Langkat) dan memerintahkan untuk membantupegawai dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil,MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

publik ;Bahwa akuntan publik tersebut berasal dari luar propinsi Sumatera Utara yaitudari Jakarta ;Bahwa nama akuntan publik tersebut adalah Sdr.

Hasnil, pimpinan dari Kantor Akuntan Publik Hasnil,M. Yasin & Rekan.1.

Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan publik;3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menurut KPP WP Besar Satu, besamya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkan3.2.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 kami dengan mendasarkan perhitungan pada Laporan Keuanganyang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulanan PPhPasal 25 bagi kami harus didasarkan pada laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25pada laporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Pendapat kami tersebut telah sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan karena ketentuanmengenai penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK.03/2008 TIDAK MENGHARUSKAN penggunaanlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.2.1.7.

Publik.

,SH .Salinan ( Copy) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa RekanSerikat Perserikatan Kantor Akuntan Publik Hendrawinala Gani &Hidayat, Nomor 32 tanggal 6 Maret 2009, dibuat oleh Notans LilyHarjati Soedewo,S.H.

Bahwa selain itu terdapat kekurangan pihak yang lain dalam GugatanPenggugat, yakni tidak diikut sertakannya Perserikalan yakni KantorAkuntan Publik HENDRAWINATA & REKAN, sebagaimana yang telahdirubah dengan Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATA GANI & REKAN,yang dirubah kembali Menjadi Kantor Akuntan Publik HENDRAWINATAGANI & HIDAYAT, kemudian dirubah kembali menjadi Kantor AkuntanPublik SUGIAT & REKAN.15.

,M.Kn (Vide bukti P3), menjelaskan tentang keikutsertaanPenggugat untuk terakhir kalinya dalam Rapat Umum Luar Biasa rekan serikatkerja pada tanggal 6 Maret 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa Akta Berita AcaraRapat Umum Luar Biasa Rekan Serikat Perserikatan Kantor Akuntan PublikHendrawinata Gani & Hidayat, Nomor 248 tanggal 30 Mei 2011, dibuat olehNotaris Dradjat Darmadji,S.H. perserikatan Kantor Akuntan Publik HendrawirataGani & HAidayat berganti nama menjadi Kantor Akuntan Publik

SUGIAT &REKAN":Halaman 62 dan 78 Putusan Nome 447/POT G20 SPN BogMenimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan untukmenutup kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik SUGIAT & REKAN, kemudianresmi ditutup dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI NomorO20/KM2012 tertanggal 15 Oktober 2012 Tentang Pencabutan Izin UsahaKantor Akuntan Publik SUGIAT & REKAN (Vide bukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa: Akta PendiranPerserikatan KAP HENDRAWINATA & REKAN No.9 tanggal 8 Juni 1995yang

dibuat di hadapan Lukman Kirana.SH Notaris di Jakarta, terbukti padatahun 1993 Penggugat dan Tergugat secara bersamasama mendirikanperserikatan perdata Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama KAPHENDRAWINATA & REKAN berdomisili di Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, yartu Peraturan InternKantor Akuntan Publik HENDRAWINATA & REKAN tertanggal 7 September1994 yang merupakan turunan dari ketentuan pasal 13 Anggaran DasarPerserikatan disepakati bahwa tiap rekan serikat ditetapkan untuk

Publik Independen yang ditunjuk, yang dalam hal iniberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk Kantor Akuntan PublikDrs.

KUMALAHADI ;Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. KUMALAHADI tersebutkemudian telah melaksanakan pemeriksaan keuangan berdasarkan standarauditing yang berlaku, dan telah menyampaikan Laporannya sebagai AuditorIndependen tanggal 21 Agustus 2002, No.

Kumalahadi sebagai akuntan publik didasarkan pada asumsi, bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan buktibuktiyang benar dan lengkap ;Bahwa ternyata Tergugat menemukan buktibukti baru antara lain berupabuktibukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang belum diperhitungkanoleh akuntan publik tersebut ;Bahwa dengan adanya temuan buktibukti tersebut, Tergugat telahmenemui Penggugat dan menyarankan agar dilakukan penelitian ulang agardapat diketahui secara pasti kewajiban Tergugat ;Bahwa setelah Tergugat

Kumalahadi untukmelakukan pemeriksaan ulang, dan permintaan Tergugat ditolak karenapemeriksaan haruslah didasarkan atas permintaan Penggugat ;Bahwa karena merasa tidak ditanggapi, Tergugat melaporkan haltersebut kepada Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP) IkatanKinerja Kantor Akuntan Publik di Indonesia dan memeriksa keluhan darimasyarakat, yang kemudian BP2AP Ikatan Akuntan Indonesia memerintahkankepada Drs.

publik yang melakukan audit khusus atasadministrasi hutangpiutang antara Pemohon dengan PUSKUD Metaram;.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlahRp.179.666.666, (seratus tujuh puluh sembilanjuta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratusenam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiaya tersebutdidukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk

Bahwa isi isi Amar Putusan yang bertentangan satu samalain adalah yang berbunyi sebagai berikut Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiayatersebut didukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya; Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk melakukan verifikasi terhadap biaya biaya yangtelah dikeluarkan

adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan.Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejakPutusan Majelis dibacakan.

melaluiKuasa Hukumnya dengan Surat No.097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal Pengajuan Kantor Akuntan Publik,mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli,Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagaiAkuntan Publik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isi Putusan BASYARNAS, untuk disetujuiPEMOHON ( Bukti P 8);(6) Menanggapi Surat TERMOHON Il tersebut, PEMOHONmelalui Kuasa Hukumnya atas dasar itikad baikmenyampaikan Surat Ref.

No.097/HIS/ASBSM/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihalPengajuan Kantor Akuntan Publik, dimanaTERMOHON II mengajukan Kantor Akuntan Publik(KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukanverifikasi sesuai Putusan BASYARNAS.Surat Kuasa Hukum PEMOHON Ref. No.

Kaidah Pasal 164 ayat (1) tidak mengharuskan maupunmewajibkan perusahaan yang mengalami kerugian berdasarkanhasil akuntan publik untuk menutup perusahaannya;C.

Bahwa Kantor Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik yangberkantor di Jakarta selaku Member Firm of Ernst & Young GlobalLimited, telah melakukan audit terhadap keuangan perusahaanPenggugat Rekonpensi:;3. Bahwa Kantor Auditor Akuntan Publik di atas merupakan salah satuAkuntan Publik ternama di Indonesia dan Internasional. Sebagaimember dari Firm of Ernst & Young Global Limited, memberi suatukepastian bahwa Penggugat Rekonpensi tidak sembarangan dalammemilih akuntan publik.

publik.6.

Pertama, pada saat Tergugat Rekonpensimenyampaikan permintaan tersebut, Penggugat Rekonpensi sedangdalam keadaan merugi berdasarkan hasil audit akuntan publik.

Saksi Deden Riyadi. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi merupakan seorang akuntan publik yang melakukanaudit laporan keuangan PT.

Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPhPasal 25 pada laporan keuangan triwulan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik. Pendapat kami tersebut telahHalaman 3 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/2016sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakankarena ketentuan mengenai penghitungan angsuranbulanan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tidakmengharuskan penggunaan laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik sebagai dasar penghitunganangsuran bulanan PPh Pasal 25;4.

Publik;Bahwa sedangkan menurut Pemohon PK (semula Penggugat) tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal25 pada Laporan Keuangan triwulan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;Bahwa perbedaan perhitungan kekurangan pembayaran Pajak PenghasilanPasal 25 Masa Pajak September 2010 antara Pemohon PK (semulaPenggugat) dan Termohon PK (semula Tergugat) adalah sebagai berikut:Halaman 11 dari 27 halaman.

Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuran bulananPPh Pasal 25 pada laporan keuangan triwulan yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangantengah tahunan tidak harus diaudit oleh Akuntan Publik, sedangkanyang wajib diaudit oleh akuntan publik adalah laporan keuangantahunan;c.

Ratnawati Tjondro bukanlahseorang auditor, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, Sdri. Ratnawati Tjondromenghubungi tergugat dan menyatakan tidak sanggup membantutergugat membuatkan arus kas, dikarenakan data yang ada terlalusedikit / minim, disamping itu data data sering keluar masuk karenadipinjam penggugat. Jadi tergugat sama sekali tidak pernah menghentikanproses tersebut..

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T3;Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg10.11.12.13.14.Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor NomorLP/1011/VIII/2013/JATIM/RES MLG KOTA yang disebut bukti T4;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat memberitahukan bahwa SPDP telahdikirim ke Kejaksaan Negeri kota Malang No.SP2HP/1176.b/X1I/2017/Satreskrim yang disebut bukti T5;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat klarifikasi dari Rektor UniversitasMerdeka Malanng

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T11;Fotokopi sesuai dengan aslinya SP2HP Nomor : B/963/SP2HP ke2/1X/2014/Satreskrim yang disebut bukti T12;Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Audit dari KasatReskrim Polres Malang Kota kepada Kantor Akuntan Publik Drs.

GhonieAbubakar yang disebut bukti T13;Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat penyerahan tanggapanatas draft hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.Ghonie Abubakar yang disebut bukti T14;Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Halaman 17 hasil audit yang dilakukanoleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Ghonie Abubakar yang disebut bukti T15;16.

Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti tertulis pengakuan penggugatkepada Auditor dari kantor Akuntan Publik Drs.

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uangpaksa) atas keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)per hari keterlambatan satu minggu setelah putusan perkara a quomempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);6.

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebutdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor155/PDT/2017/PT BTN tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya sebagaiberikut:Halaman 4 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VII/2016, tertanggal 1 Juli 2016, tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

danmenggunakan materialmaterial yang terbakar, terjadi kKerusakan mesin danmaterial yang belum terpotong meleleh dan menjadi reject (afkir);Bahwa kejadian tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagiPenggugat, menyebabkan mesinmesin produksi Penggugat mengalamikerusakan dan barangbarang yang seharusnya dikirim pada tanggal 18Agustus 2015 tidak dapat dikirimkan, sehingga banyak customer Penggugatyang mengkomplain atas batalnya pengiriman barangbarang tersebut, yangberdasarkan hasil perhitungan Auditor Akuntan

Publik Jamaludin, Ardi,Sukimto & Rekan yang telah ditunjuk untuk melakukan audit terhadapkerugian tersebut berjumlah sebesar Rp1.579.241.542,00 (satu miliar limaratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusempat puluh dua rupiah);Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti

publik, sementara audithanya dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun 2010 danlaporan keuangan hingga bulan Juni 2011 ;Bahwa menurut keterangan saksi/saksi ahli Drs.

(Izin Akuntan Publik No. 98.7.0473) yang disampaikan kepada PegawaiPerantara (Mediator) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten20212223242526Tulungagung, PT.

publik Drs.

Arief HP,AK.CPA. di muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No.182/G/2011/PHI.SBY.19Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

No. 580 K/Pdt.Sus/20122020muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No. 182/G/2011/PHI.SBY.Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

Hasil Audit Akuntan Publik45.Penggugat telah meminta bantuan Akuntan Publik Roebiandini danRekan, selanjutnya disebut Akuntan Publik, untuk menghitung pembeliandan penjualan jarum GrozBeckert periode tahun 2001 sampai 2006.Hasilnya telah diterbitkan dalam naskah LAPORAN AKUNTANINDEPENDEN ATAS AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANGDISEPAKATI ATAS TRANSAKS! PEMBELIAN DAN PENJUALAN JARUMMERK GROZBECKERT PERIODE TAHUN 2001 2006 tanggal 26Oktober 2015 (buktisurat P.8).

Bdgbahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki alas hak yang sah untukmendaftarkan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat.TENTANG KUALIFIKASI AKUNTAN PUBLIK PENGGUGAT20.Bahwa profesi akuntan publik memiliki dasar hukum pengaturanZt.berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Akuntan).Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) dari UU Akuntan mengatur AkuntanPublik sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikanjasa

Bahwa dalildalil Penggugat tidak disertai dan didukung dengan LaporanAudit dari Akuntan Publik Independen yang mendukung tuntutanPenggugat.

Keuangan Nomor4538/KM.1/2011tanggal 27 Desember 2011 tentang Izin Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA, surat bukti P8.3 berupa KeputusanMenteri Keuangan republik Indonesia Nomor 1035/KM.1/2016 tanggal 22September 2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Dr.

RoebiandiniSoemantri, $.E., M.Si., Ak., CPA dan surat bukti P8.5 berupa Keputusan MenteriKeuangan republik Indonesia Nomor 400/KM. 1/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentangizin Akuntan Publik Rudiana, CA, CPA, telah ternyata bahwa Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA telah memiliki izin dan perpanjanganizin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terakhirberlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 dengan masa berlaku selama 5 (lima)tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan

Danpermohonan tersebut dijawab oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari DinasHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG10.11.Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/6 7/2015, tanggal 25 Nopember 2015;Bahwa agar hasil pengawasan internal dan hasil dari Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT menjadi valid makadisepakati dan juga atas permintaan Tergugat maka selanjutnya dilakukanaudit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan;

..........ccccceeeeeeeeeeeteeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuansebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managet......... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada ........... Rp145.352.722,00;e Piutang usaha yang diragukan kebenarannya........

Bahwa oleh karena Tergugat tak kunjung untuk mempertanggungjawabkantemuan yang dilakukan terutama oleh Kantor Akuntan Publik Wartono danrekan, sebagai hasil akhir yang dianggap valid, maka Penggugat selakuKetua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selain memberhentikan Tergugatsebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang juga melaporkanHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG13.14.15.16.17.Tergugat kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena didugatelah melakukan penipuan dan penggelapan

NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 serta Auditoleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan telah diperiksa dan dibenarkanoleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT KPGtanggal 08 Juni 2018 yang telah menganulir dan membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari2018 tersebut, namun Terbanding semula Tergugat tetap ngotot melakukanlaporan polisi yang baru dengan tuduhan

...........cccceeeseeeeeeeeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.23),dengan temuan sebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managev....... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada .........

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri yangmengkesampingkan Bukti T 9 ,untuk itu TERGUGAT dan TERGUGAT / PEMBANDING lampirkan Keterangan Pernyataan oleh Akuntan Publikyang intinya menerangkan Akuntan Publik sudah menerapkan Prosedurdan Menrupakan standar Profesional Akuntan Publik .g.

Roby BUKAN akuntan Publik , danantara PENGGUGAT / TERBANDING dan TERGUGAT DAN TERGUGATI/PEMBANDING TIDAK MENGAKUI Audit dari DRS.Roby, sehingga kenapaMejlis hakim Pengadilan Negeri Mempertimbangakannya sebagai bahan untukmengkesampingkan bukti T 9 Akuntan Publik ???Bahwa Audit yang dilakukan Drs.

Dimana surat pernyataan langsungdari akuntan Publik yang tidak terima hasil auditnya di kesampingkan olehmajelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri* Bahwa akuntan Publik Drs. Ec.

publik bok.

Subur Jaya Bersaudara PriodeSeptember 2013 sampai dengan April 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.Gusti Mahfudz Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional PerusahaanAsuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT Il yang dibuat olehTURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT Il dantelah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RodiHal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelKartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada DepartemenKeuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan

Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premiatas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Ventura Cakrawala Investama (TURUTTERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Jkt.Sel11.Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan LaporanOperasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuatoleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja &Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, CadanganPremi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000adalah sebesar Rp.22.902.443.000, untuk sebanyak 32.681 pemegang polisserta

Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa olehKantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yangkompeten dan memenuhi syarat.c.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666, (seratustujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enampuluh enam rupiah); 97 == nnn nnnnnnnnnnee"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biayabiaya lainsepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupun mengenai besamya biaya;"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik

yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalamJangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis dibacakan".

;"Memutuskan apabila Pemohon dan termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukkan Kantor Akuntan Publik akandilakukan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihakyang berperkara, yaitu dari Pemohon atau dari Termohon","Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk olehPemohon dan termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis ditanggung olehPemohondan Termohon

;"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya biayalainnya sepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaranyang telah diverifikasi oleh kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupunmengenai besamya biaya", 0m nnn nnn nnn nnn nnnnnn"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon

dan Termohon dalam janganwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan MajelisAibDaCAKAN"; ~ = nnn nnn monn nnnnnn nnn nnnnnnnnn nannnnnnnn anne nanan"Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hah tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akandilaksanakan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satupihak yang berperkara, yaitu atau dari PemohonaN TOrMOhON" j 22> een

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah;Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir; dan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir;i. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2.

Akad antara Dana Pensiun dengan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik adalah akad ijarah; DanaPensiun sebagai Mu jir; dan Bank Kustodian, PenasehatInvestasi, dan Akuntan Publik sebagai Ajir (Musta ir);h. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan noninvestasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian(akad) dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yangtidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.2. Ketentuan Iuran PPIP pada DPPKa.

Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian,Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuariaadalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai Musta jir;dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik danKonsultan Aktuaria sebagai A/ir.2. Ketentuan Iuran PPMPa. Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untukiuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannyakepada Dana Pensiun Syariah dengan akad wakalah;b.

ditutup (tidakberoperasional lagi) yang berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2015;Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masakerja Penggugat adalah selama 13 (tiga belas) tahun, terhitung sejaktanggal 7 Desember 2001 hingga tanggal 11 Mei 2015;Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, olehkarena dalam perundingan bipartite yang diselenggarakan pada tanggal 11Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporankeuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan

publik selama 2 (dua)tahun terakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Macan YaohanIndonesia (in casu Tergugat) mengalami kerugian, sehingga alasanTergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya (vide Pasal 164 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Halaman 2 dari 18 hal.

Lebih lanjut, dalam perundingan bipartite yang dilaksanakan padatanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti auditresmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT MacanYaohan Indonesia mengalami kerugian, tetapi Tergugat sama sekallitidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;2.2.

publik;Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertuis yangdiajukan Termohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasill/Tergugat Il bertanda T2 sampai dengan T12, ternyata tidakterdapat bukti laporan audit akuntan publik selama 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;Demikian pula dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkanoleh Termohon Kasasi /Tergugat dan Termohon KasasiHalaman 13 dari 18 hal.

Olehkarena, lex specialis Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publik sebagaisatusatunya lembaga badan yang berwenang menentukan danatau memutuskan rugi tidaknya perusahaan, sehingga laporanaudit akuntan publik tersebutlan yang de jure seharusnyadipergunakan sebagai bukti rugi tidaknya perusahaan (in casuTermohon Kasasi I/Tergugat lI).

AMIRANTO yang mengaku sebagai Akuntan Publik,dan saksi J.B. AMIRANTO sendiri di dalam fakta persidangan tidak dapatmembuktikan kerugian yang dialami oleh perusahaan, sebesar yangdisebutkan di atas, J.B. AMIRANTO hanya menyebutkan bahwa adanyaPotensi kerugian saja ;Bahwa J.B.

AMIRANTO di dalam fakta persidangantidak mampu menunjukan legalitasnya sebagai seorang Akuntan Publik ;Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsipengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaanyang go public, perusahaanperusahaan besar dan juga perusahaan kecilserta organisasiorganisasi yang tidak bertujuan mencari laba. PraktikHal. 18 dari 24 hal. Put.

No. 1415 K/Pid/2013Akuntan Publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik(KAP) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun2011 mengenai Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Setiap orangyang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publikdan bertindak seolaholah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diaturdalam UndangUndang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah

Bahwa Perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Olehkarena itu biayabiaya sudah dialokasikan dengan tepat di dalamakunakun terkait (Bukti PPK5);d. Bahwa akun COG Office Administration sebesar Rp. 225.429.146,00merupakan biayabiaya sehubungan dengan Biaya AdministrasiPerusahaan, sangat wajar suatu) Perusahaan memiliki biayaadministrasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaansecara keseluruhan;B.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Personal Exp) sebesarRp. 34.082.800,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayaadministrasi.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (PengembanganKaryawan) sebesar Rp. 62.989.625,00 merupakan biayabiayasehubungan dengan biaya pelatinan karyawan.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Perjalanan Dinas)sebesar Rp. 485.045.938,00 merupakan biayabiaya sehubungandengan perjalanan dinas karyawan seperti yang telah PemohonPeninjauan Kembali sampaikan di dalam persidangan yaitu PemohonPeninjauan Kembali memiliki 4 kebun dan 1 pabrik di lokasi yangberbedabeda.

Bahwa Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali telah diaudit olehKantor Akuntan Publik. Oleh karena itu biayabiaya sudah dialokasikandengan tepat di dalam akunakun terkait;b. Bahwa Akun Beban Administrasi dan Umum (Others) sebesarRp.158.971.574,00 merupakan biayabiaya sehubungan dengan biayapelatinan karyawan.