., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat(selanjutnya disingkat Akta No. 46 Tanggal 26 Oktober 2011) denganplafon kredit sebesar Rp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah) dansesuai Akta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang PerjanjianPenggunaan Fasilitas Devisa Umum Dengan Pembukaan Letter OfCredit, yang dibuat dihadapan Suanny Novianti Djojo, S.H., Notaris danPPAT Kotamadya Jakarta Barat (selanjutnya disingkat Akta No. 47Tanggal 26 Oktober 2011), dengan plafon kredit sebesar Rp.100.000.000.000

merupakan dalil yang tidak memilikidasar hukum dan mengadaada, karena sampai saat ini tidak adaputusan hakim yang menyatakan bahwa telah terbukti pemberianJaminan Fidusia dilakukan atas dasar kekhilafan dan/atau penipuan.Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Akta Perubahan PerjanjianKredit No. 22 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh TerlawanIl dan merupakan perubahan Fasiltas Kredit Terlawan Ilsebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 46 danAkta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa

secara lengkap sebagaimana tersebutdalam berita acara perkara ini sedangkan Turut Terlawan tidak mengajukanDuplik dan tetap pada jawabannya;Hal 49 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SelMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Pelawantelah mengajukan bukti tertulis berupa :1.10.11.12.13.14.Bukti P1 : Akta Perjanjian Kredit No.46 tanggal 26 Oktober 2011dibuat oleh/dihadapanTerlawan Ill (Akta: Perjanjian Kredit No. 46);(fotocopy)Bukti P2 : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa

(sesuai dengan aslinya)Bukti T.I4B : Akta Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umumdengan Pembukaan Letter of Credit No. 47 tanggal 26 Oktober 2011,dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta (AktaPK 47). (Sesuai dengan aslinya)Hal 53 dari 78 Hal Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel10.11.12.13.14.15.16.Bukti T.l4C : Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 20Desember 2011, dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris diJakarta (Akta PK No. 22).

Terlawan dengan SuratPermohonan Tanggal 17 Juni 2013 No. 26/MRPAG/1219/VI/2013 PerihalPermohonan Eksekusi Jaminan Fidusia dan hubungan hukum antaraTerlawan dengan Terlawan II yang tertuang dalam Akta No. 46 tanggal 26Oktober 2011 tentang Perjanjian Kredit dibuat dihadapan Suanny NoviantiDjojo, S.H., Notaris dan PPAT Kotamadya Jakarta Barat, dengan plafonkredit sebesar Rp. 100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah) dan sesuaiAkta No. 47 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Perjanjian PenggunaanFasilitas Devisa

Banyuasin atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, baik bertindak sendiri maupunsecara bersamasama atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatanuntuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengansengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan yang dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, pada saat saksiTommy Devisa bersama

sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa besertabarang bukti diamankan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303Ayat (1) ke1, Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 848/PID.B/2015/PN SKY1Tommy Devisa

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Iltelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Devisa, Lahir 06 Oktober2003:10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga danbelum pernah bercerai.11.

ZAINI);

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukanWajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapatdilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukanWajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;b. Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapatdilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:i.

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukanWajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Fos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapatdilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukanWajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapatdilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barang yangdilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, ataupelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Bahwajuga para TKI yang telah dan atau sedang bekerja di Luar Negeri tetapmembutuhkan monitoring dari Pemohon supaya hakhak daripada TKI di Luar Negeritetap terlindungi sampai Kontrak para TKI tersebut selesai dan kembali ke Indonesiadengan aman serta membawa Devisa Negara. Halhal tersebut diatas pada point 8(delapan) akan sangat merugikan Pemohon Pelawan dari segi usaha dan investasiselama ini juga berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, kesempatanHal. 4 dari 14 hal. Put.

No. 2858 K/Pdt/2010kerja para TKI serta Perlindungan bagi para TKI tersebut yang sedang bekerja diLuar Negeri dan Pemasukan Devisa Negara bagi Pemerintah ;Bahwa Pemohon Pclawan adalah subjek Pihak yang mempunyai Niat Baikuntuk mmenyelesaikan Hutang terbukti dengan adanya usulanusulan yangdisampaikan kepada Termohon Terlawan tetapi tidak ditanggapi semestinya olehTermohon/Terlawan, serta sampai dengan saat ini Pemohon Pelawan tetapmengedepankan Niat Baik untuk menyelesaikan serta bekerja sama mencarikanjalan

ajukan pada tanggal 5 Juni 2001untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan Barang Mewah Nomor : 00001/208/97/503/01tanggal 6 Maret 2001 seebesar Rp. 486.824.304,00 ;Bahwa jumlah tagihan pajak seluruhnyaRp. 10.144.743.176,00 ;Bahwa produk Pemohon Banding adalah produkpadat karya yang berorientasil expor sehingga pembebanan pajak tambahan yang demikian besar dan tidakrealistis hingga diluar kemampuan Pemohon Bandingakan menqgqangqu kesinambungan kerja Karyawan sertamengurangi pemasukan devisa

PerbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat SaksiTommy Devisa bersama Saksi Yatiman dan Saksi Devri Irawan ketiganyamerupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah menerima informasi darimasyarakat bahwa didaerah Jembatan 5 Desa Bangun Sari KecamatanTanjung Lago sering digunakan untuk permainan judi, berdasarkan informasitersebut ketiga Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yangdimaksud dan selanjutnya mendapati

Tommy Devisa bin Santori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa disidangkan karena diduga telahmelakukan tindak pidana perjudian;Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi bersamaanggota Polisi Polsek Talang Kelapa lainnya yang menangkapTerdakwa, setelah mendapatkan laporan warga;Bahwa Saksi menangkap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3September 2015 sekira pukul 14.00 WIB di jembatan 5 Desa BangunSari Kec.

Selain sebagai penghasil devisa, juga untuk memenuhi kebutuhansumber energi dalam negeri diluar minyak dan gas bumi.

Bahwa sudah menjadi faktayang tidak terbantahkan bahwa sumber daya mineral dan batubara (MINERBA)merupakan sumber daya pertambangan yang sangat penting dan merupakansalah satu primadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa Indonesia.Selain sebagai penghasil devisa, juga untuk memenuhi kebutuhan sumber energidalam negeri diluar minyak dan gas bumi.

12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan.Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon, dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwaalasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa sumber daya mineral dan batubara (Minerba) adalah merupakan sumberdaya pertambangan yang sangat penting bagi negara, karena merupakan salahsatu aset untuk dapat meningkatkan sumber pendapatan dan devisa

Agustus 2021 sekira pukul 08.00Wib terdakwa 1 berangkat dari kantor koperasi Ramora denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force untuk menagih angsurankepada nasabah sekira pukul 09.00 Wib setelah melintas dijalan MannaKaur tepatnya di depan RSUD Kaur, sepeda motor yang dikendaralterdakwa 1 diberhentikan oleh saksi Muhamad Iqbal dan saksi WahyuSihnanto yang merupakan anggota resnarkoba Polres Kaur, kemudiansaat anggota Polres Kaur memeriksa terdakwa 1 yang saat itu jugadisaksikan oleh saksi Tomi Devisa

berangkat dari kantor koperasi Ramora denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force untuk menagih angsurankepada nasabah sekira pukul 09.00 Wib setelah melintas dijalan MannaHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN BhnKaur tepatnya di depan RSUD Kaur, sepeda motor yang dikendaralterdakwa 1 diberhentikan oleh saksi Muhamad Iqbal dan saksi WahyuSihnanto yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kaur, kemudiansaat anggota Polres Kaur memeriksa terdakwa 1 yang saat itu jugadisaksikan oleh saksi Tomi Devisa

5 Agustus 2021 sekira pukul 08.00Wib terdakwa 1 berangkat dari kantor koperasi Ramora denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force untuk menagih angsurankepada nasabah sekira pukul 09.00 Wib setelah melintas dijalan MannaKaur tepatnya di depan RSUD Kaur, sepeda motor yang dikendaralterdakwa diberhentikan oleh saksi Muhamad Iqbal dan saksi WahyuSihnanto yang merupakan anggota Reserse Narkoba Polres Kaur,kemudian saat anggota Polres Kaur memeriksa terdakwa 1 yang saat itudisaksikan oleh saksi Tomi Devisa

memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan riwayat panggilan dan percakapan antara Terdakwa danAHMAD PERIANSYAH BIN UDIAN tentang ketersediaan dan permintaansejumlan benda yang diduga ganja dari Terdakwa kepada AHMADPERIANSYAH BIN UDIAN; Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan riwayat panggilan dan percakapantersebut karena handphone milik Terdakwa hilang pada saat Saksimengamankan AHMAD PERIANSYAH BIN UDIAN;Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan;Saksi TOMI DEVISA

Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan kawankawan yang tidakmengetahui ketentuan UndangUndang Pertambangan telah atau dapatmerugikan Devisa Negara melalui pajak daerah setempat.

Venture Technology Indonesia ke KaryaAgung Kencana terima kasin ACIM MAULANA ;Bahwa LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atasperminaan importer nasabah Bank Devisa yang bersangkutan dan ditujukankepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importer tersebut, isisurat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberi hak olehimporter untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) atasimporter untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu dan Bank

Venture Technology Indonesia ke KaryaAgung Kencana terima kasin ACIM MAULANA ;Bahwa LC ada suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atasperminaan importer nasabah Bank devise yang bersangkutan dan ditujukankepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importer tersebut, isisurat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberi hak olehimporter untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) atasimporter untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu dan Bank

menyeleaikan masalah perncairanLC akan tetapi saksi Dody Suehardy dan saksi Roesdaryono menolakdipertemukan dengan Peter Petrus, sehingga kemudian Peter Petrusdilepaskan, sesuai pula dengan keterangan saksi Dodi Soehardy dansaksi Roesdaryono serta keterangan Terdakwa; Berdasarkan keterangan ahli Yusrizon, dari Bank Indonesia yangmenerangkan bahwa LC adalah alat bayar untuk sesuatu transaksiEksporlmpor, berbentuk suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisaatas permintaan Importir nasabah Bank Devisa

rangka menyelesaikan masalah pencairan LC akantetapi saksi Dody Soehardy dan saksi Roesdaryono menolak dipertemukandengan Peter Petrus, sehingga kemudian Peter Petrus dilepaskan, hal inisesuai pula dengan keterangan saksi Dodi Soehardy dan saksi Roesdaryonoserta keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan keterangan ahli Yusrizon, dariBank Indonesia yang menerangkan bahwa LC adalah alat bayar untuksesuatu transaksi Eksporlmpor, berbentuk suatu surat yang dikeluarkanoleh Bank Devisa

atas permintaan Importir nasabah Bank Devisa yangbersangkutan dan ditujukan kepada Eksportir di luar negeri yang menjadirelasi dari Importir tersebut, pencairan LC dapat dilakukan apabila penerimaLC telah memenuhi semua persyaratan yang diminta pembeli sebagaimanatertera dalam LC, kalau terjadi penyimpanan terhadap LC, Bank harusHal. 55 dari 67 hal.

Eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan padaBank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsungmemindahbukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekeningeksportir pemilik barang;c. Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanyaberupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatansehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportirpemilik barang;d.

Atas hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menanggapi bahwa pembayaran melalui transferrekening tidak pernah sama dengan yang ditagihkan karena adanyabank charge dan biaya transfer antara bank devisa dan bankkoresponden di setiap transfer pembayaran yang langsung dipotongdari besarnya transfer dari customer. Besarnya bank charge tidakdapat Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Hal 16 dari 20 hal. Put.

No. 838/B/PK/PJK/201 1 jelaskan karena tergantung pada masingmasing bank devisa. Bahwaatas bantahan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dapat dipastikan bahwa nilai tagihan pasti akan lebih tinggidari pada nilai pembayaran.

./2019/PT.DKIsenilai USD 116.624,57, (Seratus enam belas ribu enam ratus duapuluh empat koma lima puluh tujuh dolar amerika);65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengirimanuang ke Rekening 023458482838 atas nama Sheng Da MiningCompany Limited di Bank HSBC di Hongkong tertanggal 5 April2016, senilai USD 116.454, (Seratus enam belas ribu empat ratuslima puluh empat dolar amerika);66. 1 (satu) lembar Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa tertanggal27 April 2016 sebesar USD 49.951,5

Tunas Binatama Lestari(Singapura), dengan penerima Nomor Rekening 8060051926 BCAatas nama Yu Jing;67. 1 (satu) lembar Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa tertanggal19 Mei 2016 sebesar USD = 98.851, dari Rek.NRA104001397986400 atas nama Qitaihe Long Coal Mining Co Ltd,dengan penerima Nomor Rekening 8060051926 BCA atas nama YuJing;68. Struktur perusahaan Merge Mining Holding Limited (MMHL);69.

Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 5 April 2016, senilai USD116.624,57, (seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh empat komalima puluh tujuh dolar amerika);65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip permohonan pengiriman uangke Rekening 023458482838 atas nama Sheng Da Mining CompanyLimited di Bank HSBC di Hongkong tertanggal 5 April 2016, senilai USD116.454, (Sseratus enam belas ribu empat ratus lima puluh empat dolaramerika);66. 1 (satu) lembar Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Tunas Binatama Lestari(Singapura), dengan penerima Nomor Rekening 8060051926 BCA atasnama Yu Jing;67. 1 (satu) lembar Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa tertanggal 19Mei 2016 sebesar USD 98.851, dari Rek. NRA104001397986400 atasnama Qitaihe Long Coal Mining Co Ltd, dengan penerima NomorRekening 8060051926 BCA atas nama Yu Jing;68. Struktur perusahaan Merge Mining Holding Limited (MMHL);69.

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3:(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dilakukan Wajib Bayardi Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor dapat dilakukan diKantor Bea dan Cukai dalam hal:a. pembayaran penerimaan negara atas impor barang yang dilakukan olehpenumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas; danb. pembayaran PNBP atas:1) jasa pelayanan impor untuk barang

Penerimaan Negara Bukan Pajak;Pasal 3(1) Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impordilakukan Wajib Bayar di Bank Devisa Persepsi atau PosPersepsi;(2) Selain tempat pembayaran sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembayaran penerimaan negara dalam rangkaimpor dapat dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dalam hal:a. Pembayaran penerimaan negara atas impor barangyang dilakukan oleh penumpang, awak saranapengangkut, atau pelintas batas; danb. Pembayaran PNBP atas:1.

Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaannegara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP),Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukaiatas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan NilaiHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2017(PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP),Surat Tanda Bukti Setor (STBS), dan Surat SetoranPengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti PenerimaanNegara (BPN) yang diterbitkan oleh BankPersepsi/Devisa

TOMI DEVISA Bin Alm. SANSORI, saksi petugas II.YUDA BAGUS PURNAMA Bin JUSMAN dan saksi petugas Ill.

Saksi Tomi Devisa Bin Alm. Sansori, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Yuda Bagus Purnama dan rekan SaksiAri Octario Saputra, S.Sos Bin Amir yang merupakan anggota KepolisianPolres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sadr.Sigit Tri Harmoko, S.H. Bin H. Slamet pada hari Senin tanggal 25 November2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Mes Pemerintah KabupatenBanyuasin Kamar Nomor 27 Desa Mulya Agung Kec.

Saksi Yuda Bagus Purnama Bin Jusman, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bersama rekan Saksi Tomi Devisa dan rekan Saksi Ari OctarioSaputra, S.Sos yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Banyuasinmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sadr. Sigit TriHarmoko, S.H. Bin H.

Slamet sebagai pengguna narkotika jenis shabu ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tomi Devisa BinAlm. Sansori bersama Saksi Yuda Bagus Purnama Bin Jusman dan Saksi AriOctario Saputra, S.Sos Bin Amir bahwa pada saat dilakukan penangkapanterhadap Terdakwa bersama Saksi Sigit Tri Harmoko, S.H. Bin H.

Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumberdaya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistemterumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitasikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian darikekayaan alam; Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahanpeledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulinkan kembalinamun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal ini sangatsulit untuk dapat pulih seperti kondisi semula

Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumber daya ikanserta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasi ekosistem terumbuHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mamkarang yang dapat berpengaruh langsung terhadap produktifitas ikan,pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagai bagian dari kekayaan alam;Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak(bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulinkan kembali namun hal inimemerlukan waktu yang sangat panjang, dan

Dampaknya dapat merusak potensi tumbuh sumberdaya ikan serta merusak stabilitas, produktifitas dan regenerasiekosistem terumbu karang yang dapat berpengaruh langsung terhadapproduktifitas ikan, pendapatan nelayan dan devisa Negara sebagaibagian dari kekayaan alam; Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahanpeledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulinkan kembalinamun hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, dan hal inisangat sulit untuk dapat pulih seperti kKondisi

Nomor 395 PK/Pdt/2015Indonesia Nomor 28/64/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang PersyaratanBank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa;1.Perjanjian Modal Pinjaman 4 September 1997 antara PemohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali bukanlahperjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab musabab atau latarbelakang namun didasarkan pada adanya Surat Edaran BankIndonesia Nomor 26/I/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang KewajibanPenyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum (SEBI Nomor26/1993) dan Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor28/64/KEP/DIR tahun 1995 tentang Persyaratan Bank Umum BukanBank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa (SKBI Nomor 28/1995);Agar Majelis Hakim yang terhomat lebih jelas memahami PerjanjianModal Pinjaman tanggal 4 September 1997 antara PemohonPeninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, berikutPemohon Peninjauan Kembali sampaikan beberapa poin penting didalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/I/BPPP tanggal 29Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi

Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikanketentuan kesehatan modal minimum bagi bank umum devisaberdasarkan SKBI Nomor 28/1995 yaitu ratio modal (CAR) harussenilai 9% dalam waktu 2 tahun setelah ketentuan ini dikeluarkan.Untuk lebih jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraianbunyi Pasal 9 ayat (2) SKBI Nomor 28/1995 sebagai berikut:(2) Batasan tingkat kesehatan permodalan untuk klasifikasi sehatminimum bagi bank umum devisa yang memperoleh penunjukansebagai bank umum devisa

Berdasarkan uraian di atas, jelas diketahui bahwa SEBI Nomor26/1993 mengatur salah satunya mengenai modal minimum yangwajid pada bank sebesar 8% dan SKBI Nomor 28/1995 mengenaiklasifikasi sehat minimum bagi bank umum devisa dimana CAR nyaharus 9%.

Alasannya :Tidak ada kesepakatan, bahkan tidak mungkin terjadi utangpiutang dalammata uang dolar Hongkong yang dibuat oleh Tergugat Asal bersamadengan Penggugat Asal, oleh karena antara Indonesia dengan Hongkongtidak/oelum ada kesepakatan tentang perjanjian bebas devisa.

No. 1970 K/Pdt/ 20111414meskipun in casu yang diserahkan oleh Penggugat Asal kepada TergugatAsal adalah cheque dalam mata uang Dolar Hongkong, tetap sajarealisasinya yang diterima Tergugat Asal adalah dalam mata uang rupiah.Mohon Perhatian :Adalah NOTO/RE FEITEN bahwa mata uang Dollar Hongkong tidakberlaku (tidak bernilai) di Indonesia sekali lagi karena antara Indonesiadengan Hongkong tidak/belum ada perjanjian bebas devisa.

pasang surut airnya sangatbergantung pada cuaca dan hanya dapat dilalui pada saat musimpenghujan tiba, sehingga KAPALKAPAL pengangkut batubara jenisTongkang milik para Pemohon tidak dapat melintasi sungai dimaksud.Bahwa pemberlakuan kedua peraturan yang dimohonkan uji materiiltersebut juga telah menimbulkan diskriminasi didepan hukum bagiwarga negara Indonesia, yang menerapkan aturan yang berbedakepada angkutan hasil tambang batubara dengan angkutan hasil bumilainnya, yang kesemuanya mendatangkan devisa

melalui jalan umum, jalanumum tertentu atau kendaraan tertentu yang dimaksud dalam PeraturanGubernur tersebut di atas juga tidak jelas, apalagi untuk perusahaantambang yang lokasi tambangnya berada diwilayah KabupatenSarolangun, karena jalan umum tertentu tersebut tidak tersedia.Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumberdaya mineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber dayapertambangan yang sangat penting dan merupakan salah satuprimadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa

Indonesia.Selain sebagai penghasil devisa, juga untuk memenuhi kebutuhansumber energi dalam negeri diluar minyak dan gas bumi.

pasang surut airnya sangat bergantung pada cuaca dan hanya dapatdilaluu pada saat musim penghujan tiba, sehingga KAPALKAPALpengangkut batubara jenis Tongkang milik para Pemohon tidak dapatmelintasi sungai dimaksud.Bahwa pemberlakuan kedua peraturan yang dimohonkan uj materiiltersebut juga telah menimbulkan diskriminasi didepan hukum bagi warganegara Indonesia, yang menerapkan aturan yang berbeda kepada angkutanhasil tambang batubara dengan angkutan hasil bumi lainnya, yangkesemuanya mendatangkan devisa

melalui jalan umum, jalan umum tertentu atau kendaraan tertentuyang dimaksud dalam Peraturan Gubernur tersebut di atas juga tidak jelas,apalagi untuk perusahaan tambang yang lokasi tambangnya beradadiwilayah Kabupaten Sarolangun, karena jalan umum tertentu tersebut tidaktersedia.Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak teroantahkan bahwa sumber dayamineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber daya pertambanganyang sangat penting dan merupakan salah satu primadona untukmendongkrak pendapatan dan devisa