Ditemukan 12708 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 47/Pid.B/2021/PN Srp
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
2.I Made Dhama, S.H.
Terdakwa:
I Dewa Gede Agung Nanda Kesawa Als. Degus
333357
  • Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuanpemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastrukturhukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan tehnologi daninformasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaandengan memperhatikan nilainilai agama, sosial dan budaya masyarakatIndonesia, Karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadipedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatankesejahteraan dan kemajuan
Register : 22-07-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 28 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. SULAIMAN SADE, M.Si BIN KELIN SAHLAN ALM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
513124
  • Pajak
    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3
    Lembar Control
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilai Rp.1.628.624.400,-
    Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.3.257.248.800,-, dokumen lampiran terdiri dari :
    Kontrak
    Laporan Kemajuan
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan;dani. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat :a. Mengusulkan kepada PA/KPA;b. Menetapkan tim pendukung;c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis (aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;dand.
    Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ceklis Simda Barang Berita Acara Pembayaran Kuitansi Dinas Kuitansi Biasav Pajak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Lembar ControlHalaman164dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilaiRp.1.628.624.400,"Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.3.257.248.800,, dokumen lampiran terdiri dari : Kontrakv Laporan Kemajuan
    ~=April 2015 ~ senilaiRp.1.628.624.400,#" Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.3.257.248.800,, dokumen lampiran terdiri dari :KontrakLaporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Cek ListLembar ControlKuitansi Dinas dan BiasaSurat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : O066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,"Tahun 2015 Pembayaran
    Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Ceklisv Simda Barangv Berita Acara PembayaranY Kuitansi DinasvY Kuitansi BiasaVv PajakHalaman260dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3v Lembar Control Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilaiRp.1.628.624.400,Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.3.257.248.800,, dokumenlampiran terdiri dari :Y Kontrakv Laporan Kemajuan
Putus : 05-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN MAROS Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
Tanggal 5 Mei 2015 — Terdakwa : JANWARD AMIR BIN AMIRUDDIN ALIAS WAWAN JPU : JATMIKO RAHARDJO,ST,SH
5815
  • dimana secara psikologi forensik, bahwamengenai peredaran gelap narkotika tersebut merupakan akumulasi dari sikap masyarakatyang masif, tertutup pada perubahan sosial dan cenderung anti harmonisasi dalampenegakan hukum narkotika.Menimbang, bahwa Roscoe Pound pernah melontarkan bahwa Law as a tool forsocial enggineering dimana secara bebas diartikan bahwa tujuan utama hukum adalahsebagai sarana rekayasa sosial dimana harapan adanya hukum bahwa masyarakat akanterayomi dan tersejahterakan melalui kemajuan
Register : 15-02-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 7 Mei 2013 — AMRULLAH, S.H.,M.H. bin HANIBAL
5723
  • ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencairkan anggaran bedah rumah tanpadidasarkan pada progress kemajuan pekerjaan bahkan tidak didukung dengan bukti yanglengkap dan sah, hal mana bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam63Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah joPermendagri Nomor 59 tahun 2007, yang mengatur Setiap pengeluaran atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap danMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Putus : 03-05-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.MKS
Tanggal 3 Mei 2016 —
4924
  • tingkat pertama yang telahdiuraikan secara panjang lebar dapat dilihat dalam putusan pada halaman 22 s/d28 ; TERHADAPALASAN BANDING KEDUABahwa lagilagi tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan bahwa MajelisYudex Facti dalam membuat putusan sangat terburuburuh dan melanggar tatacara dalam membuat/menyusun suatu putusan, sebab Yudex Factie tidakmenuliskan buktibukti Penggugat maupun bukti TergugatI ;Alasan banding tersebut menunjukkan bahwa Pembanding/TergugatI, tidakmengikuti perkembangan dan kemajuan
Register : 01-11-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 187/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 22 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : SLAMET WAHYUDI bin H. DJAYADI
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : PT. SANDHILL INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat III : FERRY FIRMAN
Terbanding/Tergugat IV : H.M. YUSUF SAINI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ketua RT Kelurahan Telaga Sari
Terbanding/Turut Tergugat II : Lurah Telaga Sari
Terbanding/Turut Tergugat III : Camat Balikpapan Selatan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah Kota Balikpapan
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kementerian Agraria, Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Turut Tergugat VII : SUBANTO
Terbanding/Turut Tergugat VIII : SAPUAN
Terbanding/Turut Tergugat IX : Ahli Waris alm. WASNO
Terbanding/Turut Tergugat X : EKO PURWANTO
Terbanding/Turut Tergugat XI : OTTO MARAMIS
Terbanding/Turut Tergugat XII : ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat XIII : AGUS SUMANTRI
9131
  • Dyjayadi bin Ruslan tidakmenghalanghalangi pembangunan untuk kemajuan daerah, namun yangdiharapkan tanah hak waris orang tua Penggugat alm. H. Djayadi binRuslan dari alm. Wariman bin Bansa yang terletak di Telogorejo KampungPrapatan, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan yang akan dibangun HotelSun Hill oleh Tergugat II tersebut dapat dihargai sehingga ada arti dannilainya selama memelihara tanah tersebut;Bahwa kemudian orang tua Penggugat alm. H.
Register : 26-09-2018 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Sim
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
TIO DJU TJENG Alias SETEFEN
Tergugat:
1.TIA GIE HAI Alias JUNAIDI
2.BANK PANIN
3.Ahli Waris dari Alm Tio Khing Seng yaitu NG A MOE Als IMELDA.Dkk
4.FRANKY TJOKROAHDYMULYA
5016
  • orangtua Penggugat dan Tergugat dan TurutTergugat yaitu Tuan Tio Khing Sen mempunyai usaha diPerdagangan yang didirikan pada tahun 1938 dengan nama TokoLip Seng/Toko Sehati yang bergerak di bidang usaha sandangpangan, kemudian setelah Tuan Tio Khing Sen meninggal padatahun 1978 kemudian usaha tersebut diserahkan dan diteruskanHalaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Padt.G/2018/PN Simserta disepakati keluarga untuk dikelola oleh Tia Gie Hai/Juna di(Tergugat ) dan menghasilkan banyak kemajuan
Register : 04-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN TILAMUTA Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tmt
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon:
Danar Bata, S. Tp
Termohon:
Kejaksaan Negeri Boalemo
126111
  • Mekanisme penyaluran dilakukan dalam3 (tiga) tahapan yaitu Turmin sebanyak 40% (empat puluh persen),Turmin Il sebanyak 30% (tiga puluh persen) jika kemajuan fisikmencapai 30% , dan Turmin IIl Sebanyak 30% (tiga puluh persen) jikakemajuan fisik mencapai 60%;6. Bahwa pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal,Embung, Dam Parit/Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten Boalemotersebut selesai pada tahun 2019;7.
Putus : 13-07-2005 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1561K/PDT/2004
Tanggal 13 Juli 2005 — JAHIDI bin SARAH ; PT. RAJA INTERTRADE ; Tuan CLAUDIO RIPOLL, dkk.
5939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Intertrade Corporation mengalami kemajuan pesatsehingga membutuhkan tenaga professional dibidangnya, maka PemohonKasasi / Pembanding / Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensimengangkat Termohon Kasasi II / Terbanding II / Tergugat II Konpensi /Penggugat II Rekonpensi sebagai tenaga ahli dibidang Marketingberdasarkan surat perjanjian kerja No.244 / ITC / SPK / IX / 2000 tanggal 1September 2000 dan bukan untuk mendapatkan Visa tinggal di Indonesiaseperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Putus : 17-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905 K/Pdt/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — TH. KOSTER RAJAGUKGUK, S.H, dk >< 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH 01 cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) MEDAN, dkk
6659 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugatdalam Rekonvensi tersebut, atas permintaan dari Para Tergugat dalamRekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telah menggunakan uangPenggugat dalam Rekonvensi sendiri sebesar Rp700.000.000,00 (tujuhratus juta rupiah);Bahwa untuk melaksanakan pembangunan SPBU milik Para Tergugat dalamRekonvensi tersebut selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi telahmenggunakan uang dari Para Tergugat dalam WRekonvensi sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan pelaksanaan pembangunantelah mencapai kemajuan
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. DADI RUSTANDI Bin DADANG SAMIUN
6033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran setiap triwulan, dan;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/jasa;Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasatahun anggaran 2011 pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Terdakwa selakuSekretaris DPRD Provinsi Banten dan selaku Pengguna Anggaran telahmengeluarkan beberapa keputusan, antara lain :a.
Register : 29-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN Wsb
Tanggal 13 Januari 2015 —
9515
  • kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (criminalact) dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifatobjektifempiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan olehTerdakwa, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat,mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantupanca indera manusia yang dengan kemajuan
Register : 26-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DRS. EEP HIDAYAT, M.Si VS 1. BUPATI SUBANG., 2. KETUA DPRD SUBANG;
9950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 23.Bahwa hak konstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secarapotensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.3.Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap perekonomianKabupaten Subang, khususnya mengenai pemantauan terhadap penataanpasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk kemajuan
Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 318/Pid.B/2019/PN Pkb
Tanggal 27 Nopember 2019 —
4228
  • nyawa orang lain Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan inti dari perouatan pidana(criminal act) dalam Pasal 338 KUHP yang bersifat objektifempiris, yaituberkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa,sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan caramelihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun denganmenggunakan sarana bantu panca indera manusia yang dengan kemajuan
Register : 12-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 April 2019 —
285119
  • Dewi Nurseptadi,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa awalnya Terdakwa dirawat secara pribadi dan belakangan ini atasrekomendasi kepolisian Terdakwa direhab di tempat kami yaitu di RumahKreativitas Kita di JI Sukaraja no5 Cikeas Bogor;e Bahwa selama rehabilitasi, terdakwa menginap .e Bahwaterdakwa Sudah berapa lama Terdakwa menginap sudah 5 bulan;e Bahwa saat ini sudah ada kemajuan, dan terdakwa masih ketergantungandan pengobatan baru beralan 80%.
Register : 13-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
HENY SEPTIANINGSIH
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU, Cq KASAT RESKRIM POLRES DOMPU
3816
  • Terlalu lama menyandang status tersangka tanpadibarengi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalaubelum cukup bukti sehingga proses hukum didiamkan saja tanpa ada kepastiankapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasanorang. Hal ini menunjukan bahwa jika tidak ada aturan dalam undang undangyang membatasi batas waktu status tersangka seseorang, maka sangatmungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisamenjadi tersangka abadi.
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
71812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuaiperkembangan zaman dan kemajuan teknologi.Memperjuangkan hakhak pekerja, perbaikan dan peningkatan upahserta kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.Memperjuangkan dan meningkatkan Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan PemeliharaanKesehatan dan Jaminan Sosial dalam arti yang lebih luas.Memperjuangkan peningkatan dan perbaikan syaratsyarat kerja,norma kerja dan kondisi kerja yang mencerminkan keadilan maupuntanggung jawab sosial.10Memperjuangkan hak dan kepentingan
Register : 06-02-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Suparman, Serda NRP 542145, Kodim 0807 Tulungagung
5745
  • Terdakwa secara umumtujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalamarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umumdalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukungkelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan
Register : 01-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ktb
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama
Tergugat:
1.PT. Manunggal Adi Jaya
2.Nurdin Efendi
3.Samsudin
11938
  • MAJ sebagai Avalis Memberikan laporan kemajuan hasil sawit kepada Kopbun KelumpangBersama Memberikan laporan analis kepada Kopbun Kelumpang Bersama.
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
111106
  • pernah meminta agarPenggugat mengeluarkan dan memindahkan anakanaknya kesekolah lain, sehingga sangat tidak pantas/layak bilamana ParaTergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karenahukuman/tugas untuk menulis kalimat untuk tidak terlambat sebanyak50 (lima puluh) kali adalah tugas yang tidak berat dan dapatdipersamakan bilamana anak Penggugat menulis kalimat selama matapelajaran/bidang studi berlangsung dalam kelas, dan tugas yangdiberikan tersebut juga bertujuan demi kebaikan dan kemajuan