Ditemukan 1098 data
1.Mujabir
2.Siti Rohayati
3.Misbakhul Bisri
Tergugat:
Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha
345 — 205
secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform
15 — 4
JAFFERHUSSAIN Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.
14 — 3
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
107 — 31
Bahwa dalam rangka peningkatan hak, maka pada tahun 1986 PenggugatSofian bin Muhamad bin Satto mengajukan permohonan penerbitan sertifikatterhadap tanah tersebut melalui proyek Land Reform Kabupaten Sambas(sekarang Kota Singkawang) untuk wilayah Desa Setapuk Kecil KecamatanTujuh Belas Kabupaten Sambas sekarang bernama Kelurahan Setapuk KecilKecamatan singkawang Utara Kota Singkawang.
Terbanding/Penggugat : TAN MAN HUA Diwakili Oleh : ERICK FILEMON SIBUEA, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA MEKARSARI
Terbanding/Turut Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT THOMAS WIO, SH
Turut Terbanding/Tergugat I : BAN AN TONG
143 — 76
TELAH DIKELUARKAN DARIOBYEK LAND REFORM. 21.Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan para terkait dalam rapatrapat sebagaimana dimaksud pada poin 16, 17 dan 18 Turut Tergugat mengeluarkan surat Nomor:37/KEP36.16/X/2013 tertanggal 1 Oktober2013 tentang Pengeluaran Tanah Obyek Landreform seluas 13.457 m2 (tigabelas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Desa Mekarsari,Kecamatan Rajeg, Tangerang;Halaman 6 dari 29 hal Perkara Nomor 205/PDT/2021/PT.BTN22.23.Bahwa surat Turut Tergugat sebagaimana
18 — 0
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126):If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right ofHal.27 dari 40 hal.
164 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktur Eksekutif Institute ForCriminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah halHal. 22 dari 32 hal. Put.
12 — 7
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married state oflife(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
275 — 193
bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Center for Study of Governance andAdministrative Reform
268 — 1052 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakantidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;Bahwa keadaankeadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No.2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat dan IIRekonvensi adalah sebagai berikut : Penilaian Asset milik para Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak sesualdengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan LaporanPenilaian Asset (Shot Form Reform
24 — 11
Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
28 — 3
Sengketatersebut diatas, maka berikut ini akan dipertimbangkan mengenai buktibukti Kepemilikanmenurut hukum atas tanah tersebut sebagai berikut;Perkara No. 42/Pdt.G/2011/PN.LP Halaman 29 dari 35 halamanMenimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III untukmembuktikan alas hak orangtuanya atas tanah obyek sengketa adalah Bukti PI s/d III No.2 s/d Bukti P1 s/d III No.8 berisi tentang bahwa orang tua Penggugat I, II dan II telah menerimamasingmasing tanah obyek sengketa dari Panitia Land Reform
Pembanding/Penggugat II : Hj. NURHAYATI Diwakili Oleh : IZRA JINGGA SAENI, SH
Terbanding/Tergugat I : H. MUCHDAR MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat II : EFENDY MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat III : IVONNE FAUZIAH MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat IV : FAHRIL MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat V : Ir. A YANI MULUK TAWANG
Terbanding/Tergugat VI : RINI KANDRIANTY MULUK TAWANG
161 — 68
PeraturanPerundangundangan.Menimbang,bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa penguasaan tanah pertanian melebihi dari 20 hektar,menjadi 25 hektar masih dimungkinkan yang diberikan oleh Menteri denganpersyaratan yang sangat khusus.Menimbang, bahwa bila hasil inventarisasi terdapat kelebihantanah,maka kelebihan tanah tersebut akan diperuntukkan sebagaiLandreform.Sehingga bila penguasaan tanah melebihi batasmaksimum,mekasnisme penyelesaiannya adalah menjadikan kelebihan tanahtersebut sebagai land reform
75 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
selatan berbatas dengan tanah petuanan Lilialy; Sebelah timur berbatas dengan tanah Zadrack Wacanno/FeryTanaya; Sebelah barat berbatas dengan tanah lapangan udara/lapanganterbang;dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas oleh karena penguasaan tanahseluas 745.650 m* oleh Penggugat sangat bertentangan dengansemangat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria yang secara tegas telah mengatur batasbatas maksimumpenguasan terhadap tanah sebagaimana diwujutkan dalam ketentuanmengenai Land Reform
208 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soemadipraja, terbitan Nasional Legal Reform Program,Jakarta Tahun 2010 Dari ketentuanketentuan atau dasar hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsurunsur keadaan memaksa antara lain:. peristiwa yang tak terduga;. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;. tidak ada iktikad buruk dari debitur;. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; 0 a2 90 0 jika prestasi tersebut dilaksanakan maka akan terkena larangan;. keadaan diluar kesalahan
28 — 20
Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962Sah dan berharga.3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilsan Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga.4. Menyatakan surat surat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugat Tergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum.5.
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari PanitiaLand Reform DT. Il Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/13833/1964, tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkatDesa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr.
9 — 2
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.
Pembanding/Tergugat II : LA PENA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat III : LA KANJCE Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat IV : AMBO TANG Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat V : NURHAJI Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VI : LA IMU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VII : LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat VIII : LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat IX : NEANI WABULA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat X : ABIDIN DOA ENDE Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XI : LA ODE JATARA Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XII : LA AMIR Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI,SH.MH
Pembanding/Tergugat XIII : LA YATU Diwakili Oleh : MUNIR KAIROTI
174 — 51
Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/ParaTergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turuntemurun sampaidikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja NegeriRumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanahdimaksud, oleh karena itu Tergugat sampai dengan Tergugat V yang telahmembayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti padaMemorie banding), dan telan mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikatTergugat
tersebut, adalah tepat dan beralasan apabilatuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas,sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semulaPenggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976,yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhipersyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun denganmenganti rugi melalui Yayasan Land reform
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform
Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersin dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD(Initiaves For Local Governance Reform