lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harusHalaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 2028/B/PK/PJK/2017dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perinciansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :@.

Bukti Surat P25, Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor14/Pdt.G/2018/PN.Pin, Foto Copi sesuai dengan aslinya.5.

Majelis Hakim Tingkatpertama berasas pada hakim pasif hanya menilai kekuatan hukumpembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam berperkara bukanmemberikan penilaian sesuatu yang tidak terbukti baik formil maupun materil,agar kiranya putusanputusan yang lahir tidak ada keberpihakan dan tidakmencederai pihakpihak yang memiliki buktibukti kKebenaran secara Formildan Materil.Bahwa Pembanding/ Penggugat dan II sudah dua kali mengajukan Perkaraini bukti surat Vide P25, Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor14

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 7November 2014;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT.

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30Januari 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 40 dari 42 halaman.

Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12Agustus 2016;Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduaHalaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 1569/B/PK/PJK/2016dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan

Pembayaran 50% dari Pajak Yang TerutangBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam pengajuan bandingdipersyaratkan adanya pembayaran pajak yang terutang sebesar 50%;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UndangUndang KUP,telah diatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuanpermohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampaidengan Putusan Banding diterbitkan;Bahwa disamping itu, jumlah pajak yang

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutNomor : TKM512/PAN.Wk/2016 tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Putusan Nomor 1939/B/PK/PJK/2017Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Pokok Sengketa

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan

Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidakberkuasanya hakim ( pengadilan ) untuk memeriksa gugatan ( vide Pasal 149ayat 2 dan 160162 R.Bg ), baik mengenai tidak berkuasanya ( kompetensi )secara relatif maupun absolut ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan PengadilanNegeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karenapermasalahan pokok gugatan adalah mengenai sengketa kewarisan dan Parapihak yang beragama Islam, Majelis Hakim dalam putusan selanya Nomor14

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, oleh kami,Eryusman,S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi,S.H. dan Alvin ZakkaArifin Zeta,S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor14/Pdt.G/2019/PN.Bin tanggal 10 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis,tanggal 9 Januari 2020

Hal ini disebabkan karena Kuasa Mutlakadalah bertentangan dan dilarang oleh Instruksi MENDAGRI Nomor14/tahun 1982 yang telah diperkuat oleh Jurisprudensi MahkamahAgung, dengan dasar alasan bahwa Kuasa Mutlak mengandungperkosaan hak Penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanyakebebasan berkontrak;C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/1996,tanggal 30 Juni 1998 yang memuat kaidah hukum bahwa Kuasa Mutlakyang tercantum dalam Akta Nomor O//tanggal 12 Mei 1992, adalahHalaman 7 dari 34 hal.Put.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 K/TUN/2000,tanggal 17 Oktober 2002 juncto Nomor 3176 K/Pdt/1988 yangmemuat kaidah hukum bahwa Akta Pemindahan Kuasa yang berisi,penerima kuasa memiliki Kuasa atas tanahtanah yang disebutkandalam kuasa tersebut adalah sama dengan Akta KuasaMutlak tentang perolehan hak atas tanah dari PemilikTanah kepada pihak lain, yang menurut Instruksi MENDAGRI Nomor14/tahun 1982 juncto Nomor 12/tahun 1984, hal tersebut diatas adalahdilarang, karena dinilai sebagai suatu penyelundupan

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal26 Februari 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Pengadilan Pajak tersebut padaTanggal 26 Oktober 2015;Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 333/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Putusan No.429/Pdt.G/2021/PA.JS26.Bahwa untuk itu. seharusnya TERGUGAT dan TERGUGAT il27.28.mengembalikan seluruh hasil Jual sebagian dari sebidang tanah bekas HakPakai nomor 16/kebagusan, dan tanah Kosong bekas Hak Pakai nomor14/kebagusan, yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, WilayahJakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebagusan, yangtercantum dalam Akta nomor 7 tanggal 20 Februari 2009, yang dibuat diNotaris/PPAT SULAMI MUSTAFA S.H sebagaimana yang telah bergantimenjadi

Sebidang tanah kosong bekas Hak Pakai nomor14/Kebagusan, yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, KelurahanKebagusan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal24 (dua puluh empat) November 2008, berukuran seluas lebihkurang 873 M2 (delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi),dengan batasbatas: Utara : MIB nomor 04500; Timur : tanah milik Ny.

Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengembalikan seluruhhasil Jual sebagian dari sebidang tanah bekas Hak Pakai nomor16/kebagusan, dan tanahn Kosong bekas Hak Pakai nomor14/kebagusan, yang terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, KelurahanKebagusan, yang tercantum dalam Akta nomor 7 tanggal 20 Februari2009, yang dibuat di Notaris/PPAT SULAMI MUSTAFA S.H sebagaimanayang telah berganti menjadi Sertipikat Hak Milik no. 8221/ Kebagusantersebut senilai

ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14

AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Megawati Nomor14, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, KotaMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nifzul Revli, S.H.

Hakim wajib menggali nilainilai hukum yang ada di dalam masyarakat (Pasal 27 Undang Undang Nomor14 Tahun 1970), di sini hakim berkesempatan untuk melakukan penemuanhukum, di sini diperlukan penguasaan system hukum dan pengetahuantentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakanterobosanterobosan hukum;Bahwa timbul satu pertanyaan yang sangat mendasar dari pertimbanganhukum Judex Facti yang menyatakan Menimbang, bahwa meskipunperselisinan tersebut sudah diselesaikan oleh Mahkamah

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26Februari 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Maret2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 24 Mei 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut

lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26Februari 2016;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Halaman 38 dari 40 halaman.

Bahwa Alm.R.Budiman Hardjowinoto meninggal di Jakarta pada tanggal4 Mei 1994, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor14/1755.01A/94, tanggal 5 Mei 1994: (P2).3.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Tergugat IV menolak dankeberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum keputusan a quo,karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Tergugat IV atas PutusanJudex Facti telah salah menerapkan dalam menetapkan hukum dan lalaidalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dimana Permohonan Kasasidiajukan berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 huruf a, b, c UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 Jo.

lawannya diajukanJawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal20 Oktober 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan