Ditemukan 91990 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghitungan
perhubungan
perlidungan
peruntungan
pengitungan
perhiangan
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT REUTERS SERVICES INDONESIA
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3098/WPJ.07/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00093/406/11/058/13 tanggal 17 September 2013, atas nama PT ReutersServices Indonesia, NPWP 01.868.963.8058.000, beralamat di SampoernaStrategic Square, South Tower Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kavling4546, Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif Biaya Usaha Pembayaran Lisensi KePerusahaan Afiliasi untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) BadanTahun Pajak 2011 sebesar Rp10.893.525.836,00; yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan
Register : 16-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1522 B/PK/PJK/2021 Tanggal 26 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEIERSDORF INDONESIA;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan PPN terutang Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari2012 menjadi Lebih Bayar sebesar Rp139.705.214 sebagaimana terlihatpada perhitungan sebagai berikut: Jumlah MenurutNo Uraian PemohonBanding (Rp)1 Ekspor 1.652.164.2342 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 14.656.600.1683 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 202.498.037Jumlah (1+2+3) 16.511.262.4394 PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri 1.465.660.0295 PPN Masukan yang dapat diperhitungkan 1.593.314.4856 PPN
Pajak Nomor KEP00690/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 16Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Perolehanyang PPNnya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut MasaPajak Januari 2012 Nomor 00002/217/12/052/17 tanggal 18 Januari 2017atas nama PTI Beiersdorf Indonesia, NPWP 01.002.091.5052.000,beralamat di di Gedung Ratu Prabu II Lantai 5, Jalan TB Simatupang Kavling1B, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, dengan perhitungan
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1744/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
153 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
RasunaSaid Kav.C5, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.256.852.868,002 Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 750.941 .091 ,003 Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.544.287.138,004 ae Perhitungan PPN yang kurang/(Lebih) Rp (2.793.346.047,00)ibayar5 Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 3.159.024.166,006 PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 365.678.119,007 Sanksi Administrasi :
tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp/731.356.238,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.256.852.868,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 750.941.091,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 3.544.287.138,00Jumlah Perhitungan
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI
151 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thamrin Nomor 31 Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat, 10230, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.
Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: Rp 1.171.362.363,00 STP (pokok kurang bayar) Rp Dibayar dengan NPWP sendiri Rp Lainlain Rp Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.171.362.363,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (1.167.018.815,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.167.018.815,00PPN yang kurang dibayar Rp Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPKenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 23-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 B/PK/PJK/2020 Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PRIMA ZIRANG UTAMA;
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yani No. 170 RT 008/003 Semarang Tengah, Semarang, sehinggaPPN dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 20.623.397.183,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 2.062.339.716,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.062.339.716,00Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar Rp 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/ (lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal
Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 20.623.397.183,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.062.339.716,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.062.339.716,00Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar Rp 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/ (
Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2018 Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MUGAL INDONESIA;
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga perhitungan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2010 Nomor 00022/206/10/055/12 tanggal 25 September 2012,menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No orien Pemohon Banding(Rp)1 Peredaran Usaha 108.115.469.8422 Harga Pokok Penjualan 100.766.124.5373 Laba Bruto (12) 7.349.345.3054 Biaya usaha 11.285.690.0075 Penghasilan neto dalam negri (34) (3.936.344.702)6 Penghasilan neto dalam negri lainnya:a Penghasilan dari luar usaha 834.897.464b Lainlain (1.704.070.065)c Jumlah (a+b) (869.172.601
telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2675/WPJ.07/2013 tanggal 19 Desember2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00022/206/10/055/12 tanggal 25September 2012, atas nama PT Mugai Indonesia, NPWP 02.165.353.0055.000,beralamat di Jalan Maligi Raya Lot P4A, Kawasan Industri, KIIC Teluk JambeTimur, Karawang, sehingga perhitungan
Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GMG SENTOSA
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3. Kelebihnan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya4. PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c) 5. Sanksi Administrasi : 6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 7 halaman.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masapajak berikutnya 4. PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c) 5. Sanksi Administrasi : 6.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1341/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDONESIA MOBILINDO
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2001 seharusnyaatas pendapatan bagi hasil KSO tidak terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakimyang Mulia agar berkenan menerima selurunnya permohonan bandingPemohon Banding dan membatalkan seluruh koreksi DPP PPN dan PajakKeluaran yang terkait atas penyerahan jasa sewa sebesarRp2.560.758.561 ,00;Bahwa perhitungan PPN Masa Oktober Tahun 2012 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Pajak Keluaran yang harus dipungut
GatotSubroto Kav.23, Semanggi Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadiHalaman 2 dari 8 halaman.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4309/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ERAMAS PERSADA ENERGY
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4309/B/PK/Pjk/2019dengan jumlah sebesar Rp0,00 (NIHIL) menjadi Lebin Bayar sebesarRp8.182.936.634,00 sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113203.16/2011/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap
KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00040/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor: 00003/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama: PT.Eramas Persada Energy, NPWP: 31.340.273.7043.000, beralamat di BukitGading Raya Blok E Nomor: 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 B/PK/PJK/2018 Tanggal 9 April 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LEUSER;
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 660/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa PPN Masa Pajak Maret Tahun 2010 menurut perhitunganPemohon Banding sebagai berikut: PPN Keluaran yang harus dipungut R 156.060.00p 0 Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan (kredit pajak) R 157.103.80p 0 Jumlah PPN yang lebih bayar R (1.043.800)p Dikompensasikan ke masa berikutnya R 1.043.800p Jumlah PPN yang masih harus dibayar R NihilpBahwa perbedaan perhitungan
Leuser,NPWP: 01.305.807.8033.000, beralamat di: Jalan Pasar Pagi Blok/Kav/Nomor 15, Roa Malaka, Jakarta Barat, dengan perhitungan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2016 dengan diikuti alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan
Putus : 24-11-2009 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/Pdt.Sus/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 — FERDINAN FILLI, dkk. vs PIMPINAN TOKO CENTRAL ALUMUNIUM KUPANG (ALMIN LAY)
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian maka pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun2003 harus menjadi acuan dalam perhitungan pesangon terhadaphak Pemohon Kasasi.
Akan tetapi hal ini tidak menjadipertimbangan dalam Putusan P4D NTT;Bahwa karena PHK terhadap Pemohon Kasasi adalah tindakanefisiensi sebab sebelum Pemohon di PHK, Termohon Kasasi telahmenyiapkan tenaga pengganti untuk melakukan pekerjaan dariPemohon, maka perhitungan hak Pemohon sesuai Perundanganyang ada pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 adalah sebagaiberikut :Uang pesangon = 9 bin x 2 x Rp.500.000, = Rp. 9.000.000,Uang Penghargaan4 blm x Rp.500.000, = Rp. 2.000.000.= Rp.11.000.000,Uang Pengganti
Putus : 29-03-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 577 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NGK CERAMICS INDONESIA
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diperhitungkan SKPPKPJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp10.113.RpRp10.113.RpRp 818.Rp22.261.Rp23.080.RpRp23.080.
Diperhitungkan SKPPKPJumlah perhitungan PPN kurang bayarKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUPRp 10.113.738.875,00Rp 0,00Rp 10.113.738.875,00Rp 0,00Rp 818.806.432,00Rp22.261.827.795,00Rp 23.080.634.227,00Rp 0,00Rp 23.080.634.227 ,00(Rp 23.085.768.727,00)Rp 5.134.500,00Rp 5.134.500,00Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 04-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 B/PK/PJK/2018 Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTOR JAYA RAYA;
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan4. PPN yang kurang dibayar5. Sanksi Administrasi:6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 80.855.157,00551.843,0081.407.000,0081.407.000,0012.098.350,00 12.098.350,005.807.208,0017.905.558,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 12.098.350,003. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan4. PPN yang kurang dibayar 12.098.350,005. Sanksi Administrasi: 5.807 .208,006.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2940/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — PT PERTAMINA PATRA NIAGA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaKantor Wilayah DJP Jakarta Wajib Pajak Besar NomorKEP00761/KEB/WPJ.19/2016 Tanggal 7 November 2016 yangPemohon Banding terima pada Tanggal 07 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) pada SPT PPN masa Februari 2013 adalah sebagai berikut: No URAIANMENURUT WP(Pemohon Bandin 1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor Penyerahan yang PPNnya harus
dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah DPP Terutang PPNAtas Penyerahan BarangdanJasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN10.595.966.3690.892.989.6351.668.166.9190.763.929.81.243.921.052.832.254.680.71.276.175.733.6 2 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Kelua ran yang harus dipungut/dibayar sendiriDi kurangiPajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah penghitungan
Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, TBK
141 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NPWP 01.122.535.6054.000, beralamat diDesa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo 61254, sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 38.814.684.940,00Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 2.330.404.878,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 7.123.670.601,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) Rp (4.893.265.723,00)bayarKelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 4.893.265.723,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini
Putusan Nomor 1085/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 38.814.684.940,00 Pajak Keluaran yang harus Rp 2.330.404.878,00dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 7.123.670.601,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebin) Rp (4.893.265.723,00)bayarKelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 4.893.265.723,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PT. DINAMIKA MULTI PRAKARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinamika Multi Prakarsa, NPWP: 02.881.597.5706.001, alamat:Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir IlSelimbau, Kapuas Hulu KalimantanBarat 78765, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp = 17.768.650Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 1.776.865Pajak yang dapat diperhitungkan Rp4.961.899.175Pajakyangkurang/(lebih)dibayar (Rp4.960. 122.310)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan Rp5.087.072.567PPN yang kurang/(lebih)
Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusandengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Uraian facilez9DPP atas Pen PPNnya harus t sendiri 17.768.650Keluaran harus t sendiri 1.776.865Masukan 5.088.849.432PPN 5.087.072.56ke masa 5.087.072.567Jumlah PPN Sanksi Administrasi Pasal 13 3) KUPJumlah PPN masih harus12345678 c.2.
Register : 04-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2021 Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA;
249 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
249 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 138.125.876.378omen perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b 412.130.866e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 412.130.866g. Sanksi Administrasi 197.822.815h.
Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 412.130.866e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 412.130.866g. Sanksi Administrasi 197.822.815h.
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4521 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE;
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Seluruh 95.370.037.160,00 89.609.707.722,00Penyerahan(a+b+c+d)2 Perhitungan PPN LebihBayarPPN yang HarusDipungut/Dibayar Sendiri Dikurangi:Pajak Masukan yang 7.964.273.590,00 8.199.439.744,00 (235.166.154,00)Dapat Diperhitungkan3 Jumlah Perhitungan PPN 7.964.273.590,00 8.199.439.744,00 (235.166.154,00) Lebih Bayar4 Sanksi Administrasi(Bunga Pasal 13 (2)KUP)5 Jumlah PPN yang Lebih 7.964.273.590,00 8.199.439.744,00 LEBayarMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2566 B/PK/PJK/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
44 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2566 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Januari 2011 Nomor0001 7/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00041/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
Putusan Nomor 2566 B/PK/Pjk/2019di VI Koto Selatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan Kramat Raya,Senen Jakarta Pusat), sehingga perhitungan menjadi nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 18
Register : 20-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 721 B/PK/PJK/2018 Tanggal 28 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAMBANG DAMAI;
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 721/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormat agardapat membatalkan koreksi Terbanding tersebut dan menjadikan batubarahasil produksi Pemohon Banding sebagai Barang Kena Pajak (BKP)sehingga Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding: . Terbandin PemohNo. Uraian (Rp) g Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Jumlah 0 4.436.033 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0 4.436.034 Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a3) (3.207.045 Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya6 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (34) 0 (3.207.04 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79419/PP/M.VA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016