Ditemukan 102 data
185 — 2
Bahwa tindakan Turut Tergugat yang melaksanakan lelang Eksekusihak Tanggungan atas permohonan dari PT Bank Syariah MandiriCabang Pemalang (Tergugat) sesuai dengan Surat PermohonanLelang No.16/4263/FRD tanggal 3 Februari 2014 yang dalam hal iniberdasarkan Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam RangkaPembiayaan Murabahah No.30 tanggal 16 Desember 2010 akadPembiayaan Al Murabahan Nomor 08 tanggal 14 Juni 2011, SertifikatHak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan
1.DINA KURNIAWATI, S.H., M.H.
2.HERIL ISWANDI, S.H., M.H.
3.I NYOMAN SUGIARTHA, S.H., M.H.
4.RIZKI TAUFANI,S.H.
5.REZA SAFETSILA YUSA,S.H.
6.YULIA OKTAVIA ADING, S.H., M.H.
Terdakwa:
RESA OCTAVIANI
67 — 0
RESA OCTAVIANI;
- Copy Slip gaji atas nama RESA OCTAVIANI sebagai Account Officer;
- Bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Taliwang, Area Sumbawa 1 Regional Mataram Nomor: 0416/PNM-SPI/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
- 228 (dua ratus dua puluh delapan) bundel Surat Formulir Permohonan Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan
193 — 67
Namun kenyataanyakaplingan itu masih ada dan merupakan bagian lanan yang selalu diolahdalam budidaya oleh TERGUGAT sampai sekarang;Bahwa jika dikaitkan dengan alasan status dan keberadaan tanah/lahankapling tidak jelas, sehinggan tidak terpenuh rukun dan syarat akad sertaTERGUGAT dipersalahkan telah melakukan kegiatan usaha yangberdasarkan ekonomi syariah yang bertentangan dengan konsepmurabaha dan definisi murabahan menurut pandangan ahli maupunperaturan perundangundangan.
228 — 39
diatur dalam Pasal 31sampai dengan Pasal 43 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, dan pertimbangan selebihnya sengketa hal inibukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan pertama ParaPenggugat tersebut tidak dapat dibenarkan;Alasan kedua :Bahwa penyegelan Rumah/Tanah dalam Pengawasan PT.BankVictoria Syariah Cabang Serang atas Obyek yang menjadi jaminandilakukan oleh Para Tergugat sebelum kewajiban pengembalian pinjamanPembiayaan Murabahan
78 — 78
Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahan Bil Wakalah Nomor.16.Bukti Surat tersebut telah diberi meteral cukup (nazegelen) tidakdiperlihatkan aslinya (turunan asi) , telah diparaf oleh KetuaMajelis dan diberi tanda P.7 ;08 Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilita Pembiayaan tanggal 28Maret 2018 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup(nazegelen) tidak diperlihatkan aslinya (Print aut di Validasi) ,telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.8 ;09. Fotokopi Oyek gugatan 5.1,5.2 dan 5.5.
Fotokopi turunan asli Akad Pembiayaan Murabahan Bil WakalahNomor.16 yang telah diberi meterai cukup (nazegelen) tidakdiperlihatkan aslinya (P.7) ;5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan tanggal 28Maret 2018 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen)tidak diperlihatkan aslinya (Print aut di Validasi), P.8 ;6. Fotokopi Surat Somasi Nomor :011/SSAN/ADV/XII/2018 tanggal 29Desember 2018.
121 — 9
T.IX3: Foto copy Akad Murabahan Nomor 25 tanggal 20 Desember2011 yang dibuat oleh Notaris Sysvia Yuslinda Hasman, SH. MkN ;4. T.1IX4: Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 49 yang dibuat KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang;5. T.1X5: Foto copy Akta Jual Beli Nomor 101/2011 tanggal 30Desember 2011 yang dibuat Silvia Yuslinda Hasman, SH., MkN;6. T.1X6: Foto copy Surat Pernyataan Notaris/Pejabat Pembuat AktaTanah/PPAT Nomor 85/SY/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;7.
192 — 48
Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Bkndan definisi murabahan menurut pandangan ahli maupun peraturanperundangundangan. Maka dalil ini sangat tidak masuk akal danmengadangada;Bahwa bagaimana bisa TERGUGAT menjalankan usaha sebagai subjekhukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) tidak memiliki legal standingatas lahan yang dikelola?Bahwa TERGUGAT menyadari dan memahami bahwa banyak yangterlupakan oleh PENGGUGAT disaat marketing memberikan penjelasanatas lahan yang diakadkannya.
35 — 8
Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahan Nomor 15,tanggal 10 Juni 2016, dibuat dihadapan R.A. Setiyo Hidayati, SH, MH.Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Palangka Raya.(bukti T.4);Hal.1435. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor402/2016 tanggal 10 Juni 2016, dibuat dinadapan R.A. Setiyo Hidayati, SH,MH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota PalangkaRaya. (bukti T.5);6.
23 — 13
Fotokopi Bukti Pembagian Murabahan No.423391202220,antara Muhammad Yusuf Pamun dan PT COMB NIAGA AUTOFINANCE yang terkait dengan Mobil HONDA FREED Nomor Polisi DD1059 UV tertanggal 27 September 2012 yang disetujui oleh Termohon,yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang tidakditunjukkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3.4.
518 — 214
Fotocopy Akad Pembiayaan (Murabahan) Nomor:245 tanggal 26 Maret 2013tanpa surat asli, diberi tanda P2.3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1227 atas nama Hak Tanggungan PertamaNo.2452/2013 PT.Bank Internasional Indonesia,tok tanpa surat asli, diberitanda P3.4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3575026508460004 tanggal 28122012,tanpa surat asli diberi tanda P4 ;5.
111 — 10
KuasaTergugat IX telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2013/PN.LP10.11.12.13.14.15:TX 14T.K 2TK 3TK 4TK 5TK 6TK 7TK 8T.K 9T.K 10 :TAK 11:TAK 12:TK 13 :TAK 14 :TAK 15 :Foto copy Surat Permohonan pembiayaan konsumtif yangdiajukan oleh Tergugat VI kepada Tergugat IX tanggal 25Desember 2011;Foto copy Surat Penegasan Persetujuaan Pembiayaan dariTergugat IX No. 13/578 tanggal 20 Desember 2011 yangditujukan kepada Tergugat VI;Foto copy Akad Murabahan
432 — 480
Apabila dari penjualan jaminan tersebutsetelah pembayaran hutangnya masih ada sisa, maka sisa tersebut harusdikembalikan kepada nasabah, namun apabila kurang, sebagaimanadisebutkan dalam huruf d, maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah), yangdalam hal ini adalah Tergugat dapat membebaskan sisa kekurangantersebut.28.Bahwa apa yang dimaksud oleh Fatwa DSN No 47 tersebut mengaturmengenai penjualan obyek murabahan atau jaminan dengan cara menjuallangsung kepada pembeli tanpa melalui lelang.
73 — 18
telah sah dan megikat secara hukum bagi Tergugat III dan Tergugat IVsehingga berlaku sebagai UndangUndang bagi keduanya (Pasal 1338 KUHPerdata)7 Bahwa Tergugat IV MENOLAK dalil petitum gugatan penggugat Poin 7(Tujuh) yang menyatakan bahwa batal demi hukum perbuatan Tergugat IV yang telahmembebani sertifikat hak milik No. 3598, Surat Ukur No. 09/1977 tertanggal 18Januari 1977 luas 180 M2 oleh Tergugat III.Bahwa antara Tergugat III dengan Tergugat IV telah MENYEKATI Perjanjian yaituAkad Pembiayaan Murabahan
53 — 47
dapat dicocokan dengan aslinya karena asalinyatelah menjadi alas hak pembuatan setifikat, selanjutnya oleh KetuaMajelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T1.a;2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ************** tanggal 18Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pasaman Barat, bemeterai cukup dan dinazagelend,telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya olehKetua Majelis bukti tersebut ditandatangani dan diberi tanda T1.b;3 Fotokopi Akad Murabahan
297 — 135
Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pat.G/2020/PN Bit10.11.12.13.14.15.16.17.18.Foto copy dari foto copy sertifikat Hak milik No.929 di Kelurahan MadidirUnet, bermaterai cukup diberi tanda bukti ( T5 );Foto copy dari foto copy ijin mendirikan, merubah, menambah bangunan(IMB) 01/ IMB/ BPPT & PMD/ 0188/ X/ 2014,bermaterai cukup diben tandabukti ( T6 );Foto copy dari foto copy Akad Murabahan No. 15/ 275/ 327/ MRBH,bermaterai cukup diberi tanda bukti ( T7.a );Foto copy dari foto copy pembiayaan dana berputar
37 — 9
Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau huruf (b). titel eksekutorial yangterdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menuruttata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditorkreditor lainnya;Halaman 104 dari 107 halaman, putusan No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Bgr.Menimbang, bahwa oleh akad pembiayaan murabahan
314 — 188
Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum, sesuai denganPasal 3 Akad Murabahah Pembiayaan KPR BTN Syariah sebagai berikut :PASAL 3PELAKSANAAN PRINSIP MURABAHAHPelaksanaan Prinsip Murabahan yang berlangsung antara Banksebagai penjual dengan Nasabah sebegai pembeli dilaksanakanberdasarkan ketentuan Syariah dan di atur menurut ketentuanketentuan dan persyaratan sebagai berikut:1.
202 — 143
Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai denganaslinya, lalu diberi tanda bukti TI.1;Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahan No. 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan danternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti TI.2;Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 144 yang bermeterai cukup tanpamemperlihatkan aslinya.
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E
241 — 99
Utr.sertipikat yang beralamat di Cipadu dan di Cibubur atas nama Terdakwadan copy sertipikat di Bandung atas nama keluarga istri dari Terdakwanamun tidak ada realisasi penggantian jaminan;Bahwa Pengertian dari Al Murabahan (Waad) adalah akad jual beli antarabank dan nasabah, dimana bank membeli barang terlebih dahulu danmenjual kembali kepada nasabah dengan ditambah harga perolehan berikutkeuntungan bank;Bahwa terkait pengertian AlMurabahan, seharusnya bank membellilangsung sesuai dengan ketentuan
1.Suryanta Desy Christiani, SH
2.Nurainun, SH
3.Fauzan Irgi Hasibuan, SH
4.Julita Rismayadi Purba, SH
5.Nurainun Siregar, SH
6.Suryanta Desy Christiani, SH
Terdakwa:
Ikhsan Bohari
21 — 22
.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Dokumen Murabahan INV atas nama PT.Bahari Samudra Sentosa dengan nomor rekening 610.05.17.000013.0 tanggal 22 Agustus 2017 dengan nilai Plafon Rp.960.000.000.- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Dokumen Musyarakah SPK atas nama CV.