Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 231/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Penggugat I : INSINYUR ANDI SURJAN MAPPANGARA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Pembanding/Penggugat II : SURYADI HENRY KUSUMA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Terbanding/Tergugat IX : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
Terbanding/Tergugat VII : KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) ,
Terbanding/Tergugat V : ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF
Terbanding/Tergugat III : ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF
Terbanding/Tergugat I : DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : ANDI NURDIN RAUF
Terbanding/Tergugat II : ANDI ZAENAB RAUF
78 — 89
  • Tergugat I s/d Tergugat Vmenguasai fisik lokasi/obyek, mendirikan papan bicara danpagar sekeliling lokasi/obyek, dan menempati bangunan semipermanen di lokasi/obyek ;Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
Pengadilan PT KUPANG
Register : 14-07-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 77/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 15 Agustus 2016 —
59 — 16
  • alat. maka dalam putusan hakim yangPutusan Nomor : 77/Pdt/2016/PT KPG Halaman 29 dari 42 Halamanperlu. diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehinggamempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agarputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.Bahwa Semua Putusan Pengadilan haruslah memuat dasar alasanyang jelas dan rinci tentang putusan tersebut;Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada : pasal pasal tertentu, perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensidan dokrin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1057/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
BUDI DARMA CITRA Als. BUDI Bin. HAWAYANSYAH
21 — 11
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
Pengadilan PN TABANAN Pidana Khusus
Register : 15-01-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 5/Pid.Sus/2013/PN.TBNN
Tanggal 21 Maret 2013 — TERDAKWA
46 — 39
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu) ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan57(yang diketahui); aa Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaanyaitu : 1. Teori kehendak( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu. memang telah dikehendaki sebelum seseorang itusungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 18-08-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Tng
Tanggal 27 Maret 2017 — ALIAH ALS ELI BINTI (ALM) ALI AL IDRUS
201 — 116
  • Bahwa dalam dokrin kesengajaan ada3 (tiga) bentuk yang salah satunya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.Bahwa perbuatan terdakwa yang menjatuhkan vas bunga yang terbuat darikeramik dengan bingkai kaca sudah dapat dipastikan kKemungkinan akan pecah,dan ketika itu saksi Andi Rafika berada didekatnya maka kemungkinan akanmengenai saksi Andi Rafika sangat besar, hal tersebut seharusnyadiperhitungkan atau dipikirkan oleh terdakwa sebelum melakukanHal. 27Putusan No.51/Pid.B/2017/PN.Tng.perbuatannya,
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 21-08-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 623/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
WAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
2.PT. BANK BJB SYARIAH
547 — 151
  • dalam Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan yang diajukan kepada Terlawan salah pihak atau error in persona;Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut berdasarkan padabukti TI1 berupa peraturan Dierjen Kekayaan Negara nomor 9/KN/2017,walaupun bukti yang diajukan oleh Terlawan menurut Majelis bukanmerupakan alat bukti akan tetapi berupa landasan atau dasar yang dijadikanacuan untuk dalilnya tersebut dimana Peraturan bersifat umum artinya siapaSaja mengetahui peraturan tersebut seperti hal dokrin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-11-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
Tanggal 18 Februari 2010 — IMAM HADI MARTONO, , selanjutnya disebut sebagai,……PARA PENGGUGAT ; L a w a n ; 1. Direktur Utama PT. Linus Airways, . Selanjutnya disebut sebagai,…………………………………… TERGUGAT I ; 2. Capt Prastjojo Hadiwidjoyo, , selanjutnya disebut sebagai,…………. TERGUGAT II ;
100 — 41
  • Pendek kata, perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) tersebut tidak memenuhiunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;252622829Bahwa selain itu ditinjau dari Dokrin Kelalaian Kontributor (contributorynegligence), Para Penggugat tidak berada dalam keadaan tangan yang bersih(clean hand) untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I dengan dalil PerbuatanMelawan Hukum, karena Para Penggugat sendiri terlebih dahulu telah lalaimemenuhi kewajibannya kepada
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lelang
Register : 06-06-2008 — Putus : 11-09-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2008/PTUN.PLK
Tanggal 11 September 2008 — IMAM MAWARDI (mewakili PT. Agratama Karya Mulia) Melawan BUPATI KAPUAS SELAKU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS Tergugat I ; KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS Tergugat II ; PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2008 Tergugat III ; KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUALA KAPUAS Tergugat IV ; PT. PISON PERMAI Tergugat II Intervensi
133 — 43
  • DOKRIN MULIADY, SH ,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraHal 3 dari 61 hal Put. 06/ G 2008/ PTUN PLKIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend. A.Yani No. 63 RT. VIIIKuala Kapuas, berdasarkansurat Kuasa Khusus No.SK.04/S 5A/07/2008,tanggal 09 Juli 2008;2. RABIATUL ADAWIYAH, SH.,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend.A. Yani No.63 RT. VIII Kuala Kapuas,berdasarkan surat KuasaKhusus No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI ALS RUSTAM Bin. H. MASSE
26 — 4
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SmrMenimbang
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
HENGKY PINONTOAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
ROBBY KURNIAWAN
181 — 100
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 22-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 940/Pdt.G/2021/PA.Sgm
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 34
  • dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1664/Pdt.G/2012/PA.Jr
Tanggal 11 April 2013 — PELAWAN DAN TERWALAN
33 — 10
  • terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
111 — 30
  • Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 15 Agustus 2012 — Drs.Dat Paputungan
118 — 32
  • Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 43-K/PM II-08/AD/II/2015
Tanggal 20 April 2015 — KANDA DIAN PRATAMA, SERDA
86 — 72
  • Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dan sudut dokrin hukum pidana.
    Dokrin hukum pidanamenafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendakidan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dariperbuatan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-10-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — PT FRESHTEX GARMENT FINISHING INDONESIA VS PT CITRA ABADI SEJATI, DKK
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 01-07-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 180-K/PM II-08/AU/VII/2011
Tanggal 8 Agustus 2011 — Serda Ice Nurwidarani
40 — 23
  • Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 21-06-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 375/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
45 — 49
  • tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 30-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 140/Pid.B/2018/PN Mad
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Agus Arif Fauji bin Mudjianto
46 — 8
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kKehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs.H.Rinco Norkim Melawan Esen Hower, DKK
76 — 30
  • ;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.