Ditemukan 28457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor nomura nomor35 nomos nomor6 nomor83 nomore nomorã
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Farmasi
Register : 15-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 6 April 2016 — Pidana - ADHITA RIZKIANA Binti SUTOPO
96 — 16
  • Pasal 64 (1) KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman14daril6PutusanNomor 15/Pid.Sus/2016/PN SmnMENGADILI1. MenyatakanterdakwaADHITA RIZKIANA Binti SUTOPOterbukti secara sahdan meyakinkanbersalahmelakukanTindakPidana dengan = sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yangmerupakan suatu perbuatanberlanjut (Vorgezette Handeling);2.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 211/Pid.B/2019/PN Gst
Tanggal 9 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ELIKSANDER SIAGIAN, SH
2.YUDHI PERMANA, SH
Terdakwa:
ZEKIELI HAREFA Alias AMA VIVIN
123 — 14
  • dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Belum adanya perdamaian;Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulanginya lagI; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor8
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-01-2019 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sdn
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H.
Terdakwa:
FERI Als UDO Bin ASLIM
63 — 24
  • : Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahdalam pemberantasan Narkotika ;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan ; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/PID/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — AGUSMITA binti AZUAR CHAN
638 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harusditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebutsebagaimana di bawah ini ;Menimbang bahwa karena permohonan kasasi PemohonKasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, UndangUndang Nomor8
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 08-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 186/Pid.B/2017/PN Bjn
Tanggal 8 Agustus 2017 — Preh Setiyo Wahyudi Als Preh bin Sutrisno
54 — 11
  • meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita luka;Keadaan yang meringankan : Perbuatan terdakwa terjadi karena adanya ucapan korban yang menjelekjelekan istri terdakwa di depan umum; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dipidana;Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor8
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 27-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN PASURUAN Nomor 123/Pid.B/2020/PN Psr
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDRI DESIAWAN, SH.
Terdakwa:
AINUN NAJIB Bin M. SHOLEH
97 — 20
  • hasil curian dan telah berulangkali melakukanperbuatan yang samaKeadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akanmengulanginya lagiMenimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akanditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP, Undangundang Nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-08-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1988 K/Pdt/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — ASRI DT. RAJO MAGEK, DK LAWAN SUARDI, DKK
216 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AFDAL, bertempat tinggal di Gang Ikhlas III, Nomor8, RT 001, RW 005, Kelurahan Kampung Olo,Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;B.DHISA ANGGRIA, bertempat tinggal di Jalan JembatanLama Gajah Mada, Nomor 43, RT 001, RW 005,Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, KotaPadang;7. NOVRIDOL RAHMAN, S.H., M.Kn., Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT), berkedudukan Jalan PangaruyuangPainan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan:8. PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI Cq.
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN MARABAHAN Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mrh
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
Drs. H. SUKARDHI
Tergugat:
1.SABTIN ANWAR HADI
2.PT. AGRI BUMI SENTOSA Perwakilan Kalimantan Selatan Cq. PT. AGRI BUMI SENTOSA PERKEBUNAN WANAJAYA I
144 — 43
  • ., dan pada posita nomor 7 Penggugatmendalilkan bahwa Tergugat menjanjikan adanya pembagian hasil dari kebun sawit,namun ada pembagian keuntungan karena dimasukkan dalam program kelapa sawitHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN MrhPT Agri Bumi Sentosa (Tergugat II), sehingga meskipun pada posita gugatan nomor8 huruf b dan c hanya menyebutkan Tergugat saja, Majelis Hakim menilai bahwaTergugat yang dimaksud pada huruf b yang wajib menyerahkan 84 (delapan puluhempat) Ha sporadik
    Tergugat yang terjadi jual beli pada tanggal 27 Juli 2010 ; Tergugat berkewajiban menyerahkan 84 Ha sporadic kepada Penggugat ; Tergugat Il berkewajiban memelihara kebun sawit plasma tersebut hinggamembuahkan hasil.Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Padt.G/2019/PN MrhMenimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut ternyata 3 (tiga)hal yang menurut Penggugat adalah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan olehPara Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — FRESTY HENDAYANI VS KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dahulu KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN RI;
225 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUKTI P4A dan BUKTI P4B.Bahwa dengan demikian maka fakta hukum poin 2 s/d 25 halaman 75s/d 83 Putusan, Melanggar Pasal 102 ayat 1 UndangUndang Nomor8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo.
    Putusan Nomor 532 K/TUN/20178.2.8.1.2.8.1.5.Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UndangUndang Nomor8 Tahun 1995 disebutkan Yang dilakukan setiap pihak yangmemperoleh izin" dan setiap pihak yang memperolehizin telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 61 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1995 diantaranya adalah WakilPerantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yaituPemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek(BUKTI P4A) dan Pemohon Kasasi sebagai Wakil ManajerInvestasi (BUKTI P4B)..
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PDT/2022/PT BGL
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penggugat : LIDYA MARLINA
142 — 74
  • tidakmembayar hutangnya dalam tempo waktu yang diperjanijikan padasaat Para Pembanding mengajukan cek sebagai jaminan; Bahwa berdasarkan apa yang telah Terbanding/PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi ungkapkan di atas maka mohonkiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara iniberkenan memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan NegeriCurup yang dimohonkan banding:Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksamaBerkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor8
    sendiri denganamar putusan tersebut di bawah ini;Mengingat UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding,Reglemen Daerah Seberang (RBg), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilalan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula ParaTergugat tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Petunjuk Pengisiannya Lampiran IV huruf C PMK Nomor8/PMK.03/2013 dapat dilihat pada (Lampiran13). Di mana padapetunjuk pengisian tersebut khususnya Nomor (15) menegaskanpengisian bagian Mengingat khususnya angka 1. sebagai berikut:Pilih salah satu:a.
    tentang Tata Cara PelaksanaanHak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5268), merupakan penulisan yangbaku karena tidak ada pada petunjuk pengisiannya;Bahwa Lampiran IV huruf E PMK Nomor 8/PMK.03/2013 mengaturmengenai Format Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak (Lampiran14);Bahwa petunjuk Pengisiannya Lampiran IV huruf E PMK Nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PEGADAIAN (PERSERO);
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit (SBK);3) Pembuatan Kantong Barang Jaminan Emas;4) Pengadaan Jepitan Kantong Barang Jaminan (matrys);Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perum Pegadaian Tahun 2002yang dibuat Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan Nomor164/SMR/SP/VO/2004 tanggal 12 Mi 2004, pada intinya juga menyatakanbahwa:"Akun Pendapatan Biaya Penyimpanan dan Asuransi adalah BiayaAdministrasi yang dibebankan kepada Nasabah atas proses penerimaankredit gadai;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor8
    Bahwa akun Pendapatan Administrasi yang menjadi sengketabanding ini pada awalnya bernama Pendapatan Biaya Penyimpanandan Asuransi yang faktanya berhubungan dengan kegiatanpenyimpanan barang jaminan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah melakukan perubahan nama akun yang semula "pendapatanbiaya penyimpanan dan asuransi" menjadi "Biaya Administrasi"sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Direksi Nomor8/Op!.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
Terbanding/Terdakwa : RIZKI HIKMAWAN
275 — 626
  • 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2015 bertempat di Kantor PTUN Medan Jalan Bunga RayaNomor 18 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwaditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor8
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-06-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN PATI Nomor - 131/Pid.Sus-Narkoba/2016/PN Pti
Tanggal 1 September 2016 — - SUPRIYANTO als. YUBRET bin SARKAM,dkk;
46 — 4
  • NarkotikaGolongan jenis shabu di Hotel Wiji yang beralamat di Jalan Raya PatiJuwana Km 4 Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ; Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama tim dari SatNarkoba Polres Pati yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota langsungmelakukan penyelidikan di Hotel Wiji ; Bahwa sesampai di Hotel Wiji, tim Sat Narkoba Polres Pati menemuipetugas hotel dan menanyakan tamu hotel yang menginap dan menurutpetugas hotel tersebut tamu yang menginap hanya ada di kamar nomor8
    di Jalan Raya PatiJuwana Km 4 Desa Geritan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ; Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama tim dari SatNarkoba Polres Pati yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota langsungmelakukan penyelidikan di Hotel Wiji ; Bahwa sesampai di Hotel Wiji, tim Sat Narkoba Polres Pati menemuipetugas hotel dan menanyakan tamu hotel yang menginap dan menurutHalaman 13 dari 33 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Pti.petugas hotel tersebut tamu yang menginap hanya ada di kamar nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 10-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 K/PID/2017
Tanggal 10 Nopember 2017 — EDI GUNAWAN
61 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapbkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndang Nomor8
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-05-2013 — Upload : 09-07-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 17/Pid.B/2013/PN.LBJ
Tanggal 27 Mei 2013 — SALAHUDIN alias UDIN
66 — 11
  • terpotongrata dan bagian depan kepala berwarna putih serta hidungnya terikat tali sebagaitanda kepemilikan;oleh karena dipersidangan terbukti benar adalah milik saksi korban RAFAELJEKAUT maka dikembalikan kepada saksi korban RAFAEL JEKAUT; Menimbang,bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana,maka berdasarkanketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biayaperkara; =~ +22 == 232 nn nn nnn enna nn nn nnn Mengingat Pasal 480 ayat ( 1 ) Jo Pasal 53 ayat ( 1 ),UndangUndang Nomor8
    Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum,UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman,serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILI:321.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN MAUMERE Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Mme
Tanggal 19 Oktober 2017 — -PETRUS PARE -PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK
112 — 72
  • Asli dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor8/Pdt.G/2008/PN.MMR Tanggal 27 November 2008, selanjutnya diberiTanda Bukti T 2;Halaman 16 dari 35 halaman Putusan No.: 21/Pdt.G/2017/PN Mme. Asli dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor29/Pdt.G/2013/PN.MMR Tanggal 21 November 2013, selanjutnya diberiTanda Bukti T 3;. Asli dan Fotokopi Surat Kuasa dari Sebastianus Bati kepada YohanesSuda Tanggal 10 April 1989, selanjutnya diberi Tanda Bukti T 4;.
    dengan Pasal 1917 KUHPerdata, dimana kaidah hukum dariyurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek samaHalaman 28 dari 35 halaman Putusan No.: 21/Pdt.G/2017/PN Mmedengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, makagugatan dinyatakan Nebis In Idem;Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan perkara a quo, telahmengajukan Buktibukti Surat berupa putusan lembaga peradilan, antara lain berupa:1.Asli dan Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-06-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/Pdt/2014
Tanggal 2 Juni 2014 —
85 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:a)Melanggar Undang Undang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen, Pasal 7 huruf (a), (6) dan (c) yang intinya adalah kewajibanPelaku Usaha untuk beritikat baik, memberi informasi dengan benar,jelas dan jujur mengenai barang dan atau jasa dan memperlakukanKonsumen dengan jujur, benar dan tidak diskriminatif dalam melakukuankegiatan usahanya;Melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen, Pasal 8 ayat 1 huruf
    Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:a)Melanggar Undang Undang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen Pasal 4 huruf (h) yang intinya adalah hak Konsumen untukmenerima barang sesuai dengan perjanjian antara Konsumen danPelaku Usaha;Melanggar Pasal 1482 KUH Perdata yang intinya mengatur tentangkewajiban Penjual untuk menyerahkan barang yang telah dijual termasuksurat bukti kepemilikan (dalam hal ini BPKB);Melakukan perbuatan Pidana berupa Penggelapan yang dilakukansecara
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 05-08-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Skt
Tanggal 19 Agustus 2019 — Pemohon:
1.LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA
2.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesai MAKI
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
156 — 235
  • ., S.H.Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan diKepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor8/2007/PN.SKH. tanggal 352007 beralamat domisili hukum diJI. Budi Swadaya 133, Kampungrawa Rt.02 Rw.04, KelurahanHalaman 27 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Skt.Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP. 081282822884, yang dalamhal ini diwakili oleh :1. Kombes Pol (Purn) Drs. H. Soepardjito, SH,Pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti KorupsiIndonesia ;2.
    Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telahdidaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor8/2007/PN.SKH. tanggal 352007 (vide bukti P2) dan juga LembagaPengawasan Dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)telah berbadan hukum dengan formalitas Akta Pendirian NotarisHafid, SH Nomor : O21 tanggal 06 September 2014 dan telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta denganNomor :31/HK/UM/IX/2014/PN.Ska. tanggal 16 September 2014 (videbukti P1), hal ini dapat dipersamakan
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-03-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Yitro Tuan Nagori Musa Manurung Als Jitro
19 — 3
  • Memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan narkotika dan obat terlarang;Keadaan yang Meringankan : Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah makadibebankan membayar biaya perkara;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/2019/PN KisMemperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor8