rupiah limapuluh sen) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa 2, namuntelah dikembalikan secara bertahap oleh terdakwa 2 total sebesarRp.7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)sehingga kerugian negara atas uang BKM Bina Sejahtera yangdisalahgunakan untuk kepentingan terdakwa 2 sendiri masihRp.64.950.358,50 (enam puluh empat juta sembilan ratus limapuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh sen);Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa 1.

hukum atas dakwaan subsider ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluunsurunsur dari dakwaan Primair dengan konsekwensi apabila seluruh unsurunsurnya terpenuhimaka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknyaapabila tidak terpenuhi maka unsurunsur dari dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

87.384.700,00Sub Jumlah (2) Rp 242.512.266,00Kerugian Keuangan Negara (1) (2) Rp 2.267.297.934,00Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2012/2013:1)+2) Rp 3.175.667.419,00sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukanoleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Papua Nomor : SR879/PW26/5/2014 tanggal 29 April 2014sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi.wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SUBSIDIAIR :Hal. 28 Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 29wonnennnn Bahwa terdakwa I PUTU SUARJANA, SH, MH selaku Kepala KejaksaanNegeri Wamena berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.

No. 349 K/PID.SUS/2016Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwatelah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidaritas, sehingga terlebihdahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikuit:Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur secara melawan hukum;3.

.> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, yang menyebutkan: secara tertib sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

Menyatakan terdakwa BURHANUDIN BINANGKARI terbukti Secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 7/PT PALtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dilanjutkanberdasarkan Surat Dakwaan Register perkara Nomor : PDS01/0.5.30/Ft.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 ;Menangguhkan pembebanan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir ;Telah membaca, tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo Nomor Perkara : PDS01/Sidoa/Ft.1/02/2017 Tertanggal 29 Agustus2017 yang menyatakan sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan.

Tallo dan Kel.Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar padabulan Nopember 2017 s/ d bulan Maret 2019, telan merugikan keuangannegara sebesar Rp. 84.326.000.00, (Delapan puluh empat juta tiga ratusdua puluh enam ribu rupiah) ,atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001

koorporasi telah merugikan keuangan Negara cqPemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 519.584.436,41,(lima ratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat riobu empat ratustiga piluh enam koma empat puluh satu rupiah) berdasarkan hasil perhitunganyang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR2507/PW02.05/2010 tanggal 03 Juni 2010 atau setidaktidaknya sekitar sejumlahtersebut;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairPutusan No. 18/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN15Bahwa terdakwa JUARA PANGARIBUAN selaku Direktur PT.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 30 September 2013 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MUKHT AR, A.Md. bin MUHAMMAD AMIN tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikHal. 10 dari 75 hal. Put.

Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Barat tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa KUWAT secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang manadiantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimanaDakwaan Pertama Primair kami Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharuidengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dandenda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan;Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa KUWAT berupamembayar

Yogyakarta ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa dengan demikian unsurunsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana

MONGSIDIN, S.E. diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:wa Bahwa terdakwa H.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1)Huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 163 dari 214 halaman, Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2021/PN kdiTentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsur adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa H.

Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelahn mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1,Menyatakan terdakwa DEDI SUPRIADI terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI SUPRIADI berupa pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah

Menyatakan terdakwa DEDI SUPRIADI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangHalaman 3 dari 216 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN MtrPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana

kepercayaan Negara dalam pengelolaanKeuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan programPemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;Keadaan yang Meringankan: Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 189 dari 216 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN MtrMENGADILI:1.

RIZA KURNIAWAN dan saksi IMAMSANTOSO telah = menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlahRp.1.152.000.000, (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangannegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiJawa Tengah Nomor : SR8768/PW11/05/2012 tanggal 24 Juli 2012.soccess= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Huruf a dan b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undang UndangHukum Pidana 292 n nnn nnn nnn nnn nen nnn nee nnn nen n nnn e eeeSubsidiair :Bahwa terdakwa MUHAMMAD JAFAR NASHIR, S.Ag.M.Ag Bin ABDUL WAHID,bersamasama dengan saksi M.

sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah, makaakan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas, kesemuanya telahmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Pertama:Primair: Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a dan b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ; 117 Perkara KorupsiATAU:Kedua : Pasal 12 huruf g Undangundang

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUKI , Yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :1.

YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI danterdakwa II KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam Dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa I Ir. H.

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010Perbuatan Terdakwaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;31SUBSIDIAR.Bahwa mereka Terdakwa

mereka para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenanganatau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan dengandemikian unsur melawan hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum harusdinyatakan tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu konstruksi dari unsur dakwaan PrimerPenuntut Umum tidak terbukti, maka unsur dakwaan Primer tersebut tidak perludibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer Penuntut Umumdari yaitu : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi235sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana telah tidak terbukti dan terpenuhi, maka berdasarkan alatalat buktiyang sah, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan ,bahwa para Terdakwa tidak dapatdi salahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya dalamPasal tersebut dan oleh karenanya

MUDAWAR selaku Ketua Kelompok Tani SontungKalowan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah

dirinya sendiriatau orang lain tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.041.250.000, (satu milyarempat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil AuditInvestigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Barat Nomor : LAP210/PW03/5/2010 tanggal 08 Juli 2010.Perbuatan terdakwa Asep Ajidin, SPd.I,MH selaku anggota kelompok tani TuahSakato dan anggota Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa ia ia terdakwa ASEP AJIDIN, SPd.I.MH selaku anggota kelompok tani tuahsakato berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sialang Kec.

Tindak Pidana yangdidakwakan terhadap Terdakwa Asep Ajidin maka harus dibuktikan malalui alatalat buktiyang sah dan dihubungkan dengan faktafakta sehingga bisa diketahui apakah Terdakwa benartelah melakukan perbuatan yang memenuhi semua element dari pasalpasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa pada surat dakwaan tertanggal 01 Maret 2012, No Reg Perk : PDS02/PYKBH/0212, Penuntut Umum menyusun dakwaan Tindak Pidana Korupsi terhadap ParaTerdakwa berbentuk alternatif sebagai berikut :KESATUMelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUAMelanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1

Menyatakan TerdakwaSUDIANTOtidak terbukti secara sah dan meyakinkansecara bersamasama bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamDakwaan Primer Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP;2.

(empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagaimana Berita Acara Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Oktober2019.Perbuatan Terdakwa SUDIANTO tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa SUDIANTO selaku Direktur PT.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Kabupaten/Kota, Kecamatan, sekolah/madrasah, maupunmasyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkanHalaman 63 dari 80 Putusan Nomor 108/Pid.SusTP.K/2015/PN.Bdg.dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap orang2 Dengan cara melawan hukum3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi4Dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negaraMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Setiap orangMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka