Ditemukan 11101 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zander zandar zender zonner zindar zondra zenden zondri
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 9/Pid.B/2019/PN Cbi
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ANITA DIAN WARDHANI,SH
2.ARJUNA BUDI S TAMBUNAN, SH,.MH
Terdakwa:
SARI MURNI ASIH
286 — 173
  • Bambang Poernomo, AsasAsas HukumPidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu GeenStraf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya MajelisHakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidakterhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa seorang terdakwa akan dapat dinyatakanmempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebihdahulu melakukan perbuatan pidana
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-05-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan PN PALU Nomor 24/Pid.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL
Tanggal 18 Oktober 2012 — Drs. MASHURI LAHAY
185 — 63
  • Simons menyatakan bahwa yangdimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah tidak hanya bertentangandengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (SofjanSastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai dengan AlasanPeniadaan Pidana); Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember1911 (lihat R.Tresna, 1959, AsasAsas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited),melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (zonder daartoe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 17-02-2010 — Upload : 01-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/MIL/2010
Tanggal 17 Februari 2010 — AGUSTINUS MANALU
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena niat dan kehendak Pemohon Kasasi untuk mengirimganja tidak ada maka dengan demikian tidaklah ada kesalahan dariPEMBANDING (karena Pemohon Kasasi tidak tahu adanya ganja di dalammobil) dalam Ilmu hukum Pidana dikenal suatu adagium (berasal daripenafsiran Pasal 44 KUHP) berbunyi : "Geen straf zonder schuld (Belanda)atau Actus Non Facit reum nisi mens sit rea (latin).PUTUSAN SALING KONTRADIKTIF SATU SAMA LAINNYABahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo, ParaPemohon
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 44/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI
Tanggal 18 Februari 2015 — - MAIDA, SE
159 — 67
  • dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salahsatu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsurkesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sitrea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder
Pengadilan PN METRO Pidana Umum
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN METRO Nomor 89/Pid.B/2018/PN Met
Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Setiadi, SH.
2.AR. Guntoro
3.Rahmat Effendi, S.H.
Terdakwa:
Oki Hageli bin Sukirno
47 — 7
  • Unsurunsur tindak pidana dalamilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsursubjektif, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana olehperaturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawanhukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan faktor kesengajaan dikenalasas hukum pidana yaitu Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisimens sir rea, sengaja berarti juga adanya kehendak
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-03-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 03/PidB/2012/PNTL
Tanggal 20 Maret 2012 — ENDIK DWI ANDRIANTO Bin KASTONO
66 — 24
  • dengansepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalahperbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma hukum maupunnorma sosial dan dalam hal ini terdakwa menyadari denganpikiran yang sehat bahwa akibat perbuatannya akan menimbulkanhilangnya nyawa orang lain;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telahterbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukumansebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum akibatperbuatan yang telah dilakukan sebagaimana bunyi asas hukumpidana Gen straf zonder
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum
Register : 14-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 125/Pid.B/2018/PN Gsk
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SARIEF HIDAYAT, SH.
Terdakwa:
HARI SOEPRIJADI, SH
43 — 11
  • orang lainsecara melawan hukum:Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat altenatif artinyajika salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsurini dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalamdoktrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, yang diartikandalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya(in striid met het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht)atau tanpa hak (zonder
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H
Terdakwa:
MUH ALWI alias ALWI bin ABDUL MULKAN
56 — 11
  • Lamintang, SHdalam bukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, (hal 345 355)Wederrechtelijk ini meliputi pengertian sebagai berikut : Bertentangan dengan hokum objektif atau, Bertentangan dengan hak orang lain atau, Tanpa hak yang ada pada diri Seseorang atau tanpa kewenangan;Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatantersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalambukunya Leerbook halaman 175 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakantanpa hak sendiri (zonder
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Ksn
Tanggal 17 Desember 2020 — Hadist Maulana Alias Hadist Bin Pathol Bari
48 — 19
  • pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengantanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 31-05-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 66/Pid Sus/2017/PN.Bnr
Tanggal 9 Agustus 2017 —
71 — 24
  • Polsek dan Terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya(vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Bgr
Tanggal 26 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
PRAMEDA SELAYAR bin ADE MUTOLIB SELAYAR
100 — 7
  • sahmelawan hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salahsatu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untukmenyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perludibuktikan semuanya;Menimbang, bahwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkanmenurut SIMONS dalam bukunya: Leerbook, halaman 175176, bahwa suatuanggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (Zonder
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 30-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 239/Pid.B/2017/PN Amt
Tanggal 15 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD ZAIM WAHYUDI
2.MUHAMMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA
Terdakwa:
1.ARDI YURDANI Alias ABUK Bin MARDANI
2.M. RIDHA ANSYARI Alias A'AN Bin MARDANI
60 — 12
  • diambil alin dan dianggaptelah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Pencurian
Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 59/Pid.B/2014/PN-LP
Tanggal 26 Mei 2014 — Nama : FAUZI ARDIANSYAH Tempat Lahir : Helvetia Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 19 Mei 1994 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam Tempat Tinggal : Jalan Jati II (Dua) Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang Pekerjaan : Buruh Bangunan Pendidikan : Terakhir SMP
18 — 1
  • dianggapmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makaselanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya;Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan bersalah kepadaseseorang, maka haruslah dipenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa, sebab tidak ada pidana tanpa ada kesalahan (geen straft zonder
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2465 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — MARGARETA UNJUNG LERANG
81 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab untuk memidana seseorang di sampingmelakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi tidak dipidana jikatak ada kesalahan dalam bahasa Belanda disebut Green straf zonder schuld.(Prof. Moeljatno, AsasAsas Hukum Pidana, Cet.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 3 Juni 2015 — MUSTARING Alias TARING Bin DAHULU
19 — 12
  • tentang Narkotika diatassemua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinanbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antaratindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukumpidana geen straf zonder
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-01-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 11/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 21 Mei 2013 — - SUTIAH Als. SUPIYAH Binti LATIP ; - SUPARDI Als. PARDI Bin H. IMAM SYAFI’I ;
252 — 92
  • ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undangundang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnyaMajelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan paraTerdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yangdilakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yangdilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas geen straf zonder
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum ISWAN NOOR S.H - Terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari alm TANG ENG TIONG
474 — 154
  • Bahwa untukpertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannyaperbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus ada kesalahan, atausikap batin yang dapat dicela, yang dalam asas hukum dikenal dengangeen straf zonder schuld (Belanda) atau ohne schuld keine strafeHalaman 99 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw(Jerman), serta tiadanya alasan penghapus pidana pada diri atauperbuatan pelaku perbuatan pidana;Bahwa dalam hukum pidana, juga mengenal alasan penghapus pidanayang disebut
    Menurut hukum Indonesia, tidak adakesalahan tanpa melawan hukum, teori ini Kemudian diformulasikansebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuldatau keine strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisimens sist rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakandasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalamundangundang. Ada juga postulatlain yang berbunyi nemo punitur sineinjuria, facto, seu defalta.
    Artinya, jika tidak adakesalahan yang merupakan suatu rumusan delik itu dilakukan olehsuatu subjek hukum, maka sangat tegas bahwa subjek hukum tersebuttidak dapat dijatuhi pidana (geen straf zonder schuld);Bahwa terkait dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, dalamMemorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP diHalaman 103 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN SdwTweede Kammer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 tidakmemberikan definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memoripenjelasan
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 48/Pid.B/2014/PN Tmg
Tanggal 23 Juli 2014 — SUMIYO Bin MULYOREJO
39 — 7
  • Hoge Raad dengan pahamnegatifnya mengartikan wederrechtelijk sebagai niet steunend op het recht( tidak berdasarkan hokum ) ataupun sebagai zonder bevoegdheid ( tanpahak ) vide PAF Lamintang, 1997 : 347.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Pencurian
Register : 15-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 183/Pid.B/2014/PNGst
Tanggal 2 Oktober 2014 — FERTIKAL WARUWU Alias REDI;
55 — 16
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsipyang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — Drs. SARJANA, M.Si., Bin MADYO UTOMO
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena, semua materi dugaan tindak pidana korupsi yangdidakwakan kepada Pemohon Kasasi bersumber dari kelalaian pemegangkebijakan dalam menyusun Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun2004, yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebihtinggi, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi tersebut tidak mengandungkesalahan, sebagaimana adagium yang menyatakan Geen straft zonder schuldtiada pidana tanpa kesalahan, yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim.Adagium tersebut mengandung