Ditemukan 274905 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 21-01-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Pwl Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Demikian pula sikap Penggugat yangselalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untukmempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk berceraidari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalildalil/alasan gugatanPenggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Hal ini menunjukkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuatsebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehinggaperkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yangsudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengantujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
Register : 29-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3691/Pdt.G/2014/PA.JS Tanggal 17 Februari 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
6 — 1
6 — 1
karena Tergugatmeninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah sampai sekarangbelum pernah hidup bersama lagi sehingganya harapan untuk hidup rukunkembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsangat sulit ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa hubungan antara Penggugatdan Tergugat dalam membinarumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana maksud dari Al Quran Surat ArRum Ayat 21 danPasal 1 UndangUndang Nomor1
dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwacekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satupihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainmerupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatanPenggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 UndangUndang Nomor1
Register : 04-07-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 300/Pdt.G/2013/PA.Pdlg Tanggal 22 Agustus 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
5 — 0
5 — 0
Pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumengetengahkan petunjuk Allah SWT.
Register : 17-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PA PALU Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Pal Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat VS Tergugat
8 — 6
8 — 6
Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; Bahwa Penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama Tergugat meskipunsudah diupayakan perdamaian.Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agarPengadilan menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugat kepadaPenggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana
dan telahdiupayakan perdamaian secara maksimal oleh keluarga namun tidakberhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama beserta perubahannya, bahkan Majelis Hakim telah pulamengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor1
Register : 17-02-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
sampai denganbulan Desember 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 18-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PA NUNUKAN Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Nnk Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 17
18 — 17
/PA.NnkTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yangsah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (sakinah) penuhdengan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) sebagai tujuan perkawinansebagaimana firman Alllah Swt. surat AlRum ayat 21, jelas tidak akan terwujudjika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara teruS menerus,sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklahmendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan
Register : 08-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Pwl Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
9 — 5
batin kepadaPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak bulan April 2008 hingga saat ini; Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat setelah Tergugatmengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat; Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahiPenggugat; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugatdan Tergugat namun tidak berhasil;Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Pwil.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatanlahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga Penggugat
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.K.Kps Tanggal 28 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
13 — 3
Nomor1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaiankepada Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediatorAwaluddin Nur Imawan, S.
hdup seharihari Penggugatsehingga terjadiperselisinan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Juli 2016 sampai saat ini dan sudah tidak melakukan hak dankewajiban layaknya sebagai suam1 isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisakan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkanoleh Al Quran Surat ArRum Ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 24-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Krs Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 1
6 — 1
Put no 1198/Padt.G/2021/PA.Krsdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,serta Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugatbersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan MahkamahAgung Nomor
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatanlahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga Penggugat
Register : 13-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2505/Pdt.G/2019/PA.JB Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 6
10 — 6
Surat:Halaman 4 dari 13 putusan Nomor1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dengan No.109/55/11/2014, tanggal 25 Februari 2014,yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan XxxxxxxXxXXXXXXXXXxXxx Kota Jakarta Baratyang telah di nazegelen dan telah di cocokan dengan aslinya ternyatasesuai selanjutnya diberi tanda (P1);2.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsurunsurnya yaitu :Halaman 9 dari 13 putusan Nomor1. Antara suami dan isteri : fakta hukum pada angka 1 menunjukkanPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernahbercerai ;2.
Register : 27-10-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PA AMBARAWA Nomor 111/Pdt.P/2016/PA.Amb Tanggal 14 Nopember 2016 — PEMOHON
12 — 3
12 — 3
bukti P.6, berupa surat pemberitahuanadanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah (model N8), danbukti P.7 berupa surat penolakan pernikahan (Model N9), yang diterbitkanKantor Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, maka untukmelakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada jjin dispensasi nikahdari Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah menunjukan bahwacalon istri benarbenar dalam kondisi hamil;Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor1
bekerjadan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian jjinuntuk nikah bagi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) lebih ringan resiko daripada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebutselaras dengan kaidah Figih yang berbunyi:Cecllucana.t ails lt adie doulas JsArtinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor1
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3429/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 8
10 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telan menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 18-08-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 04-10-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 108/Pdt.G/2014/PA LBH Tanggal 9 September 2014 — PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kompeks XXXX Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N
ANDI BIN APPEK, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kompleks XXXX Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
15 — 8
15 — 8
sebagai berikut:ly ail prs aut, arg; lero lle ale nolall aalb.Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminyamaka hakim (boleh) menceraikan suamiisteri itu dengan satu talak;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah cerai dan talakdijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu baiinshughraa sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1
No. 108/Pdt.G/2014/PA LBH.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka gugatan Penggugattelah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Register : 07-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.LK Tanggal 20 Februari 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
11 — 8
11 — 8
KompilasiHukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami,b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
Perkara Nomor: 003/Pdt.P/2013/PA.LKUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42,pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan pasal 5 KompilasiHukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan
Register : 21-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 632/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon:
DENNY CHRISTINA
16 — 6
DENNY CHRISTINA
16 — 6
Bekasi, ProvJawa Barat dengan luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi), berdasarkanSurat Ukur nomor : 794/cikarageman/2012 dan Sertipikat Hak Milik nomor 4291,dengan alasan untuk modal usaha dan membiayai pendidikan anakanaknya yangmasih di bawah umur tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 330 KUHPerdata ayat (1)menyebutkan Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 menyebutkan :(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama merekatidak dicabut dari kekuasaannya.(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dandiluar Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 disebutkan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atauHalaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 98/Pdt.P
Register : 30-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 3136/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Ktl Tanggal 10 April 2019 — Pemohon:
Pathurrahman bin Jalani
Termohon:
Rafina Dewi binti Burhanuddin
12 — 1
Pathurrahman bin Jalani
Termohon:
Rafina Dewi binti Burhanuddin
12 — 1
Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf ( b) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 29-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1803/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanJanuari 2015, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5tahun 5 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 1803/Padt.G/2020/PA.SIwPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 InpresNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikiansyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 14-05-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA BATANG Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Btg Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
9 — 2
sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga PenggugatdenganTergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbuktiPenggugat dengan Tergugattelah pisah tempat tinggal, maka ketentramandalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankanlagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkanpenderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dantujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakanjalan darurat bagi kKedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain shughura dari Tergugat,sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres nomor 1
Register : 01-02-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PA SRAGEN Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Sr Tanggal 2 Maret 2017 — pemohon-termohon
6 — 0
6 — 0
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohondengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat pemohonan Pemohontelah memenuhi alasan hukum dan permohonan tersebuttelah terbukti.Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 UndangUndang Nomor1
denganmemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusanberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak dipersidangan dantidak menuntut mutah, nafkah iddah dan nafkah anak terhadap Pemohon,namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio akanmempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar mutah, nafkahiddah kepada Termohon dan nafkah anak untuk setiap bulan (Vide Pasal 41huruf (c) UndangUndang Nomor1