Ditemukan 229 data
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
142 — 59
Penggugat:
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATANBADAN TENAGA ATOM NASIONAL yang saat ini telah berubah namamenjadi BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL berdasarkan Keppres No.197 Tahun 1998, beralamat di JI. Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan,Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIl;. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN,beralamat di Golden Road Blok C27 No.5961 , BSD Kota TangerangSelatanBanten; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;Hal 1 dari Halaman 91 Perkara No.740/Pdt.G/2017/PN.
(satu juta empat ratus duaHal 33 dari Halaman 91 Perkara No. 740/Padt.G/2017/PN.Tng.puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) denganpemegang Hak Pakai adalah Badan Tenaga Atom Nasional (saat ini BadanTenaga Nuklir Nasional) yang telah terdaftar di Kantor Sub Direktorat AgrariaKabupaten Tangerang sejak Tahun 1975 (Bukti T22);6. Bahwa tanah seluas 710 m?
(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh limameter persegi) pemegang hak Badan Tenaga Atom Nasional (saat iniBadan Tenaga Nuklir Nasional), sebagaimana telah tergambar denganjelas dalam Surat Ukur Nomor 111/2002 tanggal 14 Februari 2002 yangmemperlihatkan lokasi tanah termasuk objeksengketa (Bukti T23) ;7.
Oktober 2017 (bukti P17);Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :2026/SKPT/2017, tanggal 30 Oktober 2017, yang dimohonkan oleh Jakaria incasu Penggugat 4 tersebut, disebutkan pada bagian catatannya, bahwaberdasarkan Nota Dinas No. 43/ND.SKP/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 adaoverlapping dengan Sertifikat Hak Pakai No. 5/Setu, berdasarkan surat dariPuspitek; Oleh karena adanya surat dari Puspitek yang mempermasalahkanSertifikat Hak Pakai No. 5/Setu atas nama Badan Tenaga Nuklir
tanah yang telah dilakukanoleh Para Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangan dalamkonpensi, oleh karena penerbitan atas Sertifikat Hak Milik No. 876/Setu, tanggal27 Oktober 2015, cacat secara administrasi, karena berada diatas tanah HakPakai Nomor 00005 Tahun 2002, Surat Ukur Nomor 111/Setu/2002 tanggal 14Februari 2002 d/h Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Setu Tahun 1975, Gambar SituasiNomor 580/1975 tanggal 5 Maret 1975) atas nama pemegang hak Badan TenagaAtom Nasional/Badan Tenaga Nuklir
29 — 10
1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;4 Mengembalikan semua mahar/maskawin ; 5 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ; Subsider : 2 79222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMohon putusan yang seadiladilnya ; Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya Nomor R. 12846/Kp.0102/2013yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinyadikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Gunungkidul Nomor (buktiFotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor (buktiFotokopi Surat Izin Perceraian atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh KepalaBatan Tenaga Nuklir Nasional, Nomor (buktiFotokopi Surat Keterangan dari Dokter yang dikeluarkan oleh Medical centerKyotanabe,
telah melakukan pernikahansecara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yangMenimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkankedudukan Pemohon Konpensi sebagai PNS dan kedudukan Termohon Konpensi sebagaiPegawai BUMN (Persero) sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon Konpensi melalui KuasaHukumnya telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor R.12846/KP.0102/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir
136 — 92
Tersedia ruangan dengan ukuran standar yang ditetapkan olehBapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) perihal ukuran ruangan pesawatAngiografi (Fluoroscopy) adalah Px Lx T (6 x 4x 2.8) sesuai Peraturan KepalaBapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) Nomor : 08 Tahun 2011 lampiranIV Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Pengunaan Pesawat Sinar xRadiology intervensional, 2.
Informasi dosis pasien, Sesuai dengan Undangundang Nomnor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 16 ayat 1,2,3, danqiBahwa ruangan Cathlab saat ini sudah sesuai dengan ukuran standar yangditetapkan oleh Bapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) sesuai PeraturanKepala Bapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) Nomor :08 Tahun 2011lampiran IV Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Pengunaan Pesawat Sinar xRadiology intervensional;Bahwa kalibrasi/uji kKesesuaian yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakitsendiri
Tenaga Nuklir)Nomor: 909 a/P1I05/dkkn/x/201 4;Bahwa pengoperasian alat;, Pemiliharaan alat;, Perbaikan dan troublesootong,Inspeksi unjuk kerja alat, Inspeksi keamanan alat, Uji layakpakai,Kalibrasi, Registrasi dan penapisan alat, Uji produksi, Pabrikasi ala,Penyuluhan/pengajaran/penelitian, Seles engineering, Perakitan instalasi alatdan Perancangan teknologi;Bahwa suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan sejauhmanaketepatan dan kecermatan alat yang sudah terpasang dalam melakukanfungsinya
Surya kencana; Bahwa BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan) yang diakui olehnegara sesuai Perturan Kepala Bapeten (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir)Nomor: 9 tahun 2011 tentang Uji kesesuaian Peralatan Radiologi Diagnostikdan Intervensional dan Peraturan Kepala Bapeten (Badan PengawasanTenaga Nuklir) Nomor : 08 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi DalamPengunaan Pesawat Sinar x Radiology intervensional; Bahwa garansi alat Cathlab 1 (satu) tahun; Bahwaalat Cathlab apa bila rusak menjadi tanggung
Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketigatahap berhasil dilakukan.Bahwa setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT SiemenIndonesia akan mengeluarkan dokumendokumen berupa:dokumentest certificate 1, dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumenStart Up Protocol, yang selanjutnya akan dilampirkan dalampengurusan izin pemanfaatan sinar radiasi dari Bapeten (BadanPengawas Tenaga Nuklir);Bahwa mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 harikalender sudah
1296 — 398
Terkena reaksi nuklir, radiasi, ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir,pengelohan limbah, bahan peledak atau senjata, atauHal 21 dari 27 hal Putusan No. 352/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel2.9.
76 — 18
Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa/KTM atas nama Pemohon di SekolahTinggi Tekonologi Nuklir, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(bukti P.5);6. Print out akun ojek online mitra Grab atas nama Pemohon yang dicetakdari akun Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (buktiP.6);7. Fotokopi ljazah atas nama Pemohon Nomor xxxxx yang dikeluarkanoleh Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir tanggal 7 Oktober 2020,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);8.
didamaikan di rumah ketua RW karena ayahPemohon adalah ketua RIT, selanjutnya Termohon meneleponPemohon untuk mengambil xxxxx di rumah ketua RW; Bahwa saksi saksi tidak melihat dan mengetahui sendiri hal tersebut,saksi mengetahui dari cerita Pemohon; Bahwa saat Pemohon dan Termohon berpisah, saksi pernah sekalimengantar Pemohon menjenguk xxxxx, saksi menunggu di mobil dantidak ikut Pemohon masuk rumah ke orang tua Termohon; Bahwa Pemohon saat ini sudah lulus kuliah dari Sekolah TinggiTeknologi Nuklir
Pencatat Nikah pada tanggal 15 Juli 2016;Menimbang bahwa bukti P.3 dikaitkan dengan bukti P.4,merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikatmemberi bukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah danmempunyai seorang anak bernama xXxxxx, umur 4 tahun;halaman 41 dari 71 halaman, Putusan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Mgl.Menimbang bahwa bukti P.5 dan P.7 merupakan akta otentik yangberdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohonadalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
259 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNAWAN WIBISONO, bertempat tinggal di Perum Kodajaya Jalan Nuklir Nomor 6 Desa Jogonegoro, KecamatanMertoyudan, Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahuialamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayahIndonesia;KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG,berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 110 KotaMungkid;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
71 — 28
dalamperundangundangan yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompokyaitu Pasal 37 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup, Pasal 71, 72, dan 73 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38,39, 40 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 25, 33, 36,dan 37 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 9 UUNo. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Pasal 28, 30, dan 39 UU No. 10 Tahun1997 tentang Ketenagaan Nuklir
mukhalafah a contrario (pemahaman terbaliknya)Para Penggugat ingin mencaricari kKeuntungan sendiri dari Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat IV;Bahwa perundangundangan yang dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, UU No. 10 Tahun1997 tentang Ketenagaan Nuklir
diatur dalam gugatan perwakilankelompok saja yaitu pasal 37 UU No.23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLinkungan Hidup, pasal 71, 72 dan 73 UU No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, pasal 38, 39 dan 40 UU No. 18 Tahun 1999 tentang JasaHalaman 59 dari 71 halaman60Kontruksi, pasal 25, 33, 36 dan 37 UU No. 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah, pasal 9 UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, pasal28, 30 dan 39 UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir
204 — 137
pertanggunganjawab pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51KUHP sehingga terdakwa harus' dinyatakan bertanggung jawab atasperbuatannya dan oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan karenaterdakwa bersalah maka terhadap terdakwa akan dikenakan hukuman;Menimbang, bahwa secara sosiologis dan psikologis, Majelismemandang perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah akibat dari tidakterkontrolnya seseorang dalam menggunakan media sosial seperti instagram.Media sosial, layaknya nuklir
, yang menjadi persoalan adalah apakah nuklir itudigunakan untuk sumber energi bagi kehidupan manusia seperti pembangkitlistrik, ataukah direkayasa menjadi senjata pemusnah massal yangmengakibatkan korban?
UMI HANINDYA KUSUMA, SH
Terdakwa:
1.BUNAWAS
2.BAMBANG WISUDO OSTRIATMO
120 — 3
BAMBANG WISUDO OSTRIATMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan pemanfaatan tenaga nuklir tanpa memiliki izin ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUNAWAS oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan pidana denda terhadap Terdakwa II.
BADAN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR, Jakarta 9 Agustus 2019.
- 2 (dua) lembar fotocopy SURAT PERINTAH INSPEKSI No. 1758/IS 02/DIFRZR/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. NOTULEN RAPAT NOMOR. 045/DPFRZR/01/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy SURAT PERINTAH INSPEKSI No. 1769/IS 02/IFRZR/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
16 — 9
Nuklir Blok D No. 10 Rt. 004 Rw. 012 Desa WanaherangKec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat.Terdakwa tidak ditahan.PENGADILAN MILITER II08 JAKARTA tersebut di atas ;Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IIlO8 Jakarta Nomor : B/19/II/2015 tanggal 11Februari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP77/A77/PomdamJaya/IX/2014 tanggal 25 September 2014.Memperhatikan :1.
Benny Avalona Surbakti, SH
Terdakwa:
dr. H.PARLINDUNGAN NASUTION, M.AP
185 — 49
., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME
140 — 49
Dana Siap Pakai dari Badan Nasional PenanggulanganBencana Pusat berawal dari adanya Penetepan Status Siaga Bencana oleh BupatiMinahasa Utara dengan Surat Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016Halaman 6 dari 98 halaman Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2018/PT MNDtentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjirdan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016, tanpa adanya kondisidinyatakan ekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (Badan Vulkanologi, BMKG,Lembaga Atom dan Nuklir
Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado Bahwa untuk mendapatkan Dana Siap Pakai dari Badan Nasional PenanggulanganBencana Pusat berawal dari adanya Penetepan Status Siaga Bencana oleh BupatiMinahasa Utara dengan Surat Nomor: 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjirdan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016, tanpa adanya kondisidinyatakan ekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (badan Vulkanologi, BMKG,Lembaga Atom dan Nuklir
Kedua surat keputusan tersebut dalam konsideransnya tidakmenyebutkan adanya usul dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara; Bahwa Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjirdan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 diterbitkan tanpa adanya kondisiekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang, seperti BMKG, Badan Vulkanologi,Lembaga Atom, Lembaga Nuklir dil.
Kedua surat keputusan tersebut dalam konsideransnya tidakmenyebutkan adanya usul dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara;Bahwa Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjirdan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 diterbitkan tanpa adanya kondisiekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang, seperti BMKG, Badan Vulkanologi,Lembaga Atom, Lembaga Nuklir dil.
Kedua surat keputusan tersebut dalam konsideransnya tidakmenyebutkan adanya usul dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Utara;Halaman 79 dari 98 halaman Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2018/PT MND Bahwa Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjirdan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 diterbitkan tanpa adanya kondisiekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang, seperti BMKG, Badan Vulkanologi,Lembaga Atom, Lembaga Nuklir dil.
217 — 151
SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Ilmu Nuklir,pekerjaan PNS di Badan Tenaga Nuklir Puspitek, bertempat tinggal diSerpong RT 003 RW0O04 Blok C No.18 Kelurahan Kademangan,Kecamatan Sertu, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalahayah kandung Tergugat;Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami sitri yang menikah sekitar10 tahun yang lalu;Bahwa setelah menikah Tergugat
22 — 5
Reynaldi Dwi Prasetyo Bin Edi Prasetyo, Umur 26 tahun 9 bulan, AgamaIslam, Pekerjaan PNS di Badan Tenaga Nuklir Nasioanal, Tempat tinggal diKomplek Batan lama, Blok A 8, RT. 010, RW. 006, Kelurahan Setu,Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya yang bersangkutanmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah AyahKandung Calon Istri saya;Bahwa saya berpacaran dengan Calon Istri saya kurang lebih sejak 1tahun yang lalu;Bahwa saya sudah siap untuk
155 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Pasal 71, 72, dan 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, Pasal 46 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38, 39, 40 UndangUndang Nomor18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 25, 33, 36, dan 37 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 9UndangUndang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Pasal 28, 30, dan 39UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir
25 — 5
Salah, di mana Penggugat dari awal teah meminta untuk berpisah dariTergugat dikarenakan alasan yang tidak syari seperti ingin melanjutkan citacita pendidikan s3 teknik nuklir serta alasan lain dikarenakan adanyadesakan dari keluarga Penggugat untuk menikah;Penggugat hingga saat ini belum menjalankan tanggungjawabnya sebagaiistri dan tidak pernah mau tinggal serumah dengan Tergugat.Replik PenggugatBahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertulispada prinsip dan pokoknya menolak
22 — 4
Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;SUBSIDAIR : ;Atau apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Ijin Atasan Nomor : R.12751/KP 0102/2018 tanggal 06Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasionaldi Jakarta;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohondan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan,kemudian
Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : R.12751/KP0102/2018 tanggal 06 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Tenaga Nuklir Nasional di Jakarta, bermeterai cukup (Bukti P.3);.4. Fotokopi satu bundel Buku 1 yang berisi : Perselingkuhan , Endah vs Farel tanggal 15 April 2018 ; Perselingkuhan , Endah vs Farel tanggal 24 Mei 2018 ; Perselingkuhan , Endah vs Farel tanggal 31 Mei 2018 ; Ringkasan Kebohongan ; Struuk Gaji Pemohon ;Hal. 20 dari 42 Hal. Put.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : FARIZAL, SH
131 — 58
Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahapberhasil dilakukan.Dan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesiaakan mengeluarkan dokumendokumen berupa: dokumen test certificate 1,dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol,yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinarradiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).Bahwa mengingat waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalendersudah
Simulasi fungsi alat, yaitu tahapan yang dilakukan setelah ketiga tahapberhasil dilakukan.Halaman 18 dari 92 hal.Put..No.20/TIPIKOR/2015/PT.PDGDan setelah tahapan uji fungsi tersebut dilakukan maka PT Siemen Indonesiaakan mengeluarkan dokumendokumen berupa: dokumen test certificate 1,dokumen Image Quality (IQAP) Report, dan dokumen Start Up Protocol,yang selanjutnya akan dilampirkan dalam pengurusan izin pemanfaatan sinarradiasi dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).Bahwa mengingat waktu penyelesaian
109 — 60
Wagimin Sinagakarena sesuai Pasal 9 Syaratsyarat Umum Polis Asuransi JiwaBerjangka yang merupakan Lampiran Polis Induk BJG No. 94117,17pengecualian terhadap pembayaran Uang Pertanggungan adalahuntuk keadaan sebagai berikut :1 Bunuh diri kecuali pertanggungan sudah berjalan 2 (dua) tahun;2 Dihukum mati oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yangtetap;3 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nukliratau dari setiap bahan senjata nuklir;4 Perang atau
pembayaranclaim asuransi Alm.Wagimin Sinaga karena sesuai Pasal 9 Syaratsyaratumum Polis asuransi Jiwa Berjangka yang merupakan lampiran Polis IndukBJG No.94117, Pengecualian terhadap pembayaran Uang Pertanggunganadalah untuk keadaan sebagai berikut :Bunuh diri kecuali pertanggungan sedah berjalan 2 (dua) Tahun.2 Dihukum mati oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumyang tetap.3 Radiasionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakarnuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir
pembayaran klaimasuransi alm Wagimin Sinaga karena sesuai pasal 9 syaratsyata umum Polisasuransi jiwa berjangka yang merupakan lampiran Polis induk BJG94117,pengecualian terhadap pembayaran uang pertanggungan adalah untukkeadaaan sebagai berikut :1 Bunuh diri kecuali pertanggungan sudah berjalan 2 (dua) tahun ;2Dihukum mati oleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumyang tetap ;3Radiasionisasi atau kontaminasi oleh radio aktif dari setiap bahan bakar nukliratau dari setiap bahan senjata nuklir
218 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 UndangUndang Energi menyatakan; energi dikelolaberdasarkan asas kemanfaatan, berkeadilan, keberlanjutan,kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup,ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakankemampuan nasional;Pasal 4 UndangUndang Energi menyatakan; rangka mendukungpembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahananenergi nasional, maka sumber daya energi fosil, panas bumi, hidroskala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai negara dandimanfaatkan untuk
Lebih lanjut, Pasal 4 menyatakanbahwa sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dansumber energi nuklir dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesarbesarkemakmuran rakyat;Menimbang, bahwa mencermati dan memahami rumusan norma darikedua UndangUndang di atas, dengan jelas menegaskan pentingnyaperanan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya energi fosilyang strategis dan cabang produksi penting, yang menguasai hajat hiduporang banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh
penguasaan negara in casu PT Pertamina(Persero) harus didahulukan (voorrecht) sepenuhnya untuk mengelola sumber dayaenergi Migas tersebut, baru kemudian diberi kesempatan perpanjangan kontrakkepada kontraktor yang eksisting;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor 30 Tahun2007 tentang Energi menegaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunannasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, maka sumberdaya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir