturisasi hutang dengan Pemberi Pinjaman atau pihak Perbankan.Kesepakatan tersebut juga dihadiri oleh PENGGUGAT (yang diwakili oleh AchmadRoswantama).