Bahwa Pada Tanggal 16 September 2019 Kepala KUPP Kelas II Luwukmengirim surat undangan kepada Pengurus Koperasi Jasa TKBM PermataPelabuhan Tangkiang terkait permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Tangkianguntuk dilaksanakan mediasi/sosialisasi dengan pembicara utama Bapak direkturLalu lintas dan Angkutan Laut Kemenhub RI dan Ketua INKOP TKBM Pelabuhan,namun acara tersebut tidak sempat dihadiri oleh Bapak Direktur Lalu Lintas danAngkutan Laut sehingga sosialisasi/mediasi tidak mendapatkan hasil, sehinggapelaksanaan

Banggail sesuai yang diamanatkan oleh bapakdirektur Lalu lintas dan Angkutan Laut Kemenhub RI, dan atas keberatan kamitersebut maka oleh Kepala KUPP Kelas Il Luwuk melaksanakan kembaliVerifikasi/evaluasi dan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kab. Banggal;17.

~Berkaitan dengan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkatan LautDitjen Hubla perihal penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat,Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembalimenyampaikan surat undangan nomor: AL.402/4/66/UPP.Lwk19tertanggal 10 Oktober 2019 kepada Asisten Deputi KelembagaanKoperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala BiroHukum dan KSLN Kemenhub, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan LautDitjen Hubla, Kabag Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Ketua IndukKoperasi Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan tanggal 18 September 2018;: Surat dari Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (NKOPTKBM) Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhankelas II Luwuk,Nomor:140/NKOPTKBM/P.1/IX/19 Perihal:Keberadaan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tanggal 27 september 2019;: Surat dari Kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk Kepada Asisten Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKMKementerian Koperasi dan UKM.Kepala Biro Hukum dan KSLN Kemenhub

Print Out Keterangan Jam Operasional Bandara GunungSitoli Nias yangdikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, diberi tanda Bukti T4;5. Fotocopy Claim Pax / Bukti Pemberian Kompensasi Kepada Penumpang ,diberi tanda Bukti T5;6. Foto Counter Check in Wings Air pada Bandara Kualanamu Medan diberitanda Bukti T6;7. Print Out Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 TentangTanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 22 ayat 1 (Satu) danayat 2 (dua), diberi tanda Bukti T7;8.

kerumah terdakwa di Fatmawati Cluster, Semarang dalam rangkapenngambilan SK di Jakarta, waktu itu ada sekitar 16 (enam belas)orang khusus untuk Kementerian Perhubungan, kemudian kamiberangkat ke Jakarta dengan Pesawat Garuda dan didampingi saksiWINDU PURBOWO, setibanya di Jakarta kami diinapkan di HotelMenteng II Jakarta.Bahwa keesokan harinya saksi WINDU menyampaikan kalau diKemenhub sedang sibuk, maka yang datang ke Kemenhubperwakilan 2 (dua) orang saja, kKemudian 2 (dua) orang dari kamipergi ke Kemenhub

PURBOWO.Bahwa setelah itu kami disuruh mengisi blanko penempatan, waktu itusaksi mengisi penempatan di Semarang di Kantor LLAJ (PengurusanKIR) setelah itu kami pulang ke Semarang dengan menggunakanPesawat Lion Air, namun sudah lama ditunggu tidak ada kejelasan.Bahwa sampai dengan saat ini saksi dan kakakkakak saksi belumada yang menjadi PNS melalui terdakwa.Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 302/Pid.B/2018/PN SmgBahwa kemudian draft SK yang diserahkan saksi WINDU PURBOWOkepada saksi setelah di cek ke Kemenhub

Hasil penelitian P2T akan dibahas bersama antara Pemda Suladan DPRD Kab.Sula dengan Kemenhub/Ditjen Hubud/Kabandara SultanBabullah untuk menentukan langkah penyelesaian lebih lanjut;15. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat Rekonvensi telah melakukan:a.

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 Surat MenteriPerhubungan kepada Gubernur Provini Maluku Utara Nomor AU.102/3/ 13Phb2011 yang intinya menyatakan pemerintah pusat prihatin atasterhentinya operasi Bandara Emalamo, maka Kemenhub bersediamenganggarkan pembayaran ganti rugi tanah Emalamo sesuai ketentuanperundangundangan bidang keuangan negara dan belum pernah dilakukanpembebasan meminta Klarifikasi Surat Bupati Sula tanggal 9 Desember 2010dan tidak dapat dipertimbangkan pembangunan bandara

400.000 for the vessel Ambassador VII to TrustradeEnterprises Ltd dan terjemahannya;Surat dari Kuasa Penggugat di Singapura (Rajah & Tann LLP)kepada Tergugat, tanggal 22 Desember 2010 perihal payment toUSD.400,000 for the vessel Ambassador VII to TrustradeEnterprises Ltd; dan terjemahannya;Surat permohonan Penggugat melalui kuasanya No.0018/RJT10064/ SAM/IAIWMAMMB kepada Direktur Perkapalandan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DitjenHubla) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia(Kemenhub

Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Prov.Sultra mengambil dari bendahara UPT Haluoleo untuk disetorkanke kas daerah, hal tersebut terjadi atas kebijakan dari pimpinan(Kadishub);Bahwa UPTD mempunyai bendahara sendiri, namun tidakdifungsikan, bendahara UPTD berfungsi dalam uang sewaruangan, dil namun dalam perihal uang PSC hanya sebagaianggota saja;Bahwa bendahara UPTD tidak difungsikan karena berdasarkan SKKadishub pada Dictum 3 perihal uang hasil retribusi disetorkankepada bendahara UPT Dirjen Kemenhub

untuk didampingi dan tidak terpisahkan,namun pada kenyataannya hanya dilakukan sendiri dan tidakdidampingi;Halaman 61 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiBahwa terdakwa tidak membuat laporan kepada kadishub karenaterdakwa tidak pernah mengetahui jumlahnya berapa;Bahwa sebelum perda berlaku harga stiker/kupon retribusi sebesarRp.13.000, pemungutan dilakukan oleh petugas bandara, setelahperda berlaku dimana harga stiker/kupon retribusi sebesarRp.24.000, ada surat dari UPT Dirjen Kemenhub

dimana isinyamenanyakan apakah ada persetujuan dari dari Menteri Keuangan,namun kadishub tidak mau mengkonfirmasi apabila sudah adarekomendasi dari menteri Keuangan;Bahwa saksi pernah mengecek langsung kepada korlap perihalpelaksanaan pemungutan retribusi, dan saksi tidak mendapat suratatau laporan baik dari bendahara UPT Kemenhub ataupun dariBendahara Dinas Perhubungan;Bahwa saksi sebagai kepala UPTD Bandara pernah bertanyakepada Kadishub namun tidak mengetahui apakah kendalakendala yang dihadapi

Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Prov.Sultra mengambil dari bendahara UPT Haluoleo untuk disetorkanke kas daerah, hal tersebut terjadi atas kebijakan dari pimpinan(Kadishub);Bahwa UPTD mempunyai bendahara sendiri, namun tidakdifungsikan, bendahara UPID berfungsi dalam uang sewaruangan, dll namun dalam perihal uang PSC hanya sebagaianggota saja;Bahwa bendahara UPTD tidak difungsikan karena berdasarkan SKKadishub pada Dictum 3 perihal uang hasil retribusi disetorkankepada bendahara UPT Dirjen Kemenhub

untuk didampingi dan tidak terpisahkan,namun pada kenyataannya hanya dilakukan sendiri dan tidakdidamping;Halaman 61 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiBahwa terdakwa tidak membuat laporan kepada kadishub karenaterdakwa tidak pernah mengetahui jumlahnya berapa;Bahwa sebelum perda berlaku harga stiker/kupon retribusi sebesarRp.13.000, pemungutan dilakukan oleh petugas bandara, setelahperda berlaku dimana harga stiker/kupon retribusi sebesarRp.24.000, ada surat dari UPT Dirjen Kemenhub

dimana isinyamenanyakan apakah ada persetujuan dari dari Menteri Keuangan,namun kadishub tidak mau mengkonfirmasi apabila sudah adarekomendasi dari menteri Keuangan;Bahwa saksi pernah mengecek langsung kepada korlap perihalpelaksanaan pemungutan retribusi, dan saksi tidak mendapat suratatau laporan baik dari bendahara UPT Kemenhub ataupun dariBendahara Dinas Perhubungan;Bahwa saksi sebagai kepala UPTD Bandara pernah bertanyakepada Kadishub namun tidak mengetahui apakah kendalakendala yang dihadapi

khusus Perurimemberikan kewenangan melalui Surat Perintah dari perusahaan (PerumPeruri) Nomor: SPRIN 35 / XII / 2018, tanggal 4 Desember 2018 untukmemberikan keterangan sebagai Ahli mengenai keaslian produk PerumPeruri (Sertifikat keterampilan Ditjen Perhubungan Laut) kepada penyidikPolres Pelabuhan Tanjung Priok; Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, Blanko Sertifikat Keterampilanditerbitkan dan diedarkan oleh Kementerian Perhubungan c.q DitjenPerhubungan Laut; Bahwa Perum Peruri merupakan mitra dari Kemenhub

Bahwa ahli mengatakan Dalam keadaan normal, kapal asing yang akanmelakukan kegiatan di wilayan Indonesia melakukan penunjukankeagenan dan Pihak Agent kapal melaporkan rencana kedatangan kapalasing ke Direktorat Lalu lintas Ditjenhubla Kemenhub untuk mendapatkanpersetujuan dan dokumen PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing).Dalam keadaan emergency, kapal yang akan lego jangkar harusmelaporkan keberadaannya di perairan Indonesia kepada Syahbandarterdekat.

yang akanmengerjakannya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukanpertanyaan dan tanggapan;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depanpersidangan yaitu: BB No. 102:1 (satu) bundel print out email dari DinnySuryakencana (dinnysk@yahoo.com) tanggal 7 Mar 2011 09:31, SubjekRKAM, Kepada wgm.hkwill@gmail.com, beserta print out attachement fileHKBisdevFrom REKM BMC Maret 2010.xlsx;BOBBY REYNOLD MAMAHIT;Pada pokoknya menerangkan;Bahwa pekerjaan saksi Dirjen Hubla Kemenhub

duapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (/ima puluh juta rupiah)sehingga seluruhnya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa uang tersebut berasal dari proyek pekerjaan yang dimenangkan olehsaksi dikarenakan saksi sebagai marketing mempunyai feedan fee tersebutsaksi serahkan sebagian kepada THEOFILUS WAIMURI namun bukanberasal dari PT Hk;Bahwa setelah pertemuan antara saksi bersama THEOFILUS WAIMURI, NYOMAN SUJANA dengan BOBBY REYNOLD MAMAHIT, saksimendapatkan proyek DED di Kemenhub

ketika ituIRAWAN melihat saksi memberikan uang kepada DANNY ALEX dan saksidilaporkan oleh DANNY ALEX bahwasannya uang telah diterima olehIRAWAN;Bahwa penyerahan uang tersebut saksi laporkan kepada Terdakwa selakuGM Divisi Gedung, dan saksi tidak mengetahui mengenai pemberian uangsebesar Rp200 juta kepada IRAWAN terkait pembelian Engenering Estimate(EE);Bahwa setelah itu dilakukan pelelangan kedua dengan sistempascakualifikasi yang saksi ketahui dari website selanjutnya dokumenpenawaran dibawa ke Kemenhub

pemukulan kepadaSaksi Yayan;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulanterhadap Saksi Yayan;Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan ketika keributan sudahselesai dan dilerai oleh pengurus dari Bis MS yang bernama Saksi Ajatdan pengurus Bis CBU yang saksi tidak tahu namanya;Bahwa yang Saksi lakukan pada saat mengetahui tentang pertengkaranyang terjadi di depan Terminal Ciakar posisi Saksi berada diruang tungguHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Smdpenumpang kantor Kemenhub

Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKOSUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SEyang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub,sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang,sehingga selanjutnya diketahui kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik(BLUe) palsu dibuat oleh para Terdakwa, salah satunya kartu uji Nomor Seri L869021 atas nama Sugeng Harijono

.- 1 bendel yang berisi : 1 bendel asli SPK Nomor : KU. 003/PC/440/TWL.2015, tanggal 28 April 2015 tentang paket pekerjaan pengadaan komputer PC dan printer dan 1 bendel copy dok. kontrak - 1 bendel yang berisi : 1 bendel asli SPK No : KU. 003/MBL/448/TWL.2015, tanggal 30 April 2015 tentang paket pekerjaan pengadaan meubelair dan 1 bendel copy dokumen kontrak - 1 bendel copy POK T.A 2015 Kemenhub, tertanggal 17 Desember 2014 - 2 (dua) bendel kartu garansi LENOVO - 2 (dua) lembar kartu garansi

Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara Jateng Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jawa Tengah - 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan petikan TA 2015 nomor : SP DIPA- 022.05.2.413900/2015, tanggal 14 Nopember 2014 beserta lampirannya.7 Penyitaan Nomor : SP. Sita / 105 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 18 Juni 2015, disita dari sdr. WILDAN Bin Alm. SALMIN, berupa : - Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- .

f. 1 (satu) bendel fotocopy Permenhub RI nomor : PM 102 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan UPT Dirjend Hubud Kemenhub berikut lampiran terkait tupoksi selaku bendahara. g. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub RI nomor : SK.01 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.

h. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.1157 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020. i. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.10 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.

f. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001. g. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001.21. Penyitaan Nomor : SP.

.- 1 bendel yang berisi : 1 bendel asli SPK Nomor : KU. 003/PC/440/TWL.2015, tanggal 28 April 2015 tentang paket pekerjaan pengadaan komputer PC dan printer dan 1 bendel copy dok. kontrak - 1 bendel yang berisi : 1 bendel asli SPK No : KU. 003/MBL/448/TWL.2015, tanggal 30 April 2015 tentang paket pekerjaan pengadaan meubelair dan 1 bendel copy dokumen kontrak - 1 bendel copy POK T.A 2015 Kemenhub, tertanggal 17 Desember 2014 - 2 (dua) bendel kartu garansi LENOVO - 2 (dua) lembar kartu garansi

Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara Jateng Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jawa Tengah - 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan petikan TA 2015 nomor : SP DIPA- 022.05.2.413900/2015, tanggal 14 Nopember 2014 beserta lampirannya.7. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 105 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 18Juni 2015, disita dari sdr. WILDAN Bin Alm. SALMIN, berupa: - Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- .

e. 1 (satu) bendel fotocopy Permenhub RI nomor : PM 102 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan UPT Dirjend Hubud Kemenhub berikut lampiran terkait tupoksi selaku bendahara. f. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub RI nomor : SK.01 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.

g. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.1157 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020. h. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.10 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.

f. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001. g. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001.23. Penyitaan Nomor : SP.

INDAH JULITAWATI Binti MADENAN pekerjaanPNS Kemenhub tempat tinggal saya tidak tahu ;Bahwa saksi dengan sdr. AGUS SUDARSONO sudah kenal karena ia wargasaksi dan juga tetangga saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.Sedangkan dengan sdri. INDAH JULITAWATI Binti MADENAN saksi tidakkenal dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa yang saksi tahu hubungan sdr.

Putra9 GT.13berbendera Indonesia adalah ZAKARIA.Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Ahli yangpada pokoknya berpendapat;Ahli Rahmat Nasution, 19850312 200912 1 002, Kijang, 12 Maret 1985,35 Tahun, Islam, ANT V, ASN KEMENHUB / Penata Muda Tk (III/b), NakhodaKapal Negara dan PPNS pada Kantor KSOP KELAS II TG.PINANG, Lakilaki,Indonesia, JI. Kampung Teratai KM. 17 RT.0O3 RW.001 Kel Gunung LengkuasKec. Bintar Timur Kab. Bintan Porv. Kepri.

Kemenkeu dalam memberikan jasa layananoperasional dan infrastruktur TIK sistem INSW; Potensi kerugian yang Penggugat derita karena tidak dapatmengikuti proses pengadaan barang/jasa untuk melanjutkankegiatan pengembangan dan/atau pemeliharan aplikasi tersebutyang rencananya akan diselenggarakan pada bulan November2020, adalah lebih kurang sebesar Rp7.000.000.000, (tujuhmiliar Rupiah);Layanan Airtime Long Range Identification and Tracking of theShip (LRIT) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia(Kemenhub

Layanantersebut hanya dapat dikerjakan oleh Penggugat, mengingatPenggugat merupakan satusatunya ASP (Application ServiceHalaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor 146/G/2020/PTUN.JKT.Provider) Recognized yang ditunjuk oleh Kemenhub dan diketahuloleh Organisasi Kemaritiman Internasional (International MaritimeSatellite Organisation/MSO dan/atau International MaritimeOrganisation/IMO).

Hasil penelitian P2T akan dibahas bersama antara Pemda Sula danDPRD Kabupaten Sula dengan Kemenhub/Ditjen Hubud/KepalaBandara Sultan Babullah untuk menentukan langkah penyelesaian lebihlanjut;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat Rekonvensi telah melakukan:a.

dapatberoperasinya Bandara Emalamo sejak tanggal 18 Desember 2011.Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2011, Menteri Perhubungan telahmenerima perwakilan warga Dea Wai lpa dan Desa Umaloya, yang tetapmenuntut pembayaran ganti rugi lahan/tanah Bandara Emalamo yangterletak di atasnya;Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011 Surat MenteriPerhubungan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor AU.102/3/13Phb2011 yang intinya menyatakan pemerintah pusat prihatin atasterhentinya operasi Bandara Emalamo, maka Kemenhub

Anugerah Jaya Abadi) 045/AJM/08/15 tanggal 16 Agustus2015 yang menerangkan bahwa Penggugat telah memuatbarang ke Kapalnamun kembali dibongkar atas perintah Tergugat karena Penggugat belummelunasi sewa kapal dan perincian biaya bongkar barang saat dalampengawasan Kemenhub Dirjen Perhubungan;12.Bukti Surat T37, T41, T42, T70 tentang Surat PT. Inti Cahaya Alamtanggal 01 Juni 2015, Surat Dari PT. Inti Cahaya Alam tanggal 05 Juni 2015,Surat Dari PT.

Putra Budi Bali Bersama tanggal 19 Agustus 2015, SuratKeterangan dari Kemenhub KT 2501 (Bojonegara ke Jambi)PK.650/1/17/UPP.BUN2015, Invoice PT. Cakrawala Nusa Mandiri007/PV/CNM/IX/15 tanggal 21 September 2015, Photo Kapal BW 2501 telahhanyut, Photo pegambilan bahan bakar minyak, Surat berita acara serahterima bahan bakar minyak yang menerangkan bahwa Kapal BW XXV telahditelantarkan oleh Penggugat sehingga terjadi kerusakan dan biayabiayaselama kapal bersandar dan perbaikan kapal.

Penggugat:
PRORI TANGOU
Tergugat:
FREDERIK SANAPADA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kemendagri RI Cq Gubernur NTT Cq Pemda Kab Alor Cq Bupati Alor
2.Pem RI Cq Presiden RI Cq Kemenhub RI Cq Dirjenhub Udara Cq Kepala kantor Bandara Mali
3.Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Kemen ATR Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov NTT cq KaKan Pertanahan Kab Alor
4.Pem RI Cq Presiden RI Cq Kemendagri RI Cq Gub Prov NTT Cq Pemda Kab Alor Cq Bupati Kab Alor Cq