Nomor 1085 K/Pdt.SusPailit/2019CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan aset didalamproses kepailitan PT Jabatex (dalam pailit);6.

118/ UwungJaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, Desa Cibodas,Kotamadya Tangerang adalah merupakan harta/boedel pailit PT Jabatex(dalam pailit);Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor 31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor 118/ UwungJaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, Desa CibodasKotamadya Tangerang kedalam daftar pertelaan

INAI KIARA INDONESIA (sekarang) atas nama OkiSetiawan (PENGGUGAT 32) sesuai Addendum PPJB No. 0047/ADDPPJB/CPPMAPLE/IX/2012, tertanggal 5 September 2012, dengan Nilai PerbandinganProposionalnya (NPP) akan dihitung berdasarkan pertelaan yang akan disahkanproposionalnya oleh Pihak yang berwenang, serta serah terima unit dibeli tersebutakan diserah terimakan pada bulan April 2010 (vide : lampiran PPJB ini),;b.

INAI KIARA INDONESIA (sekarang) atasnama Oki Setiawan (PENGGUGAT 32) sesuai Addendum PPJB No. 0048/ADDPPJB/CPPMAPLE/IX/2012, tertanggal 5 September 2012 Nilai Perbandingan Proposionalnya(NPP) akan dihitung berdasarkan pertelaan yang akan disahkan proposionalnya olehPihak yang berwenang, serta serah terima unit dibeli tersebut akan diserah terimakanpada bulan April 2010 (vide : lampiran PPJB ini);c. Unit E, Lantai 5, Tower B, Type 3 Bedroom, Apartemen Maple Park, dengan luassemi gross 73,75 m?

Bahwa makna penting dari Pertelaan dari suatu Rumah Susun adalahmerupakan dasar pemisahan dari satuansatuan Rumah Susun yang terpisahsecara hukum melalui proses pembuatan akta pemisahan sebagai dasarpenerbitan dari Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;22.

Bahwa sesuai fungsi Rumah Susun (Apartemen) Maple Park,TERGUGAT wajid memisahkan Rumah Susun (Apartemen) Maple Park atassatuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dantanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, danbatasbatasnya dalam arah vertikal dan horizontal sesuai Pertelaan yang telahdisahkan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yang nantinyapertelaan yang telah disahkan ini sebagai dasar penerbitan/pengesahan dariAkta Pemisahan;(d).

Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi dan disahkannyaAkta Pemisahan berdasarkan pertelaan yang telah disahkan, sertaditerbitkannya SHMSRS Apartemen Maple Park maka pembangunan SatuanRumah Susun (Apartemen) Maple Park baru dinyatakan selesai;(g).

pembelian atas unitunit Rumah SusunPuri Garden Apartemen dan telah lunas ; 4 Bahwa antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan serahterima unitunit kepada Penggugat ; 5 Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati belum ada penyelesaian suratsurat dan dokumendokumen terkait kepemilikan atas unitunit Rumah SusunPuri Garden Apartemen dimaksud yang merupakan kewajiban Turut Tergugatdikarenakan izinizin antara lain tetapi tidak terbatas pada izin layak huni, IzinMendirikan Bangunan (IMB ),Pertelaan

No. 089/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR.10111213141516Ii Penyempurnaan Point Gugatan Pada Angka II huruf kTentang Rincian Kerugian Immateril, tanggal 24 April 2013Perluasan IMB dari 23 lantaii menjadi 32 ditambah gambar ditambah dendasebesar Rp. 10.000.000.000, ; Izin layak huni ditambah denda sebesar Rp. 3.000.000.000, ; Pembuatan dan perizinan Pertelaan dan gambar berikut lampiran dan uraianditambah Akta Pemisahan ditambah denda sebesar Rp.2.000.000.000, ;Alat pemadam kerbakaran yang terdiri dari smoke,

MITRA PRIMASEJAHTERA sangat diperlukan untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat SatuanRumah Susun kepemilikan Bersama dan Pertelaan atas nama masingmasingpemilik Unit Apartemen yang berjumlah + 350. orang ;Bahwa untuk halhal tersebut TERGUGAT IV dapat memberikan keterangandan penjelasan kepada Majelis Hakim, dimana keberadaan SERTIFIKAT danHal. 21 dari 65 hal. Put.

FITRIANINGRUM JONG (bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNANPENGHUNIT RUMAH SUSUN PURI GARDEN APARTEMEN) disebut PihakKedua, Bukti P.20 ; Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional DKI Jakarta tertanggal 2 Mei 2013, No. 1265/431.200/V/2013, Hal :Pengajuan Pengesahan Pertelaan yang ditujukan kepada Ketua PPRS PuriGarden Apartemen, Bukti P.21a ; Foto copy surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan DKI Jakarta tertanggal 1 Mei 2013, No. 1347

No. 089/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR.bersama dan pertelaan atas nama masingmasing pemilik unit Apartemen yangberjumlah + 350 orang ; e Bahwa benar Tergugat I telah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 3023, 3024, 3068, 2813 atas nama PT.Mitra Prima Sejahtera,telah dipasang Hak Tanggungan dan masih dijaminkan sebagai agunan ataspinjaman Kredit sejumlah Rp.50.000.000.000.

Bahwa Terlawan W Intervensi sebagaimana kewenangan yang diberikanoleh Ketentuan Pasal 98 jo Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan danPKPU telah melakukan pencatatan terhadap seluruh asetaset Debitor Pailitsebagaimana tercantum dalam Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Adapun saat ini Tanah Sengketatelah menjadi Harta Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pertelaan atasHarta Pailit PT.

Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 197/Kebayoran Lama Selatan yang terurai dalamGambar Situasi tanggal 18 Desember 1996, Nomor 6295/1996 merupakanHarta Pailit berdasarkan Pertelaan (Daftar) Harta Pailit tanggal 31 Maret 2016;4. Memerintahkan Terlawan IV Intervensi selaku Kurator PT.

Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda(Dalam Pailit) dalam Berita Negara dan Harian Rakyat Merdeka, sertaMedia Indonesia sekaligus undangan Rapat Kreditur dan menyampaikanpemberitahuan batas akhir pengajuan tagihan, melakukan Rapat Krediturdan membuat Daftar Pertelaan Harta Pailit;3. Bahwa diantara selurun asetaset Debitor Pailit sebagaimana tercantumdalam Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT.

Sel.berdasarkan bukti T.IV.Int. 7 telah tercatat dalam Pertelaan (Daftar) Harta PailitPT.

Pasal 103 UUKepailitan dan PKPU adalah TERGUGAT TELAH MEMBUAT DANHalaman 45 dari 86 Halaman Putusan No. 15/Pdt.G.lainlain/2014/PN.NIAGA.Sby.MENYEDIAKAN PERTELAAN (DAFTAR) HARTA PAILIT PT. SRIREJEKI MEBELINDO (DALAM PAILIT) DAN HARTA YANG MENJADIJAMINAN PELUNASAN UTANG PT.

SRI REJEKI MEBELINDO(DALAM PAILIT) (Selanjutnya disebut Pertelaan Harta) diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 15 Juli 2014 dan TERGUGAT Ill juga telah menyampaikan surattercatat kepada para pihak perihal penyediaan Pertelaan Harta tersebut diKepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 15 Juli 2014. ; Bahwa harta yang termasuk Pertelaan Harta adalah berupa sebidangtanah sebagaimana termaksud dalam: 1.

Bahwa dalam Pertelaan Harta yang telah disediakan oleh TERGUGAT Illdi Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 15 Juli tersebut, TERGUGAT Ill juga menegaskan dalamHalaman 46 dari 86 Halaman Putusan No. 15/Pdt.G.lainlain/2014/PN.NIAGA.Sby.Pertelaan Harta tersebut, bahwa harta tersebut merupakan harta yangmenjadi jaminan pelunasan utang PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit);Bahwa harta yang menjadi jaminan pelunasan utang PT.

Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)(Sementara) tertanggal 15 Juli 2014.Keterangan 1315:Pertelaan (Daftar) Harta Pailit PT. Sri Rejeki Mebelindo (Dalam Pailit)(Sementara) tertanggal 15 Juli 2014 merupakan pertelaan yang disediakanoleh Kurator/Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 103 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.

Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1 ) jo pasal 24 ayat (1 ) jo Pasal 98jo pasal 101 ayat ( 1 ) Jo pasal 103 UU Kepailitan dan PKPU , tergugat Illselaku kurator PT Sri rejeki Mebelindo telah melaksanakan upaya untukmengamankan harta pailit ,membuat pertelaan harta pailit danmeyediakanya di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan NegeriSurabaya untuk dapat dilihat oleh setiap orang.

Putusan Nomor 1869/B/PK/PJK/2017dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004, dan berdasarkan PPJB masingmasingUnit Apartemen serta Uraian Teknis Pertelaan Bangunan,harga bangunan per M2 di luar harga tanah Majelisberkesimpulan harga bangunan per M2 di luar hargaTanah = seluruhnya menujukan lebih rendah dariRp4.000.000,00, oleh karena itu berdasarkan ketentuanPasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor620/PMK.03/2004 Unit Apartemen yang dijual olehPemohon Banding tidak termasuk sebagai

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b.

Merujuk pada haltersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2;Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di uar PPN Harga TanahLuas Bangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitApartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHalaman 29 dari 42 halaman.

Bersama Total Tanah Bangunan/M4 5 6 8 9=(7811 4 394. 22.11 414.248.818 22.000. 7.131.1 2 175. 12.000. .992.7 10 B 2409/15 18/08/2006 85 17 71,35 619.765.318 34.000.000 6.891.591Catatan :Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJBLuas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan Bangunanc) Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut harga bangunan per M2 diluar harga tanah seluruhnya lebih besar dari Rp4.000.000,00 olehkarena itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor620

menghitung harga bangunan per M2 bangunan unit apartemen diluar harga tanah dengan penjelasan sebagai berikut :Menentukan luas bangunan yang dijual kepada pembeli, yangterdiri dari 2 (dua) unsur yakni :1) Luas Bangunan Sendiri (Luas Bangunan Efektif);2) Porsi Luas Bangunan Bersama;Untuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan

Adapun proses yangtelah dilakukan oleh TERMOHON PKPU sampai dengan saat ini adalahmemproses penyerahan Marga Jalan didepan proyek Pulo Mas Park Center disisi Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai salah satu syarat proses pertelaan untukmendapat pengesahaan dari Gubernur (Bukti T8).

Pertelaan ini juga merupakansalah satu syarat untuk memperoleh SHMSRS..Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses yang sedang dilaksanakan olehTERMOHON PKPU tekait pembagian dan pengulangan proses perizinan inisangat memerlukan dukungan data dari PT Pulo Mas Jaya.

Adapun pertelaan ini kemudian akandigunakan untuk memperoleh SHMSRS. Berikut adalah proses pelaksanaansertifikasi rumah susun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 1988tentang Rumah Susun (PP Rusun).PROSES PELAKSANAAN SERTIFIKAS RUMAH SUSUN(Berlacarar PP iio. a TS8k)3 ee lain Menuihen Serecuran Suet wanes 2 ee rs inetores 2 (ea. HpPancadangae PenbebotanTate: Loin TanahTenpaestan Dattaaz fe Fy Pa Sihje) PR nran Hest aces anes Pee iiae Ene Serta!

T10 Surat No: O02/IMSLGL/VII/20 tertanggal Membuktikan bahwa meskipun dalam15 Juli 2020 dari TERMOHON PKPU kondisi pembatasan operasional kantorkepada PT Pulo Mas Jaya mengenai karena adanya pandemi nasional CovidPermohonan Mengurus Izin Trase Jalan. 19, TERMOHON PKPU itetap mengejardokumen yang diperlukan dari PT PuloMas Jaya dalam hal ini yaitu permohonanmengurus izin trase jalan yang mana izinini sangat diperlukan untuk konstruksijalan seluas 2.997 M2 yang merupakanbagian dari proses pertelaan

untukmendapat pengesahan Gubernur. diterbitkan olehPKPU padaBulletin yangTERMOHONAgustus 2020.periode Membuktikan bahwa dengan itikadbaiknya, TERMOHON PKPU telahmenyampaikan kepada PARAPEMOHON PKPU mengenai statusproses untuk memperoleh SHM SRSyaitu saat in) TERMOHON PKPU masihdalam proses penyerahan marga jalan didepan proyek Pulo Mas Park Center disisi Jalan Perintis Kemerdekaan sebagaisalah satu syarat proses pertelaan untukmendapat pengesahan Gubernur.

Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010;

tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower;

aquo berdiri diatas HPL ;e Bahwa, pada objek Jual Beli yang tercantum dalan Akta Jual Beli meliputi HakMilik satuan rumah susun, benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama, tapibagaimana mungkin Tergugat dan semua pembeli memiliki tanah bersama dimanaternyata tanahnya adalah tanah milik Pemda/Tanah sewaan ;25Bahwa, disamping antara sertifikat yang Penggugat miliki berbeda dengan sertifkatyang ada di Kantor Pertanahan, pada sertifikat yang Tergugat miliki tidak lengkapdan tidak disertai dengan Pertelaan

dimana pada Pertelaan tentu akan tercantumdengan jelas tentang status tanahnya (dan sampai sekarang Tergugat sangat sulituntuk mendapatkan Pertelaan tersebut meskipun Tergugat telah berusaha kerasuntuk memintanya kepada Penggugat dan juga kepada Kantor Pertanahan.)

;Bahwa, ini jelas adalah perbuatan dari Tergugat Rekonpensi, sebab bukan hanyasertifikat yang Penggugat Rekonpensi miliki yang palsu, akan tetapi sertifikat yangPenggugat miliki juga tidak lengkap dimana tidak ada Pertelaan dalam sertifikataquo, dimana menurut Undang undang yang berlaku bahwa sertifikat yangPenggugat Rekonpensi miliki harus memuat Buku Tanah, Pertelaan dan Denah,sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan Penjelasan UU No. 16 1985, yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 9Ayat (1)Sebagai

;Bahwa, dengan tidak lengkapnya sertifikat yang Penggugat Rekonpensi milikidimana tidak memiliki Pertelaan, jelas ini merupakan tindakan dari TergugatRekonpensi yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan.Bahwa, akibat tindakan Tergugat Rekonpensi aquo jelas Penggugat Rekonpensimerasa sangat dirugikan karena :Bahwa, sebelumnya Penggugat Rekonpensi merasa bahwa Penggugat Rekonpensiadalah sebagai Pemilik dan ternyata faktanya hanyalah sebagai Pemakai ;Bahwa, dengan berobahnya status HGB menjadi HGB diatas

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang ke dalam daftar pertelaan aset di dalamHalaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 26 PK/Pdt.

Memerintahkan Penggugat/Tim Kurator untuk memasukkan sertamencatatkan asetaset tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikanNomor 1256/Cibodas, SHGB Nomor 8/Jatiuwung, SHGB Nomor31/Gandasari, SHGB Nomor 117/Uwung Jaya, dan SHGB Nomor118/Uwung Jaya yang terletak di Jalan Kalisabi Raya, Nomor 156, DesaCibodasKotamadya Tangerang ke dalam daftar pertelaan aset di dalamproses kepailitan PT Jabatex (Dalam Pailit);. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan/menyerahkan fisikharta/boede!

Ali; apakah Sukiono adatanda tangan dalam pertelaan bersama M. Ali (mana pertelaan tanah 24Februari 1983 No. 1171/1983).c.

terlawansudah berulangkali menghubungi para pelawan secara baikbaik untukmengosongkan dan mengembalikan tanah adalah kebohongan denganbukti pada tanggal 25 Maret 2018 pelawan mesomasi pemegang SHMNo. 850/1983 (Ahli Waris)nya Muhajir ternyata nama yang bersangkutanfiktif dan tidak dikenal dilingkungan tanah tersebut; kemenangan terlawanjelas menggunakan surat palsu, saksi palsu (Mariyatno) dan kawankawan 5 orang; tegasnya penerbitan SHM No. 850/1983 adalah tidakpernah diukur dan tidak pernah ada pertelaan

telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotantanah pelawan dengan menggunakan surat palsu dengan ciriciri sebagaiberikut:1)2)3)Muhajir adalah nama fiktif karena kesaksian palsu dapat tanah dariKepala Padang Parto dengan luas beda dan batas tidak sama berartitanahnya tidak diukur dengan bukti tidak ada permohonanpendaftaran ke BPN; tidak ada warkah dapat dari Kepala Padangdan batasnya salah yakni batas dengan Sukiono pada hal yangbenar Kurdi Sambun jadi pertanyaan apakah ada pertelaan

Saksi lain Syahril danSupian Noor (halaman 14 dan 15) putusan No. 20/2014/PN.BJBdilakukan pengukuran ulangnya nyatanya tidak ada buktipengukuran/ pertelaan yang ditanda tangani Sukiono atau M.

Iskandar adalah tindasan/ palsu.f) Nama pemegang Muhajir adalah fiktif karena kesaksian palsu.g) SK pemberian hak adalah milik orang lain/ tanah negara.h) Tidak ada alas hak/ warkah/ buku desa/ buku tanah.i) Tidak ada pengukuran ulang karena tidak ada bukti tandatangan batas/ pertelaan.16. Kesimpulan yang bersifat kasuistis adalah:a.

No. 1234 K/Pdt/201 1muka persidangan Pengadilan Jakarta Utara pada pokoknya atas dalildalil :1Bahwa, Tergugat adalah sebuah Perusahaan Terbuka yang didirikanmenurut hukum Indonesia yang bertindak sebagai Developer sertaPengembang property, dan pada sekitar tahun 1990 telah membangun danmendirikan sebuah gedung berlantai lebih dari 4 lantai, yang telah ditetapkandalam pertelaan yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta padatanggal 19 Maret 1992, Nomor 533/1992, dengan jin Layak Huni Nomor2717/

Penggugat, maka patutdianggap bahwa adanya konspirasi yang kuat antara Tergugat denganTergugat Il dan Tergugat Ill dan secara bersamasama dan bersekongkoltelah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga para Penggugatmerasa sangat dirugikan ;Bahwa, selain itu sertifikat yang Penggugat miliki tidak lengkap sama sekali,dimana sertifikat yang Penggugat miliki tidak memiliki Pertelaanssebagaimana layaknya sertifikat yang disyaratkan oleh undangundangyang berlaku, yaitu terdiri dari Buku Tanah, Denah serta Pertelaan

;Bahwa, dengan tidak lengkapnya sertifikat yang Penggugat miliki, yaitu tidakmiliki Pertelaan sebagaimana mestinya, jelas dan patut dianggap bahwakonspirasi yang kuat antara Tergugat dan Tergugat Il tidak dapat disangkallagi, dan oleh karenanya baik Tergugat maupun Tergugat Il yang dibantuoleh Tergugat ll secara bersamasama dan secara tanggung renteng harusmemikul tanggung jawab tersebut secara hukum didepan hukum ;Bahwa, selain itu, Tergugat NV, sebagal Pemegang Hak Pengelolaan (HakPengelolaan

No. 1234 K/Pdt/2011dengan sebenarbenamya patut dianggap telah mengetahui dengan pasti bahwaHak Guna Bangunan yang semula dijual kepada para Penggugat adalah hakGuna Bangunan Murni ternyata faktanya sekarang adalah Hak Guna Bangunanyang berdiri diatas Hak Pengelolaan milik Pemda DKI Jakarta, serta denganmenyembunyikan Pertelaan dari Penggugat, yang jika diperkirakan perhitungankerugiannya adalah sebagaiberikut :Nilai Kerugian Akibat Hilangnya Status Kepemilikan Tanah Semula harga kios yang berdiri

No. 1234 K/Pdt/2011Penggugat mendalilkan bahwa pertelaan rumah susun bukan hunianITC Mangga Dua telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta padatanggal 19 Maret 1992, sehingga terjadi dalil yang sulit kontradiktif ;.

Bapak H.Ahmad Fauzi, SH.SM.Penguasaan asset I Jakarta diJakarta ;Menimbang, bahwa surat bukti T.I7 adalah Surat Pengantar dari PT.Kereta Api(Persero) kepada :e Pimpinan KUD Tarum Jaya di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima di Karawang tg 14022013 tanda tangan Taspani ;e Kepala Desa Rengasdengklok Selatan di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima tg 13022013 Kaur Trantib tanda tangan Sumarna ;e Bpk.

H.Nur Amin, Pimpinan KUD Tarum Jaya, Pertelaan surat 137/PNA.D.I/II/2013, diterima Karawang, tg 14022013 tanda tangan Taspani ;e Kapolres Karawang di Karawang, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterimatgl 140213 tanda tangan Kasih WSium Res Krw. ;e Camat Rengasdengklok di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima tgl 14022013 tanda tangan Martin Rizal ;e Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab.

Karawang, Pertelaan surat 137/PNA.D.I/II/2013, diterima tgl 14022013 tanda tangan Kusnadi;e Kapolsek Rengasdengklok di Rengasdengklok, Pertelaan surat 136/PNA.D.I/II/2013, diterima tanda tangan Dadang K ;Menimbang, bahwa surat bukti T.I8 = T II3, adalah Surat dari Drs.H.AsepJunaedi, M.Pd.

No. 2379 K/Pid.Sus/2010maupun tidak langsung menikmati atau pun memperoleh manfaat atasbagian bersama maupun benda bersama tersebut, dalam hal manadiperjelas berdasarkan Pertelaan No. 1216 tahun 1996 tanggal 19 Agustus1996 yang disahkan Gubernur DKI secara tegas menyatakan :1. "Akta Pemisahan"Hak Bersama terdiri dari :Butir (b) Kelengkapan Rumah Susun :No : 4 Ruang GensetNo : 6 Jaringan ListrikNo :10 Ruang Panel ListrikNo :11 Ruang Trafo2.

"Uraian Pertelaan" Bagian Bersama :Butir (b) Kelengkapan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian :No : 6 Jaringan ListrikNo : 10 Ruang Panel ListrikNo : 11 Ruang TrafoBahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasalpasal dalamperaturan tersebut di atas tindakan PEMOHON KASASI tidak dapatdikategorikan sebagai tindak pidana pencurian oleh karena PEMOHONKASASI selaku Penghuni Apartemen ITC Roxy Mas selain berhak atasbagian dan benda bersama juga memiliki apa yang disebut dengan NilaiPerbandingan Proporsional

(dua belas ribu delapan puluh tiga meterpersegi) setempat dikenal sebagai JI Cihampelas Belakang No 10 KotaBandung.PIHAK KEDUA bertanggung jawab segala biaya yang timbul atasperpanjangan Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan dengan Nomor:177/Kelurahan Cipaganti, biaya penyelesaian sertifikat layak fungsi,biaya pengurusan akta pemisahaan atau pertelaan sampai dengandisahkannya, biaya splitsing dan biaya roya parsial atas Sertifikat IndukHak Guna Bangunan dengan Nomor: 177/Kelurahan Cipaganti menjadibeban

bahwa kekosongan aturan baku tersebut mengakibatkanmasingmasing pihak mempunyai cara tersendiri dalammenghitung Harga Bangunan per M2 di luar harga tanah;Oleh karena itu perhitungan masingmasing pihak harus diujikewajarannya berdasarkan peraturan perandanganundangan yang terkait;bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang diaturdalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Rumah Susun dan Pasal 2Peraturan Meneteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004, danberdasarkan PPJB masingmasing Unit Apartemen scrtaUraian Teknis Pertelaan

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b.

Merujuk pada haltersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2; Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di luar PPN Harga TanahLuas Bangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitApartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHarga Jual Bangunan per M2 menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut : Luas (M2

Luar PPN (Rp) Jied ae sida Lona ffanah B.Bersama Total idl Tanah Bangunan/Mi2) iy (2) (3 AUD SA A (7) (8 9 =(7a) : (4)Pa aosto 56 28012006 a 46.45 343.594.433 22.000.000 6.064.045 2 aAoso7 36 14082006 40 a 2,30 216.737.782 16.000.000 5.018.4442 42606 16 187/20 312.162.955 22.000.000 = 6 ranrane Ss TT oT 3 056 1B OTD 7.131.796EI 6.992.743 5 D 6.779.250 10 34.000.000 6.891.591 Catatan : Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJB Luas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan

Porsi Luas Bangunan BersamaUntuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta;Harga tanah ditetapkan sebesar porsi 30% dari harga jual unitapartemen , didasarkan pasa porsi penyertaan dalam PerjanjianKerjasama Operasi (KSO);Harga bangunan per M2 unit Apartemen dihitung berdasarkanformula

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembayaran Pembelian Kendaraan No. 001/PERJ /APS-AJM/VII/2021;- Menyatakan 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver a quo masih sah milik Penggugat;- Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan / mencoret 35 unit kendaraan bermotor merk Toyota New Avanza 1.3 G MT tahun 2021 warna hitam dan silver a quo dari daftar harta pailit (pertelaan

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/2017Unit Apartemen serta Uraian Teknis Pertelaan Bangunan,harga bangunan per M2 di luar harga tanah dihitung sebagaiberikut;UNIT PPJB Luas (M2) Harga Jual Di Luar PPN (Rp)Unit) Tanah/B.

Pertama, menentukan keluasan tanah (proporsi) dari tiapUnit Apartemen, yaitu dengan cara mengalikan luas tanahdikalikan dengan NPP masingmasing Unit Apartemen(sesuai data pertelaan);b.

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/2017tersebut, maka pemeriksa tidak mengeluarkan nilai bangunanbersama dalam menghitung nilai harga bangunan per M2; Harga Bangunan per M2 dihitung berdasarkan formula sebagaiberikut:Total Harga Unit Apartemen di luar PPN Harga Tanah LuasBangunan Efektifb) Bahwa berdasarkan data penerimaan pembayaran angsuran UnitUNIT7BO07B17Apartemen, PPJB, Pertelaan Bangunan, Perbandingan PerhitunganHarga Jual Bangunan per M2 menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah

Bersama Total Tanah Bangunan/M4 5 6 8 9 =(7 8):14 4 394, 22.1 11 414.248.818 22.000. 7.131.13 1 1 2 175. 12.000. 992.7.10 B 2409 15 18/08/2006 85 17 71,35 619.765.318 34.000.000 6.891.591 Catatan : Harga total penjualan unit, luas tanah, dan harga tanahberdasarkan PPJB Luas bangunan bersama berdasarkan data pertelaan Bangunanc) Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut harga bangunan per M2 diluar harga tanah seluruhnya lebih besar dari Rp4.000.000,00 olehkarena itu. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Putusan Nomor 1867/B/PK/PJK/20179)b) Bahwa perhitungan menurut2) Porsi Luas Bangunan Bersama;Untuk menentukan luas seluruh bangunan ditentukanberdasarkan izin mendirikan Bangunan (IMB) yakni seluas54.920 M2 sedangkan luas bangunan unit adalah sebesar30.129,10 M2 dan luas bangunan bersama didasarkan padadaftar pertelaan yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta;Harga tanah ditetapkan sebesar porsi 30% dari harga jual unitapartemen , didasarkan pada porsi penyertaan dalam PerjanjianKerjasama Operasi

Menyatakan daftar (pertelaan) aset atas seluruh Harta Pailit Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT. Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) adalah sah dan mengikat;3. Menyatakan sah jual beli atas:a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 157/Karangtengah atas nama Haji Ayep Zaki (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi), yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama kepada PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.

Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) berdasarkan Daftar (Pertelaan) Aset Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT. Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit), yang terakhir diubah dalam Perubahan Ke-III Daftar (Pertelaan) Aset tertanggal 10 Agustus 2020;5.

Memerintahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pengamanan terhadap seluruh harta pailit berdasarkan Daftar (Pertelaan) Aset Koperasi Bina Usaha (Dalam Pailit) dan PT Alpindo Mitra Baja (Dalam Pailit) tertanggal 21 Desember 2017 yang diubah terakhir melalui perubahan ke-III tertanggal 10 Agustus 2020;6.

penyelenggarapembangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 47ayat (1) UU No.20 Tahun 2011 adalah Sertifikat hak Milik SatuanRumah Susun (SHM sarusun).17.7 Bahwa, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat(3) PP No.4 Tahun 1988 selain dokumen sebagaimana dimaksudPasal 47 UU No.20 Tahun 2011 tersebut diatas, dokumendokumen yang harus diserahkan oleh Tergugat VIII Rekonpensikepada Para Penggugat Rekonpensi adalah yang meliputidokumen sebagaimana Pasal 30 dan 31 PP No.4 Tahun 1988yaitu :Pertelaan

Bahwa, oleh karena itulah, dugaan kuat Tergugat VIII Rekonpensisengaja tidak menyerahkan dokumendokumen yang berkaitan denganrumah susun seperti IMB dan Pertelaan maupun Akta Pemisahanhal 25 dari 52 hal put. No.542/PDT/2016/PT.DKISupaya dengan mudah menggunakan dan membangun unitunit barupada lahan bersama dan menjadi milik Tergugat VIII Rekonpensi.22.

No.542/PDT/2016/PT.DKI Dibangunnya unitunit baru, padahal Pertelaan, Akta Pemisahantelah disahkan pada tanggal 4 Mei 2005 oleh Gubernur KDKIJakarta, artinya Pertelaan dan Akta Pemisahan tersebut mengikatsemua pihak Perpanjangan buku tanah HGB kembali ke atas nama TergugatVtll Rekonpensi padahal Tergugat VIII Rekonpensi telah menjualnyasejak tahun 2003 dan Pertelaan, Akta Pemisahan telah disahkanoleh Gubernur KDKI Jakarta pada tanggal 4 Mei 2005 maupunSHMSRS Melakukan pengutan ilegal dan tanpa hak