Ditemukan 1044 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tapi tapa tape tanpa tata tapo taid
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 14-11-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
ZULYADI,SE,MBA bin alm A.SORI
114 — 45
  • B.193/16/SK/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan TAPD TA 2015
  • undangan Rapat Evaluasi Raperda dan Raperbup APBD TA 2015
  • Ranbup APBD Perubahan TA 2015
  • Perda No.7 tahun 2015 tentang APBD Perubahan 2015
  • Perbup No. 27 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan 2015
  • Daftar Usulan Kegiatan DAK Sub Bidang Jalan TA 2015
  • SK Pengangkatan Eko Agust Priyono sebagai Kasie Perencanaan Program Dinas PU
  • EE dan dokumen pendukung
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 17./Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH
108 — 51
  • Setelah dilakukanpembahasan di TAPD dimasukkan dalamKUA ( kebijakan umum anggaran ) dan PPASuntuk dibahasan di DPR dengan badanAnggaran. Setelah KUA PPAS disetujuikemudian dilakukan pembahasan di komisikomisi dan untuk Badan Kesbangpol LinmasKab.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
132 — 25
  • Usulan kegiatan dengan memperhatikan RPJM dan RPP tadidimasukkan/diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukselanjunya dibahas dan mendapatkan Pagu Anggaran kemudianmenyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan diusulkan ke DPRDsebagai usulan anggaran tahun berjalan.
    Dan semua aspirasi tersebut dimuat dalamdokumen RKPD untuk meudian diajukan untuk dibahas ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah itu terbit Kebijakan Umum Anggaran(KUA) / Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang terbit kemudiandibahas didewan untuk memperoleh kesimpulan program mana yang menjadiprioritas, mengingat banyaknya program kegiatan yang diusulkan, namunanggaran terbatas.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 5 Desember 2013 — PHILIPUS K, S.Pd. anak laki-laki dari BERNARDUS
130 — 20
  • teknisperencanaan program dan anggaran daerah yang diselenggrakan oleh Badan Pendidikandan Pelatihan Departemen Dalam Negeri tahun 2002, Pendidikan dan Pelatihanpenyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati/Walikota tahun 2002 zxcvbn,Bimbingan tehnis sistem Akutansi Keuangan Daerah tahun 2003, Pendidikan danPelatihan Penatausahaan Keuangan SKPD tahun 2007;Bahwa pertama RKA disusun oleh Dinas terkait, diasistensi, lalu dikompilasi dalamRAPBD, lalu dibahas di DPRD antara lain anggaran pemerintah daerah (TAPD
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-10-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 22-03-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.Siswhandono
2.Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.FAHRURROZI
2.ARRAKHMAT EKA PUTRA
3.WIWID ISWHARA
4.ZAINUL ARFAN
208 — 23
  • Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.
53. 1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam
-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.
127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.
297. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Acara: Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi dan TAPD dengan SKPD Provinsi Jambi.
298.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
233 — 171
  • rangka mengkoordinir tugastugas dinas dan bidang lainnya;Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat;Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Tim dalam Proyek PembangunanDermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa ya, ada kaitannya dengan anggaran dalam SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Pemerintah Daerah;Bahwa Saksi tidak ingat yang dianggarkan dalam ProyekPembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa tugas TAPD
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
110 — 56
  • Perubahan Setda Kabupten Fakfakkarena Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi menerima DPAdari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA); Bahwa Saksi tidak tahu dari bagian atau bidang apa pada SetdaKabupaten Fakfak yang melakukan pembahasan paket pekerjaanpengadaan sound sytem dan Panggung Lapangan sehingga sampaiteranggarkan pada DPA Perubahan Setda Kabupaten Fakfak; Bahwa Saksi tidak tahu pasti Sampai teranggarkan di DPA tersebuttentunya merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Desember 2016 — EULIS RUHIMAH, S.KM
106 — 25
  • Insfrastruktur daerah tahun anggaran 2011 untuk kegiatanpengadaan alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 4.000.000.000, danpembangunan rawat inap kelas VIP sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) selanjutnya Rumah Sakit Daerah (RSUD) Sekarwangi mengajukanusulan pergesaran anggaran, kemudian rumah sakit sekarwangi melaksanakanpenyusunan RKA/DPPA dan melaksanakan pergeseran anggaran yang semulaalat kedokteran dan alat kesehatan yang berjumlah Rp 4 Milyar menjadi 7milyar yang disetujui oleh TAPD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2014 — - Ir. H. ABDUL AZIS, MM
86 — 13
  • dari Pemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulantersebut merupakan program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinasPU (Pekerjaan Umum) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Tanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKAPutusan No.12/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnTanggal 19 Juni 2014Halaman 178 dari 415 halaman(Rencana Kerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda PemkoTanjung Balai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebutdibahas oleh team anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
    M.Abbas ke Teluk Ketapang) Kec.Tanjung Balai selatan kota Tanjung Balai adalah program dariPemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulan tersebut merupakanprogram SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinas PU (PekerjaanUmum) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaTanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKA (RencanaKerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda Pemko TanjungBalai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebut dibahas olehteam anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
179 — 120
  • Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaanmelalui Sayembara/kontes Bahwa yang membuat atau menyusun RKA adalah Dinas terkaitdalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dimana kami menyusun RKAtersebut berdasarkan masukan dari masyarakat (musrembang) dan kamidari Dinas Pekerjaan Umum melakukan monitoring evaluasi ke lapanganuntuk mengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun2011 saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKAtersebut dan di rapatkan dengan Tim TAPD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
975 — 675
  • (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) TA 2016;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung BPBD Kegiatan Pemantauan danPenyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam;Penjabaran Perubahan APBD TA 2016 BPBD Kab.Kebumen;Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan anggaran kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;1 (Satu) buku Nota
    yang dilegalisir terdiri dari: 137.aDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) TA 2016; 137.bDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2016 Belanja Langsung BPBDKegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi PotensiBencana Alam; 137.cPenjabaran Perubahan APBD TA 2016 BPBD Kab.Kebumen;. 137.dSedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.M RAHMAT AFIF, S.H.
2.JULINDRA PURNAMA JAYA,SH
Terdakwa:
Idris, S.Hi. Bin M. Ali (Alm)
109 — 75
  • 1 (satu) unit handphone mirip Iphone 11 dengan casing kuda jingkrak;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi berupa disposisi dan surat Nomor : 0212/Bawaslu.OI/08-00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Bupati 2020 beserta lampirannya;
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Ogan Ilir Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/1611 /BPKAD/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Surat Sekretaris
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.M RAHMAT AFIF, S.H.
2.JULINDRA PURNAMA JAYA,SH
Terdakwa:
Dermawan Iskandar, S.E. Bin Amir Hamzah (alm)
110 — 86
  • 1 (satu) unit handphone mirip Iphone 11 dengan casing kuda jingkrak;
  • 1 (satu) dokumen fotokopi berupa disposisi dan surat Nomor : 0212/Bawaslu.OI/08-00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Bupati 2020 beserta lampirannya;
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Ogan Ilir Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/1611/BPKAD/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
  • 1 (satu) dokumen asli berupa Surat Sekretaris
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.M RAHMAT AFIF, S.H.
2.JULINDRA PURNAMA JAYA,SH
Terdakwa:
Karlina, S.Pd.I. Binti Hoiril
104 — 76
37) 1 (satu) unit handphone mirip Iphone 11 dengan casing kuda jingkrak;
38) 1 (satu) dokumen fotokopi berupa disposisi dan surat Nomor : 0212/Bawaslu.OI/08-00/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Bupati 2020 beserta lampirannya;
39) 1 (satu) dokumen asli berupa Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Ogan Ilir Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/1611/BPKAD/2019 tanggal 03 Oktober 2019;
40) 1 (satu) dokumen asli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
727 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Bernadette Rumsaur SH,Drs.Fabianus Yobee. dan keterangan Terdakwa yangmenerangkan bahwa eksistensi belanja dana penunjangpelaksanaaan tugastugas pemerintah daerah tersebut telahturuntemurun ada dalam APBD Kab.Dogiyai sebagai bawaanatau warisan dari sistem APBD Kabupaten Nabire sebagaikabupaten induk ,dan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) memandang perlu. adanya dana penunjangpelaksanaaan tugastugas pemerintah daerah, namun selamaini tertempatkan dibawah pos Bansos (jadi bukan dana bansosyang dialinkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
178 — 101
  • Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaanmelalui Sayembara/kontes Bahwa yang membuat atau menyusun RKA adalah Dinas terkait dalam halini Dinas Pekerjaan Umum, dimana kami menyusun RKA tersebutberdasarkan masukan dari masyarakat (musrembang) dan kami dari DinasPekerjaan Umum melakukan monitoring evaluasi ke lapangan untukmengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun 2011saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKA tersebut dan dirapatkan dengan Tim TAPD
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
98 — 68
  • Perubahan Setda KabuptenFakfakkarena Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi menerima DPAdari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA);BahwaSaksi tidak tahu dari bagian atau bidang apa pada SetdaKabupatenFakfak yang melakukan pembahasan paket pekerjaanpengadaan soundsytem dan Panggung Lapangan sehingga sampaiteranggarkan pada DPA Perubahan Setda KabupatenFakfak;BahwaSaksi tidak tahu pasti sampai teranggarkan di DPA tersebuttentunya merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
204 — 36
  • Bdge Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahane Komisi 2 membidangi pajak dan keuangan daerahe Komisi3 membidangi pembangunane Komisi 4 membidangi Kesejahteraan rakyatBahwa alat kelengkapan dewan yaitu :e Badan Musyawarah yang bertugas untuk menjadwalkan kegiatan;e Badan Anggaran yang betugas bersamasama dengan TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) untuk membahas APBD;e Badan Legislasi yang bertugas untuk mengkaji dan menelaahRancangan Peraturan Daerah (Program Legislasi Daerah);e Badan Kehormatan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-08-2024 — Putus : 02-01-2025 — Upload : 08-01-2025
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 2 Januari 2025 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
RUSLAN HAMZAH, S.Pd.
47 — 54
  • Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 403/Pid.B/2010/PN.Bkl
Tanggal 31 Maret 2011 — Drs. YANUAR MARA
134 — 77
  • ;Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimanadimaksud di atas Sekda Kota Bengkulu memiliki tugaslain antara lain:> Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ;> Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. ;> Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;> Memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/DPPASKPD. ;> Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaankeuangan daerah lainnya ;> Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan tugas kepala daerah ;Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas