yang berdekatan denganKawasan Industri Nikomas Gemilang, diantaranya adalah Koperasi DesaCijeruk, yang telah bertahuntahun melakukan pengangkutan limbah dariPerusahaan yang ada di Kawasan Industri Nikomas Gemilang;Bahwa awal mula terjadinya perselisinan ini yaitu ketika Penggugat di PutusHubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan Penggugat melakukankesalahan berat dengan dasar hukum yang digunakan Tergugat untukmelakukan PHK terhadap Penggugat adalah UU No.13 tahun 2003 pasal158 (tidak disebutkan ayatnya

Bahwaketerangan seorang Terdakwa tidak dapat dijadikan bukti untuk Terdakwa lainnya(vide pasal 189 KUHAP).a Bahwa dengan melihat pasal 189 KUHAP yang terdiri dari 4 (empat) ayat yangmendekati adalah ayatnya yang ketiga berbunyi: "Keterangan Terdakwa hanya dapatdigunakan terhadap dirinya sendiri".b Penggunaan Pasal 189 KUHAP akan menjadi benar dalam penerapannyaapabila diperhadapkan dalam satu perkara terdapat lebih dari satu Terdakwa dalam satu34berkas, sehingga keterangan Terdakwa yang satu tidak

Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utrkalau ayat ini berlaku untuk selamanya, itulah sifat dari ayatayat Allah,dimanapun dan kapanpun ayatnya ya begitu, dan itu yang Saksi terima.ltulah sebabnya kejadian ini sangat meresahkan, sekarang perkenankankalau Saksi membalik keadaan, andaikata ini kan peristiwanya Terdakwaagamanya bukan Islam, dia mengkritisi kitab sucinya umat Islam dalamrangka kunjungan kerja.

Jadi untuk klasifikasinya yang menentukan adalahMUI sendiri, bukan permintaan perorangan atau lembaga;Bahwa untuk perkara ini yang banyak dimensinya, dalam melakukanpembahasan, acuan dasarnya adalah agama apakah termasukpelecehan (istinza) atau tidak, apakah ada dimensi hukumnya atau tidak,kalau ada harus ditindak lanjuti dengan proses hukum, dan juga dari segipengertian bahasanya, dibahasnya seperti itu;Bahwa mengenai kandungan Surat Al Maidah ayat 51 tidak dibahas,karena kandungan ayatnya umum

Yangpaling cepat Fatwa yang pernah dibuat yaitu tentang Gafatar, itu cepattidak sampai satu bulan;Bahwa prosedur pembuatan Pendapat dan Sikap Keagamaan,sebenarnya substansinya sama saja seperti Fatwa, tetapi bisa cepatkarena organisasi harus menanggapinya secara cepat dan diperlukan;Bahwa Pendapat dan Sikap Keagamaan yang terkait perkara ini bisadibuat dengan cepat karena masalahnya mudah, disini ayatnya sudahada dan jelas, tinggal investigasi lapangan benar atau tidak ini terjadi,ada videonya dan

Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utrsegi ayatnya benar tetapi kepentingannya ini yang salah, sedangkanmengenai dikaitkan dengan Allah murka, itu penafsirannya sendiri;Bahwa katakata bohong itu kalau ditempelkan ke Surat Al Quran, itusudah negatif, jadi kalau ada seseorang, siapapun termasuk Kiyai kalaumengatakan jangan mau dibohongi, itu sudah keliru karenamenempelkan kata bohong dengan Surat Al Maidah;Bahwa mengenai apakah seseorang hanya bisa dinilai dari sepotongkalimat yang keluar dari mulutnya

Ayatnya sama sekali tidak menyebutBilal, hanya bersifat umum, maka ulama berpegang pada teks yangbersifat umum, bukan sebab yang bersifat knusus. Dan untuk Surat AlMaidah 51 maka yang dipakai adalah teks yang bersifat umum, tidakharus dibatasi dengan sebab yang khusus, apalagi banyak riwayatnyadan semuanya tidak ada yang shahih.

Bahwa, pada angka 3 dalam ayatnya, menjawab dengan tegas adalahbenar yang diungkapkan Termohon, halhal tersebut Termohon memutarbalik fakta, namun Pemohon sebagai kepala rumah tangga mengajakrundingan, musyawarah demi masa depan selalu dicaci maki oleh Termohon, Pemohon mengakui dengan tegas kepada Termohon benar dan taat atasjawaban dalam konvensinya sangat benar, namun peristiwa yang dialamiPemohon, selalu diputar balik oleh Termohon, Pemohon mengakui dengan tegas kepada Termohon benar dan taat

dimengerti;Dengan suatu alasan: berkenaan kewenangan sebagaimana huruf a &huruf b klausula dalam APHT tersebut di atas, adalah menjadikewenangan Kantor Dinas Pelelangan KPKNL setempat, berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, bukan kewenangan Kreditur/Bank Tergugat;Dan pula Klausula Baku yang bunyinya sebagaimana huruf e di atas,semestinya terdapat janji yang menyatakan sisa hasil penjualan tetapmenjadi hak Pemberi Hak Tanggungan, akan tetapi ayatnya

Jika diteliti darikeseluruhan ayatnya Pasal 95 KUHAP, maka ayat5 menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap gantikerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4mengikuti acara Pra peradilan; Dengandemikian jelas bahwa gugatan Penggugat tidakdapat diajukan ke Pengadilan Perdata,melainkan harus diajukan ke Pengadilan untukdiperiksa dengan acara Pra Peradilan ;Bahwa tentang rehabilitasi nama baik danpermohonan maaf maka sesuai ketentuan PasalHalaman 72 dari 89 Perkara Perdata No.4/Pdt.G/2010/PN.Ykio97 ayat 2 KUHAP

Bahwa kesalahan Judex Facti adalah memberikan suatu dasarhukum didalam pertimbangan hukumnya berupa suatuperaturan perundangan yang tidak jelas nomornya yaitu dariPeraturan Menteri Dalam Negeri tahun 1973 tersebut, karenasecara formil Judex Facti harus secara detail merinci peraturanperundangan yang dijadikan dasar hukumnya baik nomormaupun tahun serta pasal, ayat termasuk sub ayatnya dariperaturan perundangan dimaksud;il.

Bahwaketerangan seorang Terdakwa tidak dapat dijadikan bukti untukTerdakwa lainnya (vide Pasal 189 KUHAP).a Bahwa dengan melihat Pasal 189 KUHAP yang terdiri dan4 (empat) ayat yang mendekati adalah ayatnya yang ketigaberbunyi: "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakanterhadap dirinya sendiri".b Penggunaan Pasal 189 KUHAP akan menjadi benar dalampenerapannya apabila diperhadapkan dalam satu perkaraterdapat lebih dari satu Terdakwa dalam satu berkas,sehingga keterangan Terdakwa yang satu tidak dapatdipergunakan

dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi, lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpada ayatnya

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang inl;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpada ayatnya

Rica TriHandayani juga tidak tahu ayat tersebut namun ada cuplikan ayatnya danada artinya. Karena saksi dr. Rica Tri Handayani berulangulang dikirimiayatayat yang mirip dengan Al Quran, sedikit demi sedikit saksi dr. RicaTri Handayani mulai percaya bahwa ajakan terdakwa 2. Veni OrinandaBinti Jani untuk pergi meninggalkan keluarga dan ikut gabung dengankelompok Gafatar tersebut benar. Dan pada saat saksi dr. Rica TriHandayani masih bimbang terdakwa 2.

Rica Tri Handayani juga tidak tahu ayat tersebutnamun ada cuplikan ayatnya dan ada artinya. Karena saksi dr. Rica TriHandayani sering dikirimi ayatayat yang mirip dengan Al Quran yangdigabungkan dengan ayat dalam Al kitab, sedikit demi sedikit saksi dr.Rica Tri Handayani mulai percaya bahwa ajakan terdakwa 2. VeniOrinanda Binti Jani untuk pergi meninggalkan keluarga dan ikut gabungdengan kelompok Gafatar tersebut benar. Dan pada saat saksi dr. RicaTri Handayani masih bimbang terdakwa 2.

Putusan No. 69/Pdt.G/2019/PA.PareMenimbang, bahwa namun demikian nama Rudy Hartonosebagaimana yang diketahui bukanlah subjek hukum yang diposisikanoleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dalilPenggugat sepanjang terkait hal ini danggap tidak mempunyai relevansiuntuk dikembangkan pembahasannya lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata dimanadalam salah satu) ayatnya menyebutkan bahwa pembatalan hibahdimungkinkan dalam hal jika ia menolak memberikan tunjangan

Jika hanya mencantumkan pasaldan ayatnya saja tanpa menunjuk secara tegas dan jelas pada peraturanperundangundangan tertentu (rechts grond), maka dalil gugatan tersebutamat sangat kabur/tidak jelas (obscuur), sebab terdapat banyak sekaliperaturan perundangundangan yang memiliki pasal 56 ayat (3).

., yang didakwa danterbukti "PEMALSUAN PALSU' sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 263 ayat (1) KURP denganTerdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quoadalah Pasal yang Pasal sams namun berbeda ayatnya,yaitu. didakwa melanggar Pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal55 ayat 1 ke 1 KUHP ;Perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal 263 Ayat(2) KUHP adalah "MENGGUNAKAN SURAT PALSU .

Maran Gultom M.Si yang = manatelah digunakan sebagai dasar permohonanperpanjangan Kuasa Pertambangan Penggugat aquo dan mengajukan Gugatan a quo (Vide GugatanPenggugat a quo hal.3 dan 4 Angka RomawiIl.1c, IJIl.1.d, Tl.1.e H1.1.f dan Il.1.g) ;Bahwa persamaan hukum antara Terdakwa (Ir.Maran Gulitom, M.Si, didakwa dan terbukti*"MEMBUAT PALSU sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan TerdakwaHandoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quoadalah Pasal yang sama namun berbeda ayatnya

letak penyimpangannya lalumereka menjelaskan satu persatu poster yang menyimpang yaitu :Pada poster yang bertuliskan Ya Iblisa Saetonu Fidulu Mati Wa Nur kalauditerjemahkan Wahai Iblis, Syetan di dalam kegelapan dan cahaya, kemudianada tulisan Arab yang tidak terbaca dan dibawahnya ditulis huruf latin WamalaIkatihi Warosulihi Abduhu Sirotol Mustaqim yang terjemahannya Dan ParaMalikatnya Dan Para Rosuulnya Hambanya Jalan yang lurus menurut para pelapordoa seperti itu tidak ada dalam AlQuran atau ayatnya

Bahwa angka 3 jawaban Tergugat yang menyebut denganmengutip surat AlBagoroh tanpa menyebut ayatnya.

Itulan mengapa dalam QS Al Baqarah ayat 241 padaakhir ayatnya dikemukakan haqqan alal muttagien yang berarti sebagaisebuah kebenaran (kewajiban) bagi orangorang yang bertaqwa.

Jika diteliti Pasal 95 KUHAP dalamkeseluruhan ayatnya, maka dalam ayat (5) disebutkan bahwa Pemeriksaanterhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti AcaraPeradilan.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas sudah jelas bahwa apa yang dilakukanoleh Terbanding II dalam penanganan perkara a quo Penggugat sudahHalaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYKsesuai dengan aturan yang berlaku (KUHAP), Terbanding Il sudahmenjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan

Para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungun pekerjaan apapun;Bahwa surat dakwaan berdasarkan KUHAP boleh diperbaiki 7 harisebelum persidangan berdasarkan Pasal 144 KUHAP dan apabiladilakukan 7 hari setelah persidangan maka hal tersebut tidakdiperbolehkan karena melanggar KUHAP;Bahwa apabila terjadi seperti yang disebut dalam surat dakwaan bahwaPasal 49 ayat (2) huruf b undangundang perbankan dijunctokan denganPasal 55 dan KUHP atau undangundang apapun kemudian tidakdisebutkan ayatnya

Dakwaandengan sebagaimana yang akan tercantum di dalam Surat Tuntutanadalah wajib sama;Bahwa kalau Pasal 55 tanpa ayat dan tanpa adanya pencantuman "KUHP"maka hal itu tidak bisa diterjemahkan karena harus dijelaskan "apakahPasal 55 yang dimaksud adalah yang diatur di dalam KUHP" ataukah"yang ada di dalam undangundang perbankan" sehingga harus jelasPasal 55 KUHP, ada gradasi kerja ayat (1) ke1 atau ke2 atau ayat (2)KUHP, oleh karenanya, jangankan tidak mencantumkan KUHP, apabilatidak mencantumkan ayatnya

Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungun pekerjaan apapun;Bahwa penerapan Pasal yang tercantum di dalam surat dakwaan bila didalam surat dakwaan ada Pasal Induk dan Pasal Penyertaan, yaitu Pasal49 ayat 2B yang dijunctokan dengan Pasal 55 namun tidak dituliskanUndangundang apa, kemudian ayatnya kosong dan langsung juncto,maka menurut ahli mengenai surat dakwaan yang demikian adalahdakwaan bermasalah, pertama

dari penulisan dimana Pasal 55 ayatnyajuga tidak disebutkan, jadi cara penulisannya Pasal 55 ayatnya kosongjuncto Pasal 64 KUHP.

Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Bahwa Dakwaan itu masih berada di dalam persidangan dan kalau bicarasoal formalitasnya, telah terjadi ketidak profesionalan, bahkan sampaiakhir sidang karena putusan Hakim pun tetap ada dakwaan;Bahwa requisitoir merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan didalam dakwaan ada 8 orang meskipun dalam berkas perkara yangterpisah, dan dakwaanya semuanya keliru tidak mencantumkan ayatnya,bagaimana requisitor ini dapat mengambil format hasil persidangan untukmenentukan

sulitdimengerti.Dengan suatu alasan : berkenaan kewenangan sebagaimana huruf a &huruf b klausula dalam APHT tersebut di atas, adalah menjadi KewenanganKantor Dinas Pelelangan KPKNL setempat, berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, bukan kewenangan Kreditur / Bank Tergugat.Dan pula Klausula Baku yang bunyinya sebagaimana huruf e di atas,semestinya terdapat janji yang menyatakan sisa hasil penjualan tetap menjadihak Pemberi Hak Tanggungan, akan tetapi ayatnya