Ditemukan 91990 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA;
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (ab.1 ) (446.393.907)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04 PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (446.393.907)5 Sanksi Administrasi:a.
    Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar ( 4 + 5.a ) (446.393.907) bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2010 Pemohon Banding mengajukansurat keberatan Nomor 161/PD/Tax/VII/2010 yang diterima oleh Terbandingpada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian perhitungan sebagai berikut: No Uraian Menurut Menurut KeberatanPemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPNa.1.
    Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (7.078.382.451) (446.393.907) 6.631.988.5443 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak 0 0 0berikutnya4 PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (7.078.382.451) (446.393.907) 6.631.988.5445 Sanksi Administrasi:a.
    Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/2015bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk Masa PajakMaret 2009 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: PemohonNo Uraian Banding(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai:a.1. Ekspor 876.147.895.242a.2. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.3. Jumlah (a.1 + a.2) 876.147.895.2422. Perhitungan PPN Kurang Bayar:a.
    Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (a b.1 ) (7.078.382.451)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya 04. Jumlah PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (7.078.382.451)5: Sanksi Administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 06.
Register : 26-02-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PT. TONA MORAWA PRIMA
Tergugat:
1.PT. ANUGRAH INDO MANDIRI
2.HAKUBAKU AUSTRALIA PTY LTD
3.HAKUBAKU CO. LTD.
4.PT. HERO SUPERMARKET, TBK.
401180
  • sejak terdaftarnya PendaftaranMerek milik Penggugat yaitu bulan Juli 2015 dan berkurangnya pendapatandan keuntungan yang diterima Penggugat;Bahwa pada hakekatnya, suatu Gugatan Ganti Rugi seharusnya jugadidukung dengan perhitungan dan sumbersumber kerugian, sedangkandalam Gugatannya, Penggugat hanya memberikan kerugian sebesar Rp588.000.000, (Lima Ratus Delapan puluh Delapan Juta Rupiah) yangderitanya tiap bulan tanpa didukung dengan pembuktian dan sumberperhitungan yang nyata mendukung;Bahwa dalam
    sajayang dapat dimintakan ganti rugi dan tidak adanya Peraturan lainnya yangmengatur tentang ganti kerugian tersebut, maka seharusnya Gugatan aquoharus didukung dengan adanya dasardasar Putusan, Yurisprudensi danSumbersumber hukum lainnya yang dapat mendukung dalil Penggugat,yang mana halhal tersebut tidak disampaikan oleh Penggugat dalamGugatannya;Hal 16 Putusan No.08/Pdt.SusMerek/2018/PN.NiagaJkt.Pst.14.Mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkret kerugianyang dialaminya atau dasar perhitungan
    Bahwa nilai ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam Petitum Gugatanperkara aguo sangat tidak relevan dan tidak berdasar, mengingat dalammengajukan suatu permintaan ganti rugi yang dialami dalam Gugatan aquo,Penggugat tidak membuktikan bahwa baik secara nama baik (reputasi)maupun secara perhitungan keuangan Penggugat dirugikan;26.
    Namun demikian, Penggugat tidak menyampaikan secara jelasdan lengkap perhitungan kerugian secara akuntabilitas yang transparandan jujur, sehingga hal ini menimbulkan keraguan apakah ada kerugianyang sebenarnya diderita oleh Penggugat yang justru menjadi pokok dalamsebuah Gugatan Ganti Rugi;7.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuat Gugatan Penggugatmenjadi kabur (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara rinci danlengkap rangkaian dan kronologis kejadian yang menjadi faktafakta hukumserta hanya memberikan kesan mengaburkan Gugatan Ganti Rugi sebagaituntutan kerugian yang semenamena tanpa perhitungan yang transparan,sehingga telah sepatutnya Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) danoleh karena itu telah sepatutnya
Register : 29-07-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 131/PID.B/2015/PN.SKW
Tanggal 21 September 2015 — CHAI TJILANG Als ALANG
318
  • Selanjutnya pada akhir permainan atau ketikapemain berhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudian dibayarmengunakan uang dengan perhitungan 1 koin senilai Rp. 1.000,.
    Selanjutnya pada akhir permainan atau ketikapemain berhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudian dibayarmengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000,.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke2 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa CHAI TJILANG Alias ALANG pada
    Selanjutnya pada akhir permainan atau ketikapemain berhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudian dibayarmengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000..Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat(1) Jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
    Selanjutnya pada akhir permainan atau ketika pemainberhenti bermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yangtertera di monitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwadan terdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudiandibayar mengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000..Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa
    Selanjutnya pada akhir permainan atau ketika pemain berhentibermain, untuk pemain yang menang maka jumlah kemenangan koin yang tertera dimonitor computer pemain akan tercatat pula di monitor computer terdakwa danterdakwa kemudian menghitung jumlah koin kemenangan pemain yang kemudiandibayar mengunakan uang dengan perhitungan koin senilai Rp. 1.000..Bahwa pada waktu penangkapan, pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa5 (lima) unit PC (personal computer), 1 (satu) unit modem wifi, (satu)
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat:
STANLEY
Tergugat:
Kepala Perusahaan Listrik Negara PLN Distribusi Area Malang
7914
  • mulai tanggalPutusan Perdata Nomor: 45/Pat.G/2017/PN.MIg22 Desember 2016 hingga saat ini tanggal 27 Februari 2017 yaitu sekitar67 hari bila ditaksir hasil yang bisa dinikmati oleh Penggugat sebesarRp.670.000.000,00 (enam ratus tujunh puluh juta rupiah) dan akanbertambah teruSs sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetapdengan perhitungan kerugian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari.7.
    Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dengan biayatambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan perhitungan mulaitanggal 22 Desember 2016 hingga saat ini tanggal 27 Februari 2017 yaitusekitar 67 hari bila ditaksir hasil yang bisa dinikmati oleh Penggugatsebesar Rp.60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) danakan bertambah terus sampai dengan putusan ini berkekuatan hukumtetap dengan perhitungan kerugian Rp.900..000,00 (Sembilan ratus riburupiah) per hari.8.
    Bahwa perhitungan tagihan susulan sebesar Rp271.828.751, ( Dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yangdibebankan kepada Penggugat merupakan konsekuensi ataspelanggaran pemakaian energi listrik di persil Penggugat danperhitungan tersebut berpedoman pada Permen ESDM No. 33Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenESDM No. 8 Tahun 2016 jo.
    Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 13.3 yangpada intinya Penggugat memperhitungkan estimasi perolehanpendapatan usaha Penggugat apabila listrik tidak dipadamkanmerupakan perhitungan yang tidak berdasar dan tidak Jelas,sehingga patut dan layak gugatan Penggugat a quo ditolak.Putusan Perdata Nomor: 45/Pat.G/2017/PN.MIg16Faktanya justru Pengugat lah yang mencoba mengalihkankesalahan kepada Tergugat karena telah melakukan pelanggaranyang dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
    Bahwa terkait posita gugatan Penggugat poin 15, yangpada intinya memohon untuk menghukum Tergugat membayaruang paksa (dwangsom) sudah sepatutnya dikesampingkanmengingat besaran nominal uang paksa yang dimohonkanPenggugat tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas dan rinci.Berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas, mohon MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannyasebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Register : 14-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Pkc
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
76
  • Tergugat terlalu perhitungan dengan kebutuhan rumah tangga;b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat;c.
    ternyata mediasi tidak berhasil:Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.PkcBahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabansecara lisan sebagai berikut;Bahwa Tergugat mengakui posita 1 sampai dengan 3;Bahwa Tergugat menolak posita angka 4 karena pertengkaran baru terjaditahun 2020;Bahwa Tergugat menolak posita angka 4a dan 4b karena Tergugat tidakpernah perhitungan
    danTergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebihsejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadipertengkaran;Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugatcekcok;Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisanrumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugatsering berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat memintatambahan uang belanja, karena Tergugat tidak cukup memberi nafkahkepada Penggugat dan selalu perhitungan
    pertengkaran sejakSejak pertengahan tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugatdan Tergugat sudah pisah rumah sejak Sejak tanggal 5 Januari 2021sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat danTergugat tidak pernah bersatu lagi;Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaranPenggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkatakasar kepada Penggugat ketika Penggugat meminta tambahan uangbelanja, karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugatdan selalu perhitungan
    halaman, Putusan Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.PkcPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan CeraiGugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertangkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugatketika Penggugat meminta tambahan uang belanja, karena Tergugat tidakcukup memberi nafkah kepada Penggugat dan selalu perhitungan
Putus : 10-12-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274/B/PK/PJK/2011
Tanggal 10 Desember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JEBSEN & JESSEN COMMUNICATIONS INDONESIA
4728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlahtersebut berasal dari perhitungan ulang pemeriksa atas biaya penyusutanPemohon Banding ;4. Kredit PajakBahwa jumlah sebesar Rp.21.009.425,00 tidak diakui oleh Pemeriksa.
    Perhitungan Pemeriksa adalah : Total PPN masukkan setahun dikalikan dengan 10 Total Pembelian non PPN selama setahunBahwa perhitungan Harga Pokok Penjualan Pemohon Banding yang tertera diGeneral Ledger Pemohon Banding adalah sebagai berikut:41502 Direct Cost of Sales (COS) Rp. 8.894.598.901,0041503 Cost of Sales Trading Rp. 1.315.831.596,0041601 Inter Company Cost of Sales Rp. 874.404.557,0041513 Late Cost (Project/Service) Rp. (148.645.114,00)41521 GR/IR Variance Rp. (19.130.312,00)41522 Warranty
    KESIMPULAN PERMOHONAN BANDING :Bahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas maka SuratKeputusan Keberatan Nomor KEP276/WP.J.07/BD.05/2008 tanggal 6 Maret 2008telah diterbitkan secara tidak benar;Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPh Badanterutang dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk tahun 2005 adalahsebagai berikut : No. Keterangan Pemohon Banding(Rupiah)Penghasilan dari Usaha 17.519.188.270 Hal. 5 dari 17 hal. Put.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumendokumenTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahuibahwa koreksi kredit pajak sebesar Rp.17.279.247,00 tersebut tidaktermasuk kedalam perhitungan koreksi atas Kredit Pajak yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ;8.4.
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LATEXCO INDONESIA
2625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sangat tidak berdasar karenaTerbanding pada saat pemeriksaan salah dalam melakukan pengujianpenjualan yaitu hanya berdasarkan pembayaran komisi penjualan dalam bentukrupiah tanopa memperhitungkan adanya perbedaan selisih kurs;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Bandingtelah melaksanakan seluruh kewajiban Pemohon Banding dengan benar danmenurut pendapat Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang masihharus dibayar untuk Masa Pajak Mei 2008 adalah nihil;Bahwa berikut adalah perhitungan
    Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas koreksi Peredaran Usaha di PPh BadanTahun 2008 sebesar Rp.1.318.576.422,00, dari proses pemeriksaanhingga proses persidangan banding diPengadilan Pajak, dapatdiketahui faktafakta sebagai berikut:7.1.Berdasarkan data yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Rekapitulasi PembayaranKomisi Tahun 2008 yang menjadi Dasar Perhitungan PeredaranUsaha, diketahui sebagai berikut: Periode
    Penjualan) dari bulan Januari Desember2008 sehingga terjadi ketidakkonsistenan pencatatan;Berdasarkan penelusuran Kurs Tengah BI didapatkan data KursTransaksi dalam mata uang Euro (EUR) dan Dollar Amerika (USD)tidak dapat ditemukan dasar penentuan Rate yang dimaksud WajibPajak pada tabel di atas;7.3.Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding) juga tidak konsisten menerapkan dasar perhitunganPeredaran Usaha ditunjukkan dalam rekapitulasi pembayarankomisi tahun 2008 yang menjadi dasar perhitungan
    peredaranusaha khususnya dalam kolom 12 (Kurs transaksi Bank Indonesiasebagai dasar perhitungan komisi) untuk tanggal yang samaterdapat perbedaan rate sehingga tidak dapat diketahui dasarpenentuan Peredaran Usaha sebenarnya.
    LatexcoIndonesia, NPWP: 02.026.543.5052.000, beralamat di: Jalan Mayjen.Sungkono 5 Blok D Nomor 16, Gresik, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 menjadi sebagaimanaperhitungan di atas:adalah tidak benar serta nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat
Register : 14-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Tgt
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94
  • Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyarukunrukun Saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihnan dan pertengkarandisebabkan antara lain: Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat seperti Tergugat sehingga rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat tidak harmonisl; Tergugat memiliki sifat perhitungan sehingga Tergugat tidak bisamemberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;5.
    Tergugat terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejaktahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan dengan alasan Tergugat tidakmemperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat danTergugat memiliki sifat perhitungan
    Tgtdan Tergugat memiliki sifat perhitungan sehingga Tergugat tidak bisamemberikan nafkah secara layak kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakJanuari 2019 sampai sekarang; Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakanperdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapatbahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare
Register : 15-06-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.ML
Tanggal 5 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
142
  • terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:Onn r nen ene n nnn en nen n nnn anne nn nn nn nen nnn nn en nnannnen nn en eens nnneecennnneennecnsenenses Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk bekerja, yaitu apabilaPenggugat tidak bekerja maka Tergugat juga tidak akan mau bekerjasehingga apabila Penggugat tidak ikut bekerja maka kebutuhan rumahtangga Penggugat tidak terpenuhi;) n nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn Tergugat terlalu perhitungan
    tahun 2004di Kecamatan Sungai Pagu; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oranganak; Bahwa setelan menikah Penggugat dan Tergugat membinarumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudianpindah ke Bukit Sikumpa selama 6 bulan, kKemudian pindah ke Soloksampai berpisah; Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat danTergugat; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagidisebabkan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat dalam bekerjadan Tergugat terlalu perhitungan
    tahun 2004di Kecamatan Sungai Pagu; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) oranganak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membinarumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudianpindah ke Bukit Sikumpa selama 6 bulan, kemudian pindah ke Soloksampai berpisah; Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat danTergugat; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagidisebabkan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat dalam bekerjadan Tergugat terlalu perhitungan
Register : 09-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • sebabkan karena Tergugat tidak jujurterhadap Penggugat seperti Tergugat menggadaikan tanah sawah tanpasepengetahuan Penggugat yang uangnya tidak diberikan kepadaPenggugat, ketiga anak Tergugat tidak pernah setuju terhadappernikahan Penggugat selama 5 tahun, dan tidak pernah sama sekalibersikap baik terhadap Penggugat yang sebagai ibu sambung, Tergugattidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena hasildari setiap kali panen hanya disimpen untuk Tergugat sendiri danTergugat terlalu perhitungan
    belumdikaruniai anak; Bahwa Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat seperti Tergugatmenggadaikan tanah sawah tanpa sepengetahuan Penggugat yang uangnyatidak diberikan kepada Penggugat, ketiga anak Tergugat tidak pernah setujuterhadap pernikahan Penggugat selama 5 tahun, dan tidak pernah samasekali bersikap baik terhadap Penggugat yang sebagai ibusambung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugatkarena hasil dari setiap kali panen hanya disimpen untuk Tergugat sendiridan Tergugat terlalu perhitungan
Register : 12-10-2010 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43027/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11023
  • Rp. 1.590.407.103,00bahwa dengan demikian perhitungan pajak terutang menurut Majelis adalah sebagaiberikut : Pemohon Terbanding Majelis Koreksi yangUraian (Rp) (Rp) (Rp) dikabulkan(Rp)Dasar Pengenaan Pajak Ekspor 4.369.186.987,00 0,00 4.369.186.987,00 (4.369.186.987,00) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 4.369.186.987,00 0,00 4.369.186.987,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 0,00 436.918.699,00 0,00 436.918.699,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.614.067.341,00 1.590.407.103,00
    1.590.407.103,00 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.614.067.341,00) (1.153.488.404,00) (1.590.407.103,00) 436.918.699,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya 0,00 0,00 0,00 0,00PPN yang kurang (lebih) dibayar (1.614.067.341,00) (1.153.488.404,00) (1.590.407.103,00) 436.918.699,00 MemperhatikanMengingat: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;: Undangundang Nomor
    keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor:00129/407/08/431/10 tanggal 8 Januari 2010, atas nama: XXX, NPWP YYY,sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 4.369.186.987,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 1.590.407.103,00Jumlah perhitungan
Register : 07-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 8/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
9648
  • kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.
    Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan
    M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban
    kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14
    yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta
Putus : 14-02-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 95/B/PK/Pjk/2019Pajak Nomor KEP00140/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00042/207/10/646/15 tanggal 16 Mei 2016, Masa November 2010 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00140/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2010 Nomor 00042/207/10/646/15 tanggal 27Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor 36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4175/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AGRO BUKIT
2815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20 April 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00005/207/13/058/16tanggal 3 Februari 2016 atas nama PI Agro Bukit, NPWP02.275.446.9058.000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, sehinggadihitung kembali menjadi: Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.316.944.307,00Pajak Masukan cfm Majelis Rp 20.056.978.128,00Jumlah Perhitungan
    bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp62.267.358,00; dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.316.944.307,Pajak Masukan cfm Majelis Rp 20.056.978.128,. . (18.740.033.821Jumlah Perhitungan
Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp21,035,485,503,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasayang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp21,035,485,503,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2,103,548,542,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,103,548 ,542.00Jumlah Perhitungan
    Putusan Nomor 1241/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2,103,548,542,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,103,548,542,00Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp NIHILMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus
Register : 07-03-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. ELTRA ANEKA TEHNIK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , atas nama PT Eltra AnekaTehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di Kawasan Industri CandiBlok XX Nomor 7, Jalan Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumilah RpDasar Pengenaan Pajak 7 Ekspor oO 7 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 14.573.604.368Jumlah Seluruh Penyerahan 14.573.604.368Penghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.457.360.437 Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 861 .460.000 Jumlah perhitungan
    sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp846.178.621,00; dengan perincian sebagaiberikut:UraianDasar Pengenaan Pajak Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriJumlah Rp014,573,604,36814,573,604,3681,457,360,437 Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 861,460,000 Jumlah perhitungan
Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1718/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — CITI BANK N.A VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3717 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87468/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukdapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, danmenetapkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP599/WPJ.19/2013, tertanggal 13 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Tahun Pajak 2006 Nomor 00022/207/06/091/12,tanggal 23 Februari 2012, atas nama Citi Bank NA, NPWP01.001.116.1.091.000 dan menetapkan kembali Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak2006 sesuai dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali menjadisebagai
Register : 22-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 April 2019 — PT. DALEM SAKTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 25 November 2014, atas namaPT Dalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan BatuahNo.1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPN yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : 1 R 0,00DPP atas Ekspor p2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus Rdipungut sendiri p 7.908.807.673,003 RJumlah Dasar Pengenaan Pajak p 7.908.807.673,004 R 790.880.767,00Pajak Keluaran p5 RJumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan p 1.057.946.051,006 RJumlah Perhitungan
    Putusan Nomor 961/B/PK/Pjk/2019p 7.908.807.673,00RPajak Keluaran p 790.880.767,00R 1.057.946.051,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pRJumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar p (267.065.284,00)RKelebihan Dikompensasikan p 287.220.782,00RPPN yang kurang / (lebih) dibayar p 20.155.498,00Sanksi AdministrasiRa. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP p 0,00Rb.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2269 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA PACIFIC;
4933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2269/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2012 menurutPemohon banding adalah sebagai berikut: URAIAN RUPIAHa. Penghasilan Neto (53.271.962.126)b. Kompensasi kerugian 0c. Penghasilan kena pajak (53.271.962.126)d. PPh Terutang 0e. Kredit Pajak 7.918.486.395f.
    Adapun in casu dapat dikurangkan sebagaibiaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih danMemelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak(PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutangdan olehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2920 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP488/WPJ.06/2014tanggal 02 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00001/207/10/028/13 tanggal 11 Februari 2013 Masa Pajak Januari 2010atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3028.000,beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Cideng, JakartaPusat, sehingga perhitungan
    dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casumemiliki keterkaitan hubungan hukum dengan putusan badan peradilanpajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam registerperkara Nomor Put081686/PP/M.VIIIB/15/2010 yang dalampertimbangan hukum membatalkan atas peredaran usaha pada PPhBadan dan melakukan perhitungan