Ditemukan 9692 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin dokking damrin doris doren dakrin dokris doirin dorin dekrin dikrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/PDT/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — HAGUS SUANTO VS GUBERNUR BI cq PIMPINAN BI cq KETUA DAN/ATAU ANGGOTA, DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, dkk.
101 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin ahli hukum Perdata JSastrio, S.H., dalam buku Gugat Perdata atas dasar Penghinaan sebagaitindakan melawan hukum Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005halaman 1841:69.
    hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan;(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari halyang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurnabahwa tuduhan itu tidak benar;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan;7/.Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 25 September 2019 — TAKDIR ALI SYAHBANA Als BOGEL Bin Alm MAULANA
122 — 27
  • TarMenimbang, bahwa frase frase yang terkandung di dalam unsur ke2dakwaan Subsidair sebagaimana dikutip di atas di dalam penjelasan UndangUndang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan cukup jelas sehinggajika unsur tersebut akan diberi pengertian lagi maka harus menggunakan metodelain diantaranya penafsiran menurut gramatikal, menurut dokrin, menurut pendapatpara ahli dan mengacu pada teori serta azasazas hukum, namun demikian olehkarena kalimat tersebut sudah dipahami secara umum oleh
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 08-12-2016 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Bgl
Tanggal 18 September 2017 — PEMOHON X TERMOHON
15 — 2
  • mengabaikan Penggugat tanpa nafkahlahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 3 tahun 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun 8 bulan, karenanya nafkahtersebut menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar olehTergugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanaksesuai dengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 196/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Desember 2015 — WAGIRAN AHMAD melawan 1. PT. MUSTIKA RATU BUANA INTERNASIONAL, Tbk 2. PT. MUSTIKA RATU, Tbk 3. PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR MUSRA) PT. MUSTIKA RATU, Tbk 4. PENGURUS SWAMITRA KSP MITRA SEHATI
81 — 14
  • mereka, sampai akhir pemeriksaan perkara ini tidak ternyata dapat dibuktikanoleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat yangmenimbulkan kerugian terhadap orang lain, berkewajiban untuk mengganti kerugiantersebut ;Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwaPengurus, Pengawas dan Pembina Kopkar Musra (Tergugat Ill) adalah seluruhnyaPegawai Tergugat dan Tergugat Il, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 60 K/Pdt.2005 dan Dokrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM.II-08/AU/I/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Ega Ardiansyah
44 — 7
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiapperbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasasakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut M.V.T (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
216 — 113
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakHalaman 16 dari 46 halaman Putusan Prk. 39/G/2019/PTUN.GTO17.didasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 16 Juli 2018 — Perdata - Pemohon Vs Termohon
19 — 8
  • dialihkan pada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut pasal 26 UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat (1) dinyatakan orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara anak danmelindungi anak dan selanjutnya dalam UndangUndang itu juga pada pasal 31ditegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26melalaikan kewajiban terhadap anaknya dapat dilakukan tindakan pengawasanatau kuasa orang tua asal dapat dicabut ;Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 15 Nopember 2018 — GUANTI KARNO Melawan PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
473 — 385
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. YahyaHarahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh,1995 halaman 245246 memberikan dokrin hukum sebagai berikut :"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktlawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinyanilai kekuatanpembuktiaan yang menentukan. Kesempurnaan nilai kekuatanHalaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16./Padt.G/2018.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 30-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 11 Juli 2018 — -. HIFIANTO ANGSTRONG VS -. WEKLIEF NISNONI, DKK
113 — 72
  • dijualoleh George Ferdinand Nisnoni kepada Hifianto Angstrong tahun1993, sesuai dengan data yang ada dikantor Badan Pertanahan KotaKupang, sehingga sudah dibalik nama atas nama Hifianto Angstrong.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan perlawanannya terkaitdengan jual beli tanah sengketa bidang Ill tersebut, maka selain bukti surat Plw4dan Plw1, Pembanding semula Pelawan juga mengajukan buktibukti suratlainnya sebagai pendukung yaitu bukti surat Plw2, Plw3 dan Plw5;Menimbang, bahwa menurut dokrin
    pembuktian, bahwa bukti surat berupafoto copy dari foto copy sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat bukti palsuatau dipalsukan adalah juga alat bukti yang sah, yang mana dokrin hukumpembuktian itu dikuatkan dengan pendapat ahli hukum Prof.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PADANG Nomor 928/Pid.B/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHASNAN MARDIS, SH
Terdakwa:
AGUNG SETIAWAN PGL AGUNG Bin ERWANDI
58 — 6
  • UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRISECARA MELAWAN HUKUMMenimbang, bahwa menurut dokrin sebagai landasan teoritis terlebin dahuludiuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut:1. Bahwa perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari"met het ogmerk.Sehingga opzetdalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan "opzetals oogmerk.2.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 08-10-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 7
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 02-01-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 62/Pdt.G/2014/PA. Bdw.
Tanggal 15 Desember 2014 —
12 — 0
  • membiarkan dan mengabaikanPenggugat tanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hinggaselama 4 tahun dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belummemberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 tahun, karenanyanafkah tersebut menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar olehTergugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanaksesuai dengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
182 — 87
  • Dan ahli berpendapat berdasarkan dokrin yang ahli pahami selamaini dari Paus Volten, hukum harus ada penemuannya dengan menggunakanpenemuan itulah ada hukumnya yang ahli gunakan pendekataninterprestasinya jadi kalau ahli melihat pada suatu rangkaian hukumketerkaitan antara Peraturan Kepala BPN No.11 tahun 2016 penyelesaiansengketa dikaitkan dengan Peraturan Kepala BPN No.9 tahun 1999 dandikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 maka ada benangmerah yang harus kita hormati dalam prinsip
    Selanjutnya bila kitaberbicara hukumnya bagaimana secara yuridis kalau putusan pengadilantidak dilaksanakan akan menurut dokrin itu tergolong perbuatan yangHalaman 121 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksmelawan hukum oleh penguasa Kepala BPN dan itu termasuk kejahatanyang bisa dimasukan dalam delik pidana Pasal 421 KUHP mengenai bab 28kejahatan jabatan ;Bahwa Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 bahwa ada 2syarat pembatalan yaitu cacat administrasi dan putusan pengadilan
    Ahli tidak mau membahas secara detail tetapi silahkandipertimbangkan bahwa apakah pernah ada putusan P.TUN sebelumnya itusampai dimana dan apa putusan yang terakhir yang telah berkekuatan hukumtetap artinya itulah yang menjadi ukuran untuk menilai persoalanpersoalanitu yang berkaitan dengan yang tadi telah disampaikan tetapi kalau ahlimempunyai dokrin tidak bisa masuk ke pengadilan tata usaha negara karenaputusan tadi yang pembatalan itu lahir dari putusan yang inkrah telahdiperiksa oleh pengadilan
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 06-12-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 2707/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
  • tidak berhasil,dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapatditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudahmembuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage)dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimanaditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;Menimbang bahwa dalam perceraian, Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tangga, sebagaimana dokrin
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Hibah
Register : 15-01-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 26 Mei 2014 — 1. PENGGUGAT 2. TERGUGAT I 3. TERGUGAT II 4. TERGUGAT III 5. TERGUGAT IV 6. TERGUGAT VI
163 — 91
  • hanya menghibahkan tanah milikPenggugat kepada Tergugat II hanya seluas 313,65 M2 dari tanah milih Penggugatseluas 3644 M2, terbukti secara jelas dan nyata tanah yang dihibahkan Penggugatbepada anakanak Penggugat tidak lebih dari dari 1/3 bahagian dari harta/tanah milikPenggugat;4 Bahwa Pengakuan Penggugat yang telah menghibahkan tanahnya tidak lebih dari 1/3bahagian dari tanah miliknya dan telah sesuai dengan rukun dan syarat hibah sertaketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, sesuai dengan dokrin
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 03-08-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2016/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2017 — GEREJA KRISTEN INJILI (GKI). Di Tanah Papua, Jemaat Pengharapan Jayapura VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
97 — 46
  • Poerwadarminta, dan didukung oleh dokrin,Indroharto,SH, dalam buku Usaha memahami UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara, halaman 6465, dst.... ; 10.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (vide Putusan No.14/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2016, halaman 35 alineake2) menyebutkan bahwa dengan demikian dari uraianpertimbangan tersebut dihubungkan dengan SEMA RI No. 2 TahunHalaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN JPR.111991
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pid.B/2003/PN.Psp
Tanggal 30 Juni 2004 — 1. H. SOLEMAN HARAHAP GLR SUTAN SORIPADA 2. SYUKUR HALOMOAN HARAHAP 3. SYAHRIN HARAHAP
144 — 42
  • terdakwaterdakwabenar telah melakukan tindakan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya maka akan di uraikan berikut ini ;Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja; Menimbang, bahwa dengan sengaja pada hakekatnya didasari unsur bathiniah yaituadanya niat,sehingga seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendakiperbuatan ini serta harus menghayati serta mengerti akan akibat perbuatannya selaku yangdikehendakinya ;Menimbang bahwa tentang unrus kesengajaan (dolus) majelis berpendapat sesuaidengan Dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1457 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 April 2011 — DJAMALUDIN MASUKU, S.H
384 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan pendapat para ahllihukum pidana maupun dokrin hukum pidana pengertianmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapatditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yangseharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaanyang seharusnya.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 26 / PID / 2019 / PT.DPS
Tanggal 15 Juli 2019 — I DEWA KETUT OKA MERTA
127 — 25
  • Dewa Made Karya (orang tuaPara Pembanding/Para Terdakwa) a quo;Dalam Dokrin tentang penguasaan tanah ada menegaskan kaedahhukum: penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi olehhukum dan umumnya memberi kKewenangan kepada pemeganghak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
229 — 99
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia