Ditemukan 97 data
429 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian jika Pemohon Peninjauan Kembali telahdiperiksa dan dihukum pidana serta berkekuatan hukup tetap telahMengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasanhutan Tahura secara tidak sah, padahal berdasarkan Bukti Novum PK2s/d PK5 dan didukung Keterangan Ahli Imansyah sendiri di persidangan,ternyata Peta yang digunakan Ahli Imansyah hanyalah Peta HasilRekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007dan bukanlah Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan RayaMinas
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membayar uang pengganti sebesar Rp. 125.229.257.72, (seratus dua puluhlima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiahtujuh puluh dua sen), jika Terpidana tidak mampu membayar uang penggantipaling lambat dalam wakiu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan hukup tetap, maka harta benda yang dimiliki akandisita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar
Giyono
Tergugat:
1.PT. BPR Bhakti Riyadi
2.KPKNL Surakarta
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Klaten
55 — 8
Menyatakan perjanjian kredit Nomor: 9505/PK/BR/V/2016 tetanggal 31 Mei2016, adalah batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyaikekuatan hukup mengikat;. Menyatakan membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek tanahbeserta segala sesuatu yang ada diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor: No.02433, Atas Nama Giyono, terletak di Desa Cawas, KecamatanCawas, Kab. Klaten, Luas 57 M?:.
Gan Natalina
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
293 — 126
Salim, Penggugat melawanTergugat, Johan Tandrin Dkk dan perkara No.43/Pdt.G/2019/ PN.Bpp,antara Penggugat/Frans Hadi Dkk melawan Tergugat Johan Tandrin Dkk.Atas jawaban Termohon tersebut kemudian Pemohon memperlihatkankepada Termohon kedua putusan tersebut berupa salinan resmi PerkaraNomor : 35/Pdt.G/2001/PN.Bpp, telah di putus mahkamah Agung RI, No.1884/PDT/2003 tanggal 15 Maret 2005, dan putusan Pengadilan NegeriNo.43/Pdt.G/2019/PN.Bpp. pada tanggal tanggal 27 Februari 2020, yangtelah berkekutan hukup
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT RIZKY BAROKAH
Tergugat:
SALMAH UBBAYYID
379 — 245
.; AHMAD ROFIQ, SH. paraAdvokat / Penasehat Hukup pada kantor hukum LAWOFFICE HANDY, IRVAN & PARTNER yang berkedudukandi Jl.
112 — 80
Jkt.Sel.Bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem jika memenuhi ketentuan sepertitersebut dalam Pasal 1917 KUHPerdata dimana suatu gugatan yang diajukan keduakalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan dimana para pihaknya sama, dantuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihakpihaknya juga mempunyaihubungan yang sama.Bahwa suatu perkara yang sudah di putus secara difinitif, tidak dapat di ungkitungkit lagi, putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukup tetap tidakdapat diubah
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sehubungan dengan dalildalil para Penggugat pada butir 26 dan butir 28halaman 11 dalam Surat Gugatan, Tergugat V menanggapinya, sebagai berikut:(11.1)Permohonan putusan provisional (uitvoerbaar uit voorraad) tersebut tidakmemenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan oleh Pasal 180 ayat (1)HR. yakni (i) harus ada surat otentik atau tulisan tangan (handscrift) yangmenurut undangundang mempunyai kekuatan bukti: (ii) ada putusanhakim yang telah mempunyai kekuatan hukup tetap (in kracht van gewsde
29 — 8
Dua aspek hukum yang telahdisebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu Ssesuai pertimbangan hukumberikut ini;Menimbang bahwa aspek hukup pertama adalah berhak tidaknyaPenggugat Rekonvensi memperoleh kiswah, harus berpedoman dan berpijakpada aturan hukum yang mengatur sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkandengan fakta hukum pertama yaitu Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidaktermasuk isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi selaku isteri
45 — 14
Memberi izin kepada Pemohon (nn) untuk mengucapkanikrar talak terhadap Termohon (qe Y di depan sidang Pengadilan Agama Gedung Tataan setelah putusan inimempunyai kekuatan hukup tetap;3.
125 — 99
Bahwa tahapan Pengadaan tanah untuk pembangunan KawasanSitu Mangga Bolong wilayah Jakarta Selatan memperhatikanketentuan dibawah ini: Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentinganUmum : Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya padasaat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumsetelah pemberian Gnti Kerugian atau berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukup yang tetap ;Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan
76 — 19
Mks , surat bukti P4.a berupa Fotokopisalinan Putusan pengadilan Tinggi Makassar Nomor 114/PDT/PT.MKS tanggal3 Juni 2010 dan surat bukti P4.b. berupa Fotokopi salinan Putusan mahkamahAgung Nomor 786 K/Pdt/2011 tertanggal 28 Mei 2013Bahwa berdasarkan surat bukti P4, P4.a dan P4.b yang diajukanpenggugat, terungkap fakta bahwa GUGATAN YANG DIAJUKAN PARAPENGGUGAT MERUPAKAN KASUS SENGKETA YANG TELAH PERNAHDIPUTUS HAKIM DAN PUTUSAN YANG DIMAKSUD TELAHBERKEKUATAN HUKUP TETAP BERDASARKAN SURAT BUKTITERSEBUT
91 — 53
Modal untuk SPBU No.24.301.07 milikTergugat dan tidak melaksanakan kewajiban membayar keuntungan kepadaPenggugat sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setiapbulannya dihitung sejak bulan september 2014 hingga Gugatan ini didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas lA Palembang adalah merupakanPerbuatan Ingkar Janji, oleh karenanya sudah sepantasnya Tergugat dibebanikewajiban untuk pengantian biaya kerugian dan bunga sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukup
64 — 4
Oleh karena itu tidak mungkin bagi penyidikuntuk memaksakan menjadikan Terlapor II sebagai Tersangka, terlebihdengan terbitnya putusan MK Nomor : 21/PUUXII/2015 hal tersebutbukan penyidik menjadi takut, namun merupakan peringatan bagi penyidikagar dalam hal menetapkan seorang sebagai tersangka, maka bukti yangcukup harus terpenuhi dan perkara sampai terdapat putusan Hakim yangberkekuatan hukup tetap, maka seluruh elemen dalam pasal yangdipersangkakan kepadanya harus terpenuhi secara utuh dan benar
69 — 11
lanjut.Pertimbangan Hukum Tentang DwangsomMenimbang bahwa tentang petitum nomor 7 Para Penggugat yangmeminta supaya para Tergugat secara tanggung renteng membayar uangpaksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (Satujuta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyalkekuatan hukum tetap, dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang bahwa putusan perkara waris dan harta bersamaperkara a quo adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabilatelah berkekuatan hukup
139 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum perbuatan tersebut dilakukan secara bersamasama ;Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 April 2011 adalahsebagai berikut :MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO yang idetitasnya seperti tersebut di atastelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwakankepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidanadan merupakan suatu perbuatan dalam ruang lingkup hukup perdata ;2 Melepaskan Terdakwa
232 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terputus terhitung sejak putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukup tetap;5.
152 — 72
., yang menentukan pidananya terhadap terdakwa maupunbarang bukti, saksi tinggal bacakan tuntutannya saja, setelah putusan atas perkaratersebut berkekuatan hukup tetap pelaksanaan eksekusi diambilalih oleh Pidsus, saksitidak pernah melakukan eksekusi barang bukti ;Bahwa pada tahun 2006 saksi ada menangani 1 (satu) perkara atas nama KapalKompak 216, yang terdakwanya bernama THAMWATCHAI dan WILHANVAENERAI, surat Dakwaannya dibuat oleh saudara YAFETH saksi hanyamenyidangkannya saja ;Bahwa Penelitian