Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM.II-08/AU/I/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Ega Ardiansyah
43 — 2
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiapperbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasasakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut M.V.T (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Gsk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
AHMAD ANANG SANI
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Bukopin Finance Cabang Gresik
2.Pimpinan Pusat PT. Bukopin Finance
93 — 24
  • bagi Penggugat adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan telahmemenuhi unsure yang terkandung didalam Pasal 1365 KUHPerdata/BWyang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugianpada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannyaBahwa, Perbuatan Tergugat secara tegas dan nyata telah melakukanperbuatan melawan hokum, melanggar hak orang lain dan kepatutan danperundangundangan yang berlaku sesuai dokrin
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 30-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 11 Juli 2018 — -. HIFIANTO ANGSTRONG VS -. WEKLIEF NISNONI, DKK
102 — 58
  • dijualoleh George Ferdinand Nisnoni kepada Hifianto Angstrong tahun1993, sesuai dengan data yang ada dikantor Badan Pertanahan KotaKupang, sehingga sudah dibalik nama atas nama Hifianto Angstrong.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan perlawanannya terkaitdengan jual beli tanah sengketa bidang Ill tersebut, maka selain bukti surat Plw4dan Plw1, Pembanding semula Pelawan juga mengajukan buktibukti suratlainnya sebagai pendukung yaitu bukti surat Plw2, Plw3 dan Plw5;Menimbang, bahwa menurut dokrin
    pembuktian, bahwa bukti surat berupafoto copy dari foto copy sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat bukti palsuatau dipalsukan adalah juga alat bukti yang sah, yang mana dokrin hukumpembuktian itu dikuatkan dengan pendapat ahli hukum Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. Bambang Tri Hermanto bin Mutolib, Dk.
105 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pula oleh atasan Terdakwa, lagi pula tidakmerugikan negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidakmendapatkan untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawanhukumnya.Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Kr/1973: 16121976.Azas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenwettelijkeuitsluittinggrond, suatu buiten wettelyjke rechtsvaardigingsgrond dansebagai suatu alasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu faitdexuse yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh dokrin
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Hibah
Register : 15-01-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 26 Mei 2014 — 1. PENGGUGAT 2. TERGUGAT I 3. TERGUGAT II 4. TERGUGAT III 5. TERGUGAT IV 6. TERGUGAT VI
155 — 91
  • hanya menghibahkan tanah milikPenggugat kepada Tergugat II hanya seluas 313,65 M2 dari tanah milih Penggugatseluas 3644 M2, terbukti secara jelas dan nyata tanah yang dihibahkan Penggugatbepada anakanak Penggugat tidak lebih dari dari 1/3 bahagian dari harta/tanah milikPenggugat;4 Bahwa Pengakuan Penggugat yang telah menghibahkan tanahnya tidak lebih dari 1/3bahagian dari tanah miliknya dan telah sesuai dengan rukun dan syarat hibah sertaketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, sesuai dengan dokrin
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 03-08-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2016/PTUN.JPR
Tanggal 28 Februari 2017 — GEREJA KRISTEN INJILI (GKI). Di Tanah Papua, Jemaat Pengharapan Jayapura VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
92 — 38
  • Poerwadarminta, dan didukung oleh dokrin,Indroharto,SH, dalam buku Usaha memahami UndangUndangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara, halaman 6465, dst.... ; 10.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (vide Putusan No.14/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2016, halaman 35 alineake2) menyebutkan bahwa dengan demikian dari uraianpertimbangan tersebut dihubungkan dengan SEMA RI No. 2 TahunHalaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN JPR.111991
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Tanah
Register : 09-02-2011 — Putus : 03-10-2011 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Oktober 2011 — - HARSINAH HR - SITI HAJANAH HR melawan - KHAIRU SUBHAN, SH. - ASPIADI NUR
104 — 26
  • dianggap telah dipertimbangkankembali dalam pokok perkara, maka tanpa mempertimbangkan alat bukti yang31diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara maka gugatan Para Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah seperti tersebut diatas ;Menimbang,bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Konpensi,dimana gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnyaperpedoman pada dokrin
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
Drs. H. LA IDU
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sultra Cq. Kepala Kepolisian Resort Baubau
158 — 68
  • Bahwa Majelis hakim menyatakan kekeliruan pengetikan yang tidakmengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum, dan begitu puladalam praktik perkara perdata sebagaimana dalam dokrin ahli bahnwa KesalahanHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN BauPenulisan Nama dalam Surat Gugatan Menurut M.
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 08-12-2016 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Bgl
Tanggal 18 September 2017 — PEMOHON X TERMOHON
11 — 2
  • mengabaikan Penggugat tanpa nafkahlahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 3 tahun 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun 8 bulan, karenanya nafkahtersebut menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar olehTergugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanaksesuai dengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 25 September 2019 — TAKDIR ALI SYAHBANA Als BOGEL Bin Alm MAULANA
120 — 27
  • TarMenimbang, bahwa frase frase yang terkandung di dalam unsur ke2dakwaan Subsidair sebagaimana dikutip di atas di dalam penjelasan UndangUndang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan cukup jelas sehinggajika unsur tersebut akan diberi pengertian lagi maka harus menggunakan metodelain diantaranya penafsiran menurut gramatikal, menurut dokrin, menurut pendapatpara ahli dan mengacu pada teori serta azasazas hukum, namun demikian olehkarena kalimat tersebut sudah dipahami secara umum oleh
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
196 — 98
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakHalaman 16 dari 46 halaman Putusan Prk. 39/G/2019/PTUN.GTO17.didasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang
Pengadilan PA BONDOWOSO Perdata Agama
Register : 02-01-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 62/Pdt.G/2014/PA. Bdw.
Tanggal 15 Desember 2014 —
10 — 0
  • membiarkan dan mengabaikanPenggugat tanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hinggaselama 4 tahun dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belummemberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 4 tahun, karenanyanafkah tersebut menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar olehTergugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,Tergugat diwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanaksesuai dengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 08-10-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6025/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 7
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 10-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PADANG Nomor 928/Pid.B/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHASNAN MARDIS, SH
Terdakwa:
AGUNG SETIAWAN PGL AGUNG Bin ERWANDI
55 — 6
  • UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRISECARA MELAWAN HUKUMMenimbang, bahwa menurut dokrin sebagai landasan teoritis terlebin dahuludiuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut:1. Bahwa perkataan "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari"met het ogmerk.Sehingga opzetdalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan "opzetals oogmerk.2.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 26 / PID / 2019 / PT.DPS
Tanggal 15 Juli 2019 — I DEWA KETUT OKA MERTA
117 — 23
  • Dewa Made Karya (orang tuaPara Pembanding/Para Terdakwa) a quo;Dalam Dokrin tentang penguasaan tanah ada menegaskan kaedahhukum: penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi olehhukum dan umumnya memberi kKewenangan kepada pemeganghak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 15 Nopember 2018 — GUANTI KARNO Melawan PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
459 — 385
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. YahyaHarahap dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi BidangPerdata, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh,1995 halaman 245246 memberikan dokrin hukum sebagai berikut :"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktlawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinyanilai kekuatanpembuktiaan yang menentukan. Kesempurnaan nilai kekuatanHalaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16./Padt.G/2018.
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama Perceraian
Register : 21-06-2012 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA AMBON Nomor 140/Pdt.G/2012/PA.Ab
Tanggal 1 Agustus 2013 — - Pemohon - Termohon
57 — 18
  • oleh Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknyasebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa perkara cerai talak a quo adalah atas permohonanTergugat Rekonvensi, dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz,oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensiberkewajiban memberi mutah kepada Penggugat Rekonvensi yang layak sesuaidengan kemampuannya, hal ini sejalan dengan dokrin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 37-K/PM.II-08/AD/II/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
1.I Kadek Sucipta
2.Mat Tajawi
3.Rahmad Junaidi
47 — 4
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untukmenimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1457 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 April 2011 — DJAMALUDIN MASUKU, S.H
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan pendapat para ahllihukum pidana maupun dokrin hukum pidana pengertianmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapatditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yangseharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaanyang seharusnya.
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0003/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 16 Juli 2018 — Perdata - Pemohon Vs Termohon
16 — 8
  • dialihkan pada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut pasal 26 UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak, pada ayat (1) dinyatakan orang tuaberkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara anak danmelindungi anak dan selanjutnya dalam UndangUndang itu juga pada pasal 31ditegaskan bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26melalaikan kewajiban terhadap anaknya dapat dilakukan tindakan pengawasanatau kuasa orang tua asal dapat dicabut ;Menimbang, bahwa dalam dokrin