Ditemukan 165 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-09-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 545/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat:
1.HANY INDARWATI TEO
2.LEONY AGUSTINE SOETEDJA
Tergugat:
1.Ny. NASYA
2.ZULPAN SIREGAR
10956
  • BHUMI SAPROEITE INDONESIA sebagai Pemilik Kerjadan Pemilik Quary, sebagaimana disepakati dalam PERJANJIAN KONTRAKSEW A DUMP TRUCK UNTUK PENGANGKUTAN PADA PROYEKHalaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 545/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.PEMBANGUNAN JALAN TOL SEROJA BANDUNG JAWA BARAT,tertanggal 21 Agustus 2016;5.
Register : 24-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 378/PID/2021/PT BNA
Tanggal 26 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : Heri Ikbal, S.H
Terbanding/Terdakwa : Irlan Saputra Bin Alm. Amintas
860
    • 1 (Satu) Karung Batuan Bercampur Pasir Atau Kerikil Atau Biasa Disebut Quary Gunung Seberat 10 (Kg) Yang Diambil Dari Lokasi Pertambangan Di Gunung Desa Sangiran Kec. Simeulue Barat Kab.
Register : 14-02-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PT.BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA
Tergugat:
PT BANK SYARIAH BUKOPIN
433221
  • telah melakukanperbuatan wanprestasi, dan oleh karena Penggugat telah melakukanPemutusan Perjanjian Pekerjaan Angkutan Pasir dan Normalisasi Tanah diJIIPEManyar, Gresik sebagaimana dimaksud di atas dengan PenggugatIntervensi Il, dalam hal ini, perlu dipahami lagi, bahwa sebenarnyaPenggugat lah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidakdapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10angka 1 huruf C Perjanjian Kerja dan Addendum;Menyediakan sumber pengambilan pasir atau Quary
    Bahwa terhadap posita gugatan nomor 20, 21, 22, dan 23Penggugat, perlu dijelaskan lagi, bahwa Penggugat Intervensi Il tidakdapat melakukan perkerjaan angkutan pasir dan normalisasi tanah diJIIPEManyar, Gresik, dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhikewajibannya sebagaimanatercantum dalam Pasal 10 angka 1 huruf CPerjanjian Kerja sama dan Addendumnya, dimana kewajiban tersebutadalah menyediakan sumber pasir atau area quary yang sudahditentukan oleh Pihak Pertama dan dengan Perizinan Lengkap SesuaiDengan
    ;Menimbang, bahwa dari bukti surat Pl1, Pl2 berupa surat perjanjianPenggugat dengan PI 1 tersebut, yang pada pasal 10 ayat (1) c yangmenyebutkan bahwa Kewajiban PIHAK PERTAMA ic adalah Penggugat adalahuntuk menyediakan sumber pengambilan pasir atau area quary yang sudahditentuka pihak pertama dan dengan perizinan lengkap sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi JANUAR RASID dibawahsumpah menerangkan bahwa saksi pernah di lapangan/ proyek pada tahun 2015
Register : 14-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HENDRI JUNAIDI,S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Gojali ST. MT Bin Umar
13356
  • Bakti Aditama yaitu dalam metodepelaksanaan point 8 dan 9 untuk pekerjaan lapis PondasiAggregat A dan Aggregat Byang menyebutkan bahwa sebelummelakukan pembakndingan material, langkah awal adalahmembuat mix design dan dalam pemblendingan materialadalah material sesual komposisi mix designdiblending/dicampur menjadi satu di quary memakai wheelloader hingga campuran benarbenar merata dan siap untuk dihauling di lapangan.Halaman 17 dari 89 halaman Putusan Nomor 29/PID.SUSTPK/2021/PT PBRlampiran Peraturan
    Bakti Aditama yaitu dalam metodepelaksanaan point 8 dan 9 untuk pekerjaan lapis PondasiAggregat A dan Aggregat Byang menyebutkan bahwa sebelummelakukan pembakndingan material, langkah awal adalahmembuat mix design dan dalam pemblendingan materialadalah material sesual komposisi mix designdiblending/dicampur menjadi satu di quary memakai wheelloader hingga campuran benarbenar merata dan siap untuk dihauling di lapangan.3. lampiran Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/JasaPemerintah (LKPP) No
Register : 14-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 30/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HENDRI JUNAIDI,S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD IRFAN
21587
  • Bakti Aditama yaitu dalam metodepelaksanaan point 8 dan 9 untuk pekerjaan lapis Pondasi Aggregat A danAggregat Byang menyebutkan bahwa sebelum melakukanpemblendingan material, langkah awal adalah membuat mix design dandalam pemblendingan material adalah material sesuai komposisi mixdesign diblending/dicampur menjadi satu di quary memakai wheel loaderhingga campuran benarbenar merata dan siap untuk di hauling dilapangan.Pasal 51 ayat 2 butir c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan
    Bakti Aditama yaitu dalam metodepelaksanaan point 8 dan 9 untuk pekerjaan lapis Pondasi Aggregat A danAggregat B yang menyebutkan bahwa sebelum melakukanpemblendingan material, langkah awal adalah membuat mix design dandalam pemblendingan material adalah material sesuai komposisi mixdesign diblending/dicampur menjadi satu di quary memakai wheel loaderhingga campuran benarbenar merata dan siap untuk di hauling dilapangan.Pasal 51 ayat 2 butir c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan
Register : 04-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 8 Mei 2017 — H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN MURMAN EFFENDI
13265
  • Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukanperusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quary (mesin pemecahbatu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (8) huruf d, menyatakan :dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggarandilarang menentukan kriteria, peryaratan atau prosedurpengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbanganyang tidak obyektif.
    Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukanperusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quary (mesin pemecahbatu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan :dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggarandilarang menentukan kriteria, peryaratan atau prosedur pengadaanyang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidakobyektif.
Register : 19-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 33/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Penggugat : CV. KURNIA Diwakili Oleh : USMAN JUNTAK, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : Bupati Sanggau Cq. Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau
Terbanding/Tergugat II : Kepala Bidang Sumber Daya air Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau
Terbanding/Turut Tergugat : Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas BMDSDA Kab. Sanggau
5037
  • Surat Dukungan Materian dan Quary Batu; Surat dukungan dari Pemegang Izin Usaha PertambanganOperasional Produksi Batu; Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT PTK jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang masih berlaku yangditetapkan oleh pejabat berwenang;f.8.
Register : 15-07-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.Heri Ikbal, S.H
2.Romy Affandi Tarigan, S.H
Terdakwa:
Irlan Saputra Bin Alm. Amintas
14427
    • 1 (Satu) Karung Batuan Bercampur Pasir Atau Kerikil Atau Biasa Disebut Quary Gunung Seberat 10 (Kg) Yang Diambil Dari Lokasi Pertambangan Di Gunung Desa Sangiran Kec. Simeulue Barat Kab.
Putus : 25-01-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 37/PID.SUS/TPK/2015/PN.Kendari
Tanggal 25 Januari 2016 — - MICLE ARYANTO LESMANA
11554
  • Kadipengambilan material(quary)yang sama, yang untuk pekerjaan Agregat kelas Cdan urugan tanah pilihan dengan cara dihampar dalam wakiu bersamaandengan bahan yang sama dan material tanah tersebut tidak dilakukanpengujian pengendalian mutu atau uji laboratorium serta terdakwa MICLEARYANTO LESMANA selaku Direktur CV.SINAR SURABAYA tidak pernahmenyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium untukmelakukan pengujian pengendalian mutu atau uji laboratorium terhadapmaterial tanah untuk
    SpesifikasiTeknis di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 001.g/KONT/PPKBM/DPUPE/WKTB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang menyebutkanPenyedia Jasa harus menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitaslaboratorium sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi ketentuanpengendalian mutu dari spesifikasi ini, akan tetapi dalam pelaksanaannya carauntuk menentukan jenis material urugan tanah biasa, urugan tanah pilihan danAgregat kelas C hanya berdasarkan visual saja yang diambil dari lokasipengambilan material(quary
    yangmenggunakan alat grader, disiram air lalu dipadatkan menggunakan vibro.Bahwa terhadap material yang digunakan pada Pekerjaan PembangunanJalan Sepeda Melai OneLongaBandara yang meliputi urugan tanah biasa,urugan tanah pilihan dan agregat kelas C tetapi tidak pernah dilakukan Ujilaboratorium.Bahwa untuk pekerjaan agregat kelas C dan urugan tanah pilihan dihampardalam waktu bersamaan dengan bahan yang sama, dengan tahapan prosesuntuk pekerjaan agregat kelas C dari lokasi pengambilan material (Quary
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 67/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM
8440
  • Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli SuratKeterangan Keterampilan Ahli STNK, kwitansi danfaktur pembelian peralatan kerja ada pada pihak PT.Jaya Sakti Konstruksi sedangkan dokumen yang adadalam dokumen pelelangan berupa : Asli suratdukungan peralatan, Asli Surat Perjanjian Kerja Samadukungan alat dan asli Surat dukungan Quary. Bahwa yang memberikan dukungan peralatan kerjadan dukungan ketersediaan material kepada PT.
    Jaya Sakti Konstruksi)dengan cara: untuk peralatan milik sendiri yangditunjukkannya adalah asli bukti/kwitansi pembelian.sedangkan untuk peralatan yang bukan milik sendiridengan menunjukkan bukti asli surat perjanjian kerjasama dukungan alat, surat dukungan quary dan asliSTNK mobil.
    Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli SuratKeterangan Keterampilan Ahli STNK, asli kwitansi danfaktur pembelian peralatan kerja ada pada pihak PT.Jaya Sakti Konstruksi sedangkan Asli Surat perjanjiankerja sama dukungan alat dan quary ada dalamdokumen pelelangan. Bahwa yang memberikan dukungan peralatan kerjadan dukungan ketersediaan material kepada PT.
    Untuk peralatan milik sendiri yangditunjukkannya adalah asli bukti/kwitansi pembelian.sedangkan untuk peralatan yang bukan milik sendiriyang ditunjukkan asli surat perjanjian kerja samadukungan alat, surat dukungan quary dan asli STNKmobilnya Saja. Bahwa asli Surat Keterangan Keahlian dan asli SuratKeterangan Keterampilan Ahli dan STNK mobil,kwitansi/faktur pembelian peralatan di simpan olehpihak PT. Jaya Sakti Konstruksi.
    Sedangkan Asli Suratperjanjian kerja sama dukungan alat dan quary adadalam dokumen pelelangan. Bahwa yang memberikan dukungan peralatan kerja(Compressor, Dump truk (5 ton), Dump truk (10 ton),Motor grader, Wheel Loader, Three Wheel Loader) dandukungan ketersediaan material (quary) kepada PT.Jaya Sakti Konstruksi yaitu PT.
Register : 02-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 134/Pid.B/LH/2018/PN Sbr
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
H. LILI PRAMUDYA MASHURI Bin MS. SUKARNA Alm
42823
  • SUMARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar saksi bekerja sebagai checker sejak tanggal 10 Oktober2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 di lokasi penambangan diBlok Ranca Minyak Desa Cipeujeuh Wetan Keamatan LemahabangKabupaten Cirebon; Bahwa tugas saksi sebagai checker adalah menuliskan notapengeluaran tanah dari quary milik Terdakwa; Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penambangan tersebut milikTerdakwa yang hasilnya adalah tanah merah ; Bahwa tanah merah selanjutnya
Putus : 08-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — ALBAR HASAN TANJUNG
83220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahan timbunan,pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yangtelah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasitruk pengakut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quary (pemiliktanah timbunan) Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume tanahtimbunan bukan berdasarkan material yang terpasang, karena hanyaberdasarkan asumsi dari Pejabat Pembuat Komitmen, kontraktor pelaksanakegiatan dan konsultan pengawas, sehingga volume dan kualitas yangdisyaratkan
    bahan timbunan,pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yangtelah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasitruk pengakut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quary (pemilikHal. 27 dari 73 hal. Put.
Register : 03-09-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 392/Pdt.G/2013/PN.Bdg
Tanggal 18 Juni 2014 —
509
  • yang menyebabkan salah faham dimana antara Bos (tempat Tergugatbekerja) dengan Penggugat ada masalah pribadi , sehingga kondisi inimengakibatkan dipecatnya Tergugat, hal ini sudah merugikan Tergugat dan Turuttergugat dmana sudah hampir 3 (tiga) tahun menganggur dan tidak mempunyaipenghasilan, karena pemecatan ini Tergugat dan Tururt tergugat harusmenanggung berat beban keluarga ;7 Penggugat bukan hanya melaporkan adanya kerjasama kepada atasan Tergugat,namun menjanjikan akan memberikan pekerjaan quary
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1360 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
256234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukanperusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quary (mesin pemecahbatu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan :dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaranHal. 4 dari 89 hal. Put.
    seharusnya dilakukan di beberapalokasi/daerah masingmasing;Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tidakmemperhitungkan Kemampuan Dasar perusahaan, sedangkanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1)menyatakan : untukpekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalamantertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir:Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menentukanperusahaan jasa konstruksi yang harus memiliki Quary
Register : 27-03-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 2/ PID / TPK/ 2017 / PT.TJK
Tanggal 27 Maret 2017 — ALBAR HASAN TANJUNG
8442
  • Daksina Persada tanpa melakukan pengujiankepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M bahan timbunan,pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yangtelah dilakukan penimbunan dalam gambar rencana dan besaran kubikasitruk pengakut material tanah timbun yang dibeli dari pihak quary (pemiliktanah timbunan) Hal tersebut mengakibatkan penghitungan volume tanahtimbunan bukan berdasarkan material yang terpasang, karena hanyaberdasarkan asumsi dari Pejabat Pembuat Komitmen,
Register : 29-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 4/PID.SUS/TPK/2017/PT.TJK
Tanggal 29 Maret 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si;
118124
  • Daksina Persada tanpa melakukan pengujiankepadatan urugan setiap lapis/layer atau setiap 1000 M* bahantimbunan, pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasipekerjaan yang telah dilakukan penimbunan dalam gambar rencanadan besaran kubikasi truk pengakut material tanah timbun yang dibelidari pihak quary (pemilik tanah timbunan).
    bahantimbunan, pengukuran volume hanya berdasarkan luas areal lokasipekerjaan yang telah dilakukan penimbunan dalam gambar rencanadan besaran kubikasi truk pengakut material tanah timbun yang dibelidari pihak quary (pemilik tanah timbunan).
Register : 16-09-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 7 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Dior Ali M, ACC
249137
  • Bahwa untuk proyek tambang Quary pada bulan Agustus 2017seharusnya saksi terima modal kembali bulan Nopember 2017, namun saksitidak menerima justru pada bulan Januari 2018, saksi tetap menyerahkanmodal untuk Proyek Gudang Cirebon karena saksi percaya pada proyekproyek sebelumnya saksi diberikan keuntungan sehingga saksi maumenyerahkan kembali modal kepada terdakwa secara bertahap untukproyekproyek yang ditawarkan.
    Bahwa saksi hanya mengetahui proyek Quary saja karena saksi ikutdi proyek tersebut, di Samping proyek truk sampah, proyek tembakau. benar saksi juga korban dari pendanaan proyekproyek yang dimilikiterdakwa yang modalnya tidak dikembalikan namun saksi tidak melaporkarena saksi banyak memiliki jemaat di gereja dimana kerugian saksi sekitarRp.2 Miliar lebih.
Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si
11968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daksina Persada tanpa melakukan pengujian kepadatan urugan setiaplapis/layer atau setiap 1000 M bahan timbunan, pengukuran volume hanyaberdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yang telah dilakukan penimbunandalam gambar rencana dan besaran kubikasi truk pengangkut materialtanah timbun yang dibeli dari pihak quary (pemilik tanah timbunan).
    Daksina Persada tanpa melakukan pengujian kepadatan urugan setiaplapis/layer atau setiap 1000 M bahan timbunan, pengukuran volume hanyaberdasarkan luas areal lokasi pekerjaan yang telah dilakukan penimbunandalam gambar rencana dan besaran kubikasi truk pengakut material tanahtimbun yang dibeli dari pihak quary (pemilik tanah timbunan).
Register : 26-08-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 239/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
CV.ANUGRAH diwakili Leili Dewani Aulia
Tergugat:
1.KPA Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
2.Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
3.POKJA. 009 – PK
12652
  • Foto Copy Informasi Umum Jarak lokasi dari titik quary Paket PembangunanTurap/Talud/Bronjong di Kab. Pakpak Bharat, yang telah diberimaterai, dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi BuKtl ............... 2... cc cee cc cece eee eee eee eee DG 7.
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 60/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Februari 2017 — PT. PUGUK SAKTI PERMAI
321251
  • Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaanjasa konstruksi harus memilki Quary (mesin pemecah batu) dengan jarakyang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3)huruf d, menyatakan : dalam melakukan pemaketan barang/jasa,pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, peryaratan atauprosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau denganpertimbangan yang tidak obyektif.
    Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaanjasa konstruksi yang harus memilki Quary (mesin pemecah batu) dengan jarakyang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3)huruf d, menyatakan : dalam melakukan pemaketan barang/jasa,pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, peryaratan atauprosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau denganpertimbangan yang tidak obyektif , kemudian
    Memiliki Quary, Stone Crusher dan AMP dengan jarak yang memadaidari lokasi pekerjaan dengan jumlah kandungan material pilihansebanyak 1,5 juta M3.4. Memiliki jaminan bank Pemerintahan atau Bank yang diakui olehDepartemen Keuangan dibuktikan dengan Rekening Koran 1 (satu)Tahun terakhir.5. Memiliki peralatan (alat berat) dengan jumlah yang mencukupi sesuaidengan kebutuhan dilapangan sesuai dengan analisa tehnis pekerjaandan dibuktikan denan Surat Resmi Bukti Kepemilikan.6.
    Untuk Quary harus ada Surat Keterangan layak dari DepartemenSumber Daya Mineral dan Laboratorium Departemen PekerjaanUmum.Putusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Halaman 58 dari 179 Halaman9. Untuk AMP harus ada Surat Kalibrasi dari Departemen PekerjaanUmum.10.