Ditemukan 18202 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/PID/2015 Tanggal 15 Juni 2015 — PETRUS PADANDI alias PARAMMAâ alias
NE' SERLI
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14
Putus : 13-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 PK/Pdt/2016 Tanggal 13 Juli 2016 — YUNIOR LUIS TALOPELE vs MICHEL SAMUEL BERELAKA, S.Sos.
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bilaPengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor14
Register : 16-05-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Srl Tanggal 6 Juli 2017 — RIAN Bin NUNGCIK
50 — 20
50 — 20
Telah diperlinatkan kepada saksi danterdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi danterdakwa.Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupasurat yaitu :Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor14/10727.00/2017 tanggal 21 Februari 2017.Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.589 tanggal 24Februari 2017 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa:Putusan
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/MIL/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — APRIZAL;
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yose (Saksi4) pertengahan bulan Juli 2016 (satuminggu sesudah lebaran Idhul Fitri 1437 H di Jalan Anggrek Inkorba Nomor14 Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto SelayanKota Bukittinggi, lalu kenal dengan Sdr. Andi Apuak Bandar Narkoba (tidakdiperiksa) sekira awal tahun 2014 namun dengan ketiga orang tersebutTerdakwa tidak ada hubungan keluarga;d.
Register : 12-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2017 Tanggal 14 Februari 2017 — DARWIN VS GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) WILAYAH ACEH;
140 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oktober 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Oktober2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukanJawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 07November 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14
Putus : 02-02-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1752 K/Pdt/2011 Tanggal 2 Februari 2012 — BAMBANG PRAYITNO vs. SELAMAT BUDIMAN
104 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti tidak berwenang ataumelampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara a quo (pasal 30ayat (1) hurufa UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubah dengan UUNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung) ;4.
biaya sewa kapal kepada Termohon Kasasi,bahwa Pemohon Kasasi masih memiliki piutang terhadap Pemohon Kasasimaka putusan Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasasiagar Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) kepada Termohon Kasasi, telah salah menerapkan hukum(pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubahdengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor14
$862.485,10 (delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluhlima Dolar Singapura sepuluh sen) ;Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang menolak tuntutanPemohon Kasasi agar Termohon Kasasi dinyatakan telah melakukan ingkarjanji (wanprestasi) kepada Pemohon Kasasi, telah salah menerapkan hukum(pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir dirubahdengan UU Nomors3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor14
Register : 15-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA NATUNA Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Ntn Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 10
22 — 10
tinggal di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau,dengan alamat email: ekaeds15@gmail.com, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14Januari 2021 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor14
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1635 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — PT. ORACLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal4 Oktober 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 20-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K/Pid /2012 Tanggal 20 Maret 2013 — SUKARTO bin TANAM;
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka Hakim yangbersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendirimaupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun ataspermintaan Penasehat Hukum Terdakwa ;e Vide Pasal 220 KUHAP dan Pasal 42 UndangUndang RI Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.Bahwa oleh karenanya pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya di dalam putusannya yang tidakberdasar hukum dan menyesatkan tersebut secara hukum haruslah ditolak dandemi tegaknya 3 (tiga) pilar
Putus : 02-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/B/PK/PJK/2012 Tanggal 2 Mei 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY, Tbk
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal11 November 2010;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 28-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598/B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. EASTINDO SERVICES vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Agustus2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAMBINO EKA PRATAMA
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 644/ B /PK/PJK/2015Maret 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pahak, maka permohonan peninjauankembali
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANK EKONOMI RAHARJA
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20Maret 2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Register : 13-01-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PA BANTAENG Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Batg Tanggal 12 Juni 2014 — - Rahma binti Rabai
- Sainuddin bin Juma
17 — 11
17 — 11
K, namun mediator Hakim menyatakanmediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor14/Pdt.G/2014/PA.Batg. tertanggal 4 Maret 2014 (Vide pasal 154 R.Bg. Jo.Pasal 65 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.
Putus : 23-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045 K/Pid/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — NADYA PRAMESTI binti DEDI
KUSUMA HUSEIN
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Smn tanggal 09 Mei 2016 tidak dapat dipertahankanlagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14
Register : 06-01-2014 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 146/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg Tanggal 10 Februari 2014 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
10 — 4
10 — 4
(1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatanperdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqgan gholidhon(ikatan yang kokoh/kuat);halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2014/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor14
Putus : 19-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1358/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BAKRIE TELECOM, TBK
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 12-12-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3469 K/PDT/2012 Tanggal 12 Desember 2013 — CASTEL MANURUNG, DK
VS
Ir. WILSON MANURUNG, SH. MBA
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, gugatanpara Penggugat dikabulkan kecuali terhadap tanah yang terletak di HutaSinabulan yang telah dieksekusi berdasarkan sita eksekusi Nomor14/Eks/2007/35/Pdt.G/1987/PN.Trt, tanggal 23 Mei 2007. Luas tanahyang telah dieksekusi tersebut sebesar 200 x 600 M? = 120.000 M? = 12Ha. (Bukti T2 dan T3);.
Putus : 28-05-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 28 Mei 2015 — 1. PT COLUMBINDO PERDANA, DK VS RUKMAN DJABIR, S.Sos, DK
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd);Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor14 Tahun1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999dan sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segalaPutusan Pengadilan harus memuat alasanalasan dan dasardasar Putusandan mencantumkan pasalpasal Peraturan Perundangundangan tertentuyang bersangkutan dengan perkara yang diputus
Putus : 25-11-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Nopember 2013 — PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh pihak lawannya telah diajukanjawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 16 Mei 2012.Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14