Ditemukan 274905 data
9 — 7
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor1/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 05 dan tanggal 12 Januari 2018 yangdibacakan di dalam sidang telah dipanggil secara
kediaman bersama selama 3 (tiga)tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat, pertengkaran tersebut tidak pernah dirukunkan oleh pihakkeluarga karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, makaberdasarkan halhal tersebut jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah pecah dan retak dan sudah sulit untuk dirukunkan, oleh karenannyagugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimanadimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor1
6 — 0
karena sikap Termohon tidak menghiraukannasehat Pemohon agar menabung, akan tetapi Termohon pergi; Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarangtidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di WilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor1
sebagaimana terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telahterjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2008 atau sekitar 7 tahun 1bulan dan Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumahtangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulanbahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (brokenmarriage) dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraiansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor1
164 — 21
HukumIslam, dinyatakan sebagai berikut :Pasal 116 huruf fHalaman 4 dari 12 putusan Nomor 2353/Pdt.G/2020/PA.PLGPerceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:antara suami dan isteri teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Bahwa berdasarkan uraian dalildalil tersebut di atas, maka Gugatan Ceraiyang diajukan oleh Penggugat telan memenuhi alasan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor1
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
1.SAMSON KAROL SITANGGANG
2.PATIMAH BR MANULLANG
30 — 5
dengan bukti surat P.3 , P.4 dan P.5 dan menurut tata caraagama Kristen dimana terbukti dari bukti surat P.6 yaitu Akta pemberkatan Nikah dari ParaPemohon ;Menimbang , bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas , Para Pemohon dapatmembuktikan dalil posita permohonan pada petitum kesatu ;Menimbang , bahwa dengan terbuktinya dalil pokok dari Para Pemohon, makaPetitum (Tuntutan) dari Para Pemohon dalam petitum kedua dapat dikabulkan ;Menimbang , bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1
berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan olehPengadilan ;Menimbang , bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwadalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatanperkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ;Menimbang , bahwa tata cara pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 2
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yangdijatunkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkanhukum danberalasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untukmembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P12 dan P.2 serta 2 (dua)
kumpul kembali;Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon telah berjalanselama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak itu tidak pernah kembali, makamajelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonbetulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
6 — 3
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugathadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor1
tetap tidak tidakdiketahui beradaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka MajelisHakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut,bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hiduprukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam AlQuran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor1
11 — 10
Pasal 133 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
ALI AKBAR
18 — 5
Pasar Pagi Kec.Samarinda Kota, surat ukur tanggal 24 Maret 2015 No. 00534/PP/2015, luas 38M2 (Bukti P8);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor1 Tahun 1974, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan Orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor1 Tahun 1974, orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatanhukum didalam dan
15 — 7
Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi KutipanAkta Nikah yang dibuat olen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor padaUrusan Agama Kabupaten Madiun, yang merupakan bukti otentik dengannilai
Put.No: 0151/Padt.G/2014/PA.Mn.alamat jelasnya dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali,Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama 3(tiga) tahun 8 (delapan) bulan;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikianMajelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak bisamewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah,sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun1974 Jo.
10 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
22 — 5
atau gugatan cerai dapatdikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (brokenmarriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun2014;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu Cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan faktayang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Pasal 19 huruf (b) dan (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakankedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suamiistri sehingga perkawinanwajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus tidak mungkin mewujudkan tujuanperkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan
18 — 10
berdasarkan fakta tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islamyang telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksudpasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sementara tidak ternyata terdapat laranganPerkawinan sebagaimana maksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 jo. pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il terjadi padatanggal 15 September 1998, waktu mana telah berlaku Undang Undang Nomor1
Sanawia binti Aliyas yang dilaksanakan padatanggal 15 September 1998 di wilayah Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974, menghendaki agar pernikahan tersebut dicatat di Kantor UrusanAgama terkait, namun oleh karena pengesahan perkawinan ini dilakukan olehPengadilan Agama Kolaka, maka Penetapan inilah yang selanjutnya menjadibukti autentik tentang peristiwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il,yang mempunyai kekuatan hukum, serta
8 — 1
terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamberumah tangga :, karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagiuntuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal yang Penggugat ungkapkan diatas,maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakmungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisahidup rukun dalam membina rumah tangga yang Sakinah,mawaddah,dan Warohmah sebagaimana yang diamantkan UndangUndang Nomor1
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
61 — 21
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar KemampuannyaMenimbang, bahwa telah terbukti sejak Juni 2014 Termohon telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon danTermohon sekarang sudah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selamapisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi Kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
15 — 7
memuatketerangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2006 dan sampai saat inibelum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilaitelah memenuhi persyaratan maiteriil.Halaman 9 dari 15Putusan 0124/Pdt.G/2018/PA.NbrMenimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratanformil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapatdipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
kewajibanmasingmasing pihak terhadap yang lainnya.Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
24 — 12
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon,namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukumserta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakimmenilai Pemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P21 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan
berpendapatbahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembalihidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohondengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
8 — 3
tidak berhasil;Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohondengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang,maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalahkarena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejakbulan Juni 2012, dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalhingga saat perkara ini diajukan
Sesungguhnya yang demikian itu menjadi buktibagi orangorang yang berfikir.Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 692/Pdt.G/2017/PA.KisMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yangbahagia dan kekal, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohonkebahagiaan dan kerukunan sudah sulit terwujud antara suamiisteri, hal inidapat dilihat dari keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pisahtempat tinggal sekitar lima
17 — 3
disebabkan Tergugat suka marah dan berbuatkasar serta jarang member nafkah kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugatdengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2010 sampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupasehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undangundang Nomor1
hadapan hakimberdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) ataupengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasardakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan keduabelah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidakberhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengantalak satu bain .Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka telah terbuktigugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undangundang Nomor1
35 — 5
tinggal bersama dalam saturumah hingga dikaruniai anak 3 orang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, makadengan memperhatikan maksud ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 62 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, patutlah diyakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukansecara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan/atau hukum yang hidup dalammasyarakat setempat ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Penetapan No. 282/Pdt.P/2013/MSTknMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, MajelisHakim berpendapat pernikahan Pemohon I (SABARDI BIN ABDUL KARIM) denganPemohon IT (KAMISAH BINTI KAMARUDDIN) yang dilangsungkan pada tanggal03 Februari 1994 di Kampung Kala Bintang Kecamatan Bintang Kabupaten AcehTengah telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya pernikahan Pemohon I denganPemohon II dinyatakan sah menurut
11 — 5
dan secara materiil dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugatberdomisili di wilayah Kabupaten Cianjur yang merupakan yurisdiksi PengadilanAgama Cianjur, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke PengadilanAgama Cianjur harus dibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menuruttata cara agama lslam, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor1
wilayah Kabupaten Cianjur yang merupakan yurisdiksi PengadilanAgama Cianjur, menurut Majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syaratmateriil, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini danPenggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cianjur harusdibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menuruttata cara agama lslam, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor1