Ditemukan 5850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : depuci depari depot daput depi
Register : 13-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - TEDDY RENYUT
17461
  • Himawan, MA dan 3 (tiga) lembar UsulanDana APBNP Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Konflik danBencana Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus TA 2014.1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan berwarna biru yangbertuliskan TM ( 50).2 (dua) lembar fotokopi Inventarisasi Usulan Daerah Untuk KegiatanBantuan Sosial di Keasdepan Urusan Daerah Rawan Konflik danBencana Tahun 2011 2013.1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang PengembanganDaerah
    Khusus TA 2014 dengan total alokasi sebesarRp.98.200.000.000..1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang PengembanganDaerah Khusus TA 2014 dengan total alokasi sebesarRp.97.600.000.000..1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang PengembanganDaerah Khusus TA 2014 dengan coretan pada nilai alokasi BiakNumfor sebesar 20.000.000.000..Dikembalikan kepada ANDJAR KOENTJORO.Halaman
    tertanggal23 Mei 2014, ditandatangani oleh Asisten Deputi Urusan Daerah RawanKonflik dan Bencana Ir.
    Pst.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang Pengembangan DaerahKhusus TA 2014 dengan total alokasi sebesar Rp.97.600.000.000,.1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang Pengembangan DaerahKhusus TA 2014 dengan coretan pada nilai alokasi Biak Numfor sebesar20.000.000.000..1 (satu) bendel FC Nota Dinas nomor: ND 184/Sesmen PDT/V/
    Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang PengembanganDaerah Khusus TA 2014 dengan total alokasi sebesarRp.98.200.000.000..60. 1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang PengembanganDaerah Khusus TA 2014 dengan total alokasi sebesarRp.97.600.000.000..61. 1 (satu) lembar fotokopi Usulan Dana APBNP Asisten Deputi UrusanDaerah Rawan Konflik dan Bencana Deputi Bidang PengembanganDaerah Khusus TA 2014 dengan
Register : 03-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 19 Oktober 2018 — LUANNA WIRIAWATY
300143
  • Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp.72.452.764.842,60,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp.38.808.533.312,24,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga
    Batang TigaTahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA.2014 Nomor: 1269/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1September 201485. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang PengadaanKontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus InserterSATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor:1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 201486. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor:1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II BatangTiga Tahunan
    Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 58.59.60.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor: 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara EaluasiPenawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plusInserter Satker Deputi KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No.
    Deputi KB dan KR Hal. 118.
    KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No.
    II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KBdan KR99. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen rapat Selasa 76 2015 PerihalRapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Hal. 137.
Register : 14-08-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2018 —
6011
  • Saksi membawa proposal pertama diterimaoleh Deputi yang bewenang dalam bidang pemberdayaan pemuda.Kemudian Deputi memerintahkankan staffnya melakukan pertemuandengan Penggugat dan lda di Sarinah Saksi menerangkan bahwa beliautidak hadir dalam pertemuan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui apasaja yang dibahas karena Saksi yang bertugas membuat DesainProposal dan sebagainya Kemudian Saksi menerima suatu programyang diberikan Penggugat dan Ilda dari KEMENPORA yaitu suatuprogram Magang, yang kemudian
    Dan Saksi juga turut hadir dalam acaratersebut, kKemudian dari pihak kemenpora yaitn Bapak Menteri Pemudadan Olahraga, Deputi Il, Assisten Deputi , Sdri.
    Saksi dan Penggugat.Bahwa Saksi menerangkan mengikuti pembicaraan dengan Penggugatdan Deputi , membahas mengenai puncak acara HSP dilaksanakan diRiau, dan pada acara di Riau PT. Graha Cipta tidak menjadi Panitia.Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anggaran Kementrian yangakan dikeluarkan.
    Saksi menerangkan pernahmendengar dan diberitahukan jika anggaran tersebut sudah tidak ada,maka acara tersebut dipindahkan ke Deputi yang memiliki anggaran. Dandengan munculnnya program peluncuran LPKP makanya anggarantersebut dipindahkan ke anggaran Saudara.
    yg berwenang dalam bidang pemberdaya anPemuda,serta para saksi menerangkan mereka sempat mengadakanpertemuan dengan Deputi dengan pembicara an bahwa puncak acara HariSumpah Pemuda diadakan di Riau, dan saudara Jaja yang merupakan kepalabagian di Deputi Kemenpora menindaklanjuti proposal tersebut dengan29memberikan suatu surat rekomendasi bahwa acara di Jogjakarata merupakanbagian puncak acara atau rangkaian acara dari peringatan Hari SumpahPemuda tahun 2015, walaupun terpisah dari acara yang di
Putus : 23-04-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2381 K/PID.SUS/2013
Tanggal 23 April 2014 — ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN
6418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup
    LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran2006;Hal. 59 dari 126 hal.
    No. 2381 K/PID.SUS/2013601 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke1Tahun Anggaran 2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi
    LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke1Tahun Anggaran 2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan
    Hidup, Bulan Agustus Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan September Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan UsahaSatker Sementara BRRPesisir Dan PengembanganLingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran2006;1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir LaporanBulanan Deputi
Putus : 17-03-2009 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/B/2009/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Maret 2009 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. KWALA GUNUNG.
9040
  • ,jabatan Direktur Perkara Pertanahan,Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan, BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia.2. ERY SUWONDO, S.H., jabatan Kepala SubDirektorat Perkara Wilayah , DirektoratPerkara Pertanahan, Deputi BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.3. ABGRID PRANOWO, S.H.C.N., jabatan KepalaSeksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah Il,Subdit.
    KT.Perkara Pertanahan, Deputi BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.4. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H., jabatanKepala Seksi Perkara Perdata Wilayah l,Subdit Perkara Wilayah Il, DirektoratPerkara Pertanahan, Deputi BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.5.
    ., Staf DirektoratPerkara Pertanahan, Deputi BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, Badan PertanahanNasional Republik Indonesia.6. SRI DEW!
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008
Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perasaan bangga dan kehormatan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilsecara tibatiba menjadi runtuh dan hancur ketika pada tanggal 22 Desember 2006,dengan tanpa alasan dan tanpa undangan atau pemberitahuan kepada Penggugatselaku Pejabat Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan, secara sangatmendadak terjadi pelantikan pejabat baru eselon II Asisten Deputi UrusanKelembagaan Lingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup BidangTata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik
    Urusan KelembagaanLingkungan pada Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Menteri Negara LingkunganHidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.Yang dimaksudkan dengan atasan langsung Penggugat adalah pimpinan yangmembawahi bidang kerja Urusan Kelembagaan Lingkungan, yaitu Deputi MenteriNegara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan.
    Tina Artinii; MA, NIP. 180.003.419, yang menetapkanPemberhentian Penggugat dari jabatan Asisten Deputi Urusan KelembagaanLingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang TataLingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (bukti P5).
    Tina Artin, MA, NIP 108003419, dari jabatannyaselaku Asisten Deputi Urusan Kelembangaan Lingkungan pada Deputi MenteriNegara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian NegaraLingkungan Hidup RI ;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yangmengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan struktural lain yang setara ;5.
    Tina Artin; MA NIP 180 003419, dari Jabatan Struktural selaku Asisten Deputi Urusan KelembagaanLingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang TataLingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.Bahwa ketentuan Pasal 48 Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 mengatursebagai berikut :Pasal 48 ayat (1):Hal. 17 dari 36 hal. Put.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — I. 1. PT. PELITA BUMIWANGI, 2. PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA II. PT. SARANA MULTI SENTOSA, yang diwakili oleh Adikati Wiras Windaru, S.T., selaku Direktur Utama III. 1. PT. SARANA DWI MAKMUR, yang diwakili oleh Sugiono, selaku Direktur Utama, 2. PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG, yang diwakili oleh Syamanta Novan Dwianto, S.T., M.M., selaku Direktur VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) dan 1. POKJA 278, dkk.
720237
  • ., Ak, Direktur Penindakan, Deputi Bidang PenegakanHukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2. MadusonoDewobroto, S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, DeputiBidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas PersainganUsaha, 3. Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Staf DirektoratPenindakan, Deputi Bidang Penegakan WHukum, KomisiPengawas Persaingan Usaha, 4. Herminingrum, S.H., M.H.,Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5. M.
    ., Staf Direktorat Penindakan, Deputi BidangPenegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 6.Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.SusKPPU/2019Devi Matondang, S.H., Staf Direktorat Penindakan, DeputiBidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas PersainganUsaha, 7. Leo Krissandy Theo Rimbun Marulak Siahaan, S.H.,Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 8. Helmi Nurjamil, S.H.
    ., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang PenegakanHukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 9. Shobi Kurnia,S.H., M.H., Staf Direktorat Penindakan, Deputi BidangPenegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha,10.Arya Widya Satria, S.H., Staf Direktorat Penindakan, DeputiBidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas PersainganUsaha, 11. Tesa Ayudia, S.H., Staf Direktorat Penindakan,Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi PengawasPersaingan Usaha, semuanya beralamat di Jalan Ir. H.
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 K/Pid/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — MUHAMAD KHOIRUL FATULLAH alias KHOIRUL bin NYAMAN
7463 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat dari Deputi Bank Indonesia Nomor : 09/15/05/2013/222 tertanggal15 Mei 2013 yang isinya bahwa Bank Indonesia menjelaskan adanyatransaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1290007569441 atas namaRADEN KUSUMA NM ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080006098025atas nama PT BOILERINDO ENGINEERING.c. Surat dari Deputi Gubernur Moneter Bank Indonesia Nomor09/15/05/2013/790 tertanggal 15 Mei 2013 perihal penjelasan langkah.d.
    Bank Indonesia Nomor : 09/15/05/2013/222 tertanggal15 Mei 2013 yang isinya bahwa Bank Indonesia menjelaskan adanyatransaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1290007569441 atas namaRADEN KUSUMA NM ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080006098025atas nama PT BOILERINDO ENGINEERING.Surat dari Deputi Gubernur Moneter Bank Indonesia Nomor09/15/05/2013/790 tertanggal 15 Mei 2013 perihal penjelasan langkah.Surat Statement Letter Bank Rool Nomor : SLRDB/09730061/DCO/REStanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani
    Bank Indonesia Nomor : 09/15/05/2013/222 tertanggal15 Mei 2013 yang isinya bahwa Bank Indonesia menjelaskan adanyatransaksi dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1290007569441 atas namaRADEN KUSUMA NM ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080006098025atas nama PT BOILERINDO ENGINEERING.Surat dari Deputi Gubernur Moneter Bank Indonesia Nomor09/15/05/2013/790 tertanggal 15 Mei 2013 perihal penjelasan langkah;d.
    SLRDB/09730061/DCO/RES, tanggal 14 Mei2013, perihal Pernyataan, 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kehadirandari Deputi Bank Indonesia, 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor dari DeputiDirektur Bank Indonesia, tertanggal 26 Juli 2013, 1 (satu) lembar SuratPenjelasan Transaksi dari Deputi Gubernur Moneter Bank Indonesia,tertanggal 15 Mei 2013, 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Langkah dariDeputi Gubernur Moneter Bank Indonesia, tertanggal 15 Mei 2013, 1 (satu)lembar Surat World Bank To PT Boilerindo
    PT Boilerindo Enginering; 1 (satu) lembar Statement Letter Bank Roll dari Bank Mandiri No.SLRDB/09730061/DCO/RES, tanggal 14 Mei 2013, perihal Pernyataan,1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan kehadiran dari Deputi BankIndonesia, 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor dari Deputi Direktur BankIndonesia, tertanggal 26 Juli 2013, 1 (satu) lembar Surat PenjelasanTransaksi dari Deputi Gubernur Moneter Bank Indonesia, tertanggal 15Mei 2013, 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Langkah dari DeputiGubernur Moneter
Register : 04-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
475467
  • IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk ditelaaholeh Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Prestasi Olahragabersama dengan PPK dan Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian layak tidaknyadiberikan bantuan dana kepada KONI Pusat.
    No. 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKITriyanta (Staff pada Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora RI) yang biasamenjadi penghubung antara KONI Pusat dengan Kemenpora RI untuk mengawalproposal tersebut;Selanjutnya untuk memproses usulan proposal tersebut, dilakukan rapatpembahasan yang dihadiri antara lain oleh Mulyana, Chandra Bakti selaku AsistenDeputi Olahraga Prestasi pada Deputi IV Bidang Prestasi Olahraga dan AdhiPurnomo selaku Ketua Tim Verifikasi.
    Kemudian Mulyana mengarahkan Ending Fuad Hamidy untukmerevisi proposal tersebut;Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Mulyana selaku Deputi IV BidangPrestasi Olahraga Kemenpora RI mengangkat Adhi Purnomo menjadi PPKmenggantikan Chandra Bhakti berdasarkan Surat Keputusan Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaBidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 10.22.1/KPA SATKER418140/D.IV/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018,
    IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk ditelaaholeh Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Prestasi OlahragaHalaman 17 Puts.
    Chandra Bakti selaku AsistenDeputi Olahraga Prestasi pada Deputi IV Bidang Prestasi Olahraga dan AdhiPurnomo selaku Ketua Tim Verifikasi.
Register : 28-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 39 /PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.
Tanggal 3 Oktober 2017 — MUHAMMAD SUAIB, SE alias SUAIB
8736
  • Pencairan dana bantuan program dilakukan bukan pengurus koperasisehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang PembiayaanKementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/ll Tanggal 3 februari2014 Pasal 11 sebagaimana butir (4);.
    Pencairan dana bantuan program dilakukan bukan pengurus koperasisehingga tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang PembiayaanKementerian Koperasi dan UKM Nomor: 01/Per/Dep.3/ll Tanggal 3 februari2014 Pasal 11 sebagaimana butir (4);6.
    bantuan sosial dalam rangka pengembangan Koperasi, usahamikro dan kecil.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Deputi Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Nomor : 05/Per/Dep.4//2013 tentang pedoman teknisHal 27 dari 37 hal.
    Bidang PembiayaanNomor 18/Kep/Dep.3/VIIV/201 4.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPembiayaan Nomor : 152/Kep/PPKDep.3/VII/201 4.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Persyaratan Pencairan.Hal 28 dari 37 hal.
    program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKLTA.2013;1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013Hal 32 dari 37 hal.
Register : 21-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 69/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 10 Januari 2017 — Pembanding/Terdakwa : ANDRYANI SAMPE, S.Kom Diwakili Oleh : YOHANNES BUDI TM
Terbanding/Penuntut Umum : WAHYUDI KAREBA, S.SOS, SH
10530
  • Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasidan UKM dilampiri dengan berkas permohonan.Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan PerdesaanTahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKMNomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasidan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKMNomor : 05/Per/Dep.3/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang PertunjukTeknis Program Bantuan Pengembangan
    melakukan seleksi adminstrasi tanpa melakukan verifikasilapangan atas kebenaran permohonan tersebut dan tidak melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan program serta tidak membuat laporanpertanggungjawaban secara tertulis.Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris koperasi tidak pernah melakukan rapatpengurus dan tidak mengetahul proses pengurusan bantuan untuk koperasikecuali hanya menandatangani formulir permohonan bantuan yangdisiapkan oleh ERNI IRIANI selaku ketua koperasi.Pada tanggal 31 Januari 2012 Deputi
    Terhadap proposal usulan yang telahmemenuhi persyaratan dan dinilai layak dapat diberikan rekomendasisebagai calon peserta program bantuan.Bahwa dalam berkas proposal yang diajukan tidak memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Produksi KementerianKoperasi dan Usaha Kecil Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan PengembanganUsaha Koperasi Bidang Produksi pasal 4.Bahwa rapat pengurus Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak
    Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasidan UKM dilampiri dengan berkas permohonan.Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Deputi Bidang ProduksiKementerian Koperasi dan UKM Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program BantuanPengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Tujuan Program adalah :a.
    Memacu pertumbuhan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dankecil, anggota koperasi guna mendukung upaya penciptaankesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan PerdesaanTahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKMNomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasidan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKMNomor : 05/Per/Dep.3/I
Register : 25-10-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 6 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Mark Sungkar
209102
  • Terdakwa Mark Sungkar sehinggabertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan PrestasiOlahragaNomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran BantuanPemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi OlahragaNasional pada Bab IIl Huruf C dan Perjanjian Kerjasama Antara PejabatPembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Dengan PengurusPusat Federasi Triathlon Indonesia Tentang Penyaluran Bantuan
    Putusan No.35/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI Pemerintah ke Induk Organisasi Cabang Olahraga;3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Deputi PeningkatanPrestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia atas nama Prof. Dr.
    Deputi PeningkatanPrestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RepublikIndonesia atas nama Drs. Chandra Bakti, M.Si.
    Agenda 4542,Diterima Tanggal 8 Desember 2017.Lembar Disposisi Deputi IV Kemneterian Pemuda dan OlahRaga Nomor Agenda 4542 Diterima Tanggal 6 Desember2017. Hal. 86. Putusan No.35/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI AL?
    Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi OlahragaNomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis PenyaluranBantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang LainnyaUntuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah DaerahGuna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.Copy Peraturan Deputi Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga Nomor 6.29.1 Tahun 2018 Tentang PerubahanKeduaa Atas Peraturan Deputi Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga
Putus : 26-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 26 Februari 2015 — ANTON R. INADJO
4212
  • BRAHMANTORY denganJabatan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Keolahragaan,Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementeriaan Pemuda DanOlahraga RI, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian pemudadan Olahraga Nomor 0010.A tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 ditetapkanselaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Harmonisasi dan Kemitraaan,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KementerianPemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMAdan
    Laporan yang dibuat olehKetua Komite penerima bantuan disampaikan kepada Kementerian Pemuda danOlahraga c.q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan SaranaKeolahragaan, namun kenyataannya terdakwa hanya membuat laporan akhir100 % untuk kegiatan fisik dan keuangan dan tidak pernah mengirimkan laporantersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q Asisten Deputi PengembanganPrasarana dan Sarana Keolahragaan, sehingga Kementerian Pemuda danOlahraga c.q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan SaranaKeolahragaan
    Ahli BRAHMANTORY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar Ahli menjabat selaku Asisten Deputi PengembanganPrasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan yang memiliki tugas dan kewenangan membantu Deputi dalammelakukan koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan ;49Bahwa benar Ahli mengetahui pada tahun 2011 Desa Toima mendapatkanbantuan dana sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta
    Pengembangan Prasarana dan sarana Keolahragaan,Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementeriaan Pemuda DanOlahraga RI, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian pemudadan Olahraga Nomor 0010.A tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 selakuPejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Harmonisasi dan Kemitraaan danTerdakwa ANTON R.
Putus : 28-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 63 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 28 Maret 2016 — - SUPARLI Bin HARJO SUYITNO
7615
  • SK Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI Nomor : 0350 / Menpora D.V / 2011, tanggal 09 Agustus 2011 tentang bantuan maximal bagi Revitalisasi Prasarana olah raga masyarakat tingkat Kecamatan.14. SK Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Nomor : 0634.A tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang bantuan Program Kegiatan Revitalisasi Prasarana olah raga masyarakat tingkat Kecamatan.15.
    Nota Dinas Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kepada Inspektur Kementrian Pemuda dan olah raga Nomor : 496.F/ MENPORA.D.V /12 / 2012, tangal 1 Desember 2012 tentang Penjelasan Hasil Audit Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.26. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor : 300.B Tahun 2011.27.
    SK (Surat Keputusan) Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI Nomor : 0165.F/MENPORA / D.V / 5 / 2011, tanggal 26 Mei 2011, tentang Penetapan Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasarana Olah Raga Tahun 2011.28. Surat Tugas Nomor : ST-085 / INSMENPORA / 09 / 2012, tanggal 10 September 2012 dan lampirannya tentang tugas dan nama nama petugas Audit Oprasional Dana Block Grant Kementrian Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.29. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan KPA.30.
    KEPRES NOMOR 131 / M TAHUN 2010, tanggal 16 September 2010, tentang Pengangkatan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI.31. KEPRES NOMOR 131 / M TAHUN 2010, tanggal 16 September 2010, tentang Pengangkatan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Kemenpora RI.32. Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa atas nama Drs. BRAHMANTORY.33. Nota dinas Kepada Asisten Deputi pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan, tanggal 11 November 2011.
    Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora RI Nomor :0350/MenporaD.V/2011, tanggal 9 Agustus 2011 tentang bantuan maximal bagiRevitalisasiPrasarana olah raga masyarakat tingkat kecamatan.14.SK Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Nomor : 0634.Atahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang bantuan ProgramKegiatan Revitalisasi Prasarana olah raga masyarakat tingkatKecamatan.15.
    Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KepadaInspektur Kementrian Pemuda dan olah raga Nomor : 496.F/MENPORA.D.V /12 / 2012, tangal 1 Desember 2012 tentangPenjelasan Hasil Audit Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa TanjungHarapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah26..Petunjuk Teknis Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor :300.B Tahun 2011.27.SK (Surat Keputusan) Deputi Bidang Harmonisasi dan KemitraanKemenpora RI Nomor : 0165.F/MENPORA / D.V / 5 / 2011, tanggal 26Mei 2011, tentang Penetapan
    16 September 2010,tentang Pengangkatan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olah RagaKemenpora RI.32.Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa atas nama Drs.BRAHMANTORY.33.Nota dinas Kepada Asisten Deputi pengembangan Prasarana danSarana Keolahragaan, tanggal 11 November 2011.Dipergunakan dalam perkara BUDI PRIHARTONO BINKOESMIJANTO.34.Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara, sebagai uang pengganti atas kerugiankeuangan negara..
    LampungTengah mengajukan proposal Rencana Pembangunan Lapangan MerdekaSeputih Banyak kepada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan padaKementrian Pemuda dan Olahraga RI, yang berisi:Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perbaikan Lapangan MerdekaSeputih Banyak dengan nilai sebesar Rp. 587.050.000,;Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011, Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementrian Pemuda dan Olahraga menandatangani SuratKeputusan Nomor: 0350/MENPORA/D.V/2011 tentang Bantuan MaksimalBagi Revitalisasi
    Lampung35Tengah mengajukan proposal Rencana Pembangunan Lapangan MerdekaSeputin Banyak kepada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan padaKementrian Pemuda dan Olahraga RI, yang berisi:Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perbaikan Lapangan MerdekaSeputih Banyak dengan nilai sebesar Rp. 587.050.000,;Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2011, Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementrian Pemuda dan Olahraga menandatangani SuratKeputusan Nomor: 0350/MENPORA/D.V/2011 tentang Bantuan MaksimalBagi Revitalisasi
Register : 01-06-2016 — Putus : 11-07-2016 — Upload : 17-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK /2016/PT.DKI
Tanggal 11 Juli 2016 — H. SUDARTO, SE. BIN SUDARMO
232101
  • BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranPetikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA068.01.1.649505/2013 Revisi ke 03tanggal : 28 Oktober 20131 (satu) bundel Foto Copy Kerangka Acuan Kegiatan 2013 Rincian Anggaran Biaya(RAB) 2013 Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta, November 2012.4344454647484950511 (satu) bundel Foto Copy RKA KL T.A 2013 Satker : (649505) Deputi BidangKeluarga Berencana dan
    ) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatuanKerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor : 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penggantian Pejabat PengelolaAnggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan KesehatanReproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran ( pergantian PPK )327 4 ( empat ) lembar Asli Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) Pengadaan IUD KITSatuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
    ( satu. ) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BendaharaPengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan Nopember 2014420 1 (satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Januari 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR421 1 (satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR422 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Maret 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR423 1 (satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR424 1
    ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR425 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR426 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR.Tetap terlampir dalam berkas;427 Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, (ima ratus juta rupiah)diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa Sudarto, SE bin Sudarmo ;9 Membebankan Terdakwa Sudarto,
    Panca Medika.416 1 ( satu ) examplar Foto Copy Surat Pengesahan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran ( DIPA ) Petikan Tahun Anggaran 2014 Satker Deputi Bidang KelaurgaBerencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor : SP DIPA068.01.1.649505/2014 tanggal13 Desember 2014417 1 ( satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara PengeluaranSATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan Agustus 2014418 1 ( satu ) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara PengeluaranSATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan Oktober 2014419 1
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Plg
Tanggal 3 Nopember 2016 — Iwan als Ndut bin M.Ali
10410
  • Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 01 / SE / DS / 2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal pedoman pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan dana BSPS ; 2. Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 23 / SE / DS / 4 / 2012 tanggal 04 April 2012 perihal petunjuk proses verifikasi lapangan BSPS oleh SKPD Kabupaten / Kota ; 3.
    Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 25 / SE / DS / 4 / 2012 tanggal 04 April 2012 perihal petunjuk proses verifikasi administrasi BSPS oleh SKPD Kabupaten / Kota; 4. Fotocopy dilegalisir Surat Bupati Ogan Ilir Nomor : 410/376/BPMPD/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Kepala Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kemenpera RI perihal Usulan BSPS tahun 2013 ; 5.
    Fotocopy dilegalisir SK Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tahun 2013 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi BSPS tahun 2013 ; -6. Fotocopy dilegalisir Keputusan Duputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 10 tahun 2013 tanggal 04 Oktober 2013 tentang revisi SK Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01 tahun 2013 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi BSPS Tahun 2013; 7. Fotocopy dilegalisir Proposal BSPS Desa Palu Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir tahun 2013 ; 8.
    Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 54 tanggal 22 Juni 2012 tentang kreteria, persyaratan dan tata cara penunjukan calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) ; 24. Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 61 / DS / 2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal tata cara pnyaluran dana BSPS ; 25.
    Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 81 / DS / 2012 tanggal 12 November 2012 perihal pembuatan laporan pelaksanaan BSPS ; 26. Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 96 / DS / 2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan ; 27. Asli Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS ; 28.
    Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 54tanggal 22 Juni 2012 tentang kreteria, persyaratan dan tata carapenunjukan calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)b. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 81 /DS / 2012 tanggal 12 November 2012 perihal pembuatanlaporan pelaksanaan BSPS c. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 96 /DS /2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal tata cara penarikandana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerimabantuand.
    Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 54tanggal 22 Juni 2012 tentang kreteria, persyaratan dan tata carapenunjukan calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)e. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 81 /DS / 2012 tanggal 12 November 2012 perihal pembuatanlaporan pelaksanaan BSPSf Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 61 /DS / 2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal tata cara pnyalurandana BSPSg.
    tanggal 04 April 2012 perihal petunjuk prosesverifikasi lapangan BSPS oleh SKPD Kabupaten / KotaSurat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 25 /SE/DS/4/2012 tanggal 04 April 2012 perihal petunjuk prosesverifikasi administrasi BSPS oleh SKPD Kabupaten / KotaSurat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 54tanggal 22 Juni 2012 tentang kreteria, persyaratan dan tata carapenunjukan calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 81 /DS / 2012
    tanggal 12 November 2012 perihal pembuatanlaporan pelaksanaan BSPSSurat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 61 /DS / 2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal tata cara pnyalurandana BSPSSurat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya nomor : 96 /DS /2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal tata cara penarikandana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerimabantuanSurat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 01 /SE / DS / 2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal pedomanpembuatan Gambar
    Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Svwadaya nomor : 54tanggal 22 Juni 2012 tentang kreteria, persyaratan dan tata carapenunjukan calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)e. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 81 /DS / 2012 tanggal 12 November 2012 perihal pembuatanlaporan pelaksanaan BSPSf, Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 61 /DS / 2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal tata cara pnyalurandana BSPSg.
Register : 09-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 786/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMAD LUTFI ADRIAN, SH
Terdakwa:
TUNZIYAH Binti WIDODO
3014
  • Yohanis tersebut sebelumnya tidak pernahmelakukan penarikan atau mengambil uangnya di koperasi CU BererodGratia.Selanjutnya saksi Klementinus selaku manager TP (tempat pelayanan)koperasi CU Bererod Gratia bersama dengan Deputi Organisi kopersi CUBererod Gratia sdr.M.Handrio melakukan klarifikasi pada terdakwa terkaitpenarikan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) milik sdr.
    Yohanis.Kemudian pada hari rabu tanggal 10 april 2019 saksi Klementinusbersamasama dengan saksi Alexander Akbar selaku deputi keuanganpada koperasi CU Bererod Gratia melakukan audit dan mencurigai adanya3 slip penarikan dari anggota koperasi atas nama masingmasingsdr.Maria Wig sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta), sdr.AntoniusSumarno sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu) dan sdr.PetrusMay sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta), kemudian atas dasarslipslip penarikan tersebut, saksi
    Alexander menyuruh saksi Klemntinusuntuk menghubungi para anggota koperasi yang melakukan penarikanuangnya di simpanan koperasi CU Bererod Gratia, dan ternyata paraanggota koperasi tersebut tidak pernah melakukan penarikan atassimpanan uangnya di koperasi CU Bererod Gratia.Bahwa dari hasil audit yang di lakukan saksi Klemntinus selaku managerTP dan saksi Alexander Akabar selaku Deputi Keuangan di temukan 16(enam belas) slip penarikan fiktif dari 15 (lima belas) anggota koperasi CUBererod Gratia
    Bahwa Kemudian atas hal tersebut saksi melaporkan pada saksiMartinus selaku deputi organisasi. Dan setelah di lakukan auditbersama deputi Keuangan yaitu saksi Alexander menemukan banyakslip penarikan fiktif atau slip penarikan uang yang dilakukan terdakwatanpa sepengetahuan dan seijin anggota koperasi yang lain.
    Utryaitu. sdr.Yohanis Laka datang ke kantor untuk melunasi sisahutangnya, dan juga ingin melakukan penarikan semua uangsimpanannya di koperasi sebesar Rp.61.039.910, Namun setelah di cekternyata saldonya hanya Rp.30.039.910 sedangkan anggota koperasitersebut tidak pernah melakukan penarikan.Bahwa Kemudian atas hal tersebut saksi selaku deputi organisasimelakukan audit bersama deputi Keuangan yaitu saksi Alexander danmenemukan banyak slip penarikan fiktif atau slip penarikan uang yangdilakukan terdakwa
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 21 Desember 2015 — SUKOCO Bin (Alm) SANDIYO ATMO SENTONO;
7513
  • .-------------8. 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan No : 300 B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan).------------------------------------------------9. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 0010.A Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian
    Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011.---------10. 1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dewan Pengurus Daerah Forum Purna Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan Provinsi Di Yogyakarta tentang Bantuan Pendampingan DPD Forum SP3 Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Di Provinsi Yogyakarta.11. 1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa
    Yogyakarta perihal Laporan Hasil Monitoring Lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.----17. 1 (satu) bendel fotocopi surat dari kementrian Pemuda dan Olah raga kepada Komite/lembaga Penerima bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Tahun anggaran 2011.-----------------------------------------18. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Deputi
    Olahraga Di Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul melalui saksi Rudatiningsih.-----------------------------24. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Revitalisasi sarana Lapangan Olahraga Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-------------------------------------------------------------------25. 1 (satu) bendel Laporan dan Pertanggungjawaban Komite/Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan dari Asisten Deputi
    Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011.--------- Dikembalikan kepada saksi Bambang Subandono, S.SN.---------7.
    Yykb.1 (satu) bendel laporan pemakaian alatSUTARNO.c.1 (satu) bendel nota dari Toko Bangunan UD SITI JENAR.d.1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan No : 300 B Tahun 2011 tentang Petunjuk TeknisBantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (LapanganOlahraga TingkatKecamatan ). 22222 noone nnn nnn nnn nn nen ne nnn nene1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Sekretaris Menteri NegaraPemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran No.0010.A Tahun 2011 tanggal 13
    Januari 2011 tentangPengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola AnggaranKementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran1 (satu) bendel fotocopi Perjanjian Kerjasama Antara KementerianPemuda dan Olahraga dengan Dewan Pengurus Daerah ForumPurna Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan Provinsi DiYogyakarta tentang Bantuan Pendampingan DPD Forum SP3Dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Di ProvinsiYogyakarta.1 (satu) bendel fotocopi Keputusan Deputi
    Ngatmi Anggota Bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 300.BTahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan RevitalisasiPrasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga TingkatKecamatan) Bab angka 4 ditentukan bahwa penerimabantuan adalah masyarakat yang diwakili oleh komite,yayasan, lembaga/organisasi non pemerintah, namunterdakwa selaku Kepala Desa Wiladeg mencantumkannamanya sendiri sebagai Ketua Umum (Penanggung jawab)dalam susunan
    Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraansenilai Rp 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah)yang ditandatangani oleh saksi Tukiyo selaku Ketua KomitePembangunan Sarana Olah Raga dan diketahui oleh terdakwaselaku Kepala Desa Wiladeg yang dibuat tertanggal munduryaitu. pada bulan Pebruari 2011. Pembuatan proposalpermohonan bantuan tersebut dilakukan oleh terdakwa,sedangkan saksi Tukiyo selaku Ketua Komite PembangunanSarana Olahraga Desa Wiladeg, Kec.
Putus : 20-12-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2350 K/PID.SUS/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — ANDRYANI SAMPE, S.Kom.
7037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank BRI Cabang Rantepao atasnama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomor rekening0000023201 00000325302:1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao atasnama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomor rekening1520012440612:1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri Cabang Rantepaoatas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan nomorrekening 152001244061 2;Fotokopi kuisioner dalam rangka monitoring dan evaluasiperkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Kepada KoperasiAsisten Deputi
    No. 2350 K/PID.SUS/201818.19.20.21.22.23.24.29,26.2/.1 (satu) lembar kuitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolumeubel:1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari lipatan dan lemari raktanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari pameran dan lemari raktanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;1 (satu) lembar kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenuntradisional ukuran kecil tanggal 8 September 2012;Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi
    Fotokopi Petikan Keputusan Deputi Bidang PembiayaanKementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang PenetapanNamanama Koperasi Peserta Program Bantuan PengembanganKoperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahap Kedua Tahun Anggaran2012;30. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22026tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV LingkupPemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Februari 2012:31.
    pembelian satu unit meja desain ukuran 1x2meter tanggal 5 Agustus 2012:1 (satu) lembar kuitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu meubel;1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari lipatan dan lemari raktanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari pameran dan lemari raktanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;1 (satu) lembar kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenuntradisional ukuran kecil tanggal 8 September 2012;Fotokopi Peraturan Deputi
    /2018e Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan PengelolaProgram Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi KerajinanTenun Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Mei 2012;e 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan untuk MengikutiProgram Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan danPedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 09/TMBP/I/2012 tanggal 5Januari 2012:e Fotokopi Petikan Keputusan Deputi
Register : 16-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUSIHRIN. S.PDi Bin YA.IS
Terbanding/Penuntut Umum : ALMAN NOVERI SH MH
176229
  • KAUR129.500.000,00 JUMLAH518.000.000.00 Bahwa atas penyaluran Bantuan Pemerintah Guna Pembangunan Dan/AtauRehabilitas Lapangan Olahraga Desa Dan/Atau Kelurahan Tahap dariAsisten Deputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olah Raga, Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olah Raga, Kementerian Pemuda Dan Olah RagaRepublik Indonesia tersebut, Pemerintah Desa sebagai Penerima Bantuanyaitu para Kepala Desa bersamasama dengan para Bendahara menerimadan/atau mencairkan Dana Bantuan tersebut.
    KAUR 129.500.0000JUMLAH 1.064.000.000 Bahwa atas penyaluran Bantuan Pemerintah Guna Pembangunan Dan/AtauRehabilitas Lapangan Olahraga Desa Dan/Atau Kelurahan Tahap dariAsisten Deputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olah Raga, Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olah Raga, Kementerian Pemuda Dan Olah RagaRepublik Indonesia tersebut, Pemerintah Desa sebagai Penerima Bantuanyaitu para Kepala Desa bersamasama dengan para Bendahara menerimadan/atau mencairkan Dana Bantuan tersebut.
    KAUR 129.500.000,00JUMLAH 518.000.000.00 Bahwa atas penyaluran Bantuan Pemerintah Guna Pembangunan Dan/AtauRehabilitas Lapangan Olahraga Desa Dan/Atau Kelurahan Tahap dari AsistenDeputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olah Raga, Deputi Bidang PeningkatanPrestasi Olah Raga, Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesiatersebut, Pemerintah Desa sebagai Penerima Bantuan yaitu para Kepala Desabersamasama dengan para Bendahara menerima dan/atau mencairkan DanaBantuan tersebut.
    KAUR 129.500.000JUMLAH 1.064.000.000 Bahwa atas penyaluran Bantuan Pemerintah Guna Pembangunan Dan/AtauRehabilitas Lapangan Olahraga Desa Dan/Atau Kelurahan Tahap dari AsistenDeputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olah Raga, Deputi Bidang PeningkatanPrestasi Olah Raga, Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesiatersebut, Pemerintah Desa sebagai Penerima Bantuan yaitu para Kepala Desabersamasama dengan para Bendahara menerima dan/atau mencairkan DanaBantuan tersebut.
    Bahwa didalam Laporan Pertanggungjawaban yang diterima Asisten DeputiStandarisasi Dan Infrastruktur Olah Raga, Deputi Bidang PeningkatanPrestasi Olah Raga, Kementerian Pemuda Dan Olah Raga RepublikIndonesia tidak ditemukan adanya bukti pembayaran kepada TerdakwaMUSIHRIN, S.PDi Bin YAIS, dengan demikian penerimaan sejumlah uangoleh Terdakwa MUSIHRIN, S.PDi Bin YAIS tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan.