Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Ketentuan tidakdapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.o. Ketentuan Perundangundangan yang bersangkutanHalaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 112K/PM. IIO9/AD/IX/2019MEMUTUSKANMenyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa MochammadFauzi, Pratu, NRP 31120440980791, tidak dapat diterima.2.

. ; nnn nnn nnn nnn ncn nnn nc nnn nn nn nn nnn nnn n nanan a ness sasKemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagaiGY IKUT: =sssnensesse=eecre eee neeeneseeiee herent reise eee RES1.PUTUSANNomor 0034/Pdt.G/2016/PA.WnoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama tersebut;Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun 2016, serta ketentuan

menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Apria Sukma Ramadhan ;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor1

harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, olehkarena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1

Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipunPengadilan Agama Bangil telah memanggilnya secara resmi dan patut,sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo.

pail oll,Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkanterhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lainlainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, makadibolehkan bagi isterinya tersebut utnuk meminta cerai kepadahakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkanperdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuhtalak satu bain.Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor1

No. 79/Pdt.P/2020/PA.Sj.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

masalah ekonomi anaknya.Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakimberpendapat sebagai berikut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkanpenetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1

No. 290/Pdt.P/2019/PA.Sj.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga

kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama,adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yangditimbulkan.Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah

menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituadanya perselisinan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidakada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian denganalasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

perbuatan menyakiti termasuk penyebabtidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping ituhakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakimmemutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bainsughra)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahpecah (broken down marriage) dan alasan perceraian yang dikemukakanPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

KlpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitumangka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikanberdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapunlagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halinhwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1

menanggungmasalah ekonomi anaknya.Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakimberpendapat sebagai berikut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkanpenetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halinwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1

No. 133/Pdt.P/2020/PA.Sj.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga

kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama,adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yangditimbulkan.Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah

Pasal 78 ayat (1) dan (2) Intruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang kedua aturan tersebutmemerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap,maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yangbahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang telahmeninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istritidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapatHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor

Sgr.dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (Onheelbare Twespalt) sertamempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai denganalasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum bahwa selama dalam perkawinannya tersebut,Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan karenanya gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughroTergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 119 huruf c Intruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana yang akandicantumkan dalam diktum amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan

satu orang anak; Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakrukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karenafaktor ekonomi faktor ekonomi dimana Termohon tidak mensukuripenghasilan Pemohon, Termohon bersikap kasar dan berselingkuh denganlakilain Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama; Bahwa pihak keluarga maupun orang terdekat telah berupayamerukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

Putusan No.395/Pdt.G/2020/PA/PIp.Artinya:Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmuistenisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteramkepadanya, dan dijadikanNya diantaramu' rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatandabagi kaum yang berfikir.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan

memutus tali perkawinan lewat perceraianmerupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanyauntuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagibaik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akanmenimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagikeduanya apabila tetap mempertanankan ikatan perkawinannya.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang

dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujudrumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor1

Dan Allan MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dinubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan, terhadap Penetapan SitaEksekusi, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor1/Pen.Padt.Del.Sita Eks/2012/PN Pwk., juncto Nomor 045/2000/Eks.tanggal 2 Juni 2012 juncto BA.Eks.Nomor 01.B.A.ST/Del.Pdt.Eks/2012/PN Pwk., tanggal 26 Juni 2012 (vide Bukti:T.V, Vi, Vil11. dan Bukti : T.V, VI, VIl12), Para PemohonKasasi/semula Para Terbanding/Para Terlawan hanya berperkaradengan Pihak PTP Nusantara VIII (persero) (vide: PutusanPengadilan Negeri Purwakarta Perkara

,atas nama Sri Haryati (Termohon Kasasi/semula Pembanding/Pelawan), tidak termasuk dan/atau dimasukan ke dalam obyek sitaeksekusi sebagaimana dimaksud Penetapan Sita Eksekusi,Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor1/Pen.Padt.Del.Sita Eks/2012/PN Pwk., juncto Nomor 045/2000/Eks.tanggal 2 Juni 2012 juncto BA.Eks.Nomor 01.B.A.

Sri Haryati dalamperkara a quo, terlihat dengan jelas bahwa pihak yangberkepentingan menuntut pembatalan Penetapan Sita Eksekusi,Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor1/Pen.Padt.Del.Sita Eks/2012/PN Pwk., juncto Nomor 045/2000/Eks.tanggal 2 Juni 2012 juncto BA.Eks.Nomor 01.B.A.

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

AlHakim dalam a/Mustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diHim 9 dari 18.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 TahunHim 8 dari 18.

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 6 dari 18hal.wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadiranTergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanyaMajelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengandemikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, makamediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugattanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubahmenjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

melaksanakankewajiban masingmasing sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun keluargakedua belah pihak telah cukup upayanya untuk merukunkan Penggugat,Penggugat tetap bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyiBarangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untukmenguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikanhak atau keadaan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengancara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dariTergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin berceraidari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Hakim, yang berbunyi :aalls volall ale sll Ig>g iJ arg jJl acy pac rind lilyHal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 0077/pdt.G/2014/PA.TgrsArtinya: Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya,maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

yang merupakan konsekuensiyuridis akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuanPasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, gugatantersebut patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyetujui oranganaknya tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, maka dalam hal ini MajelisHakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 hurup (a) UndangUndang Nomor1

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan karena berdasarkan diktum KEDUA Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6V2001 tanggal 29 Januari 2001tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 1/Candi dan Nomor1/Kenteng atas nama PT.

Bahwa HGU No.1/Candi di Desa Candi dan HGU No.1/Kenteng diDesa Kenteng sebelum haknya berakhir, pada tanggal 29 Januari2001 Hak Guna Usaha Nomor 1/ Candi dan Hak Guna Usaha Nomor1/Kenteng telah dibatalkan oleh Tergugat Il berdasarkan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6V2001tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 1/Candi dan Nomor1/Kenteng atas nama PT.

Bag.menjadi adil dan berdasar hukum jika Hak Guna Usaha Nomor1/Candi dan Nomor 1/Kenteng atas nama PT. Sinar Kartasuradibatalkan oleh Tergugat Il.f.

Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Candi dan Hak Guna Usaha Nomor1/Kenteng tersebut yang seluas + 75% saat ini telah dikuasai oleh masyarakat/petani dipergunakan untuk tanaman palawija;8.

Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1/Candi dan Hak Guna Usaha Nomor1/Kenteng tersebut yang seluas + 75% saat ini telah dikuasai oleh masyarakat/petani dipergunakan untuk tanaman palawija;3.

Lakilaki, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,Bertempat tinggal di Jalan Bulu Paleteang, KelurahanTemmasarangnge, Kecamatan Paleteang, KabupatenPinrang, Dalam hal ini diwakili kKuasanya Arnol, SH.Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum beralamat diJalan Murtala Barat No.19, Kelurahan Penrang,Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pinrang tanggal 3 Januari 2020, Nomor1

Seluruh berkas perkara dan suratsurat yang lain yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal30 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pinrang pada tanggal 8 Januari 2020 dalam Register Nomor1/Pdt.Bth/2020/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

PenggantiPengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa isi putusan PengadilanPinrang Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Pin. tanggal 9 November 2020 tersebut,telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding II semulaTerlawan II dan Terbanding IV semula Terlawan IV serta Terbanding V semulaTerlawan V, masingmasing pada tanggal 11 November 2020 dan tanggal12 November 2020 serta 11 November 2020, karena tidak hadir dalampersidangan pada waktu putusan dibacakan;Membaca Risalan Pernyataan Permohonan Banding Nomor1

menerangkan bahwakepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 4 Desember 2020,kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 11 Januari 2021, kepadaTerbanding Il semula Terlawan Il pada tanggal 4 Desember 2020, kepadaTerbanding Ill semula Terlawan III pada tanggal 14 Januari 2021, dan kepadaTerbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 11 Januari 2021, sertakepada Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 4 Desember 2020 telahdiberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor1

1986 Tentang Peradilan Umum,yang telah dirubah pertama denganHalaman 34 dari 36 hal.Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT MKSUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahanyang kedua kalinya dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 49Tahun 2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI; Menerima Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semulaPelawan tersebut;= Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor1

Semenjak itu sudah ada 4 (empat) tahunTergugat itu tidak datangdatang lagi menjumpai anak saksi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut

hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 menyatakan tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2017/PN.PMSMenimbang, bahwa Bukti P1 berupa fotocopy dari fotocopy KutipanAkta Perkawinan Nomor 1272KW220320120010, tanggal 22 Maret 2012,dimana Bukti P1 ini menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalahpasangan suamiistri