Penggugat jugamempermasalahkan Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa persetujuankeluarga atau ahli waris lain (vide halaman terakhir/halaman 7 Akta Jual BeliNomor 1090/2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama Tergugat II danHalaman 5 dari 41 hal.Put.

Sarimah tidak mengenal Tergugat (vide pengakuan dari anak Alm.Halaman 6 dari 41 hal.Put. Nomor 1684 K/Pdt/2017Sarimah, Artini/Tergugat V) melalui kuasanya dalam Perkara Nomor 710/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel.

yang seolaholah dibelinya pada tanggal 17 April 1985 (vide daftar alatbukti/oukti 1.48, salinan Putusan Perkara Perdata Nomor620/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel). Bahkan, Tergugat II sendiri telah mengakumemalsukan tanda tangan Lurah (vide bukti P13, salinan putusanPerkara Nomor 531/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel);b.

(vide halaman 43 sampai dengan 45, salinan Putusan PerkaraNomor 555/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. bertanggal 31 Mei 2016);d. Kebanyakan surat bukti Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) di persidanganhanyalah merupakan surat pernyataan, bukan keterangan saksisaksi sehinggatidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnyadiberikan di bawah sumpah (vide Yurisprudensi Perdata Nomor 3428K/PDT/1985,tanggal 26 Februari 1990);e.

;Judex Facti tidak dibenarkan mengabaikan keterangan saksisaksi yangdiajukan Pemohon Kasasi (vide halaman 43 sampai dengan 45, salinanPutusan Nomor 555/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel.). Terlebih keterangan saksiHalaman 30 dari 41 hal.Put.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh Tergugatmenjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, jarang pulang, dan tidakmemberi nafkah kepada Penggugat (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama

meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusahauntuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide,posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunHal

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isteriberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Putusan Nomor:65 /Pdt.G/2014/PA.PIk.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikahtanggal 10 Juli 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak 1, umur 15tahun, Anak , umur 10 tahun, Anak 3, umur 5 tahun (vide bukti P1 dan keterangan duaorang saksi);Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di JalanMujjair Kota Palangka Raya (vide bukti P2 dan keterangan dua orang saksi);Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun

dan harmonis,tetapi sejak Januari 2010 tidak rukun lagi (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa dibimbing dan tidakmenghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering keluar rumah baiksiang maupun malam bersenangsenang dengan temantemannya sehinggamenelantarkan rumah tangga, Pemohon serta anakanaknya (vide keterangan dua orangsaksi);Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah sejakOktober 2013, dan sejak saat itu

Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohonserta anakanaknya; (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa Saksi maupun keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati Pemohonagar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, tetapitidak berhasil (vide keterangan satu orang saksi);Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak berusia 10 tahun, dan Anak3, berusia 5 tahun (belum mumayyiz) (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa selama ini anak anak tersebut diasuh dan

dipelihara oleh Pemohon, dan dalamkeadaan sehat (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa Pemohon tidak pernah memukul, melakukan kekerasan atau menelantarkananakanak tersebut (vide keterangan dua orang saksi);Bahwa tidak ada perilaku atau kebiasaan buruk pada Pemohon serta Pemohonmempunyai pekerjaan dan penghasilan yaitu sebagai kontraktor yang penghasilannyalebih dari cukup (vide keterangan dua orang saksi);Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Jo.

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalStanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, positaHal. 8 dari 18 halaman Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Ktp.angka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinandan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat tidakmemberi nafkah lahir kepada Penggugat dan juga sudah selama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan tidak memberi nafkah batin (vide, posita angka 4),kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

Juni2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir danbatin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 83);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebutdiatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolakHal. 13 dari 18 halaman Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Ktp.belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkandiatas karena antara

Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayatHal. 8 dari 23 halaman Putusan No.0261/Padt.G/2016/PA.

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat tidakberusaha untuk mencukupi nafkah keluarga karena malas bekerja dan seringminum minuman keras hingga mabuk (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 15 Desember2012 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dantidak

dapat diketahui lagi kKeberadaannya (vide, posita angka 5) meskipunPenggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasilmenemukannya (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan UndangUndangHal. 9 dari 23 halaman

Kr.mengasuh dan memelihara anakanak baik mengenai pertumbuhan jasmani,rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (vide, Pasal 33 UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78).

Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhiHal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 0183/Padt.G/2019/PA.Ktppersyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telah memenuhi syaratuntuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Penggugatmempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakili Penggugat dalamperkara inl;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (vide

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak bulan Oktober 2015 yang disebabkan oleh Tergugat malasbekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga (vide, positaangka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejakbulan Desember 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). TergugatHal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 0183/Pdt.G/2019/PA.Ktpsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesual dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absoluttermasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide, P.2).

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/ega/standing) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Oktober 2009 yang disebabkan oleh Tergugat tidakberusaha untuk mencukupi nafkah keluarga dan sering marahmarah kepadaHal. 8 dari 22 halaman Putusan No.0015/Pdt.G/201 7/PA.Kr.Penggugat tanpa alasan yang jelas (vide, posita angka 4), kemudianPenggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016hingga

sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugatsedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan (vide, posita angka 5)meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiappersidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimanadiamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yangtetap berdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajibanmemberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajarkepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai denganHal. 15 dari 22 halaman Putusan No.0015/Padt.G/201 7/PA. Kr.kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal80).

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja,sering bermabukmabukan, dan sering pergi meninggalkan Penggugat hingga 2(dua) bulan lamanya (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019 hingga sekarang,Penggugat pergi dari rumah bersama pulang

ke rumah orang tua Penggugat(vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telan berusaha untukmerukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide,posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidakHal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 774/Pdt.G/2019/PA.Ktptermasuk

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

(Vide bukti bertanda P 8). Dari perkawinansebelumnya, istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama AISYAFATIHAH TRI AULIA yang lahir di Kendari pada tanggal 10 Maret 2005, berdasarkanKutipan Akta Kelahiran Nomor 7471LT051220170036, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 5 Desember 2017 (Videbukti bertanda P 3).

Sejak menikah dengan Pemohon pada 12 November 202016(Vide bukti bertanda P 1), AISYA FATIHAH TRI AULIA berada dalam pemeliharaanPemohon dan SHINTA NAJMU ZAKIAH RAMA (istri Pemohon);Menimbang, bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada isteri dananaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta memperlakukananak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, bahkan telah puladimasukkan dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti bertanda P 2), dandemi kepentingan yang terbaik bagi anak

(Vide bukti bertanda P 4, P 6dan P 7).

Dan sebagaimana diuraikan di atas bahwaternyata Anak AISYA FATIHAH TRI AULIA beragama islam dan telah berusia 15Tahun (vide bukti P) maka Hak Asuh (Hadhanah) secara inheren wajib dikaitkandengan Hak Mummayiz (anak yang masih kecil dan belum berusia 12 Tahun);Menimbang, bahwa dikarenakan menurut Hukum Islam kedudukan anaktersebut bagian yang dikecualikan dari Hak Mummayiz atau telah berusia di atas 12Tahun atau tepatnya telah berusia 15 Tahun maka dengan demikian Anak tersebutberhak memilih kepada

Namun dikarenakan usiaanak belum dapat dikategorikan dewasa maka terhadap keputusan untuk memilih tadidipandang belum dapat dipertanggungjawabkan secara komperehensif dan holistik,sebab secara psikis anak sebenarnya belum stabil dalam mengambil keputusanHalaman 10 dari 14 Penetapian Nomor 10/Pdt.P/2020/PN MIIsehingga keputusan tadi sematamata hanyalah berdasarkan kemauan bukan padakemampuan (Vide : Pasal 105 KHI Jo Pasal 10 Undangundang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak);Menimbang, bahwa

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 2004 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampumemenuhi kebutuhan keluarga seharihari dan sering berkata kasar sertakonsumsi narkoba (vide, posita angka 4), kemudian Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, Tergugatpergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat

(vide, positaangka 5) meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunUndangUndang Nomor 50

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakanHal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 719/Pdt.G/2019/PA.Ktpdan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

P5 yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi, telah terbukti faktafakta hukumsebagai berikut : Bahwa benar pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggaldi Jambean Rt.001, Rw.009, Kelurahan Kalibeber, KecamatanMojotengah, Kabupaten Wonosobo (vide bukti P1 dan P4) ; Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ngahadi dan Zakronahyang menikah tanggal 9 Februari 1993 dan Pemohon lahir pada tanggal30 Januari 1994 ( vide bukti P2 dan P3 ) ;Halaman 3 dari 6 halaman, Nomor 501/Pdt.P/2019/PN Wsb.

Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan namaPemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohonadalah Hani Khoerun Nisa ( vide bukti P2 ) ; Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam ljazah atas namaPemohon adalah Hani Khairun Nisa ( vide bukti P6 ) ; Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon untuk disesuaikandengan nama Pemohon yang tercantum di dalam ljazah atas namaPemohon dari sebelumnya adalah Hani

Khoerun Nisa dirubah menjadiHani Khairun Nisa ( vide bukti P2 dan P6 ) ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukum tersebut,maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokok dalampermohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitumpermohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa karena pemohon

bahwa Pemohonkasasi telah dikriminalisasikan oleh oknumoknum Satnarkoba PolresKarimun beserta Brigadir Suhartono, melalui pertimbangan sebagaiberikut :"Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim untuk memanggil saksisaksi yangmeringankan (a de charge) berikutnya sebagaimana dalam suratpermohonan No.130/SL/IX/10 tanggal 18 Oktober 2010, suratpermohonan No.152/SL/XI/10 tanggal 2 November 2010, suratpermohonan No.160/SL/XI/10 tanggal 9 November 2010", vide

ini Majelis Hakim mengesampingkan permintaanpenasehat hukum Terdakwa untuk menghadirkan secara peksa saksisaksi yang meringankan yang diajukan kepada Majelis Hakim denganmengingat bahwa kepentingan pembelaan adalah kepentingan Terdakwamaupun penasehat hukumnya oleh karena beban pembuktian (burden ofevidence) dan kewejiban untuk menghadirkan berada di Terdakwamaupun penesehst hukumnya mengingat KUHAP sendlri tidakmemberikan pengaturan secara jelas tentang saksi yang meringankan ini(a de charge)" vide

Putusan Tingkat Pertama halaman 21, paragraphterakhir sampai dengan halaman 22 paragrap pertama ;"Menimbang. bahwa memberikan kesaksian merupakan kewajibanhukum (vide Pasal 159 Ayat (2) KUHAP) dan kewajiban hukum menjadisaksi ini berkaitan dengan pasalpasal sebelumnya dalam KUHAP untukmemahami UndangUndang No.8 Tahun 1981 seutuhnya danmenyeluruh sehingga setiap pihak hendaknya tidak menafsirkansepotongpotong untuk kepentingen sesaat dan kasuistis perkara agartidak timbul penafsiran yang salah dan

Arrest Bijhondere Hof di 'sGravenhage. tanggal 17 Desember1945, NJ.1946 nomor 472 dalam pertimbangannya menyatakan :di situ terdapat suatu overmacht yaitu apabila seseorang yangberada di dalam tahanan telah disuruh untuk memilih masuk kedalam kamp tawanan atau secara sukarela memasuki angkatanbersenjata Jerman vide PAF Lamintang. DasarDasar HukumPidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984,halaman 42 ;. Arrest HOOG MILITAIR GERECHTSHOF tanggal 26 Februari,N.J. 1919, halaman 241.

Pasal 1 angka 27 KUHAP), tentang keterangan saksiSepriana Majelis Hakim berpendapat keterengan saksi Seprianasemuanya mendengarkan dari keterangan orang lain yaitu keteranganTerdakwa sendiri dan tidak ada saksi dengarkan sendiri sehinggaketerangan saksi Sepriana dan Terdakwa meskipun status perkawinantermasuk dalam lingkup hukum perdata namun mengigat KUHAP sendirimempersyaratkan untuk meneliti hubungan antara saksi yang akandiperiksa dengan Terdakwa (vide Pasal 160 Ayat (2) KUHAP Jo.

Juli 2011, mengajukandalil dalil sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGATIII, PENGGUGAT IV, adalah termasuk merupakan Ahliwaris, keturunan atau anak dari pasangan Almarhum AYAHdan Almarhum IBU, Hal ini dibuktikan dengan Surat KepalaDesa dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bapak ,tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Tanggal IlApril 2011.( Vide Bukti Pl ).Bahwa Para Pewaris Almarhum IBU telah meninggal dunia padatahun 2005 Hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala

Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bapak , tentangSurat Keterangan Kematian Atas Nama IBU, Nomor Tanggal11 April 2011.( Vide Bukti P2 ), dan Almarhum AYAH2telah meninggal dunia pada tahun 2006 Hal ini dibuktikandengan Surat Kepala Desa dan ditandatangani olehKepala Desa Bapak , tentang Surat Keterangan KematianAtas Nama AYAH , Nomor Tanggal 11 April 2011.( VideBukti P3 )Bahwa AYAH tidak Pernah Bercerai dengan NGATINEM (Alm)Binti PAIMAN, Sampai mereka berdua meninggal Dunia.Bahwa Almarhum AYAH

kebun karet tua di .Satu bidang tanah kebun karet di dibeli dari Sdr. .Satu. buah mobil L 300.Dua bidang tanah kebun karet yang terletak di KM 04Sebelah Kanan Jalan dengan Keseluruhan Luas + 5Ha.Bahwa dari Harta warisan Almarhum AYAH tersebutsebagiannya telah dibagi kepada Para Ahli Waris secaraadil yang diputuskan oleh Lembaga Adat Kecamatan~ Kabupaten pada tanggal 08 Agustus 2007 tanpa adapihak pihak Ahli Waris yang keberatan dengan pembagiantersebut, ( Vide Bukti P4 ).

Bukti P10 ).Bahwa juga dengan adanya permasalahan mengenai PutusanLembaga Adat Desa dan Lembaga Adat Kecamatan~ tersebut Kami sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat sebelummengajukan Gugatan ini telah juga menyampaikan SuratSomasi tentang permasalahan ini kepada Ketua lLembagaAdat Desa dan Ketua Lembaga Adat Kecamatan , namunKetua Lembaga Adat Desa tidak mau menerima SuratSomasi yang Kami sampaikan dengan alasan yang tidakjelas ( Vide Bukti Pll dan Vide Bukti P12).

SedangkanKetua lembaga Adat Kecamatan telah menerima Somasiyang Kami sampaikan hingga dan sekarang tidak adatanggapan apapun ( Vide Bukti P13)Bahwa Surat Somasi yang dikirimkan sesuai pada poin diatastelah juga Kami tembuskan kepada pejabat pejabat yangberwenang ( Vide Bukti P14 ).Bahwa dari akibat Para Penggugat tidak bisa memperoleh hakyang seharusnya dimilikinya maka Para Penggugatmengalami kerugian dimana kerugian yang dialami olehPara Penggugat tersebut berupa Kerugian Materil yaitukerugian

SP.Kap/55/VIII/2018/Reskrim, tanggal 22Agustus 2018 dan Berita Acara Penangkapan vide bukti T.16 serta SuratPerintah Penahanan No. SP.Ham/46/VIII/2018/Reskrim, tanggal 23 Agustus2018 dan Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka Saenal Abidin aliasAbang Bin Syamsu Dg.

bukti P.1) dan Nur Iwan (vide bukti T.15),Termohon praperadilan mengeluarkan surat perintah tugas dengan NomorSPRIN.Gas / 225 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T.2),dan Surat Perintah Penyelidikan dengan NomorSP.Lidik/225/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T.3) dan atasSurat Perintah Penyelidikan telah ada Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21Agustus 2018 (vide bukti T.4), dan telah pula melakukan gelar perkara (videHalaman 15 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor

05/Pra /2018/PN Sgmbukti T.5 dan T.6), dan dari hasil gelar perkara maka didapat fakta bahwalaporan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan dimana didapat beberapapelaku diantaranya Pemohon Saenal yang diduga telah melakukan tindakpidana penadahan sebagaimana diancam pasal 480 KUHP (vide T.7 s/d buktiT.9) dan dari hasil penyidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadaptersangka Saenal Abidin alias Abang Bin Syamsu /ncasu pemohon pada tanggal22 Agustus 2018 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan

No.SP.Kap/55/VIII/2018/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan (vide bukti T.16)dan dilanjutkan tindakan penahanan oleh Termohon pada tanggal 23 Agustus2018 sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.

SP.Han/46/VIII/2018/Reskrimdan Berita Acara Penahanan (vide bukti T. 10) yang kemudian penahanantersebut diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gowa (vide bukti T.11) danperkara pidana pemohon incasu telah dilimpahkan oleh Penyidik incasutermohon kepada pihak Kejaksaan (bukti T.12 s/d bukti T.14 dan bukti P.1);Menimbang bahwa dari fakta tersebut termohon telah dapat membuktikandalil jawabannya dan khusus mengenai penangkapan dan penahanan terhadappemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkapan

Bahwa terhadap permohonan lelang Tergugat yang telah lengkap, makasesuai dengan kewajiban hukumnya, Tergugat III telah menerbitkan SuratPenetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S593/WKN.09/KNL.02/2014 tanggal 18 Desember 2014 (vide Bukti TIIIl2), denganketentuan Tergugat selaku penjual obyek lelang harus memenuhi syaratpengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang.d.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Tergugat telahmelaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melaluiHalaman 16 Putusan No. 462/Pdt/2019/PT SMGselebaran pada tanggal 29 Desember 2014 sebagai pengumuman lelangpertama (vide Bukti TIII6) dan melalui Surat Kabar Harian Jawa PosRadar Solo yang terbit tanggal 13 Januari 2015 sebagai pengumumanlelang kedua (vide Bukti TIll7) sehingga terhadap lelang dimaksud dapatdiketahui khalayak umum..

dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap danobyek lelang jelas, maka lelang eksekusi terhadap objek sengketa a quomelalui perantaraan Tergugat Ill dapat dilaksanakan pada tanggal 27Januari 2015 dimana lelang tersebut tidak ada peminat atau TAPsehingga belum laku terjual (vide Bukti TIII8)..

Bahwa terhadap lelang tanggal 27 Januari 2015 yang tidak laku, Tergugat kembali mengajukan lelang ulang kepada Tergugat Ill dengan suratpermohonan lelang nomor: 42/S/AMDYYK/I/2015 tanggal 28 Januari2015 (vide Bukti TIII9)..

Tergugat telah melakukan pengumuman lelang ulang melaluiSurat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo yang terbit tanggal 06 Februari2015 sebagai pengumuman lelang kedua (vide Bukti TIIl12) sehinggaterhadap lelang dimaksud dapat diketahui khalayak umum.Bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang yang dilaksanakan tanggal 06Februari 2015, Tergugat tidak perlu melengkapi dengan SKPT yangbaru karena dapat menggunakan SKPT yang lama dimana telahdilampirkan pada pelaksanaan lelang tanggal 27 Januari 2015 (vide BuktiTIll11

Negeri Medan tetap dengan kuasa yang sama (Vide Bukti P6).Dengan demikian Eksepsi Tergugat ini menurut hukum tidak berdasar untukdikabulkan dan harus ditolak;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yaitu gugatanPenggugat kurang pihak dimana Penggugat pada awalnya melamar bekerja danbekerja pada PT.

Union Pasifik sejak Tahun 2013 (Vide bukti T5) dan barubekerja pada Tergugat (Ic. Sari Kebun Alam) pada september 2015.

Sari KebunAlam) terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 12 November2019 dengan posisi terakhir sebagai supir kontrak hal tersebut sesuai denganSurat Keterangan Nomor. 0068/SK/HRD/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat(Vide Bukti P2) yang mana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalamjawabannya bahwa Penggugat pada mulanya sesuai dengan lamaranPenggugat (Vide Bukti T5) melamar dan bekerja terlebin dahulu pada PT.

Heri Alex Siahaan) di tempat customerTergugat yang mana perbuatan tersebut terekam oleh CCTV (Vide Bukti T9)yang terjadi tepatnya pada tanggal 7 November 2019 di toko Zulfa baru JalanAyahanda. Dan terhadap kesalahan dan perbuatan ini, telan ada pengakuanyang diakui sendiri oleh Penggugat (Ic.

Heri Siahan) pada tanggal 11 NovemberHalaman 16 dari 21Putusan Nomor 227/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn2019 dalam sebuah Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat(Vide Bukti T8 yang indentik dengan vide Bukti P5), dan atas perbuatan ini,Tergugat juga telan mengeluarkan Surat Peringatan KeTiga (SP3) Nomor:010/SP/X1I/2019 tanggal 11 November 2019 kepada Penggugat.

yang telah diubahdengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara Aquo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiridi persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakpada setiap sidang pemeriksaan, bahkan kedua belah pihak telah menempuh prosesmediasi dengan memilih mediator dari Pengadilan Agama Jember untukmengupayakan perdamaian (vide

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuanperkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undangundang No.1 Tahun1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah(vide Pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon danTermohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapapertama dan utama dari penyebab pertengkaran tersebut, namun jelas pertengkaranPemohon dan

Termohon telah menyebabkan rumah tangga mereka telah pecahsedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (vide yurisprodensiMA Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. yurisprodensi MANomor: 210 K/AG/1993 tanggal 29 Maret 1996); 8Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan petunjukAllah SWT sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Al Baqoroh ayat 227yang berbunyi : === === ale arama 6) LE g>Uall Iga je GlyArtinya :Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk

pasal 105 (a) jo. pasal 156 (a) Kompilasi HukumIslam); sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepadaanak untuk memilh diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hakpemeliharaannya (vide pasal 105 (b) jo. 156 (b) Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama: JERY ANANDAJULIANTO selama ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat rekonpensi danPenggugat rekonpensi tidak ternyata ada halangan hukum untuk memelihara anaktersebut dan ternyata pula anak tersebut

ANANDA JULIANTO berada di bawah pemeliharaan (hadlanah)Penggugat rekonpensi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 1 (satu) orang anaknyasebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, akandipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa akibat terjadi perceraian, makasemua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurutkemampuannya sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapatmengurus diri sendiri (21 tahun) (vide

: Pasal 165 HIRjuncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeteraicukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintanh Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifHal. 8 dari 16 hal., Putusan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Wt.Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Yogyakarta;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 165 HIRjuncto Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), bermeteralcukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan TarifBea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Harga Nominal yangDikenakan Bea Meteral), dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Dengan demikian, makaharusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istriyang sah;Hal. 9 dari 16 hal., Putusan Nomor 549/Pdt.G/2020/PA.Wt.Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan olehPenggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi(vide: Pasal 145 HIR juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal147 HIR juncto Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), danmemberikan keterangan

di hadapan sidang (vide: Pasal 144 HIR junctoPasal 1909 Kitab UndangUndang Hukum Perdata).

Wisata Terpadu (Lanskap Kawasan/Plaza Gerbang Utama)yang isinya pada pokoknya Penggugat mulai melaksanakan pekerjaantanggal 14 September 2018 tanpa merubah jadwal waktu pelaksanaanpekerjaan sebagaimana diatur dalam SPMK (vide bukti T9);Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 001a/S.Kesanggupan/TMP/VIII/2018,Parihal : Surat Kesanggupan MCO, tanggal 29 Agustus 2018 Penggugatmenyepakati dan pemulihan personil untuk dilaksanakan MCO pada tanggal 14 September 2018 (vide bukti T10);Bahwa Penggugat mengajukan

Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.menyetujui permohonan rescheduling yang diajukan oleh Penggugat(vide bukti T13); Bahwa persetujuaan permohonan rescheduling oleh Penggugatdituangkan dalam Berita Acara Rescheduling Pekerjaan BelanjaBangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lanskap Kawasan/Plaza GerbangUtama ) Nomor : 022/1802/2018 tanggal 10 September 2018 (vide bukti T14);Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2018 mengajukan SuratNomor : 06/JTM/ADD/X/2018 Perihal : Permohonan Addendum PekerjaanTambah Kurang

Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.dengan keterlambatan sebesar 12,64 (vide bukti T20) dan kemudianditindaklanjuti dengan Peringatan II (vide bukti T21);Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara RapatShow Case Meeting III Nomor:003/BA.SCM/PWSJATIMALANG/XII/2018diketahui capaian realisasi progres pekerjaan sampai dengan tanggal 24Desember 2018 baru sebesar 87,29% sehingga ada keterlambatan11,27% dan terkait kondisi tersebut Penggugat diberikan kesempatanuntuk menyelesaikan pekerjaan

sampai dengan tangga; 31 Desember2018 dengan pemberlakuan denda keterlambatan (vide bukti T22); Bahwa kemudian Penggugat diberikan surat peringatan III dengan suratNomor : 022/SP.3/2562/2018 tanggal 24 Desember 2018 (vide bukti T 23);Bahwa berdasarkan Berita Acara Prestasi pekerjaan Nomor040/2571/2018 tanggal 25 Desember 2018 diketahui prestasi pekerjaanPenggugat mencapai 90,066% dan kepada Penggugat diberikankesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti T24 dan T1);Bahwa pada tanggal

: 371.2/127/2019 tanggal 28 Januari 2019 (vide bukti T3);Bahwa atas permohonan rekomendasi dari Tergugat tersebut, InspekturInspektorat Kabupaten Purworejo menjawab dengan Surat Nomor :700/01/LHPKs/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal : HasilPemeriksaan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang isinyapada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Penggugat layakdikenakan sanksi daftar hitam (vide bukti T4); Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut diatas kemudian Tergugatmenerbitkan surat keputusan

Bukti P1 = T1); Bahwa objek sengketa disampaikan Tergugat kepada Orang Tua/Wali Para Penggugat melalui Surat Pengantar Nomor: B836/Un.06.1/PP.00.09/04/2019, tanggal 16 April 2019 (vide Bukti P4); Bahwa objek sengketa diterima Para Penggugat pada tanggal 18 April2019 (Pengakuan Para Penggugat, vide halaman 2 Surat Gugatan dantidak dibantah oleh Tergugat); Bahwa Perwakilan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengajukan Surat Permohonan Audiensi, tanggal 24 April 2019, yang ditujukankepada Tergugat, yang

isi suratnya meminta audiensi terbuka denganTergugat atas terbitnya Keputusan Rektor UIN ALAUDDIN MakassarNomor 122, 123 dan 124 tentang Sanksi Skorsing AkademikMahasiswa Makassar Tahun 2019 (vide Bukti P5 dan diakui Tergugatpada halaman 6, Surat Jawaban); Bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANImengajukan keberatan tertulis melalui surat kKeberatan, tanggal 2 Juli 2019 kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat pada tanggal 4 Juli2019 (vide Bukti P3 dan T5 beserta lampirannya); Bahwa

Mks.quo, pada pokoknya, menolak keberatan yang diajukan Penggugatatas nama FAWZI ALI AABAR RASFANJANI (vide Bukti T7);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH.

kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBARRASFANJANI berupa Skorsing selama 4 (empat) semester dariKegiatan Akademik dan/atau Kemahasiswaan pada tanggal 21Februari 2019 (vide bukti T2 dan T3);bahwa Rekomendasi KPKE tersebut telah dibahas dalam RapatPimpinan UIN Alauddin Makassar tanggal 4 April 2019 denganKeputusan tetap sebagaimana Rekomendasi KPKE (vide bukti T4);bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 15 April2019 (vide bukti P1=T1);bahwa Organisasi Kemahasiswaan, yakni DEMA FSH

Mks.mengakui terlibat perkelahian antar mahasiswa di Kampus Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar pada tanggal 2223 Oktober 2018 (vide bukti T2;Ket. Saksi Muh.