2 ayat (1) jo.

Menyatakan ia Terdakwa SUTRISNO Bin MARTO PAWIRO denganidentitas sebagaimana tersebut diatas bersalah melakukan "Tindak PidanaKorupsi " Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UUNo. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Primair ;2.

Denganpenyelesaian kerugian negara tersebut negara /daerah dapat dipulinkan dari kerugian yangtelah,terjadi.Bahwa sesuai dengan uraian pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan NegeriKlaten dengan dakwaan :Primer : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Elieser Sembiring Milala, ST secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke 1KUHPidana dalam dakwaan primair kami di atas ;2.

No. 2515 K/Pid.Sus/2013Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum :1Dalam Putusan Nomor : 26/Pid.Sus.K/2012/PTMdn tanggal 6 Agustus 2012tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaankeadaan yangmemberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) huruf f Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP).Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah sewenangwenangdalam membuktikan unsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo undangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.Subsider Pasal 3 jo Pasal 18, Undang Udang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti dalam putusannya hal 247yang telah menggeneralisasi unsur "Melawan Hukum" sebagai Patokandasar

(1) Jo.

Sus/2018perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo.

BAGUS TIRTA WARDANA kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sampai tanggal 16 Mei 2011 totalsebanyak 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) buku,atau setara dengan nilai uang sebesar Rp539.190.910,00 (lima ratus tiga puluhsembilan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MUHAMMAD AMIN,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama melakukan tindak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana sebagaimana

setimpal dengan perbuatannya ;e Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidairtidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dakwaan PrimairPemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh sebab itu Terdakwaharus dijatuhi hukuman ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah memberantas tindak pidanaKorupsi ; Terdakwa telah merugikan masyarakat Kabupaten Tabalong dan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IIl/Terdakwa : Hj.NENY KURNAENI

2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo.

Jadi Setiaporang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut 45 terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang disangkakan sebagaimana di aturdan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo.

2 (ayat 1) jo.

perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanbagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN : e Terdakwa melarikan diri;HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa telah mengembalikankerugian negara sebesar Rp.150.000.000., (seratus lima puluh jutarupiah) ketika proses penyidikanperkara;Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari UndangUndang yang berkaitankhususnya Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa SYAF MULYANA bin ATA UMAR dalam status inabtentia ; 55 2 Menyatakan Terdakwa SYAF MULYANA bin ATA UMAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi3.

SEGA FRANSISKUS, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangPutusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 16diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) Ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Sega Fransiskus, M.Sitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanprimair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PenberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kKe KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP ;Membebaskan Terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo.

, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan ; == === =oo Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danPeraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut ; 20 20222 non nnn en neon* Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 68/Pid.Sus/

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHal. 9 dari34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa MEDI S.

PANINTJO, S.T., bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa Medi S.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP dengan pidana Penjaraselama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan serta menghukum Terdakwa agar membayar uangpengganti sebesar Rp1.005.540.780,00

., tentang penerapan hukum Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam perkara ini,karena menurut Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Febri lil Putriyani telah memenuhi unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan memori bandingPenuntut Umum yang menyatakan Terdakwa /Terbanding terbukti bersalahmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;3.

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT PDGTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkanmenurut Penuntut Umum berdasarkan fakta fakta yang terungkap diperidangan makaterhadap perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primar;Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding,bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang Nomor 20 tahun

Rembangkurang lebih sebesar Rp. 40.158.498, (empat puluh juta seratus lima puluhdelapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

BUDI DARMAWAN Bin SUYOTO PROJOSUROTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;3 Menyatakan Terdakwa Ir.

Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp44.145.454, (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and CoastalResources Management Project / MCRMP) Nomor : LAPR172/PW.17/5/2009 tanggal19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke2 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai DirekturUtama CV.

NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 56 ke2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itumembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2 Menyatakan Terdakwa Ir.

Put. 13/11.D.SUS.KOR/2013/PT.MKS.Euntuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrakkerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yaknisebesar Rp. 52.925.000 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI"sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 'UU No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam surat Dakwaan ke Satu;2.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.19secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatunkan Pidana terhadap terdakwa Ir.

SUDIRMAN Bin (Alm) JAAFAR terbukti Secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 hurufa, b Ayat (1),(2),(8) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1ANomor : 6/Pid.Sus TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 April 2020 dimanaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaHal. 61 dari 67 halaman

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalammemutus perkara a quo, sehingga dengan demikian alasan keberatan tersebuttidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang,bahwa atas alasan keberatan Memori Banding PenasihatHukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakimdalam membuktikan beberapa unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatunkan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPemberantasan .............0SubsidiairATAUKeduaPrimairSubsidiair73Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) Ke 1 RUA aneene cece ee cernrne tn ee cneeeeennnenmenenenMelakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan danmenyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikanunsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Membebaskan terdakwa DEDDY SADZALI Alias DEDDY dari dakwaan primairmelanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal

Hukuman dijatuhkanberdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang mengandung unsurunsur pasal

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan dasardasar dan alasan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa konstruksi surat dakwaan Penunut Umum disusun secaraSubsidairitas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur : Primerdalam pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODINGtidak terbukti secara sah menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kelima Yang Melakukan, MenyuruhMelakukan Turut serta melakukan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rachmat S.RSampetoding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurutUndangUndang melakukan tindak tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 TentangKitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Masyarakat Desa RancawuluhKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebesar Rp. 203.677.500,00. atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebutPerbuatan terdakwa H KURDI Bin KARNO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUH Pidana.SUBSIDAIRBahwa

KURDI Bin KARNO telah terbukt secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan findak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Hal.13 dari 21 Halaman Put.No.54/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.

HAMSANI Als H.SANI Bin (Alm) HAMNI telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lainsebesar Rp. 61.440.000, (enam puluh satu juta empat ratus empat puluhribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidan Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentangperubahan dan penambahan atas UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi jo.

ERWAN, SH, MAP selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DinasPendidikan Kabupaten Tabalong,sehingga terjadinya kerugian yang ada;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidiair ; Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun

sudahmempertimbangkan dan ternyata salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danhalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kel KUHP, sebagaimana dalamdakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimanadalam pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat1ke 1 KUHP dan oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnyadibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Terdakwa tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim TingkatPertama

Pid/ tanggal 23 Januari 2006 yang didakwa denganPrimair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK jo Pasal 55 ayat(1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b UUPTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang dengan Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan terdakwa AZIS RAZAK, S.Pd., M.Pd terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2),dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

rupiah) ; Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkatbanding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalamtenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formaldapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan alasanalasan keberatan, yaitu : (1) Tentang pasal dakwaan menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan yangterbukti adalah dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sedangkan menurut Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo dakwaan yangterbukti adalah dakwaan Subsidair Pasal 3 jo.

dan berdasarkanketerangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukanjumlah kerugian negara sebesar Rp. 222.975.698,15 (dua ratus dua puluhdua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilanpuluh delapan rupiah koma lima belas sen).Perbuatan Terdakwa RUDIYANTO, A.Md tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT KDIpidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan menghukum terdakwa dengan pidana badan (penjara) dan denda sertabiaya perkara sebagaimana tuntutan kami Nomor : PDS01/RP9

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkaratersebut dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiridengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor46 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.SusTPK