83 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PIksendiri dan sebelum manandatanganinya saksi terlebin dahulumembacanya karenanya saksi tetap pada keterangan dimaksud;Bahwa saksi selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas sejak Juli tahun2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 berdasarkan SK Bupati Kapuastapi nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa, kemudian tugasnya antaralain; sebagai Bendahara umum daerah Kabupaten Kapuas, sebagaipejabat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas, sebagaianggota Tim TAPD

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD

-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Ketua TAPD Kota Sabang perihal kelanjutan pembebasan lahan TPA Lhok Batee;

Memimpin TAPD ;b. Menyiapkan pedoman pelaksanaanAPBD ;c. Menyiapkan pedoman pengelolaan30barang daerah ;d. Memberikan persetujuan pengesahanDPASKPD/ DPPASKPD ; dane. Melaksanakan tugas tugaskoordinasi pengelolaan keuangandaerah lainnya berdasarkan kuasayang dilimpahkan oleh kepaladaerah ;11.Koordinator pengelolaan keuangan daerahbertanggung jawab atas pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3) kepada kepala daerah ;7.

diantaranyauntuyk Sektor perkebunan telah ditentukan bagian Ditjen Pajak 60 % dan Daerah 40% , sektor Perhutanan 65 % untuk Ditjen Pajak 35 % untuk Daerah , SektorPertambangan untuk Ditjen Pajak 70 % untuk Daerah 30 % ;Bahwa secara umum dapat saksi jelaskan tentang pengusulan anggaran sampaimenjadi APBD sebagai berikutwo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nn nnne Permohonan Alokasi anggaranTAPD Bapeda DPPKAD , Dalbang ; Setelah usulan alokasi anggaranditerima oleh TAPD

Memimpin TAPD ;b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;d. Memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/ DPPASKPD ;dane. Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaan keuangandaerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepaladaerah ;11.Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)kepada kepala daerah ;7.

rapat badan anggaran tahun 2012-2021;

Menyelenggarakan Fasilitasi teknis administratif dalam rangkapelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ;Bahwa nilai proyek yang diajukan oleh Kepala Dinas PemadamKebakaran Kota Tangerang tentang pengadaan mobil tangga pemadamkebakaran tersebut sekitar 12 (dua belas) milyar dan nilai proyekpengadaan mobil tangga pemadam kebakaran yang disetujui 10(sepuluh) milyar;Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam rangka menentukan kewajaranharga terhadap mobil tangga tersebut, dengan kondisi tidak

Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilaiRp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);Kemudian JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARAN HASAN (alm)selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), lalu hal tersebutdisetujui oleh Sekda Bengkalis;Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modal

Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

PPkarena batasan saksi selaku ketua DPRD hanya sebataspenganggarannya.Bahwa penggunaan tahun jamak dalam pembangunan GORterpusat sudah sesuai dengan mekanisme, dan yang menyetujuiadanya tahun jamak adalah pihak eksekutif yaitu Bupati LebongDrs DALHADI UMAR, B.sc, pihak TAPD Kab. Lebong namun saksitidak ingat lagi siapa orangnya dan pihak DPRD Kab. Lebong yaitu115saksi sendiri selaku Ketua DPRD, sdr Ir. AMROZI ISHAK (wakilketua Il DPRD Kab.

sebaliknya apa yang telah dilakukan oleh pihakPemko Bukittinggi termasuk Terdakwa adalah merupakan tugas mulia danamanah dari APBD yang bertujuan untuk kelancaran pembangunan di KotaBukittinggi dan peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, halini dapat dilihat dimana sebelum anggaran pengadaan tanah ditampungdalam APBD tahun 2007, pada saat dimulainya rencana APBD (RAPBD)tahun 2007 yang secara intensif telah dibahas dalam rapatrapat panitiaanggaran baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

pajak wajib tersebut merupakanbagian dari Laporan Pertanggungjawaban.Bahwa saksi menerangkan dalam proses pengadaan barang wajibberpedoman pada Peraturan PerundanganUndangan tentangPengadaan Barang dan Jasa.Bahwa saksi menerangkan sumber pedoman penggunaan danamerujuk pada RKA atau RAB.Bahwa saksi menerangkan apabila terdapat kegiatan dalam tahapankegiatan Pemilu tetapi tidak dicantumkan dalam RKA maka dilakukanRevisi oleh PPK, Sekretaris maupun oleh Pengguna Anggara (PA) danrevisi diajukan kepada TAPD

setelah dilantik barulah saksi mengetahuinya, karena saksi jugaselaku TAPD yang salah satu tugasnya melakukan pengawasanpenggunaan anggaran di lingkungan Pemda Katingan;Bahwa setelah dilantik saksi mengadakan rapat dengan staf dan dalamrapat ini saksi ada dilaporkan oleh Asisten III yakni Sura Paranginangin danterdakwa (Kabag Perbendaharaan) bahwa ada penempatan dana di BTNPondok Pinang Jakarta dalam bentuk Doposito, tapi dalam hal ini yangpenting bagi kami adalah bunganya;Bahwa memang setiap bulan

Sebagai pendamping apabila yangbersangkutan ditugaskan oleh sekretariatDPRD dalam hal kaitannya dengan kegiatanDPRDe Bahwa benar mekanisme penentuan perjalanan dinas di DPRDKota Cimahi yaitu berawal dari Rencana Kerja satu tahun kemudian pembahasanRKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan TAPD untuk waktu satu tahun.

Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran hasilpemeriksaan atas proses penyusunan anggaran menunjukkanbahwa penganggaran Pembangunan WFC Kota Namlea(Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA)tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, sertatidak didukung dengan kertas kerja dan tidak melalui prosespembahasan oleh Tim Angaaran Pemerintah Daerah (TAPD)Penyimpangan dalam Proses Perencanaan Pengadaan Hasilpemeriksaan atas proses perencanaan pengadaan menunjukkanbahwa pekerjaan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuaidengan tugas dan fungsinya.Dan wewenang Saksi selaku Kadis PU Kab Gorontalo Utara adalah : Menyusun anggaran pada bidang pekerjaan umum, kemudian diajukanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah disetujui,bersamasama dengan TAPD dibahas bersama dengan BadanAnggaran DPRD Gorontalo Utara; Melaksanakan anggaran sebagaimana yang tercantum didalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pekerjaan

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.53. 1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);223. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364-DPRD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);227. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395-DPRD/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan Agenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang An.

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepada SekretarisDaerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat oleh ASMARANHASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD)dan Sekda menyetujuinya;Bahwa Terdakwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada BupatiBengkalis HERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoranmodal sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untukkegiatan yang telah disepakati tersebut, kKemudian dimasukkan kedalamKUAPPAS untuk dibahas