Nomor 2706 K/Pdt/2017Kecamatan Pagu, adalah tidak sah, demikian pula segala bentuk suratsuratperalihan hak atas tanah sengketa dari nama Lasmiati (Penggugat) ke atasnama Endang Sumariati adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum;Bahwa dengan tidak sahnya peralihan hak kepemilikan tanah dariPenggugat kepada Tergugat, maka Tergugat dalam menguasai, mengerjakan, dan memungut hasil tanah sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai pemilik

Wibisono, Camat, Kepala Wilayah Pagu adalah tidak sah dancacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan segala bentuk suratsurat peralihan hak atas tanah sengketadari Lasmiati (Penggugat) kepada Endang Sumariati (Tergugat) adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai, mengerjakan, danmemungut hasil tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukumyang merugikan Penggugat;Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari

dilibatkan didalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan baliknama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan PeraturanPemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e Kepala KantorPertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan

ataupembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi hurufe. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa diPengadilan :Hal. 4 dari hal 11 PUT.NO. 255/PDT./2016/PT.SMG.UNTUK DINAS11.Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda12.yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Para Penggugatmohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketaposita angka 2 gugatan ;Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat telahmelanggar

Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yangdilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah obyeksengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu bataldemi hukum;6.

Menyatakan bahwa segala bentuk tindakan peralihan hak termasuk jual beli yangdilakukan oleh ParaTergugat/Tergugat V dengan Tergugat XI terhadap tanah obyeksengketa tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah, karena itu bataldemi hukum;5.

., Dibayar lunas termasukjuga untuk: Permohonan ijin Peralihan Hak atas tanah dari Otorita Batam denganNomor 1284/PL/VIII/2000 tertanggal 3 Agustus 2000; Bukti bayar pajak permbelian SSB "Surat Setoran Bea PerolehanHak atas Tanah dan bangunan" dari Wajib Pajak "Siu Lin" tertanggal28 Agustus 2000; Bukti Bayar pajak penjualan SSP "Surat Setoran Pajak" dari "CheTjian" tertanggal 1 Agustus 2000 (bukti terlampir);Sehubungan keuangan dari pihak Siu Linpembeli ke II sangat terbatas,pengurusan sertifikat

Memori Banding Pembanding,Pemohon Kasasi lampirkan foto copynya;Demikian juga, terhadap fakta hukum adanya Surat Pengakuan Hutang danpenyelesaiannya tanggal 1 Desember tahun 2004, yang didalamnyatermasuk satu unit rumah Perumahan Citra Batam Blok C Nomor 11,bagaimana proses peralihan hak terjadi dengan pembayaran hutang atasbenda tidak bergerak, serta kaitannya dengan Akta Jual Beli Nomor 05 tahun2000 tanggal 5 Agustus Tahun 2000 dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaTanah di Batam, Tuti Rachmawati Lalo

agama,berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapatdipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, ternyatapula perkawinan Pemohon dengan lakilaki Beddu Batjo bin Batjo telah memenuhirukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuanmelanggar hukum, adapun tujuaan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagaipersyaratan untuk peralihan

gaji janda Veteran RI dari suami Pemohon yangbernama Beddu Batjo bin Batjo ke Pemohon (Inaming binti Tikka) dan lainlain.Terlepas apakah benar Pemohon berhak atau tidak atas peralihan gaji jandaVeteran RI, majelis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonanpengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon dengan Beddu Batjo bin Batjo yang terjadi padatahun 1969, bertempat di Desa Lainungan

Bahwa TERGUGAT Il dilibatkan dalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan, tidak melakukan tindakan proses peralihan hak atasobjek tersebut sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang lelap (iakraGhl), nessseesesssseee en nensenem nnn commencementBahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diatas TERGUGAT telahmelanggar hakhak PARA PENGGUGAT maka sudah sewajarnyaHalaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Padt.G/2016/PN.

Menghukum TERGUGAT Il untuk tidak melakukan peralihan hak atasobjek sengketa dalam perkara ini sampai dengan perkara ini memperolehputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2016/PN. Krg.6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasiMAUPUN VErSet. nne nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn7.

No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mksyaitu : g. suami melanggar taklik talak dan h. peralihan agama atau murtadyang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa ketentuan pasalpasal sebagaimana tersebut di atas,baik ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupunPasal 116 Kompilasi Hukum Islam selalu menyebutkan frasa salah satu pihak(alasan huruf a sampai dengan huruf e) atau frasa suami dan isteri (alasanhuruf f) atau kata suami (alasan huruf g), ini berarti

sendiri oleh salah satu pihak(keadaan sebagaimana disebutkan dalam alasan perceraian huruf c dan e),atau dapat juga karena terjadinya suatu tindakan/perlakuan yang diperbuatoleh salah satu pihak, baik pihak suami ataupun isteri itu sendiri (alasan hurufa, b, d), atau suami isteri secara bersamasama (alasan huruf f), bukan karenaadanya tindakan/perlakuan yang dilakukan oleh orang lain.Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan yang tersebut dalam Pasal116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : peralihan

21 Januari 2012 tercatat atas nama RobiSugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam. dapat di jual sesuai ketentuan hukum yangberlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.Bahwa antara Tergugat telah dengan menandatangani Surat KuasaUntuk Menjual / Mengalinkan Hak Atas Jaminan Nomor xxxx/SKJ/UMSBTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016 sehingga berdasarkan pasal37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Peralihan

halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : 00119/ 2012tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaBatam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama RobiSugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam. sehingga berdasarkan pasal 37 ayat 1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Peralihan

Bahwa peralihan hak berdasarkan akte jual beli tertanggal 11 Septem ber 1996, No. 1/Kec.Gianyar/1996, yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Nyoman Gunawan Sarjana Hukum,a dalah tidak sah dan cacadhukum, oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum (Onrecht matig) yang dilakukan oleh Terlawan Tersita ( da Bagus Nyoman Putra), yang mana Pelawan Il tidak turut menandatangani akte jual belitanah tersebut dan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun tentang jual beli tanah tersebut, terbukti sampai

Bahwa dengan terjadinya cacad hukum jual beli tersebut yaitu tanpa adanya persetujuan menjual ( kuasa menjual ) dari pihak Pelawan Il yang berstatus sebagai ahli waris tunggal lakilaki kepurusan yang namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut, secara otomatis peralihan hak dan pensertifikatan tanah tersebut menjadi atas nama Terlawan Tersita ( Ida Bagus Nyoman Putra ) adalah tidak sah dan melawan hukum, maka grosse akte Hak Tanggungan, No. 76/Kec.

MASYKUR sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) plus bunga kepada BRI CabangBangkalan, dengan konpensasi obyek sengketa dalam perkara ini menjadimilik dari penggugat untuk seterusnya /turun temurun, atas permintaan H.ABDUL GOFUR dan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan sehinggaterjadilah peralihan utang H.MASYKUR kepada BRI Cabang Bangkalanmenjadi tanggung jawab Penggugat.(H. ABDUL GOFUR adalah adik kandungTergugat / kakak kandung Penggugat ) ;5S.

FAUZAN selama 5 Tahun terhitung tahun 1999sampai dengan tahun 2004, kemudian diperpanjang lagi selama 10 tahunterhitung tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, lalu pada tahun 2010dengan persetujuan Penggugat terjadi peralihan/Over Kontrak obyek sengketadalam perkara ini dari H. FAUZAN kepada Pak.

Bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui perjanjian hibah telahdilakukan secara sah menurut hukum karena perjanjian hibah dibuatatas permohonan yang diajukan pemohon dengan menyampaikansertipikat asli kepada turut tergugat dalam hal ini selaku PPATSkarena jabatannya sebagai Camat Larantuka.Atas permohonan dimaksud turut tergugat sebagai PPATS KecamatanLarantuka telah melakukan pemeriksaan sertipikat Kantor PertanahanKabupaten Flores Timur, sesuai yang diamanatkan peraturan MenteriNegara Agraria

Bahwa dengan berdasarkan angka 2 (dua) jawaban turut tergugat II diatas, maka terhadap angka 15 (lima belas) dalil posita gugatankhusus tentang turut tergugat dan turut tergugat II bahwa teruttergugat dan turut tergugat Il tidak melakukan penelitian secaraakurat tentang kejelasan aspekaspek perbuatan hukum... adalahsuatu dalil yang tidak benar karena dalam melakukan prosespenerbitan sertipikat dan proses peralihan hak atas tanah, telahdidahului dengan penelitian baik mengenai data fisik maupun datayuridis

dari bidang tanah yang bersangkutan, sehingga tidak adaalasan yang kuat bagi penggugat untuk menyatakan turut tergugat dan turut tergugat Il tidak melakukan penelitian secara akurat dalamproses penerbitan sertipikat Nomor : 274/Kelurahan Amagarapati danproses peralihan hak atas tanah tersebut.Berdasarkan jawaban/bantahan turut tergugat II di atas, maka dimohonkepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2010/PN.LTK agar dapat memeriksa perkara ini dan memutuskandengan amar

Menyatakan bahwa proses sertipikat hak milik nomor 274 dariYakobus Jogo Diaz dan peralihan atas sertiipikat nomor 274 dariYakobus Jogo Diaz kepada Yosef Diaz serta peralihan hak atassertipikat Nomor 274 dari Yosef Diaz kepada Rudianto Go adalah sah4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para penggugat5.

selanjutnya diberi tandaerrr er rer re eee rrr re er rer errr (TIII8) ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadapbukti surat TIII5, TII6, TIl7 dan TIII,8 di depan persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilbantahannya Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukanbukti surat masingmasing sebagai berikut :Untuk Turut Tergugat :1.Foto copy kelengkapan proses akta peralihan

yang dibuat dihadapan TurutTergugat , dan atas dasar akta pemberian hak tanggungan a quo TurutTergugat Il kemudian menerbitkan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor4148/2005, tanggal 4 Agustus 2005;12.Bahwa oleh karena jual beli tanah dan bangunan pabrik objek sengketasebagaimana tertuang dalam akta jual beliakta jual beli sebagaimana padaposita poin 3.1. s.d. 3.8.di atas cacat hukum dan tidak sah, dan karenanyabatal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,sehingga berakibat hukum peralihan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak dan balik namaatas tanah SHM Nomor 301/Desa Nanjung, SHM. Nomor 307/DesaNanjung, SHM. Nomor 308/Desa Nanjung, SHM. Nomor 351/Desa Nanjung,SHM. Nomor 430/Desa Nanjung, SHM. Nomor 463/Desa Nanjung, SHM.Nomor 496/Desa Nanjung dan SHM. Nomor 497/Desa Nanjung,kesemuanya terletak di Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, KabupatenBandung berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya yang dilakukanoleh Tergugat kepada Turut Tergugat Il tersebut ;.

2005; Akta JualBeli Nomor 396/2005, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 395/2005,tanggal 23 Juni 2005; Akita Jual Beli Nomor 399/2005, tanggal 23 Juni 2005;Akta Jual Beli Nomor 400/205, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor397/2005, tanggal 23 Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 401/2005, tanggal 23Juni 2005; Akta Jual Beli Nomor 394/2005, tanggal 23 Juni 2005kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat AkitaTanah (PPAT) Desiyana Chafsah, S.H.. batal demi hukum;Menyatakan peralihan

Bahwa Akta Jual Beli dalam perkara a quo menurut hukum merupakan buktiyang sempurna, dimana atas terjadinya peralihan hak tersebut telahdilakukan Pendaftaran tanah dan Sertifikat tanahnya telah beralin menjadiatas nama Ir. Masrah/Termohon Kasasi Il. Sertifikat tanah atas namaIr. Masrah/Termohon Kasasi II tersebut merupakan Surat Tanda Bukti HakHalaman 31 dari 40 hal. Put.

karena Termohon Kasasi baru) mengajukangugatan/keberatan atas cekcek yang diberikan oleh Termohon Kasasi IItersebut setelah 9 (sembilan) tahun lamanya (transaksi cek di tahun 2005,dan gugatan diajukan tahun 2014), dimana kolektibilitas kredit yang dijamindengan sertifikat tanah objek sengketa tersebut dinyatakan macet;Bahwa seandainya benar Penggugat belum menerima seluruh harga jualtanah objek perkara maka dengan telah adanya Akta Jual Beli yang dibuatoleh dan dihadapan PPAT yang merupakan bukti peralihan

Dengan demikian bahwa Penandatanganan dan Peralihan yangdilakukan oleh Alm. David Budiman Lie sebelum Alm. David Budiman Liemeninggal sebagai Penjual terhadap Para Penggugat sebagai pembelimerupakan peralihan yang sah dan mengikat bagi para pihak, karenaberdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan ;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena itu Ssudah sangat jelas Nyonya JudianaMariaty Lee diikutsertakan sebagai Tergugat;Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta UtaraBahwa Kepala BPN Jakarta Utara adalah Pihak yang menerimaHalaman 22 dari 55 halaman putusan perkara Nomor : 245/Pdt/2020/PT.DKIatau mengakui peralihan hak pada AJB no. 136/2017.

DavidBudiman harus terlebih dahulu membatalkan atau mencabut wasiatyang telah pernah diberikannya, barulah dilakukan peralihan hakdengan jualbeli atau dengan cara apapun kepada siapapun, namunsecara fakta nyata alm.

Hal ini pun perlu dipertanyakan apakah persyaratantentang pendaftaran Balik nama di Kantor BPN JakartaUtara yang dilakukan oleh para Penggugat sudah dipenuhisyaratsyaratnya, untuk hal tersebut yaitu telah membayarLUNAS BPHTB dan PPH final yang harus dibuktikandengan tanda bukti tertulis,Bahwa dari semua kejadian yang telah diuraikan tersebut diatas,Halaman 28 dari 55 halaman putusan perkara Nomor : 245/Pdt/2020/PT.DKImaka sudah sangat jelas terbukti bahwa proses peralihan hakdengan jual beli yang

Bahwa karena peralihan hak dengan cara jualbelliyang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi atas ObyekSengketa dengan tanpa adanya pemberitahuan kepadaPenggugat Rekonpensi dan tanpa adanya jjin dari PenggugatRekonpensi terlebihlebin tanpa adanya terlebin dahulupencabutan dan pembatalan terhadap Akta Wasiat no. 08Tanggal 6 Juni 2006 yang pernah dibuat oleh alm.

I NENGAH DIARSA, memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem,Kabupaten Karangasem sejak Tahun 2004 ; Bahwa yang menjadi tugas Kepala Desa terkait dengan peralihan hak atastanah adalah meneliti dan mengesahkan permohonan dari setiap warga ; Bahwa menurut data pada buku tanah D Kelasiran Desa Nangka No.70memang benar Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Dusun Butusatas nama I RAYU (kakek Penggugat

Bahwa saksi adalah ahli waris dari I TRENGGI yang menjadi penyanding di sebelah selatan tanah I RAYU ; Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang berada di sebelah utara tanahsaksi adalah milik dari I RAYU berdasarkan cerita dari leluhur saksi yang bernama I TRENGGI ; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau I TOGOG (ayah Penggugat) pernahtinggal di atas tanah itu ; Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu berada di Desa Adat Nangka ; Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi peralihan hak dari I RAYU menjadiIDA

persidangan ;42e Bukti P 13 berupa surat dari Sekretaris Perbekel Desa Budakeling kepadaCamat Bebandem, tertanggal 7 Juli 2006 No.339/Bdkl/2006 perihal : MasalahTanah, yang intinya menyebutkan bahwa di Buku Register Desa tidak termuatperalihan tanah dari I Rayu kepada Ida Made Alit, baik jual beli, waris, hibahatau konversi ; e Bukti P 14 berupa surat dari Camat Bebandem kepada Perbekel DesaBudakeling tertanggal 12 Juli 2006 No.181.1/386/Pem, perihal MasalahTanah, yang intinya menyebutkan bahwa peralihan

hak atas tanah dari I RAYU kepadaIDA MADE ALIT, baik yang berupa jualbeli, hibah, tukarmenukar, waris, maupun penegasan konversi ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961jo Pasal 45 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditentukanantara lain bahwa dalam hal sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atastanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada di Kantor Pertanahan, dan/atauperbuatan hukum yang dimaksudkan untuk peralihan hak

atas tanah tidak dibuktikandengan akta PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan seharusnya menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dimaksud ; Menimbang, bahwa dengan demikian, terbitnya SHM No.407, 408 dan 409 atasnama IDA MADE ALIT (vide bukti P 29, P 30, P 31 = T2,T3,T4=T.ILInt1, 2 dan 3), terbukti cacad hukum, yaitu tidak sesuai dengan prosedur yang53ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas

Menyatakan TERGUGAT beretikad sangat buruk dalam proses peralihan namadari sertifikat obyek sengketa dan dalam proses kpr Bak Permata dan KPR BNIGriya Idaman BNI 463. Menyatakan Akta Perjanjian No. 108 dan Akta Kuasa No. 107 keduanyatertanggal 15 Oktober 2010 tersebut BATAL DEMI HUKUM dan tidakmempunyai kekuatan mengikat4. Menyatakan balik nama sertifikat atas obyek sengketa ke atas nama TERGUGAT tidak SAH;5.

Bahwa Notaris/PPAT Wayan Setia Darmawan serta Kantor Pertanahan KotaDenpasar yang terlibat secara langsung dalam proses peralihan hak atasSertifikat Hak Milik No. 5774 tanggal 19/07/2001, Surat Ukur No. 627/UbungKaja/2001 tanggal 18/06/2001, luas 500 m? (untuk selanjutnya disebut ObyekSengketa) dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT , justru didudukan sebagaipihak Turut Tergugat, bukan sebagai pihak Tergugat.g.

PERALIHAN HAK ATAS OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KAUSA/SEBABYANG TERLARANG VIDE PASAL 1335 KUHPERDATAa. Bahwa salah satu syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatusebab atau kausa yang halal. Perjanjian yang dibuat tanopa adanya sebab yanghalal maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa dalam memori gugatan a quo, PENGGUGAT tidak dapat menunjukan(atau memang tidak ada sama sekali) adanya kausa/sebab yang dilarang dalamproses peralihan hak atas obyek sengketa dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT . Dalam hal PENGGUGAT mendalilkan adanya akalakalan dalamperjanjian tersebut untuk mendapatkan KPR (poin 25 posita memori gugatan),atau tipu muslihat atau penipuan, maka hal tersebut tidak boleh hanyadipersangkakan, tapi harus dibuktikan vide pasal 1828 KUHPerdata.d.

Bahwa mengingat tidak adanya kausa/sebab yang dilarang vide pasal 1335KUHPerdata, maka peralihan hak atas Obyek Sengketa dari PENGGUGATHal 26 dari 45 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2016/PN Dpskepada TERGUGAT telah memenuhi syarat sah perjanjian vide pasal 1320KUHPerdata, sehingga peralihan hak tersebut sah serta memiliki Kekuatanmengikat bagi para pihak vide pasal 1338 KUHPerdata, untuk itu petitum poin 3,poin 4, poin 5, dan poin 12 memori gugatan sudah selayaknya untuk ditolak.f.

tujuh) hari kerja sejak ditanda tanganinyaakta yang bersangkutan PPAT wajid menyampaikan akta yangdibuatnya berikut dikumendokumen yang bersangkutan kepadaKantor Pertanahan untuk didaftar; 2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telahdisampaikannnya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadapara pihak yang bersangkutan ; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1), Pasal38 ayat (1) dan pasal 40 PP no 24 Tahun 1997,Tentang Pendaftaran Tanah,dapat disimpulkan bahwa peralihan

hak suatu bidang tanah khususnyaHibah harus dibuat melalui akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangHalaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 61/G/2018/PTUNPLGmenurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danpenanda tanganan akta dihadiri oleh kedua pihak yang melakukanperbuatan hukum tersebut disertai saksi dan selanjutnya diberitahukankepada kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar peralihan haknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Kantor Pertanahan KotaPalembang terhadap permohonan

Peralihan Hak Hibah dari Penggugat s/d Penggugat V kepada Penggugat VI melalui Kantor Notaris Husnawatyyang meyebutkan diatas tanah yang dimohonkan telah terbit objeksengketa, sehingga peralihan hak atas tanah hibah antara Penggugat s/dPenggugat V kepada Penggugat VI tersebut tidak dapat ditindak lanjutisehingga Majelis hakim mengkualifikasi para Penggugat telah mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatannya terhadap objeksengketa a quo, karena merasa kepentingannya dirugikan karena Tergugattidak

dapat memproses lebih lanjut peralihan haknya atas sertipikat HakMilik No 1260/Talang Kelapa, Tanggal 10 Februari 1978 atas nama Ridhuantersebut, karena diduga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik objekSeNQketa; 722 nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn cence nnn neeMenimbang bahwa oleh karena para Penggugat telah mempunyaikepentingan/hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketasehingg untuk mengajukan gugatannya sebagaimana bunyi ketentuanPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun

,M.Kn Notaris Kota Palembang (vide bukti P7) ;Bahwa dari catatan peralinan hak, hak lainlain dan penghapusannya(perobahannya) Sertipikat Hak Milik Nomor 1260 Desa Talang Kelapatanggal 10 Februari 1978, Gambar Situasi tanggal 31 Mei 1977 No. 193seluas 4.495 M2, semula tercatat atas nama A Rohim Bin A Djakir telahterjadi beberapa peralihan pemegang hak kepada Bank RakyatIndonesia (hipotik), Bank Danamon, Lelang, Jual Beli atas nama LiliRosliana dan terakhir jual beli atas nama Ridhuan (vide bukti P10

Farauk Usman dan dibuat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, Duplikat Akta Nikah Palsu dan tanda tangan Palsu adalah Akta Jual Beli yang cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

Farauk Usman) dan Nyonya Fifi Sofia Yulia Indriana (Tergugat I), dengan menggunakan Akta Jual Beli nomor 22/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Akta Jual Beli nomor 23/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dan Akta Jual Beli Nomor 24/2017 tertanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I yang telah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum tersebut mengakibatkan peralihan hak / peralihan nama dari atas nama Ir. Abdullah Farauk Usman (Ir.

Melakukan sita jaminan atas pemecahan dan peralihan nama dari ke4Sertifikat atas nama Para Penggugat yang telah dipecah denganIkatan Jual Beli dan Akta Kuasa dari Notaris Ratna Helena Purba, S.H.,Notaris Nurulita Christiana Mayasari, S.H., M.Kn, Notaris Ganda UliBasa Simorangkir, S.H. dan Notaris Parlin Tambunan, S.H., M.Kn,berikut Akta Kuasa ataupun Akta Jual Beli yang diterbitkan Notaristersebut;6.

Menyatakan tidak sah peralihan dan pemecahan dari ke4 SertifikatTanah Hak Milik Merie Bertha Pengasi oleh Tergugat sampai denganHalaman 25 dari 34 hal. Put.

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dalamgugatan mengenai peralihan sertifikatsertifikat tersebut apakah atasdasar surat kuasa atau di bawah tangan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat,dikarenakan gugatan a quo seharusnya diajukan dan ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara, dimana segala perbuatan yangdiperbuat oleh Tergugat III adalah suatu perbuatan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan kurang

Nomor 664 K/Pdt/20194.Menyatakan semua bentuk peralihan hak tanah milik Penggugatdan pemecahan dari ke4 Sertifikat Tanah Hak Milik Merie BerthaPengasi oleh Tergugat sampai dengan Tergugat IX atas masingmasing turunan/pemecahan ke4 sertifikat tersebut adalah tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp7.001.000,00(tujuh juta seribu rupiah);Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dibatalkan

Menyatakan semua bentuk peralihan hak tanah milik Penggugatpemecahan dari ke4 Sertifikat Tanah Hak Milik Merie Bertha Pengasioleh Tergugat sampai dengan Tergugat IX atas masingmasingturunan/pemecahan ke4 sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;5. Menerima Memori Kasasi/Kontra Memori Banding dan gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya;6.

Bahwa bilamana obyek sengketa telah dijual kepada PIHAK 1 pada tahun 1953,secara hukum harus terjadi proses peralihan hak, baik terhadap surat tanah dariobyek sengketa maupun terhadap penguasaan fisik obyek sengketa an sich, namunbaik surat tanah obyek sengketa hingga saat ini masih beratasnamakan Pewarisyakni IBU PARA AYAH TERGUGAT dan obyek sengketa sejak dahulu hinggasekarang belum pernah terjadi peralihan hak kepada pihak lain, seluruh pihak yangpernah menempati obyek sengketa adalah keturunan

dalam persidangan ;2Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat I hingga Tergugat IV padaangka 3, sebab Obyek Sengketa tidak pernah dijual kepada pihak manapun, hal initerbukti secara notoir feiten Obyek Sengketa baik surat tanahnya maupun yangmenguasai Obyek Sengketa masih ahli waris dari IBU PARA AYAHTERGUGAT ;3Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat I hingga Tergugat IV padaangka 4, sebab bilamana Obyek Sengketa telah dijual kepada pihak lain, secarayuridis telah terjadi peralihan

bahwa telah didengar keterangan saksi Mardiono, LurahJungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :e Bahwa menurut buku Letter C Kelurahan Jungcangcang, ada keterangan tentang :Tanah atas nama IBU PARA AYAH TERGUGAT nomor persil 423 yang mempunyaiketerangan salah buku dari nomor 272Halaman 21 dari 29 halamanatas nama ATAS NAMA 3 Mukhtar nomor persil 272 yang mempunyai keterangansalah buku ke 423 Bahwa dalam data persil 423 tidak ada keterangan peralihan

karena sudah menjadi petok No.1233 ;Menimbang, bahwa karena bukti P1 petok No. 423 telah dibantah, maka menuruthukum, setidaknya bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan dan untukmelengkapinya diperlukan bukti lain ;Menimbang, bahwa bukti lain yang sesuai dengan P1 adalah keterangan saksiMardiono, Lurah Jungcangcang, menerangkan bahwa dalam buku Letter C KelurahanJungcangcang ditemukan catatan bahwa petok no. 423 tersebut ada, atas nama IBU PARAAYAH TERGUGAT dan tidak ada keterangan bahwa ada peralihan

Bahwa oleh karena fakta peralihan hak dengan jual beli terhadap obyeksengketa terjadi dan dilakukan secara sah JUMADIN P. SARMI / ParaTergugat dengan B. ATI DJATIMA / P. ATI Alias MIN semasa keduanyamasih hidup dengan sadar dan tidak melawan hukum maka terhadapperalihan tersebut patut dinyatakan dan ditetapkan sah dan tidak melawanhukum, dan demikian juga selanjutnya atas peralihan yang dilakukan plehPara ahli waris JUMADIN P. SARMI / Para Tergugat kepada MISTO AliasP.

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum peralihan hak dengan jual belliterhadap obyek persil Persil 64, Klas/Blok S 1, Petok C No. 49 seluas 1470m? atas nama B. ATI DJATIMA dengan batas tanah :Utara : Tanah sawah Sulaiha ;Timur : Tanah sawah B. Rutemi ;Selatan : tanah sawah P.

Menyatakan untuk selanjutnya sah dan berdasarkan hukum penguasaandan peralihan hak atas obyek sengketa kepada ahli waris Para Tergugat IIadalah sah dan tidak melawan hukum ;8. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pokok perkara gugatanPenggugat cacat formil dan kabur sehingga tidak dapat diterima ;9. Menghukum Penggugat untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;SUBSIDAIR1. Mohon agar sengketa diadili keadilan yang benar (naar goedejustitierechtdoen);2.

bahwa dalam halhubungan dengan warisan tidaklah semuanya ahli waris harus digugat karenawarisan itu dipandang dari sisi tergugat, sedangkan masalah utama yangmendasari hubungan para pihak dengan tanah sengketa itulah yang sedangdipersoalkan oleh Penggugat , karena Penggugat telah mendalilkan gadaisedang Tergugat mendalilkan beli, dengan demikian persoalan waris ataupunperalihan dengan alasan lain merupakan hal lain sesudah persoalan di atasterjawab dengan jelas, jika terbukti gadai, maka seluruh peralihan