Arindo;Bahwa saksi menyatakan tidakmengetahui siapa pemilik tanah objek sengketakarena penelitian tidak sampai kesitu;Bahwa saksi menyatakan pengembang perumahan tidak memiiliki tanah objeksengketa maka tidak boleh dimasukan dalam Site Plan fasilitas umum dan fasilitassosial;Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah mempunyai site plan letaknya beradapada fasilitas umum dan fasilitas sosil milik PT. Arindo;Bahwa saksi menyatakan belum pernah memanggil PT.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

(satu juta rupiah)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum jugatelah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal PengajuanBantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di PamakayoT.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9November 2013.2: 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi RencanaAnggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan

juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dariPenuntut Umum dalam Surat Tuntutannya,maka terhadap barang bukti di bawahini :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal PengajuanBantuan Sosil

bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaansubsidair ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI NUGRAHA SURYADI,S.IPdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, danpidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 1(satu) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal PengajuanBantuan Sosil

Menimbang, bahwa sebagai Delik Aduan Absolut, maka yang boleh melaporkanhanyalah orang yang menjadi korban penghinaan secara langsung yang namanyadisebutkan (lisan dan atau tulisan) bukan oleh orang lain.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati tulisan Terdakwa (videbukti dokumen elektronik berupa print screen / print out facebook), danmenghubungkannya dengan keterangan ahli sebagaimana tersebut di atas, tulisan (status)Terdakwa yang diposting pada dinding media sosil facebook tidak menyebut

Agustus 2005 yang ditujukan kepadaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara (vide Bukti T.T.II4);Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBinjai yang berpedoman pada fakta persidangan, menyatakan: ..setelahberakhirnya Hak Guna Usaha PTPN Il, ternyata tanah beserta rumah yangada diatasnya dikuasai dan diusahai secara langsung oleh Turut Tergugat dan turut Tergugat Il yang merupakan karyawan PTPN II pada saat itu.Dengan demikian dari sisi keadilan sosil

Gant rugi seria biaya perkara.29.Bahwa akibat Perouatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, telahmenimbukan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian secara Materil berupahilangnyakesempatan mendapatkan manfaat EKONOMS dan SOSIL atas tanah milik kaumPENGGUGAT yang seharusnya diterima PENGGUGAT sejak tanah a quo dijadikan usahapenambangan emas dengan mendatangkan investor dari pihak luar yang telah ParaTERGUGAT terima secara finasial sejak tahun 2010, kemudian sampai kegiatan usahapenambangan

MengingatPutusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudahtidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakanPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN SosIl. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN1) Bahwa PEMOHON adalah Penerima Kuasa dari CV Alfha Cariensebagai Pemberi Kuasa sebagaimana Akta Kuasa Nomor : 12 tanggal17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad AnsharA.

SK Bupati ; Bahwa tidak tau besaran yang diterma oleh pegawai, setau saksi uangperjalanan peralanan dinas dibayarkan sesuai dengan golongan danwilayah yang dikunjungi ; Bahwa pemotongan uang peralannan dinas sudah biasa dilakukan dankebijakan tersebut sudah terjadi sejak dulu ; Bahwa tau, baiasanya uang potongan tersebut digunakan untuk keperluankantor yang diluar anggaran, seperti uang THR, uang sumbangan bagipegawai yang pension, uang sumbangan untuk pegawai yang sakit dllyang bersifat bantuan sosil

Pemohon yang proposalnya mendapatkan persetujuanTim Verifikasi disampaikan kepada Bupati melalui bagianadministrasi Kesejahteraan Rakyat guna mendapatpersetujuan dari Buatiayat (7) Proposal yang telah disetujui dituangkan didalamKeputusan Buati dan ditindaklanjuti oleh BagianAdministrasi Kesejahteraan Rakyat bersama Dinas PPKADuntuk proses pencairan dana Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengelolaan dan PenyaluranDana Bantuan Sosil

Daerah barusetelah itu dicairkan bila ada keperluan;Bahwa saksi mengetahui kesepakatan tersebut dan ataskesepakatan tersebut semuanya atas kemauan anggota DPRDlombok Barat agar diberikan bagian Rp. 50.000.000 untuk DanaBansos tersebut;Sudah ada dalam ketentuan dalam PP 58 bahwa bendahara wajibmenolak perintah Kuasa pengguna Anggaran apabila KuasaPengguna Anggaran akan mengunakan anggaran yang tidaksesuai dengan ketentuanya;Saksi tidak mengetahui soal adanya stempel palsu;Sebenarnya Dana Bantuan sosil

Bahwa benar sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Lombok BaratNomor 10 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengelolaan danPenyaluran Dana Bantuan Sosil tersebut telah ditetapkan KeputusanBupati Lombok Barat Nomor : 1365/13/Adm.Kesra/2009 tanggal 1Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Verifikasi PelaksanaanPengelolaan dan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten LombokBarat dan terdakwa H.

/PN.Sby.60sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsurmelawan hukum secara sosiologis yaitu meliputi baik melawan hukum formil rnaupun materi ;Menimbang, bahwa pada tahun 2008, pemerintah Propinsi Jawa Timur mengadakanProgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kondisiekonomi dan social masyarakat yang lebih baik di desa atau kelurahan melalui kegiatanpenciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan penanganan masalah sosil

Kemudian surat tersebut saksi disposisi ke KabidPetahanan Ekonomi, Sosil budaya dan Ormas (Kabid Ekososbud Ormas)atas nama UMAR HASAN, SH untuk di Monitor PelaksanannyaBahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wit adadua orang perempuan atas nama ibu IRENE dan lbu DORKAS di RuanganKerja Sekertars BADAN KESBANG POL atas nama UFAL UMATERNATEturut hadir dalam pertemuan tersebut UMAR HASAN (KABID EKOSUSBUDORMAS) dan pertemuan itu saksi memberikan Arahan tentangKewenangan Kesbang

saksi tahu proyek alat kesehatan tahun 2007.Bahwa benar daftar yang saksi ajukan karena ada kaitannya dengan bantuansocial dan saksi gunakan ke Rumah Sakit.Bahwa keuntungan tersebut saksi nikmati sendiri dan keuntunagn tersebutsebagai jaminan barang bukti.Bahwa uang Rp 50.000.000, tersebut saksi serahkan ke Penyidik Kejaksaan.Bahwa awalnya saksi dapat telpon dari Indra T Abidin lalu saksi kerumah Indra TAbidin kemudian saksi dapat perintah Indra T Abidin untuk mencari Rumah sakityang dapat bantaun sosil

proposal kepada Bupati dengan melampirkanpersyaratanpersyaratan yang telah ditentukan.(2) Proposal tersebut dikaji, ditelaah dan diteliti oleh Tim Verifikasi danpenelitian yang diketuai oleh Sekretari Daerah Kabupaten Lombok Barat.(3) Hasil penelitian yang telah disetujui, diteruskan ke Dinas Pendapatan,Pengelolaan keuanganproses pencairan dana.Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Lombok BaratNomor 10 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengelolaan danPenyaluran Dana Bantuan Sosil

Daerah baru setelah itu dicairkan bila ada keperluan;Bahwa saksi mengetahui kesepakatan tersebut dan atas kesepakatan tersebutsemuanya atas kemauan anggota DPRD lombok Barat agar diberikan bagianRp. 50.000.000 untuk Dana Bansos tersebut;Sudah ada dalam ketentuan dalam PP 58 bahwa bendahara wajib menolakperintah Kuasa pengguna Anggaran apabila Kuasa Pengguna Anggaran akanmengunakan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuanya;Saksi tidak mengetahui soal adanya stempel palsu;Sebenarnya Dana Bantuan sosil

Bupati dengan melampirkanpersyaratanpersyaratan yang telah ditentukan.(2) Proposal tersebut dikaji, ditelaah dan diteliti oleh Tim Verifikasi danpenelitian yang diketuai oleh Sekretari Daerah Kabupaten Lombok Barat.(3) Hasil penelitian yang telah disetujui, diteruskan ke Dinas Pendapatan,Pengelolaan keuanganproses pencairan dana.Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan BupatiLombok Barat Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengelolaan danPenyaluran Dana Bantuan Sosil

saksi tahu proyek alat kesehatan tahun 2007.Bahwa benar daftar yang saksi ajukan karena ada kaitannya dengan bantuansocial dan saksi gunakan ke Rumah Sakit.Bahwa keuntungan tersebut saksi nikmati sendiri dan keuntunagn tersebutsebagai jaminan barang bukti.Bahwa uang Rp 50.000.000, tersebut saksi serahkan ke Penyidik Kejaksaan.Bahwa awalnya saksi dapat telpon dari Indra T Abidin lalu saksi kerumah Indra TAbidin kemudian saksi dapat perintah Indra T Abidin untuk mencari Rumah sakityang dapat bantaun sosil

hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret,rumah susun, dan rumah tinggal sementara.(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan, sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.(4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi bengunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, danpenyimpanan.(5) Bangunan gedung fungsi sosil

Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati LombokBarat Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengelolaandan Penyaluran Dana Bantuan Sosil tersebut, telah diterbitkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 1365/13/Adm.Kesra/2009tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Verifikasi PelaksanaanPengelolaan dan Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten LombokBarat yang didalam diktum Kedua mengatur tugas Tim verifikasisebagai berikut :1.

Daerah barusetelah itu dicairkan bila ada keperluan;Bahwa saksi mengetahui kesepakatan tersebut dan ataskesepakatan tersebut semuanya atas kemauan anggota DPRDlombok Barat agar diberikan bagian Rp. 50.000.000 untukDana Bansos tersebut;Sudah ada dalam ketentuan dalam PP 58 bahwa bendaharawajib menolak perintah Kuasa pengguna Anggaran apabilaKuasa Pengguna Anggaran akan mengunakan anggaran yangtidak sesuai dengan ketentuanya;Saksi tidak mengetahui soal adanya stempel palsu;Sebenarnya Dana Bantuan sosil

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

yang proposalnya mendapatkan persetujuan TimVerifikasi disampaikan kepada bBupati melalui bagianAdministrasi Kesejahteraan Rakyat guna mendapatpersetujuan dari Bupati;ayat (7) Proposal yang telah disetujui dituangkan di dalamKeputusan Bupati dan ditindaklanjuti oleh Bagian AdministrasiKesejahteraan Rakyat bersama Dinas PPKAD untuk prosespencairan dana ;Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10Tahun 2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengelolaan dan Penyalurandana Bantuan Sosil

Bima;

. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosil yang bersumber dariAPBD yang menyebutkan Penerima hibah bertanggungjawab secara formaldan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada menikmati ataupunmemperoleh aliran dana dari pencairan dana hibah dan dana bansos tahun2012 dan 2013 maka dengan demikian secara yuridis tidak patut dan tidak adilbila Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimanadalam