secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform

Butir VIl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1.Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi;a.1.2.Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.;Penyuluhan;Inventarisasi dan ldentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek);. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuai denganpenguasaannya;4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah;5.

Butir Vl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) : 1. Untuktanah objek' landreform yang bellum pernahdiredistribusi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.1. Penyuluhan. 2. Inventarisasi dan ldentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek) . 3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya . 4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah . 5.

Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/ParaTergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turuntemurun sampaidikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja NegeriRumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanahdimaksud, oleh karena itu Tergugat sampai dengan Tergugat V yang telahmembayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti padaMemorie banding), dan telan mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikatTergugat

tersebut, adalah tepat dan beralasan apabilatuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas,sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semulaPenggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976,yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhipersyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun denganmenganti rugi melalui Yayasan Land reform

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IlU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life Hal. 22 dari 40 hal. Putusan PA.

Jaffer Husain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Bahwa manadahulunya satu pancang bidang tanah trsebut diperoleh kakek tergugatadalah dari pancangan maupun penentuan pembagian oleh pemerintahanterkait, (keadaan tersebut sesuai dengan ketika jamannya land use/penggunaan tanah) dengan pencetakan sawah ex Keppres No.54 tahun1960 dalam kerangka perwujudan land reform Pasal 16 (ayat 1f.

Yang mana penerapan asas tersebut diatas menjadidasar hukum dalam melaksanaakan /and reform atau agrarian reform, yaknitanah pertanian harus dimanfaatkan atau digunakan secara aktif dan efisienoleh pemiliknya.5. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan keras dan tegas alas hakPengugat, karena Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukanhukum yang sah. Disamping itu, Penggugat tidak pernah menguasai obyeksengketa tersebut.6.

suatu sebab yang dilarang/Suatusebab yang halal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335KUHPerdata, yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atauyang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,tidak mempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatuperjanjian mencangkup hal yang dilarang seperti tersebut di atas,menyebabkan perjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform

Yurisprudensi putusan MA RI Nomor Perkara 1808 K/Pdt/2007tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);2.5.Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

JafferHusssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam:A Comparative View, lIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;if on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of free choice andsociety would have been deprived o f a happy married state of life (Apabilatujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, halini bisa merupakan ketentuan yang

UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanayang telah diuraikan diatas dan setelah Pengadilan mencermati faktafakta hukumterkait, selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwasannya Para Penggugatmempunyai hubungan langsung terhadap bidang tanah yang menjadi bagianSertipikat aquo Obyek Sengketa karena Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugatberada di atas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimanasuratsurat penguasaan kepemilikan yang diperoleh berdasarkan Surat PanitiaLand Reform

Penggugat) dan setelah meninggal tanah dikuasai penggugat,Penggugat adalah cucunya mbah Jamal.Saya tinggal di jl.Dr.Cipto no.71 Proyonanggan Tengah Batang, Saya tinggal dialamat tersebut sejak tahun 1966..Bahawa batasbatas tanah sengketa adalah sebelah utara tanah ibu Katiyah,sebelah timur jalan, sebelah selatan orang cina/gak tahu, sebelah barat ibuRuntasih.Saya tidak tahu luas tanah tersebut.Awalnya tanah tersebut adalah kuburan cina, lalu pada tahun 1959 masuksebagai obyek land reform.Setelah land reform

Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris,yaitu : land, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani;Bahwa dalam pengertian yang

terbatas, istilan agrarian reform dikenalsebagai landreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenaladalah redistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarianreform dan landreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakatisecara umum bahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.Pengertian landreform menurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria adalahpengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertianlandreform yang dirumuskan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yaitusuatu. program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untukmenghilangkan penghalangpenghalang

Foto Copy Surat Izin mengerjakan (menggarap) tanah Nomor : 39PL atas namaAmmuddin Barus yang diterbitkan oleh Panitia Land reform Daerah KabupatenDeliserdang tertanggal 25 Oktober 1965, diberi tanda bukti: P.3 ;4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor :26/3/SGR/PAT/1975, tertanggal 17 Juli 1975 atasnama Aminuddin Barus yang diterbitkan kepala Kampung Sigara gara, KecamatanPatumbak Kabupaten Deli serdang, diberi tanda bukti: P.4 ;5.

Oleh karenaitu. usahausaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapatdiselenggarakan dengan undang undang (pasal 13 ayat 3).Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/ sedangmenyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu,bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip olehpemiliknya sendiri

Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019;e Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019; The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016; The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The PrismaticLaw in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of theGadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;e Pembicara pada International Society

for Reform of Criminal LawConference, Brisbane, Australia dengan materi The Establishment ofLocal AntiCorruption Commission in Combatting DecentralizedCorruption in Indonesia, 2019;e Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materiHalaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN SonThe Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels BetweenUK and Indonesia. 2018;e Pembicara pada the Annual International Conference

Tanpa perlu berpanjang lebar,sudah menjadi pemahaman para penegak hukum bahwa girik memiliki kekuatan hukumsebagai dasar kepemilikan yang semenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atasdasar hukum pertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah. Tidakpernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidak memiliki nilai hukumsebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatan hukum karena berdasarkan tanah adatatau hak ulayat.

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Amin Lembesebagai penerima redistribusi atas bidang tanah darat dimaksud;e Bahwa status tanah semula adalah tanah kelebihan milik Tuan Laow LanEng yang terkena Land Reform, dimana tanah kelebihan tersebut oleh TuanLaow Lan Eng dikembalikan kepada Negara, dan oleh Negara direstribusikankepada Sdr.

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;=" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform;Halaman 38 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN Smr=" Surat Ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti1.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau= surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

,badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah land reform