Ditemukan 90985 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-05-2006 — Upload : 22-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413K/Pdt/2006 Tanggal 30 Mei 2006 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs. PT.CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk ; PT.CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
102 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 30-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 59/PDT/2018/PT AMB Tanggal 9 Januari 2019 — BANK MANDIRI PERSERO TBK BBF AMBON PANTAI MARDIKA
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SH
157 — 77
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SH
157 — 77
BANK MANDIRI PERSERO TBK BBF AMBON PANTAI MARDIKA
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SHPATTY No. 43 RT.004/RW.001 Kelurahan HonipopuKecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II/TERBANDING II ;PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) Ambon, berkantor dan berkedudukan hukum di Jl.Raya Pattimura No. 18 Gedung Keuangan Negara Lt.IVAmbon 97124, Kota Pos 1023 Kota Ambon.
Register : 13-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/TF/2023 Tanggal 20 Juli 2023 — PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
120 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI., 3. PT. BHAKTIMITRA RIELMA INTIHARMONI;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II., II. PT. SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA., III. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK;
439 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
439 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II., II. PT. SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA., III. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK;
Putus : 24-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PDT/2019/PT TTE Tanggal 24 Juni 2019 — Bank Tabungan Negara Cabang Ternate Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate
60 — 20
60 — 20
Bank Tabungan Negara Cabang Ternate Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate, beralamat diJl. Yos Soedarso Nomor 2 Ternate Maluku Utara, Dalamhal ini memberikan Kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,SH.LL.M, Pangihutan Siagian, SH. MH, M. ArifSetyawantika, Dwi Susianto Guntoro, SH., Hendra LeoPurba, Ambi Gultom, Handy Trinova, SH. LL.M., HeldaAnggraini Octavina, SH. LL.M., Sugeng Widodo, SH.LL.M.
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V., II. KENNY JENPO YEE., III. PT. SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA (dahulu PT. INDOSURYA INTI FINANCE);;
344 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
344 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V., II. KENNY JENPO YEE., III. PT. SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA (dahulu PT. INDOSURYA INTI FINANCE);;
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2021 Tanggal 2 September 2021 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARNAG., 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) Diwakili Oleh H.M. ANDT ARSIAN DJUNAID, S.E., DKK;
379 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
379 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARNAG., 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) Diwakili Oleh H.M. ANDT ARSIAN DJUNAID, S.E., DKK;
., dan Rekan, beralamat di Kudus dandomisili elektronik: lawfirm.jamaah@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 019 SK/ADVMu/III/2021, tanggal21 Maret 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL), tempat kedudukan di JalanImam Bonjol, Nomor 1 D GKN II Lt. 4, Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamidi, S.H., jabatanKepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU01/WKN.09/KNL.01/2020, tanggal
Putusan Nomor 314 K/TUN/20212) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m%, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas
nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m*, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m7, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat
Risalah Lelang Nomor 248/37/2020Atau:tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m, terletakdi Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
mencabut Risalah Lelang Nomor248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelangatas:1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m, terletakdi Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembangyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
1069 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
1069 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
Persero bukan lagi kekayaan negara dansepenuhnya tunduk kepada UndangUndang Perseroan.
Kekayaan negara/ kekayaan daerahyang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang,termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, yang dengan adanya Undangundang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf gkhusus mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat secarahukum: 2.
ASAS KEKAYAAN YANG TERPISAHBUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisahdari kekayaan pengurus, kekayaan pendiri maupun kekayaan parapemodal /pemegang saham..
BANK BRI Pesero Tbksepenuhnya tundak kepada UU Perseroan, dihubungkan dengankarekteristik dan teori dari sebuah PERSEROAN, bahwa badan hukummemiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri maupunpengurusnya, dengan demikan kekayaan negara selaku salah satupendiri/pemilik saham PT. BANK BRI Persero Tbk adalah tidak dapatdicampur adukan (identik) dengan kekayaan PT.
Erman menyatakanbahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kKekayaan sendiri,dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMNPerum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara, Prof. Erman jugaberpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMNsecara fisik dalah berbentuk SAHAM yang dipegang oleh negara BUKANharta kekayaan BUMN itu;Bahwa di samping itu keberadaan PT. BANK BRI Tbk bukan termasuklembaga negara atau lembaga Pemerintah, karena PT.
Register : 10-03-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 06-03-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 66/PDT/2016/PT MKS Tanggal 13 Mei 2016 — Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL-Makassar)
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
4. Evy Makalew
53 — 18
53 — 18
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL-Makassar) 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar4. Evy Makalew
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNLMakassar) alamat Jl. Urip Sumoharjo KM 4 Makassar,Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.66/PDT/2016/PT.Mks(Gedung Keuangan Negara Lt.ll) , Selanjutnya disebutSCDAGAL 2... eee cece ee cee cee ee ee eee nee tee teens tenet eee aee eesocc ceecesceesscssee= TERBANDING semula TERGUGATII;3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A. P. PettaraniNo.
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjung bunga, Terbandingsemula Tergugat , Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMakassar (KPKNLMakassar) sebagai Terbanding semula Tergugat Il dan KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta Evy Makalew sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II yangdibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Nopember2015;Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra MemoriBanding
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjung bunga,Terbanding semula Tergugat , Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Makassar (KPKNLMakassar) sebagai Terbanding semula Tergugat Il danKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat serta Evy Makalew sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat IIyang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12Nopember 2015 dan Rahmat Sanjaya, SH Kuasa dari Hj.
Register : 17-07-2023 — Putus : 07-11-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2023 Tanggal 7 Nopember 2023 — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SINGAPORE BRANCH VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA DAN 1. JULIAN LIANDAR, SH.,MH., dan ADITIRTA PARLINDUNGAN, SH.,MH., 2. PT. BUDI GEMA GEMPITA diwakili oleh OEY ALBERT;;
170 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SINGAPORE BRANCH VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA DAN 1. JULIAN LIANDAR, SH.,MH., dan ADITIRTA PARLINDUNGAN, SH.,MH., 2. PT. BUDI GEMA GEMPITA diwakili oleh OEY ALBERT;;
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 1057 — 216
- Tentang : Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
eeAras ip,SALINAN 40PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2017TENTANGPENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKANATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUALMenimbangMengingatMenetapkanDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
tentangKepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);MEMUTUSKAN:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIANIMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGAMERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARANHAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL.BABI...Cin,MDPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2weeBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:heHak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkatHKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negaraberdasarkan peraturan perundangundangan.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalamDaerah Pabean.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dariDaerah Pabean.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batasbatastertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempatlain
Register : 25-02-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 06-03-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 61/PDT/2016/PT MKS Tanggal 13 Mei 2016 — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG SENGKANG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
H. MISBAHUDDIN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO
99 — 0
99 — 0
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG SENGKANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) H. MISBAHUDDIN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/PDT/2021 Tanggal 24 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PEKANBARU, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PEKANBARU, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
Register : 13-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 102/PDT/2016/PT MKS Tanggal 29 Juni 2016 —
37 — 10
37 — 10
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangII. Pemimpin Pusat PT. Bank Mega TBKIII. Pemimpin Regional PT. Bank Mega TBK MakassarIV. Pemimpin Cabang PT. Bank Mega TBKV. CITAMIAH
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,yang beralamat di jalan Jendral SudirmanNo. 93 Kota Parepare, sebagai TERBANDING IDalam hal ini Tergugat I diwakili oleh kuasanya yangbernama Nooralam SAP, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 01 Desember 2014 dan didaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pareparetanggal 30 Desember 2014, Nomor : 66 / SK / HK /XI / 2014 / PN. Parepare ;II. Pemimpin Pusat PT.
Register : 04-08-2016 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 339/Pdt.G /2015/PN.JKT.PST Tanggal 15 September 2015 — FARIDA HASAN >< DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN,Cs
37 — 10
37 — 10
FARIDA HASAN >< DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN,Cs
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN Negara dan Lelang Jakarta V, alamat : Jalan. Prapatan 10 Jakarta Pusat selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT 2. PT BALAI LELANG STAR , alamat The Royal Palace Blok A 1215Jalan Prof dr. Soepomo No. 178 A Jakarta Selatanselanjutnya TERGUGAT II;3. PT BANK DKI , Alamat kantor Pusat Grup Pengelola Aset KhususGedung Bank DKI Cabang Matraman Lt 7 , JalanMatraman raya No. 138 Jakarta Timur selanjutnyadisebut TERGUGAT III;4.
Fatwa Mahkamah Agung
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009 3118 — 1676
- Tentang : Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)
Permohonan Fatwa Hukum (dari Menteri Keuangan terkait perampasan harta kekayaan dalam perkara Tipikor dan disetor ke kas negara)
UndangUndang No. 25 Tahun 2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;:yang pada asasnya harta kekayaan Terdakwa yang telah disita dirampas untuknegara, jika Terdakwa dinyatakan bersalah baik sebagian maupun seluruhnyaPelaksanaan putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi atau putusanMahkamah Agung terhadap amar putusan perampasan harta kekayaandalam perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Pencucian Uang dilakukan olehKejaksaan dengan cara melelang objek perampasan sesuai dengan ketentuanyang berlaku
, dan hasil lelang disetorkan ke. kas negara;Dalam tindak pidana tersebut diatas tidak jarang harta yang dilelang dan hasillelangnya disetorkan ke kas negara, ternyata sebagian atau seluruhnya milikBUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),sehingga korban yang menderita kerugian adalah korporasi yang sesuaidengan UndangUndang Perseroan Terbatas merupakan kekayaan Perseroan(BUMN/BUMD),Hal. 1 dari 2 halanit.
Hasil pelelangan atas harta kekayaan yang dirampas untuk negara, akantetapi pihak korban adalah BUMN/BUMD atau badan hukum milik negara, .maka hasil pelelangan disetorkan ke kas negara dan kemudian oleh negaradikembalikan ke badan hukum milik negara yang menjadi korban perbuatanpidana korupsi tersebut;. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara jo.
Putus : 11-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 K/PID.SUS/2018 Tanggal 11 Juli 2018 — Sunarto Bin Somad
1382 — 620 — Berkekuatan Hukum Tetap
1382 — 620 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa karena menyelewengkan pemanfaatan kekayaan desa. Terdakwa melakukan tukar guling tanah desa dengan milik swasta. Perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah merugikan keuangan negara. Pada pengadilan tingkat ... [Selengkapnya]
Pasal 9Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam halPemanfaatan Kekayaan Desa hanya mengenal bentuk : sewa, pinjampakai, pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna serah;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebinnya merupakan pengulangan faktapersidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadikewenangan Judex Facti yang tidak menjadi dasar dan alasan dalampemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau
DesaRenokenongo karena saksi Rosidah, SH., mengetahui adanya tanahkas Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjotersebut;o Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Rosidah,SH, tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimanadimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jis.Pasal 39 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah juncto Pasal 15 Permendagri Nomor 04 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan
PERMA
PERMA Nomor 01 Tahun 2013 659 — 439
- Tentang : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
. nama dan jenis harta kekayaan;jumlah harta kekayaan;c. tempat, hari, dan tanggal penyitaan; d. uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonanpenanganan harta kekayaan.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri.Pasal 3Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 harus dilengkapi dengan:a.(1)berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksiterkait
harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasiltindak pidana atas permintaan PPATK;berkas perkara hasil penyidikan; danberita acara pencarian tersangka.Pasal 4sebelum pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan,Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pemeriksaan terhadapkelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimanadimaksud dalam Pasai 2 dan Pasal 3.Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan kepada seorangHakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapanpermohonan
, mengadili, danmemutus permohenan penanganan harta kekayaan adalahPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkeberadaan harta kekayaan.(2) Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang dimohonkan untukdimintakan penanganan harta kekayaan dalam daerah hukumbeberapa Pengadilan Negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dariPengadilan Negeri tersebut untuk mengajukan permohonanpenanganan harta kekayaan.Pasal 6Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeriuntuk memeriksa
suatu permohonan penanganan harta kekayaan,Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lainyang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud berdasarkan usuldari pimpinan instansi Penyidik yang bersangkutan.Pasal 7 Dalam hal harta kekayaan yang dimohonkan untuk dimintakanpenanganan harta kekayaan berada di luar negeri, Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuspermohonan penanganan harta kekayaan.Bagian KeduaPengumuman Permohonan Penanganan Harta KekayaanPasal
Pasal 15Dalam hal diperlukan, Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadapharta kekayaan di tempat harta kekayaan tersebut berada.Pasal 16Hakim memerintahkan Pemohon Keberatan untuk membuktikan asalusul bahwa harta kekayaan yang diajukan permohonan penangananharta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana.Pasal 17Dalam hal diperlukan, Hakim dapat meminta keterangan ahli dan dapatpula meminta agar diajukan bahan baru.Pasal 18(1 Hakim mempertimbangkan seluruh dalildalil dan alat bukti yangtelah
Putus : 07-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3166 K/Pdt/2016 Tanggal 7 Maret 2017 — DIREKTUR PIUTANG
KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN
LAIN-LAIN, dkk. vs. SUPRAPTO TJIOE, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN
BEKASI,
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PIUTANGKEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAANLAIN-LAIN, dkk. vs. SUPRAPTO TJIOE, BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATENBEKASI,
Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAHVill DJKN BANDUNG Cq.
Kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan, dalam hal ini termasuk juga hutang a.n PT.
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN CabangDKI Jakarta Nomor S4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 halPenyerahan Pengurusan piutang Negara a.n.
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada PUPN Cabang8.2.8.3.DKI Jakarta Nomor S4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 halPenyerahan Pengurusan piutang Negara a.n.
DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DANKEKAYAAN LAINLAIN, 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKNBANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BEKASI, Pemohon Kasasi II: PT.
Putus : 08-07-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 8 Juli 2019 — ASAI Bin SIYAN
3196 — 1636 — Berkekuatan Hukum Tetap
3196 — 1636 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini berhubungan dengan pengalokasian Dana Desa yang merugikan keuangan negara yang dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di tingkat pertama, perkara ini diadili pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Pengertian memperkayadiri sendiri atau orang lain tidak diartikan membuat diri sendiri atauorang lain benarbenar menjadi kaya, tetapi cukup dimaknai denganadanya pertambahan kekayaan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Random, Kecamatan TanjungHarapan, Kabupaten Paser telah terbukti menggunakan dana AlokasiDana Desa (ADD) sebesar Rp1.412.250.735,00 (satu miliar empatratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluhlima