Ditemukan 23750 data
13 — 1
Penetapan perkara nomor 269/Pdt.P/2019/PA.KbmAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang selanjutnya diambil alin oleh MajelisHakim dan menjadi pendapat Majelis yang berbunyi ;doeuckL baie Ls ol is aley 2 naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang
12 — 13
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:dol sk 1b de klArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan. 1 1 1O00 0000 dU oo 10 M00 duoArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan
24 — 4
Kitab AlAsybah wa AnNadzair hal 128, sebagai berikut;artiaSArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;3. Kitab Mughni alMuhtaj Juz Ill, sebagai berikut;L8 ii Vy Sloticg la 2ayacl S55 0Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 449/Pat.P/2021/PA.BLArtinya; Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adholwalaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya.
15 — 1
menimbulkan madharat yanglebih besar yakni membiarkan mereka berbuat zina yang lebih lama, sehinggamenikahkan mereka adalah pilihan yang tepat sebagaimana dimaksud dalamsebuah kaidah fiqhiyah berbunyi :dle Ilid>uls prtoxwle Is yoArtinya : Menolak yang madharat itu) didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlujuga mengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah WanNadzair hal 128 yang berbunyi :Artinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya
9 — 0
Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asbah Wan Nadhairhalaman 128 yang berbunyiarbootilb......... eevee eee ee eee eeeeeeeeeArtinya : pemerintah mengurus rakyatnya sesuaiPUTUSAN PA.TL No 0038/Pdt.P/2009/PA.TL, halaman 11 dari 14halamandengan kemaslahatan ;3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Ashbah Wan Nadhohirhalaman 56 yang berbunyiArtinya : penderitaan itu harus dihilangkan ;4. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyihat! Ue yo aol rwleol!
35 — 5
*JLepArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya; Halaman 7 dari 9Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dansesuai dengan hukum syari serta peraturan perundang undanganyang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan
15 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Kasuh bin Mishadi
16 — 8
Hal ini sejalan dengan kaidah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:le pol S paiare Jlanbaod lL bogieArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untukdikabulkan;Menimbang
9 — 5
Majelis Hakimmengambil kaidah fiqiyyah yang bunyinya sebgai berikut;a Lacdl Lue ole p rio aw lool 52Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kemaslahatan,sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974dan sesuai dengan dalil syari yang berbunyinya sebagai berikut:Chal beic ac JI Glo pLYl 9 paiArtinya :"Pemerintah dalam mengurus' rakyatnya
45 — 12
6 paArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang
24 — 7
Ao yasArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukupHim.9 dari 11 him. Penetapan No.533/Padt.P/2020/PA.
16 — 1
peluang jaminan hukum bagi pemenuhan hakhak mereka sebagaisuami istri yang perkawinannya sah dan tercatat, dan terwujudnya kemudahandalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan hakhak dan ataukepentingankepentingan anakanak Para Pemohon;Hal. 8 dari 11Penetapan Nomor 216/Padt.P/2018/PA.MpwMenimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut,hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah sebagai berikut:AaLucaalls de gia dys yi gle ale) i paiArtinya: "Tindakan penguasa (hakim) atas rakyatnya
56 — 27
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Colrnccal) ile pol paatte dwldall/ pd Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.dalicalls be gia de SN) gle play) CajalArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;Halaman 8 dari 10
14 — 1
Hal ini Sesuai dengan kaidah ushul figh dalamkitab AlAsybah WanNadhoir hal.128 yang berbunyi :Lo pW9 INolo tL cwa aigla WoolraArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
9 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :doeohl bau AF ' a ale 2 naiArtinya: Pemerintah dalam =mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
12 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EviIRU zenl PYi7 ORXArtinya : Pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai denganKermarslahatan yn sseeee sterner meen eneeremtnennminemnennemnenneMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelisberkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya bahwa meskipun anak Pemohon belum genap berusia16 tahun, namun pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminyasangat mendesak dan tidak ada halangan menurut
56 — 2
tahun yang lalu, Maka Majelis Hakim mengambil kaidahfiqiyyah yang bunyinya sebgaiberikut: 22222020 22 Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkebaikan 77727 20 22222 n nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kemaslahatan, sesuaidengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuaidengan dalil syari yang berbunyinya sebagaiberikut: Artinya :"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
13 — 4
Majelis Hakimmengambil kaidah fiqiyyah yang bunyinya sebgai berikut;ed Laodl Lue ole p rio aw lool 52Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kemaslahatan,sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974dan sesuai dengan dalil syari yang berbunyinya sebagai berikut:Chal beico ac JI Glo pLYl 9 paiArtinya :"Pemerintah dalam mengurus' rakyatnya
22 — 12
eSArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang
16 — 8
Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam,kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undangundang tersebut sertatidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah Fighyang berbunyi sebagai berikut :arblacdh bgic ac JI de pLYl 925Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa juga sangat dikhawatirkan terjadi perbuatanperbuatanyang dilarang oleh ketentuan Agama Islam antara